Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kapital sosial dan ketiadaan korban pada aksi terorisme di masa lalu dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap mantan pelaku terorisme. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kepemilikan pada kapital sosial dan kondisi ketiadaan korban dapat meningkatkan persepsi bahwa pelaku dapat menjadi individu yang lebih baik di masa depan, meminimalkan stigma negatif, dan memperbesar persepsi reintegrasi bagi mantan pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode population-based survey experiment (P-BSE) dengan vignette treatment, serta melibatkan 398 partisipan dengan rentang usia 18 hingga 29 tahun untuk membandingkan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah serta ada vs. tidak adanya korban. Hasilnya, tidak ada perbedaan persepsi partisipan terhadap kondisi mantan pelaku terorisme dengan kapital sosial tinggi vs. rendah ataupun ada vs. tidak adanya korban. Penelitian ini turut menganalisis faktor demografis partisipan terhadap persepsi mengenai reintegrasi mantan pelaku terorisme. Hasilnya, faktor demografis juga tidak berpengaruh terhadap perbedaan persepsi partisipan mengenai mantan pelaku terorisme. ......This study aims to prove that social capital and the absence of victims of past acts of terrorism can contribute to the increase of people's positive perceptions on ex-terrorists. Previous research show that the ownership of social capital and the absence of victims could contribute positively on the increase of belief in redeemability, minimizing negative stigma, and increasing the perception of reintegration. This study uses population-based survey experiment (P-BSE) method with vignette treatment, and involved 398 participants with age range from 18 to 29 years old in order to compare participants' perceptions on the conditions of ex-terrorists with the characteristics of high vs. low social capital and visible vs. invisible victims. As a result, there is no difference in participants' perceptions of the condition of former terrorists with either high vs. low social capital or visible vs. invisible victims. Apart from that, this study also analyzes participants' demographic factors on perceptions of the reintegration ex-terrorists. As a result, It is found that demographic factors also do not affect the differences in participants' perceptions of ex-terrorists

Abstrak :
ABSTRACT
Program deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Selama tujuh tahun pelaksanaannya, deradikalisasi mengalami cukup banyak tantangan dan hambatan. Sejauh ini, banyak kritik dialamatkan terhadap program deradikalisasi. Kritik-kritik, seperti terkait kurangnya anggaran, fasilitas di lapas, materi deradikalisasi yang diberikan kepada napi terorisme, bagaimana program kelanjutan pasca deradikalisasi, sampai pada persepsi masyarakat terhadap program ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi eks narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan menjadi hambatan bagi efektivitas program deradikalisasi. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori deradikalisasi dan teori efektivitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yang bersifat deduktif dan konseptual, serta cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Atas dasar itulah, artikel ini ingin melihat efektivitas program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT terhadap narapidana terorisme di Indonesia.

Abstrak :
Deradicalization programs have been implemented in Indonesia since 2012. This program employs preventive paradigm in implementing the policies it produces. During the seven years of implementation, deradicalization experienced challenges and obstacles. So far, there are many critics addressed to deradicalization program, such as criticism toward the lack of budget, prison facilities, deradicalization materials provided to terror convicts, post-deradicalization follow-up, as well as negative public reception on the idea of ex-terror convicts returning to society. These problems are hampering the effectiveness of deradicalization program. This paper employs theory of deradicalization and theory of effectiveness. It employs qualitative method with deductive and conceptual analysis, and the data is obtained through literature studies. This paper aims to see the effectiveness of deradicalization program carried out by National Agency for Combating Terrorism (BNPT) toward terror convicts in Indonesia.

