Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Licensing is one way for business actors to formalize business. Without licensing, businesses are unable to move to the formal sector and get a variety of benefits such as coaching programs, tax incentives and getting credit or capital assistance, especially from banks and legal guarantees. Nevertheless, business operators consider that licensing services are still not optimal. Business actors complaints include inefficient and effective services caused by weak institutional aspects. Institutional improvement of the Capital Investment Agency and the One-Stop Integrated Service (DPMPTSP) to reach the prime point will have an impact on the ease of service and improve the investment climate. The main method used in this study is the Regulatory Impact Assessment (RIA) supported using Regulatory Mapping (Regmap) to determine the regulatory map that contributes to the institutional aspects of DPMPTSP. The results of the analysis revealed that the root cause of the weakness of DPMPTSP's institutions was the absence of DPMPTSPs institutional improvement program. The root causes of these problems contribute to some of the problems in optimizing DPMPTSP institutions such as the Standard Operational Procedure (SOP) that is not updated, the lack of competence of the implementing apparatus, the delay in anticipating changes in regulations of the central authority. Alternative corrective actions from the results of the analysis are the devolution of authority for licensing services, preparation of guidelines for Standard Procedure Norms Criteria (NSPK), institutional regulation updates, preparation of local regulations related to institutional implementation, SOP formulation of licensing services, placement of technical human resources, and development of infrastructure facilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya untuk anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan diperlukan pangan yang aman dan bergizi. Masih tingginya angka keracunan yang disebabkan oleh pangan jajan di Indonesia dan jumlah hasil sampling dan pengujian pangan jajan yang tidak memenuhi syarat (TMS), menggerakkan Badan POM untuk menyusun suatu kebijakan dalam bentuk intervensi kepada sekolah (sekolah dasar) termasuk di Propinsi DKI Jakarta. Intervensi kebijakan yang diberikan oleh BPOM kepada sekolah dibedakan menjadi dua yaitu intervensi kebijakan yang lengkap yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian PJAS, rapid test kit dengan mobil keliling, memberikan bimbingan teknis, serta KIE dan penyebaran produk informasi berupa poster, leaflet, CD yang berisi tentang edukasi pangan yang baik. Sementara intervensi kebijakan yang lain adalah dengan memberikan KIE secara singkat dan menyebarkan produk informasi saja. Dengan menggunakan metodologi regulatory impact assessment (RIA), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan yang berupa intervensi terhadap kesadaran kelompok sasaran yaitu komunitas sekolah. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa intervensi kebijakan A yaitu dengan memberikan secara lengkap termasuk pengujian sampel PJAS memberikan hasil berupa kesadaran yang lebih baik dibanding dengan intervensi kebijakan C yang hanya memberikan produk informasi. Kelompok sasaran sekolah yang diintervensi kebijakan A mempunyai kesadaran yang sangat baik, sementara untuk intervensi C adalah cukup baik. Demikian halnya penilaian kualitas keamanan pangan di sekolah untuk sekolah yang diintervensi A, rata-rata menilai kualitas kondisi sudah baik, sementara untuk sekolah yang diintervensi C masih memerlukan upaya peningkatan yang lebih intensif.

---

ABSTRACT
Food is a basic necessity in human life, especially for children who are experiencing a period of growth required a safe and nutritious food. A high rate of food poisoning caused by eating snacks in Indonesia and the number of sampling and lab testing results of snack foods are substandard. That reason encourage National Agency of Drug and Food Control (NADFC) for developing a policy in the form of intervention to school (elementary school) included in DKI Jakarta. Policy interventions provided by the NADFC to school divided into two policies intervention, first is to conduct sampling and testing PJAS, rapid test kit with the car around, provide technical guidance, as well as IEC and dissemination of information products such as posters, leaflets, CDs containing about good food education. While other policy interventions is to provide a brief IEC and disseminate product information only. By using the methodology of regulatory impact assessment (RIA), this study aims to measure the impact of policies intervention to improve awareness of the target group as community school. From research done shows that a policy intervention is to provide complete application, including testing of samples PJAS to result in better awareness compared with C policy interventions that only provide product information. Target group A policy intervention schools have a very good awareness, while for intervention C is enough to good. Similarly, the quality assessment of food safety in schools for the intervention school A, the average rate the quality of the conditions are good, while for school intervention C still require more intensive efforts.

Abstrak :
Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bogor juga mengalami permasalahan kepadatan lalu lintas yang antara lain disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan pribadi, angkutan umum, dan pola tata ruang Kota Bogor yang terkonsentrasi di pusat kota. Akibat dari pola tata ruang Kota Bogor yang terkonsentrasi di pusat kota antara lain adalah kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota dan pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internal yang terakumulasi di pusat kota. Seperti yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara dalam melakukan perjalanan dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya serta masyarakat luar Kota Bogor yang menuju Kecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara, yang melewati Tol Jagorawi, pada umumnya melalui pusat kota (Baranangsiang) terlebih dahulu. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan yang menuju Baranangsiang. Salah satu Jalan Utama di Kota Bogor yang terhubung dengan Tol Jagorawi adalah Jalan Pajajaran. Untuk mengurangi beban lalu lintas yang tinggi di kawasan pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran, pada pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internal yang melintas dari dan ke Kota Bogor, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah dengan pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran dengan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA). ......Bogor is one of the largest cities in the province of West Java, Indonesia. As any other large cities in Indonesia, Bogor also has traffic congestion problem. The most common causes of it are the high number of vehicles, public transport, and the urban land use plan of Bogor that were concentrated in the city center. It can be seen from the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates in the center area of the city. The traffics that occur are concentrated at Baranangsiang area as the centre of the city. It is regular for people who lives in West Bogor District, Tanah Sareal, and North Bogor, to pass the road on their travel to Jakarta or vice versa. Therefore, it causes heavy traffic on roads especially during rush hour at Pajajaran Road that connected to the Toll of Jagorawi. To reduce the traffic load at Bogor, particularly on Pajajaran, from the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates in the center area of the city. Central Government and Local Government have built construction of the Bogor Outer Ring Road. It is expected to be a solution to reduce traffic congestion in the downtown area. Objectives of the research is to examine the impact of the construction of the Bogor Ring Road Section I in reducing traffic congestion with Regulatory Impact Assessment (RIA) Method.