Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem yang bertujuanuntuk menanggulangi kejahatan. Sistem tersebut dibutuhkan dalam prosesperadilan pidana yang merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponenyang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen yangsaling bekerja sama itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LembagaPemasyarakatan. Peran masyarakat pun dibutuhkan dalam rangkaian kegiatantersebut sebagai pendukung agar tercapainya tujuan bersama yaitu memperbaikidiri pribadi si pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan yang samaterhadap orang lain, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di dalam sistempemidanaan pun terjadi perubahaan mendasar yaitu mengganti sistem kepenjaraanmenjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistim baru pembinaan narapidana,Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu sarana bagi narapidanauntuk dapat kembali (reintegrasi) ke dalam masyarakat. Tidak semua wargabinaan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini. Untukmendapatkan kesempatan tersebut, narapidana harus diproses menurut ketentuandan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentangpenempatan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 1999 Tentang asimilasi, PembebasanBersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang pelakaanaannya diatur dalamKeputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-Pk.04.10 Tahun 1992Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan CutiMenjelang Bebas"

"Dukungan sosial sangat penting bagi kesehatan jiwa dan kesejahteraan narapidana, serta membantu reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi risiko residivisme. Namun, banyak narapidana mengalami keterbatasan dalam mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dukungan sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai dasar untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih efektif. Menggunakan pendekatan observasional dengan desain cross-sectional, penelitian ini melibatkan 112 narapidana dari Lapas Nusakambangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang menggabungkan aspek sosio demografi dan skala MSPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa 37,5% narapidana memiliki persepsi dukungan sosial moderate-to-low, dengan keluarga sebagai sumber dukungan utama. Faktor usia (p=0,04) dan residivisme (p=0,049) berhubungan signifikan dengan persepsi dukungan, sementara status pernikahan juga berpengaruh pada dukungan dari Significant others (p=0,005). Temuan ini menunjukkan perlunya intervensi yang efektif untuk meningkatkan dukungan sosial narapidana. Rekomendasi intervensi meliputi skrining rutin persepsi dukungan sosial, edukasi tentang pentingnya dukungan sosial, program mentoring, dan penguatan hubungan dengan pasangan, serta pembinaan yang mempertimbangkan kelompok usia untuk mencegah residivisme.

---

Social support is crucial for the mental health and well-being of prisoners, as it aids in reintegration into society and reduces the risk of recidivism. However, many prisoners face limitations in obtaining adequate social support. This study aims to identify the factors influencing prisoners' perceptions of social support in correctional facilities, as a basis for developing more effective rehabilitation programs. Using an observational approach with a cross-sectional design, the study involved 112 prisoners from Nusakambangan Correctional Facility. Data were collected through questionnaires that combined socio-demographic aspects and the MSPSS scale. The analysis results showed that 37.5% of prisoners had moderate-to-low perceptions of social support, with family as the primary source of support. Age (p=0.04) and recidivism (p=0.049) were significantly related to perceptions of support, while marital status also influenced support from significant others (p=0.005). These findings highlight the need for effective interventions to enhance social support for prisoners. Recommended interventions include routine screening of social support perceptions, education on the importance of social support, mentoring programs, strengthening relationships with partners, and rehabilitation that considers age groups to prevent recidivism. "