Abstrak :
Tujuan pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat agar menjadi warga negara yang baik, berguna dan bertanggung jawab. Tujuan pembinaan tersebut sejalan dengan kebijakan penghukuman yang disebut sebagai reintegrasi. Pembinaan yang dipilih sesuai dengan kebijakan penghukuman ini adalah community based corrections/treatment. Community-based treatment adalah segala jenis program treatment (pembinaan) bagi narapidana di mana selagi mereka menjalani sisa pidananya, mereka telah diberi kesempatan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Community-based treatment mencakup banyak program, salah satunya adalah halfway house. Dalam penelitian ini, Lembaga Pemnasyarakatan (se]anjutnya disebut Lapas) Terbuka Jakarta diidentikkan dengan Halfway house. Lapas Terbuka adalah Lapas tempat membina narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya yaitu telah sampai pada tahap asimilasi. Struktur bangunannya terbuka dan tanpa dikelilingi oleh tembok. Struktur bangunan yang demikian menjadikan narapidana dapat lebih banyak dan leluasa berinteraksi dengan masyarakat, dan demikian juga sebaliknya, masyarakat dapat lebih berperan dalam proses pembinaannya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan operasionalisasi halfway house/Lapas Terbuka adalah pemilihan peserta (target population selection), pemilihan lokasi (location and site selection), petugas dan pelatihannya (personnel and training), pelayanan treatment (treatment service), dan keamanan (security). Berdasar temuan penelitian, dalam operasionalisasi Lapas Terbuka Jakarta, dari kelima aspek tersebut diatas, hanya aspek pemilihan peserta dan pemilihan lokasi khususnya dari bentuk fisik bangunannya yang telah menerapkan atau mencerminkah konsep community-based treatment. Aspek lainnya, yaitu dalam hal pelayanan pembinaan, petugas dan pelatihannya, dan keamanan belum sepenuhnya menerapkan konsep community-based treatment. Belum ada peraturan yang secara spesifik berlaku di Lapas Terbuka Jakarta. Dalam operasionalisasinya, Lapas Terbuka Jakarta masih memakai peraturan yang sama, juga dengan fungsi, sasaran dan tujuan, jenis pembinaan dan struktur organisasi yang sama dengan yang diberlakukan di Lapas biasa/tertutup pada umumnya. Hal tersebut menjadi kendala atau faktor yang menghambat upaya reintegrasi dan penerapan konsep community-based treatment di Lapas Terbuka Jakarta. Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat adalah kurangnya sosialisasi program baik kepada narapidana di Lapas tertutup di wilayah Jabotabek maupun kepada pihak ketiga baik perorangan, lembaga swasta maupun pemerintah. Hal tersebut menjadikan keterlibatan masyarakat (community involvement) yang menjadi ciri utama community-based treatment belum begitu terlihat.

---

The goal of imprisonment in Sistem Pemasyarakatan is to return offenders (narapidana) to his/her community in order to become good citizen and have had good responsibility to the community. The goal of treatment which in line with that policy, is called as reintegration. The treatment according to that policy is community-based correction/treatment. Community-based treatment is the general term used to refer to various types of therapeutic, support and supervision for criminal offenders where whilst they experience the rest of his/her sentence period, they have been given opportunity to return to the community with certain supervision or observation. Community-based treatment includes many programs. One of them is called halfway house. In this research, Jakarta of Open Prison is compared with Halfway house. Open Prison is a place to treat offenders which have experienced 1/2 of his/her sentence period or called as assimilation phase. The building structure of Jakarta of Open Prison is open and without encircled by wall. Such building structure have make offenders can be more free to interaction with community, and so do on the contrary, society can be more playing a part in its treatment process. Issues which must be considered in the planning and operating halfway house is target population selection, location and site selection, personnel and training, treatment services and security. Based on research finding, in Jakarta of Open Prison, from five of the aspect above, only location, site selection and target selection aspect, especially from its physical building form, which have applied or express the concept of community-based treatment. Other aspect, such as treatment service, personnel and training, and security not yet fully applied the concept of community-based treatment. There is not yet regulation that specifically made to be applied in Jakarta of Open Prison. The regulation that used in Jakarta of Open Prison is still same with the regulation that used in Prison. Function, target and objective, treatment type and organization chart which is used in Lapas Terbuka Jakarta has also same as to which is used in ordinary Prison in general. Those problems mentioned above become factor or constraint pursuing effort of reintegration and applying the concept of community-based treatment in Jakarta of Open Prison.

Abstrak :
ABSTRAK ABSTRACT
Although no longer using drugs, former drugs addicts still have some problems such as relapse and reintegration. This study focus on the existance of community that play an important role to help their problems. This study is located in community of ex-drugs addict community Sahabat Rekan Sebaya (SRS) foundation, Kalibata, East Jakarta. This study used a qualitative method with case-study approach. Data collected through in-depth interviews and field observation. Informants selected by snowball. The research shows how social capital works in helping ex-drugs addict problems. The norms of the community as a social control agent to their relapse prevention. Values and norms of the community taught to reintegration process. Social network of SRS community help ex-drugs addicts to have a job, which is an indicator of the successfull reintegration in society. While trust in the SRS community is very high between members. SRS community has strong bonding capital. Brigding capital of SRS community also provide opportunities for ex-drugs addicts in accessing to informal education and directly interact with the society.

