Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."

"Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk industri asuransi. Pemasaran dan penjualan polis asuransi secara online melalui platform digital memberikan kemudahan akses bagi konsumen, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dan etika perusahaan asuransi dalam proses pemasaran dan penjualan polis melalui platform digital, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh konsumen, serta memastikan keamanan data pribadi yang dikumpulkan melalui platform digital. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih lanjut dari regulator untuk memastikan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap standar yang ditetapkan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat aspek hukum dan praktik terbaik dalam pemasaran asuransi digital, yang pada akhirnya mendukung kepercayaan konsumen terhadap industri asuransi.

---

The advancement of digital technology has driven transformation across various sectors, including the insurance industry. Online marketing and sales of insurance policies through digital platforms provide consumers with easier access but also pose new challenges related to the responsibility of insurance companies. This study aims to analyze the legal and ethical responsibilities of insurance companies in the process of marketing and selling policies through digital platforms, focusing on consumer protection and compliance with applicable regulations. This research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant regulations, such as the Consumer Protection Act and insurance-related regulations in Indonesia. The findings reveal that insurance companies are responsible for providing transparent, accurate, and easily understandable information to consumers while ensuring the security of personal data collected through digital platforms. Furthermore, enhanced regulatory oversight is required to ensure compliance with established standards. This study contributes to strengthening legal aspects and best practices in digital insurance marketing, ultimately fostering consumer trust in the insurance industry."