"Tesis ini merupakan upaya untuk memahami reaksi sosial terhadap bekas narapidana wanita dari Lembaga Pemasyarakatan (disingkat : lapas) Wanita Tangerang yang menyandang label sebagai bekas penjahat. Padahal mereka sebenarnya adalah sosok anak manusia yang telah melakukan perilaku menyimpang terhadap norma sosial yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini meIiputi adat istiadat, taboo, kebiasaan-kebiasaan khusus, tingkah Iaku yang aneh dan menjadi mode, nilai - nilai moral dan sebagainya Sementara ilmuwan berpendapat perilaku yang menyimpang dapat berupa kelakuan-kelakuan yang nonkonform, yang asosial, yang anti sosial maupun kriminal. Namun, pendapat lain mengemukakan bahwa konsep penyimpangan pada dasarnya relatif, tergantung darimana melihat dan dari kacamata siapa.Menganalisa dan mendiagnosa secara tajam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wanita antara lain diperlukan pancarian faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya tertentu dan ada saat tertentu. Artinya, Kita harus melihat faktor sosial dan faktor kebudayaan yang mempengaruhi di dalam pandangan masyarakat memberikan label terhadap pelaku menyimpang. Kehidupan masyarakat yang sarat dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial dirasakan terganggu oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, sehingga label yang diberikan ternyata tidak Serta merta memudahkan mereka kembali kelingkungannya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta di dukung oleh data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dapat menjelaskan gejala sosial dengan memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Lokasi penelitian berawal dari penelitian di Lapas Wanita Tangerang yang dipilih karena Iapas ini merupakan Iapas wanita yang terbesar di seluruh Indonesia dibandingkan dengan tiga Iapas lainnya. Kemudian dilakukan upaya menemui dan mewawancarai tiga bekas narapidana wanita dari lapas tersebut sebagai informan kunci.Berbagai macam bentuk reaksi sosial yang diwujudkan seperti mengamati, menggerebek rumah, menangkap dan menggiring, menjauhi dengan publikasi terhadap bekas narapidana wanita dimana mereka berdomisili. Namun ada juga yang diterima kembali sepenuhnya menjadi warga masyarakat. Kesemua ini tidak terlepas dari perilaku bekas narapidana wanita yang tertampil ketika diwawancarai yang berusaha menghilangkan identitas diri, tidak berterus terang serta mencoba menyangkal dirinya telah berbuat kesalahan.Penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan kajian terhadap bekas narapidana wanita. Dari sejumlah teori dalam kriminologi penulis memilih teori paradigma interaksionis atau pendekatan reaksi sosial yang Iebih khusus lagi disebut teori labeling. Berdasarkan pada teori labeling dicoba untuk digambarkan bahwa bekas narapidana wanita adalah berperilaku menyimpang."

"Tesis ini membahaspelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai strategi reintegrasi pasca konflik dengan mempelajari program pemberdayaan ekonomi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) di Kab. Aceh Utara. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, dengan kelompok sasaran mantan kombatan, tahanan politik/narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. Ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi berhasil mendukung strategi reintegrasi pasca konflik dalam jangka pendek, namun tidak berhasil mengembangkan tujuan jangka panjang sebagai pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan adalah: reintegrasi sebagai kesatuan; faktor keamanan; rasa memiliki; penetapan prioritas; dukungan internasional; dan kejujuran. Adapun faktor-faktor penghambat adalah: kurangnya kapasitas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya dukungan pemerintah lokal.

---

This thesis discusses the implementation of economic empowerment program as a post-conflict reintegration strategy by studying economic empowerment program of BRA (Aceh Reintegration Agency) in North AcehRegency.The program was implemented from 2006 to present, whereas the target group are former combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. It was found that the economic empowerment program is successful for supporting postconflict reintegration strategy in the short term, but failed to develop a long-term goal as empowerment. Supporting factors found are: reintegration as a whole concept; security; ownership, the hierarchy of priorities; international support, and accountability. The limiting factors are: capacity building; limitations of time, funding scarcity, and unresponsive local government."

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Batam. Upaya lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah dengan menyediakan layanan rehabilitasi sosial. Rumah Faye salah satu lembaga independen di Indonesia berfokus isu perlindungan anak menyelenggarakan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Rumah Faye mendirikan Rumah Aman (Shelter) dijadikan sebagai rumah perlindungan dan tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi sosial pada anak penyintas kekerasan seksual di Rumah Faye serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat 6 informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 1 Manajer Program Pusat, 1 General Supervisor, 2 staf pendamping, dan 2 penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial di Rumah Faye dimulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi awal, rencana intervensi dan pelaksanaan intervensi yang berlangsung di Rumah Aman (Shelter). Adapun pada tahap reintegrasi sosial terdiri dari reunifikasi/pemulangan, monitoring dan terminasi. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan terdiri dari (1) hambatan internal: kondisi penerima manfaat, anggaran lembaga, sarana dan fasilitas lembaga; (2) hambatan eksternal: keluarga, aparat hukum, stakeholder dan jaringan.

---

This research was motivated by the high number of cases of sexual violence against children in Batam City. The efforts of government and non-government institutions to protect child victims of sexual violence are by providing social rehabilitation services. Rumah Faye, one of the independent institutions in Indonesia, focuses on child protection issues and organizes social rehabilitation as an effort to fulfill the rights of children who are victims of sexual violence. Rumah Faye established a safe house or shelter to serve as a safe house and temporary residence for child victims of sexual violence. The aim of this research is to describe the implementation of social rehabilitation for child survivors of sexual violence at Rumah Faye and the obstacles faced during the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye. The research was conducted from March to December 2023. This research used a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. There were 6 informants involved in this research consisting of 1 Central Program Manager, 1 General Supervisor, 2 accompanying staff, and 2 beneficiaries. The research results show that the implementation of social rehabilitation at Rumah Faye starts from receiving complaints, initial identification, intervention planning and implementation of interventions that take place in the Safe House (Shelter). The social reintegration stage consists of reunification/repatriation, monitoring and termination. Obstacles faced in implementation consist of (1) internal obstacles: condition of beneficiaries, institutional budget, institutional facilities and equipment; (2) external barriers: family, legal apparatus, stakeholders and networks."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta pemenjaraan penyalah guna narkotika yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memjelaskan proses hukum yang harus dihadapi seorang penyalah guna narkotika, menjelajahi pemberian pidana penjara (pemenjaraan) bagi penyalah guna narkotika sebagai faktor penghambat tercapainya reintegrasi sosial dan menganalisa penanganan penyalah guna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio legal yang melaksanakan studi dokumen dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan perbedaan perlakuan bagi penyalah guna narkotika. Lebih lanjut, kondisi sebuah lapas yang kelebihan penghuni dapat menghambat tercapainya reintegrasi sosial serta menghasilkan pola interaksi tidak sehat ketika seorang penyalah guna bertemu dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

---

This research focuses on prison overcrowding issues in correctional institutions in Indonesia and imprisonment for drug abusers which tends to obstruct the aims and purposes of correctional institutions, which is social reintegration. The purposes of this research is to describe the legal process a drug abuser must proceed, explore the imprisonment of drug abusers as hindering factors to achieve social reintegration and to analyze the treatment of drug abusers in correctional institutions. The method used in this research is socio legal research method, which exercises document studies and field studies in order to answer the problem statement or this research. This research discovered that there are loopholes in Law No 35 of 2009 concerning Narcotics which leads to different treatments for drug abusers. Moreover, the overcrowding situation in correctional institutions hinders the pursuit of social reintegration and creates inhealthy interactions among inmates, especailly when drug abusers were put together with narcotics trafficker."

"Fenomena infanticide seringkali ditanggapi dengan mengabaikan pengalaman serta perasaan anak perempuan dan perempuan untuk melindungi masa depan anak yang mereka sayangi. Studi ini dilakukan terhadap KH, RH, dan AL yang merupakan tiga perempuan dewasa dimana pada usia anak mereka melakukan infanticide, telah menyelesaikan vonis hukuman penjara, dan memiliki latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Selain itu, studi ini juga melibatkan orang di lingkungan terdekat mereka untuk mengakomodasi sudut pandang dari lingkungan sosial KH, RH, dan AL. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara telepon dan percakapan dalam jaringan. Dengan menggunakan kerangka kerja social-ecological model (SEM), studi ini menemukan bahwa tekanan berlapis dari individu, lingkungan pertemanan dan keluarga, komunitas, dan negara telah menempatkan anak perempuan pada kerentanan untuk melakukan infanticide. Keterlibatan anak perempuan dalam proses hukum telah  memperkuat label serta stigma yang diberikan kepada mereka sebagai sosok yang tidak patuh, jahat, dan amoral tanpa mempertimbangkan konteks pemaknaan dan kemampuan tanggung jawab mereka yang berbeda. Studi ini juga menemukan bahwa perbedaan latar belakang keluarga turut memengaruhi pengalaman reintegrasi anak ke masyarakat. Akhirnya, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi counter-narative agar memandang anak perempuan yang melakukan infanticide bukan sebagai pelaku, melainkan korban atas tekanan struktural sehingga memerlukan perlindungan khusus secara kolektif dari lingkungannya.

