Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Kania Susan Pramesti
Abstrak :
Hingga saat ini air tanah masih menjadi sumber air bersih andalan yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut apabila dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, sayangnya pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Fakta lapangan menunjukkan bahwa air tanah terus mengalami pengambilan dan/atau pemanfaatan secara berlebihan, hal ini tidak sesuai dengan fungsi regulerend Pajak Air Tanah. Integrasi data air tanah melalui Program Jakarta Satu yang dilakukan antara DPE dan BPRD dilakukan dengan memberikan, menukarkan, dan menggabungkan peta dan data air tanah dengan data Pajak Air Tanah baik data baru maupun data yang lama. Kelebihan program ini dengan jelas dapat memenuhi target program yang disebutkan dalam salah satu poin yang menjadi sasaran jangka pendek dari program ini sendiri yaitu pengendalian air tanah, yang mana pengendalian air tanah juga merupakan fungsi regulerend dari Pajak Air Tanah.
......Ground water is still the main source of clean water mainstay to meet the needs of clean water when compared with other sources of clean water, unfortunately excessive groundwater extraction can cause the decreases of ground surface. The facts indicate that ground water continues to undergo extracting and / or excessive use, which is contrary to the regulerend function of Ground Water Tax. The integration of ground water data through Program Jakarta Satu conducted between DPE and BPRD is done by providing, exchanging and combining ground water data and ground water tax data in both new and old ones. The advantages of this program can clearly meet the targets of the program mentioned in one of the short-term target points of the program itself, which is groundwater control, in which ground water control is also a regulerend function of the Ground Water Tax
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Primaputri Okky Dwijayanti
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah jika ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang mewah sebagai pajak non final, dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan atas peraturan yang mengatur mengenai batasan nilai jual barang yang dianggap barang sangat mewah serta penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Pengahsilan Pasal 22 atas barag sangat mewah sebagai pajak non final adalah berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu mengumpulkan data Wajib Pajak yang dianggap memiliki penghasilan tinggi karena mampu membeli barang sangat mewah. Pertimbangan pemerintah merubah batasan nilai jual barang yang tergolong barang sangat mewah adalah karena dengan batasan nilai jual sebelumnya Wajib Pajak yang terjaring masih sangat sedikit. Jadi, kaitan antara penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah dengan fungsi pajak adalah lebih ke arah fungsi regulerend, walaupun sebenarnya fungsi budgeter tetap terwujud dari pajak yang dihasilkan dengan tarif lima persen.
......
This study discusses about the application of Income Tax Article 22 of very luxurious goods if the terms of the tax function is the function of budgetary and regulerend function. Concern of this research is the consideration of the government establishes Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax, the basic consideration of the government changes the rules governing the restrictions of the sale value of goods that are considered very luxury goods and its relation with budgetary functions and regulerend function. The method used is qualitative method. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.
The result shows that the resulting conclusion that the government sets the basic considerations Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax is related to the goals the government set this rule, which collects data Taxpayers who are considered to have a high income because of being able to buy very luxurious goods. Meanwhile, the government changed the basic considerations limit the sale value of goods that can be classed as very luxurious goods is due to the sale value of the previous limit taxpayer who netted still very little. Therefore, the link between the application of Article 22 of Income Tax on very luxurious goods with the tax function is more towards regulerend function, although the actual budgetary functions remain materialized from taxes generated at the rate of five percent.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2015
S61039
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library