Abstrak :
Binaan terkait kejahatan terorisme dapat menghadapi berbagai hambatan ketika hidup di masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai program pembinaan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai bentuk intervensi negara dalam mendukung keberhasilan reintegrasi binaan terorisme. Pembahasan yang dilakukan didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi literatur. Tulisan ini kemudian menganalisis program pembinaan tersebut melalui konsep reintegrasi sosial, pendekatan social crime prevention, serta pengawasan. Melalui analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan tersebut dapat membantu keberhasilan reintegrasi binaan terkait terorisme.  ...... Former terrorists may face various obstacles when living in the society after completing their sentences. Therefore, this final work discusses the mentoring program by the National Counter Terrorism Agency (BNPT) as a state intervention in supporting successful reintegration of former terrorists. The discussion is based on data obtained through literature studies. Then the paper analyzes the mentoring program by using the concept of social reintegration, social crime prevention approach, and surveillance. Through the analysis conducted, it can be concluded that the mentoring program can help the successful reintegration of former terrorists. 

Abstrak :
Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana. Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal. Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum. Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana. Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system. As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights. But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well. In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment. One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities. The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability.

Abstrak :
Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan kelompok usia pecandu tertinggi pada usia 21-35 tahun berikutnya usia 16-20 tahun bahwa sebagian besar pecandu berusia muda dan produktif. Penyalah gunaan narkoba menjadi ancaman bagi Sumber Daya Manusia juga berpotensi mengancam Ketahanan Nasional. Keluarga sebagai sumber dukungan sosial diperlukan untuk mengatasinya, sebagaimana pecandu pulih dan berfungsi sosial pertama sekali akan dikembalikan ke keluarga. Upaya pengendalian juga dilakukan oleh Yayasan Sahabat Rekan Sebaya (SRS) dengan basis layanan after care untuk menata kehidupan pecandu agar pulih, berfungsi sosial dan produktif. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS dalam mendukung penyiapan mantan pecandu dan keluarga untuk reintegrasi sosial, mendeskripsikan pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan kontrol sosial yang mengacu pada ikatan sosial keluarga serta mengkaji penerimaan keluarga setelah pecandu selesai menjalani rehabilitasi. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian adalah mantan pecandu yang menetap di Yayasan SRS, keluarga, program manajer re-entry dan pasca rehabilitasi SRS. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Triangulasi sumber dan teori digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS belum berdasarkan individual need treatment, khususnya penanganan isu keluarga dengan permasalahan traumatik, pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan ikatan sosial keluarga menggambarkan ketidaksiapan mantan pecandu kembali ke lingkungan tempat tinggal sementara ketidaksiapan penerimaan keluarga disebabkan lemahnya keempat ikatan sosial mantan pecandu dengan orang tua, adanya stigma yang dihadapi oleh keluarga maupun mantan pecandu serta animali sistem akibat pergeseran struktur dan fungsi sistem keluarga.

---

Data from National Narcotics Board show the highest age group of addicts at the age of 21-35 the next 16-20 years that most addicts are young and productive. Drug abuse is a threat to human resources and also National Resilience. Families as a source of social support are needed to overcome them, as addicts recover and social functioning first will be returned to family. Control efforts are also carried out by the Sahabat Rekan Sebaya Foundation (SRS) with a base of after care to organize the lives of addicts to recover, function socially and productively. This research objective was to describe the implementation of rehabilitation at the SRS Foundation in supporting the preparation of drugs addicts and families for social reintegration, describing the views of drugs addicts in the perspective of family rehabilitation and social control and reviewing family acceptance after addicts had finished rehabilitation. Type of qualitative research with descriptive approach. Research informants were ex-addicts who were still living in the SRS Foundation, family, re-entry and after care SRS manager programs. Data collection is done by literature study and in-depth interviews using interview guidelines. Source and theory triangulation is used to improve data quality. The results showed that the implementation of rehabilitation services in the SRS Foundation had not been based on individual need treatment, especially the handling of family issues with traumatic problems, the view of ex-addicts in the perspective of family rehabilitation and social bonding residence due to relapse prevention strategies that have not been optimal to deal with risky environments and unpreparedness of family acceptance is due to a weak fourth social ties of drugs addicts with parents, the stigma faced by families and drugs addicts and animaly systems due to differentiation in system structure and function family.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal. ...... This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre rsquo s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ldquo reoffending rdquo . The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal. ...... This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre?s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ?reoffending?. The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi-structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted.