Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diana Ernawati
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Obat-obat Tertentu OOT yang diterapkan kepada perusahaan farmasi produsen OOT pada tahun 2018 terhadap jumlah produksi OOT. Menggunakan metode pendekatan difference-in-differences DID, penelitian ini melihat pengaruh pada 5 lima kelompok OOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan jumlah produksi OOT sebesar 8.072.811 satuan OOT. Penurunan jumlah produksi OOT ini dipengaruhi oleh adanya regulasi dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kenaikan harga bahan baku obat bahan aktif obat serta penetapan harga obat jadi untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional yang ketat. Faktor selain regulasi ini mendorong produsen OOT untuk mengurangi jumlah produksi agar tetap mempertahankan skala ekonomi perusahaan. Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan produksi yaitu golongan obat generik untuk sediaan obat bentuk tablet, pada perusahaan yang multiproduk dengan status perusahaan milik negara BUMN. Perbandingan tingkat produksi dengan kebutuhan obat pada tahun sebelum berlakunya regulasi menunjukkan jumlah produksi masih di atas kebutuhan dan setelah berlaku regulasi jumlah produksi di bawah dari jumlah kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga OOT di sarana pelayanan kesehatan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa regulasi di bidang farmasi akan memberikan dampak salah satunya pada pada keputusan produsen dalam menetapkan jumlah produksi obat. Pengawasan yang efektif perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan tetap menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan terapi.

ABSTRACT
This study analyzes estimate the impact of the regulation of Spesific Drugs OOT applied to pharmaceutical companies producing OOT in 2018 on the response of the pharmaceutical industry in the form of OOT production. Using the difference-in-differences DID approach, this study looked at the effect on 5 five OOT groups. The results of this study indicate that there is a general decrease in the amount of OOT production by 8072,811 OOT units. The decrease in the amount of OOT production is not only influenced by the regulation but also by other factors, namely the increase in the price of drug raw materials active ingredients of drugs and the determination of the price of finished drugs for strict national health insurance services. Factors other than this regulation encourage OOT producers to reduce the amount of production to maintain the companys economies of scale. Variables that affect production decline are generic drug classes for tablet drug preparations, in multiproduct companies with state-owned company BUMN status. Comparison of production level with the need for drugs in the year before the enactment of the regulation of the amount of production is still above the requirement and after the regulation of the amount of production is below the amount of demand, this will have an impact on the availability and price of OOT in health care facilities. These results underline that regulations in the pharmaceutical field will have an impact, one of which, on the decision of producers in determining the amount of drug production. Effective supervision needs to consider the efficiency of resources while maintaining the availability of drugs for therapeutic needs.
"
Lengkap +
2020
T54456
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Carolina Vivien Christianti
"Tesis ini mengevaluasi kebijakan penyusunan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam mengatasi dampak pembangunan tata ruang Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dengan menggunakan kuesioner dan checklist untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut dalam mengelola permasalahan lingkungan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah perlu menyiapkan personil ahli dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah sekitar Kota Surakarta dalam mengelola dampak lingkungan, pendefinisianan masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam penyusunan kajian AMDAL, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan yang berkesinambungan, serta perlu dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyusunan kajian AMDAL.

This thesis evaluates policy on Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) in addressing the impact of spatial development Surakarta. This study uses Regulatory Impact Analysis (RIA) using a questionnaire and checklist to evaluate the impact of these policies to manage environmental problems. The results of this study suggest that in implementing policies, governments need to prepare expert personnel and infrastructure related to environmental management, strengthening coordination among local governments around Surakarta in managing environmental impacts, definition of society who may participate in the preparation of AMDAL studies, implementation supervision and monitoring of sustainable, as well as socialization and assistance needed to do local governments in the implementation of the preparation of the AMDAL study."
Lengkap +
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 27641
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lucia Ika Susanti
"ABSTRAK
Perkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

ABSTRACT
The development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring. "
Lengkap +
2016
T46918
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mandala Anugerahwan Firstanto
"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA.
Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.
......
Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.
The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48021
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhitya Widyatama
"ABSTRAK
Teknologi digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini juga dipengaruhi atas konvergensinya layanan penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Seiring dengan konvergensinya layanan TIK maka jumlah penggunaan perangkat telekomunikasi yang berupa terminal bagi pengguna akan semakin meningkat seperti contohnya smartphone. Seperti halnya negara lain, Indonesia menerapkan type approval untuk perangkat telekomunikasi. Kecenderungan type approval diperkirakan juga akan semakin meningkat mengingat tren Internet of Things IoT . Pengujian merupakan tahapan paling lama dalam proses sertifikasi yaitu selama 17 hari dari 23 hari waktu proses sertifikasi perangakat telekomunikasi. Untuk mempercepat proses sertifikasi dan simplifikasi regulasi maka dikeluarkan kebijakan sertifikasi dengan cara Deklarasi Kesesuaian Declaration of Conformity untuk pesawat telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet. Pemerintah fokus terhadap tiga jenis perangkat tersebut karena secara market share ketiga produk tersebut paling banyak digunakan masyarakat. Kebijakan tersebut dianggap mempercepat alternatif sertifikasi akan tetapi lebih menguntungkan merek asing dibandingkan merek lokal dalam hal kesiapan laboratorium uji.Pada tesis ini, kebijakan sertifikasi alat dan perangkat telekomuniksi akan dievaluasi. Metode yang digunakan adalah Regulatory Impact Analysis RIA dan menghasilkan usulan solusi alternatif berupa pengkategorian perangkat telekomunikasi menjadi dua kategori yang terdiri dari Kategori 1 untuk perangkat menggunakan teknologi baru dan perangkat yang risiko tinggi apabila tidak sesuai seperti aspek keamanan, kesehatan dan dampak lingkungan dimana untuk Kategori 1 akan menerapkan skema Sertifikasi sementara Kategori 2 untuk kategori perangkat risiko rendah dan produk yang telah mature dimana untuk Kategori 2 akan diterapkan skema Supplier Declaration of Conformity SDoC .

ABSTRACT
Digital Technology or Information and Communication Technology ICT has been progressing very rapidly. Current technological developments also affected on service convergence of broadcasting, telecommunications and informatics. As the convergence of ICT services, the number of telecommunications devices like customer premises equioment will be increased for example a smartphone. Like other countries, Indonesia applying for type approval for telecommunications equipment. The tendency of type approval expected to increase given the trend of the Internet of Things IoT . Testing is the longest stage of the certification process which is 17 days of the 23 day of telecommunication equipment certification time. To accelerate the certification process and simplification of regulation, certification policy is issued by Declaration of Conformity for mobile phone, handheld computer and tablet computer. The government focus on three types of these devices because the market share of these three products is the most widely used. The policy is considered to accelerate certification alternatives but more favorable to foreign brands than local brands in terms of test lab readiness.In this thesis, the certification policy of telecommunication equipment will be evaluated. The method used is Regulatory Impact Analysis RIA and developed the Alternative Solution the form of categorization of telecommunication equipment into two categories consisting of Category 1 for devices using new technologies and devices that are high risk if not appropriate such as aspects of safety, health and environmental impacts where Category 1 will apply the Certification Scheme and Category 2 for low risk device and mature products which for Category 2 will apply the Supplier Declaration of Conformity SDoC scheme."
Lengkap +
2017
T47925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bakti Santoso
"Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbanyak di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat) akan menyambut bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Diperkirakan jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) sekitar 30 persen (BKKBN, 2017). Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan diri menyambut bonus demografi tersebut, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa broadband menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja baru dan layanan yang menunjang pendidikan dan kesehatan. World Bank menyampaikan bahwa penambahan 10% penetrasi broadband memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (World Bank, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengembangan permintaan (demand) layanan pitalebar bergerak (mobile broadband) di Indonesia menggunakan metode regulatory impact analysis (RIA). Hasil dari penelitian ini selanjutnya mengusulkan adanya intervensi regulasi dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkendala oleh biaya (affordability barrier) untuk berlangganan layanan pitalebar bergerak (mobile broadband). Bantuan yang diberikan berupa biaya pembelian perangkat pitalebar bergerak (smartphone) dan biaya berlangganan layanan pitalebar bergerak (layanan data). Dengan adanya intervensi regulasi ini diperkirakan penetrasi pelanggan pitalebar bergerak (mobile broadband) akan mencapai 77% pada tahun 2025 dan memberikan manfaat (net social benefit) sebesar US$ 43,81 milyar.

Indonesia with the fourth largest population in the world (after China, India, and the United States) will welcome the demographic bonus which is expected to occur in 2030. Demographic bonus is a phenomenon where the population structure is very beneficial in terms of development because the population of productive age is very large, while the proportion of young people is getting smaller and the proportion of elderly is not much. It is estimated that the age of the labor force (15-64 years) reaches around 70 percent, while the unproductive population (aged 14 years and under and aged over 65 years) is around 30 percent (BKKBN, 2017). However, if the Indonesian people are not able to prepare themselves to welcome the demographic bonus, such as providing employment and improving the quality of human resources, there will be problems, namely the occurrence of large unemployment and will be a burden on the state. From several studies that have been carried out it is known that broadband is one of the important factors in driving economic growth by providing new jobs and services that support education and health. World Bank said that the addition of 10% broadband penetration triggered economic growth of 1.38% in developing countries and 1.12% in developed countries (World Bank, 2010). This research aims to analyze the development of demand for mobile broadband services in Indonesia using the regulatory impact analysis (RIA) method. The results of this study further suggest a regulatory intervention by providing assistance to the public that is constrained by the cost (affordability barrier) to subscribe to mobile broadband services. Assistance is provided in the form of costs for purchasing mobile broadband devices (smartphones) and subscription fees for mobile broadband services (data services). With this regulatory intervention it is estimated that mobile broadband subscribers penetration will reach 77% by 2025 and provide a net social benefit of US $ 43.81 billion."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T55113
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Burhanudin
"ABSTRAK
Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta adanya kepastian hukum sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi. Namun, dengan kondisi keuangan operator saat ini, terutama operator non dominan, rasa kawatir akan kemampuan operator untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi sebuah tanda tanya tersendiri. Suatu cara yang bisa dilakukan operator, khususnya operator non dominan, yaitu melakukan efisiensi di sisi pengeluaran melalui berbagi infrastruktur. Akan tetapi, berbagi infrastruktur dapat mempengaruhi kompetisi antar operator seluler, termasuk perubahan landscape model bisnis, sehingga sering kali menimbulkan resistansi dari operator yang telah memiliki infrastruktur jaringan yang lebih merata. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan kerangka regulasi berbagi infrastruktur jaringan bagi operator seluler yang tepat diterapkan di Indonesia. Hasil analisis menggunakan regulatory impact analysis menunjukkan bahwa regulasi eksisting sudah saatnya dilakukan perubahan sehingga regulasi yang baru diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan secara komersial bagi seluruh operator. Regulatory framework yang berupa mengizinkan operator seluler untuk melakukan skema MORAN bisa diterima oleh semua stakeholder, kecuali oleh operator dominan dengan tingkat resistansi yang relatif tidak terlalu besar. Hasil analisis menggunakan cost and benefit analysis menghasilkan net benefit sebesar Rp. 52,183 trilyun selama 5 tahun, nilai multi criteria analysis sebesar 49, dan nilai competitive impact analysis sebesar 60.

ABSTRACT
Indonesia needs the development of telecommunication infrastructure based on the principle of benefit, fair, equitable and the existence of legal certainty so as to encourage economic equity. However, with the current financial condition of operators, especially non dominant operators, a sense of anxiety over the operators capability to undertake a fair and equitable development of telecommunication infrastructure across Indonesia becomes a question mark. A way that operators can, especially non dominant operators, do efficiency on the expenditure through infrastructure sharing. However, infrastructure sharing can affect competition among mobile operators, including changes in the landscape of business models, which often leads to the resistance of operators who already have a more equitable network infrastructure. The purpose of this study is to propose a regulatory framework of infrastructure sharing for mobile operators appropriately implemented in Indonesia. The result of the analysis using regulatory impact analysis showed that the existing regulation is time to change so that the new regulation is expected to encourage the creation of commercially sustainable and healthy business for all operators. Regulatory framework in the form of allowing mobile operators to perform MORAN schemes can be accepted by all stakeholders, except by dominant operators with relatively small resistance levels. The result of analysis using cost and benefit analysis resulted net benefit Rp. 52.183 trillion for 5 years, multi criteria analysis value is 49, and competitive impact value is 60. "
Lengkap +
2018
T51091
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Wany Ellyza
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kebijakan pembangunan PLTH Pandasimo, kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kebijakan ini sebagai salah satu implementasi dari Undang-undang no. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengarah pada terwujudnya kemandirian energi. Kondisi ekonomi masyarakat Pandansimo yang terganggu karena tidak adanya pasokan listrik menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan ini. Karena pada dasarnya setiap Kebijakan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, namun apakah semua kebijakan-kebijakan energi tersebut benar-benar dibuat untuk kesejahteraan masyarakat atau hanya sekedar untuk menciptakan kegiatan demi mendapatkan anggaran dan apakah kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar diarahkan untuk mencari sumber energi baru dan terbarukan guna mengurangi dan menghilangkan ketergantungan kita pada energi fosil?. Hal ini lah yang penulis kaji dalam tulisan ini dengan menggunakan metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan berdasarkan analisis manfaat dan biaya yang dilakukan, kebijakan Pembangunan PLTH ini layak untuk dilakukan dan di terapkan kembali di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan energi listrik, terutama daerah terpencil yang sulit dari jangkauan listrik.

