Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemampuan regulasi emosi menjadi salah satu hal yang penting dimiliki oleh remaja, mengingat sering terjadinya lonjakan emosi pada masa itu. Pengasuhan ayah diduga berhubungan dalam pengembangan kemampuan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara keterlibatan ayah dengan kemampuan regulasi emosi pada remaja madya. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur Keterlibatan Ayah rancangan Finley dan Schwartz (2004) yang terdiri dari Nurturant Fathering Scale dan Father Involvement Scale (Reported dan Desired). Sedangkan, kemampuan regulasi emosi diukur melalui Difficulties of Emotion Regulation Scale (DERS). Responden dalam penelitian adalah remaja madya (15-17 tahun) berjumlah 139 yang berdomisili di Jakarta dan sekitarmya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara skor keterlibatan ayah dan skor kesulitan regulasi emosi (r = -0,194;p<0.05, r = -0,188;p<0.05, r = 0,196;p<0.05). Semakin ayahnya terlibat, maka kesulitan regulasi emosi pada remaja juga akan semakin rendah, sehingga kemampuan regulasi emosinya baik. ...... Emotion regulation ability became one of the important things that are owned by adolescense, given the frequent of emotional turmoil at that time. Parenting father supposed relate to the development of such capabilities. The purpose of this study is to examine the correlation between father involvement and emotion regulation in middle adolescence. The measurement tools used to examine father involvement are Nurturant Fathering Scale and Father Involvement Scale (Reported and Desired) that developed by Finley and Schwartz (2004). Whereas, researcher used Difficulties of Emotion Regulation Scale (DERS) that developed by Gratz and Roemer (2004) to examine emotion regulation ability. The respondences of this research are 139 middle adolescence who live in Jakarta and surroundings. Result showed the significant correlation between the variables (r= -0,194;p<0.05, r = -0,188;p<0.05, r = 0,196;p<0.05). The more involvement father will decrease difficulties of emotion regulation, then increase the ability of emotion regulation.

Abstrak :
Pada waktu sekarang ini banyak terjadi ikatan perkawinan yang dilaksanakan cenderung cukup hanya memenuhi persyaratan hukum agamanya saja dan mengabaikan pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan tentunya akan mempunyai akibat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen dan wawancara sehingga menghasilkan data deskriptif analisis dari apa yang diperoleh dart data tertulis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundangundangan. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, antara lain faktor biaya yang dianggap oleh sebagian masyarakat mahal, faktor pengetahuan yaitu kurang memahami ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor keinginan bagi suami untuk melakukan perkawinan yang kedua yang tidak izin terlebih dahulu kepada isteri, dan faktor belum diakuinya suatu penganut Kepercayaan sebagai suatu agama yang resmi oleh Negara. Kemudian perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akhirnya membawa akibat hukum terhadap status perkawinan itu sendiri, status anak, dan harta kekayaan. Oleh karena itu upaya penyelesaiannya antara lain dengan mengajukan Isbath Nikah bagi yang beragama Islam, yaitu penetapan perkawinan, mengulang perkawinan dengan disertai pencatatan perkawinan, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Untuk masyarakat yang kurang mampu, pemerintah setempat mengadakan acara perkawinan massal. Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting guna menuntut hak-hak dari isteri dan anak yang dilahirkan.Dan supaya perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum agama dan hukum Negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Pemerintahan daerah dalam hal ini memberikan petunjuk pembangunan menara guna memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Pada daerah khusus Ibukota Jakarta, cellplan atau zona menara mengatur letak menara yang diperbolehkan untuk dibangunnya sebuah menara. Cellplan ini dibangun dengan hanya memperhitungkan aspek teknologi 3G dalam pembuatannya. Oleh karena itu, belum adanya perhitungan teknologi 4G dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kembali peraturan yang ada terkait zona menara di Ibukota Jakarta ini.Pada Tesis ini, aturan zona penyelengaraan menara pada Pergub DKI Jakarta no 14 tahun 2014 di evaluasi dengan dilakukan studi kasus menara LTE PT.XYZ selaku operator 4G LTE pertama dan terbesar di Jakarta. Metode yang digunakan adalah RIA Regulatory Impact Analysis . Hasil penelitian terhadap evaluasi peraturan tersebut, menunjukan bahwa masih kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terlihat dari banyaknya menara yang berada diluar zona yang telah ditentukan, sehingga dibutuhkan usulan Zona Menara yang baru dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam perancangannya. Setelah dilakukan perhitungan, ada total 1821 zona yang diusulkan secara terperinci yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Telecommunications tower is one of the main infrastructure supporters in telecommunications services, this towers are vital and require the availability of land, buildings and air space. Regional administration in this case giving the user the construction of the tower to meet the requirements of the administrative, technical, function, building structure, regional spatial planning, environment and juridical aspects. In special area of the capital Jakarta, cellplan zone or tower zone, is the place which allowed for the construction of a tower. Cellplan was built taking into account aspects of 3G technology in the making. Therefore, the new calculating presence of 4G technology could be a consideration in re evaluating existing regulations related to the zone 39 s tower in the capital Jakarta.In this thesis, the policy of telecommunication tower zone under Governor Regulation No.14 of 2014 is evaluated using case studies PT.XYZ LTE towers as the first and largest 4G LTE operator in Jakarta. The method used is the RIA Regulatory Impact Analysis . The results of the evaluation study of the regulation, shows that the lack of supervision of local government is still evident , since many towers are still beyond in the predetermined zone, it takes a new tower proposals zone by involving the relevant stakeholders in its design. After calculation, there are total 1821 proposed zones are detailed in the various areas of Jakarta.

Abstrak :
Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan model analisis dari teori Fred R. Davis tentang perencanaan strategi. Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran jangka panjang sebagai program dan kegiatan yang juga memuat target/sasaran setiap tahun maupun analisis strategi dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. ......The focus of this research is telecommunication policy for designing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2010-2014 in ICT sector. The scope of this study are regulation and national telecommunication infrastructure. This research use literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book, magazine and website, that using analyze model from Fred R. Davis theory about strategy planning. The result of this study is vision and mission of strategy planning for national telecommunication, long term objectives as program and activity which include target/objectives every year from 2010-2014 and also strategy analyze that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats.

Abstrak :
Saat ini switch sirkit masih menjadi tulang punggung perkembangan telekomunikasi di Indonesia. Sesuai dengan arah perkembangan yang mengacu pada konsep NGN, dimana semua panggilan berbasis IP, ENUM dapat digunakan sebagai translasi untuk mengubah dari switch sirkit menjadi IP based. Dengan Implementasi ENUM maka semua penomoran akan berbasis ke IP. Sistem penomoran yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. 4 tahun 2001 tentang FTP Nasional tahun 2000. Di dalam FTP belum terdapat sistem penomoran berbasis IP, belum tersedia alokasi penomoran untuk internet dan belum jelasnya sistem number portability. Penerapan ENUM diharapkan dapat mengatasi persoalan numbering yang meliputi penghematan blok nomor, penggunaan nomor berbasis IP dengan melihat manfaat tersebut maka perlu dilakukan evaluasi penerapan ENUM. Analisa yang dilakukan adalah dengan membuat tahapan-tahapan sebelum ENUM diterapkan serta implikasi yang ditimbulkan terhadap regulasi yang ada. Metode yang dilakukan adalah melakukan benchmark pada negara Jerman dan Rumania yang telah mengimplementasikan ENUM pada tahun 2002. Selain itu dilakukan pertanyaan kepada operator mengenai kesiapan jika ENUM akan diterapkan serta regulasi-regulasi yang akan mengalami perubahan. Dari hasil analisa diperolah bahwa dengan penerapan ENUM maka hal-hal yang berubah adalah PP 52 tahun 2000 untuk penyelenggaraan telekomunikasi hanya ada dua jenis yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi sedangkan KM 21 tahun 2001 jenis-jenis penyelenggara jasa telekomunikasi hanya terdiri dari penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara nilai tambah teleponi, demikian pula dengan KM 23 tahun 2002 penggunaan kode akses single stage dapat disederhanakan lagi. KM No. 4 tahun 2001 tentang FTP Nasional tahun 2000 tentang pengalamatan IP, DNS dan Number Portability.

---

Today, circuit-switched network is still the backbone for the development of telecommunications in Indonesia. In line with the new development in telecommunications toward the NGN concept, where all call will be based on IP, ENUM could be used as a translation from circuit-switched into IP-based networks. With the implementation of ENUM all numbering will be based on IP. The numbering system which currently applicable in Indonesia is based on the Minister of Communications Decree No. 4 of 2001 regarding National Fundamental Technical Plan (FTP) year 2000. In the FTP2000, there has not yet been mentioned about IP-based numbering system, numbering allocation for the internet, and number portability system. By implementing ENUM it is hoped that several numbering problems could be resolved, including saving the number blocks, usage of IP-based numbers, taking into account the benefits, it is needed to conduct some evaluation regarding ENUM implementation. The analysis is conducted by defining the steps that need to be taken before ENUM is implemented and anticipating the implications that might impact the existing regulations. The method used in this research is by carrying out benchmarking study regarding the experience of implementing ENUM from several developed country, which are Germany and Romania who have implemented ENUM in 2002. In addition, interview has been conducted with some telecommunication operators to understand their preparedness if the ENUM is to be implemented in Indonesia and to identify the regulations that would need to be amended or re-aligned for the implementation.

Abstrak :
Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (trus) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

---

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of it?s operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%.

Abstrak :
Penggunaan standar dan regulasi sebagai instrumen dari kebijakan perdagangan dalam tingkat unilateral, regional dan global tclah mcningkat. Sernakin ketatnya standar kcarnanan dan kesehatan produk makanan merupakan salah satu sumber yang menjadi pusat perhatian beberapa negara berkembang. Standar yang diberlakukan oleh negara pengimpor bisa menjadi hambatan untuk peningkatan ekspor mereka. Studi ini menganalisa bagaimana dampak standar dan regulasi yang diterapkan oleh negara pengimpor terhadap kineija ckspor Indonesia. Selain itu, studi ini juga menganalisa faktor lain yang secara signiiikan mempengaruhi nilai ekspor ikan dan produk ikan Indonesia. Hasil ekonometri dcngan menggunakan data panel menunjukkan bahwa kenailcan jumlah standar dan regulasi di negara pengimpor akan menurunkan nilai ekspor Indonesia. Hasil ekonometri juga menunjukkan bahwa PDB, populasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh positif terhadap nilai ekspor produk ikan Indonesia, sementara tarif berpengamh negatif......There has been a rising use of standards and technical regulations as instruments of trade policy in unilateral, regional, and global trade contexts. The proliferation and increased stringency of food safety and health standards is a source of concern among many developing countries. These standards are perceived as a barrier to the continued success of their exports- This Study analyzes the impact of standard and technical regulation for fishery product which are imposed by the trading partner on Indonesia export performance. Moreover, this study analyzes the other factors which influence the lndonesia?s export ot' fishery product to the trading partner. Econometric result shows that the increasing number of standard and technical regulation in the importing countries was reducing thc Indonesia export performance. ln addition, the Indonesia export performance was positively influenced by the importing countries? GDP, population, exchange rate and negatively influenced by the tarifli.