---

Infanticide is often responded to by the society without accommodating the experiences and feelings of girls and women to protect the future of their beloved children. This study involved KH, RH, and AL, three adult women who did infanticide when they were children, had completed their prison sentences, and came from diverse socio-economic backgrounds. In order to accommodate the viewpoints of KH, RH, and AL's social circle, this study also involved people in their immediate environment. The data collection was carried out through telephone interviews and online conversations. From the social-ecological model (SEM) framework, this study found that multiple stresses from individuals, peers and family, community, and the state have placed girls at risk for infanticide. The involvement of girls in the legal process also strengthens the label and stigma given to them as disobedient, evil, and immoral figures without considering the context of their different meanings and responsibilities. The study also found that the difference in the family background also influenced children's experience of reintegration into society. Finally, the results of this study are expected to be a counter-narrative to view girls who commit infanticide not as perpetrators, but as victims of structural pressures that require special collective protection from their environment."

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."

"Data Badan Narkotika Nasional menunjukkan kelompok usia pecandu tertinggi pada usia 21-35 tahun berikutnya usia 16-20 tahun bahwa sebagian besar pecandu berusia muda dan produktif. Penyalah gunaan narkoba menjadi ancaman bagi Sumber Daya Manusia juga berpotensi mengancam Ketahanan Nasional. Keluarga sebagai sumber dukungan sosial diperlukan untuk mengatasinya, sebagaimana pecandu pulih dan berfungsi sosial pertama sekali akan dikembalikan ke keluarga. Upaya pengendalian juga dilakukan oleh Yayasan Sahabat Rekan Sebaya (SRS) dengan basis layanan after care untuk menata kehidupan pecandu agar pulih, berfungsi sosial dan produktif. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS dalam mendukung penyiapan mantan pecandu dan keluarga untuk reintegrasi sosial, mendeskripsikan pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan kontrol sosial yang mengacu pada ikatan sosial keluarga serta mengkaji penerimaan keluarga setelah pecandu selesai menjalani rehabilitasi.Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian adalah mantan pecandu yang menetap di Yayasan SRS, keluarga, program manajer re-entry dan pasca rehabilitasi SRS. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Triangulasi sumber dan teori digunakan untuk meningkatkan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi di Yayasan SRS belum berdasarkan individual need treatment, khususnya penanganan isu keluarga dengan permasalahan traumatik, pandangan mantan pecandu dalam perspektif rehabilitasi dan ikatan sosial keluarga menggambarkan ketidaksiapan mantan pecandu kembali ke lingkungan tempat tinggal sementara ketidaksiapan penerimaan keluarga disebabkan lemahnya keempat ikatan sosial mantan pecandu dengan orang tua, adanya stigma yang dihadapi oleh keluarga maupun mantan pecandu serta animali sistem akibat pergeseran struktur dan fungsi sistem keluarga.

---

Data from National Narcotics Board show the highest age group of addicts at the age of 21-35 the next 16-20 years that most addicts are young and productive. Drug abuse is a threat to human resources and also National Resilience. Families as a source of social support are needed to overcome them, as addicts recover and social functioning first will be returned to family. Control efforts are also carried out by the Sahabat Rekan Sebaya Foundation (SRS) with a base of after care to organize the lives of addicts to recover, function socially and productively. This research objective was to describe the implementation of rehabilitation at the SRS Foundation in supporting the preparation of drugs addicts and families for social reintegration, describing the views of drugs addicts in the perspective of family rehabilitation and social control and reviewing family acceptance after addicts had finished rehabilitation.Type of qualitative research with descriptive approach. Research informants were ex-addicts who were still living in the SRS Foundation, family, re-entry and after care SRS manager programs. Data collection is done by literature study and in-depth interviews using interview guidelines. Source and theory triangulation is used to improve data quality. The results showed that the implementation of rehabilitation services in the SRS Foundation had not been based on individual need treatment, especially the handling of family issues with traumatic problems, the view of ex-addicts in the perspective of family rehabilitation and social bonding residence due to relapse prevention strategies that have not been optimal to deal with risky environments and unpreparedness of family acceptance is due to a weak fourth social ties of drugs addicts with parents, the stigma faced by families and drugs addicts and animaly systems due to differentiation in system structure and function family."