ABSTRACT
This thesis discusses about the policy of Hybrid Energy Turbin at Pandasimo, joint cooperation between the Ministry of Research and Technology and the Regional Government of Bantul. This policy as one of the implementation of Law no. 30 Year 2007 on Energy which leads to the realization of energy independence. Economic conditions Pandansimo disturbed in the absence of power supply is the reason the issuance of this policy. Because basically every government policy created with the aim to achieve the welfare of the community, but if all that energy policies are really made for the welfare of society or just to create activities to get their budgets and whether these policies actually directed to seek new and renewable energy sources in order to reduce and eliminate our dependence on fossil energy?. This is what the authors studied in this paper using the Regulatory Impact Analysis (RIA) and based on the analysis of benefits and costs are conducted, PLTH Development policy is feasible to do and applied back in the areas that really need electric energy, particularly difficult remote areas of electric range."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42574
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Osphanie Mentari Primadianti
"Long Term Evolution (LTE) merupakan evolusi dari teknologi Global System for Mobile Communications (GSM) menuju Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) kemudian High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) dengan peningkatan kecepatan dari Kbps menuju Mbps. Kebutuhan akan kecepatan tinggi dan sifat konsumtif akan paket data yang terus meningkat, sehingga diperlukanlah kesiapan regulasi. Dalam memperbesar kapasitas diperlukan teknologi LTE dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti frekuensi 5GHz.
Di Indonesia, PM no 35/2015 dan PM no 28/ 2015 mengenai aturan untuk teknologi Short Range Distance di frekuensi 5 GHz dan batasan band. Di Indonesia, LTE memerlukan penyusunan skema baru di frekuensi tidak berlisensi dan lisensi di frekuensi 5 GHz. Dengan menggunakan metode Regulator Impact Analysis yaitu analisis hasil ujicoba pada frekuensi 5GHz, indepth interview stakeholder dan tekno ekonomi untuk mengukur kelayakan implementasi teknologi ini.
Tesis ini merumuskan skema baru pada frekuensi 5-5,3 GHz dengan bandwidth 40 Mhz, teknik time division duplexing (TDD), modulasi 256 QAM, antenna 4T4R berdasarkan hasil uji coba yang menggunakan teknologi Listen Before Talk dan indepth interview stakeholder, dan teknologi ini layak dilanjutkan dengan nilai NPV 247 Milyar, IRR sebesar 48% dan payback period selama 2.69 tahun.
......Long Term Evolution (LTE) is an evolution from technology Global System for Mobile Communications (GSM) then Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) and then High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), which is enhancement of speed from just a few Kbps to Mbps. Necessity of the high speed and consumption of the data packets always continue increasing, so it requires readiness of regulation. Enlarge capacity requires new LTE with higher frequency such as frequency at 5 GHz.
In Indonesia, PM no. 35/2015 and PM no. 28/2015 is regulated technology Short Range Distance in frequency 5 GHz and limitation band. In Indonesia, LTE need new scheme Unlisenced and licensed at Frequency 5 GHz. New scheme with Regulatory Impact Analysis method is analysis result of trial at frequency 5Ghz, indepth interview of stakeholders and techno economy for measuring the feasibility of this implementation.
This thesis formulates a new scheme at frequencies from 5-5.3 GHz with bandwidth of 40 MHz, TDD duplexing technique, 256 QAM modulation, antenna 4T4R based on performance of the trial, which is use Listen Before Talk technology and indepth interview stakeholders, and the new scheme feasible for implementating with 247 billion NPV, IRR of 48% and the payback period being 2.69 years."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48915
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Charles Michael Bura
"ABSTRAK
Industri telekomunikasi dan penyiaran pada dasarnya terpisahkan karena produk yang dihasilkan bersifat komplementer sehingga setiap industri berjalan masing-masing. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, terjadi konvergensi dalam kedua industri ini. Layanan konvergensi yang  ditawarkan terdiri atas penyediaan konten, layanan dan jaringan serta produsen perangkat. Salah satu layanan konten siaran dimaksud adalah layanan televisi berlangganan menggunakan kabel (TV kabel). Penyelenggaraan TV kabel dapat menggunakan jaringan kabel sendiri atau menyewa jaringan telekomunikasi. Penggunaan jaringan telekomunikasi tidak efisien mengingat IPP televisi berlangganan terbatas dalam 1 wilayah dan dapat diperluas dengan melapor kepada Menteri. Keterbatasan ini menimbulkan inefisiensi dalam penyelenggaraan TV berlangganan menggunakan kabel (TV kabel. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi penyelenggaraaan TV berlangganan untuk memberikan opsi lain bagi pemerintah dalam menentukan cakupan wilayah bagi penyelenggara TV kabel.

ABSTRACT
The telecommunications and broadcasting industries are basically inseparable because the products produced are complementary so that each industry runs each. But along with technological developments, there has been convergence in these two industries. Convergence services offered consist of providing content, services and networks as well as device manufacturers. One of the intended broadcast content services is subscription television services using cable (cable TV). Cable TV can use its own cable network or rent telecommunications networks. The use of telecommunication networks is inefficient considering the subscription IPP television is limited to 1 region and can be expanded by reporting to the Minister. This limitation raises inefficiencies in the implementation of subscription TV using cable . In this study an analysis of the regulation of the provision of TV subscription was conducted to provide other options for the government in determining the coverage of cable TV providers.
"
Lengkap +
2019
T53353
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library