Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pendaftaran 'tanah pada hakikatnya adalah merupakan proses yang memegang peranan penting di Indonesia, karena dengan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak seseorang atau badan hukum atas tanah menjadi lebih jelas. Pendaftaran Tanah di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang selanjutnya diperbaruhi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan tetap mempertahankan tujuan dan sistem sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pelaksanaanya dilakukan dengan dua cars yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematik. Munculnya sertipikat hak atas tanah ganda yang penulis jadikan bahan penulisan ini lebih disebabkan karena penerapan sistem pendaftaran tanah secara sporadik. Hal ini dimungkinkan karena pada pendaftaran tanah secara sporadik pada proses pengukuran tanah tidak dilakukan secara serentak pada area tertentu dan belum ada peta pendaftaran tanah sehingga dimungkinkan terjadinya kesalahan pengukuran dan penunjukkan dalam penerapan batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertipikat karena tidak adanya data pembanding pada bidang tanah yang berbatasan langsung dengan obyek tanah yang akan diterbitkan sertipikat terutama pada bidang tanah yang berbatasan langsung tersebut merupakan tanah kosong tanpa ada penghuninya. Di samping adanya kesalahan pengukuran dan penunjukkan terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat yang berupa penambahan dan atau pengurangan luas sehingga data fisik yang dihasilkan tersebut, 'untuk itu diperlukan pengukuran dan penunjukkan bidang tanah secara tepat dan benar dengan melibatkan tetangga kanan dan kiri pada bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikat sehingga dalam penentuan batas-batas bidang tanah tersebut tidak terjadi kesalahan penetapannya karena disaksikan oleh pihak-pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat.

Abstrak :

Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan untuk diajukan keberatan atau gugatan terhadap terbitnya sertipikat. Tidak adanya jaminan atas kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, menyebabkan data yang disajikan dalam buku tanah bermakna ganda, bisa dipercaya sebagai data yang benar dan bisa sebaliknya. Persoalan tentang penjaminan kebenaran data yang disajikan adalah menjadi lingkup dari sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Dijaminnya kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercatat dalam sertipikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistem publikasi negatif bertendensi positif sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dikatakan sebagai bentuk kontra produktif dari tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan memberikan perlindungan hukum. Adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap penerbitan sertipikat, menjadi kelemahan yang nyata dari sistem publikasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu berlakunya sistem publikasi negatif bertendensi positif saat ini, dirasakan perlunya melakukan suatu pergerakan untuk menuju kearah sistem publikasi positif, untuk mewujudkan kepastian hukum serta pemberian perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertipikat. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dibangunnya political will dari pemerintah untuk merubah suatu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang sudah berlangsung sejak lama. Sepatutnya, Negara sebagai otoritas yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keberlakuan dari sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

 

---

Registration of land in Indonesia if it is viewed in the implementation of the publication system does not provide a guarantee of certainty and legal protection to the owner of the land rights. The granting of certificate as a proof of land rights, pursuant to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, provides an opportunity to submit an objection or lawsuit against the issuance of a certifiate. The lack of assurance of the correctness of the data that presented in the certificate, causing the data that presented on the land book are ambigous, untrustworthy as the correct data and vice versa. The main issue of ensuring the truth of the data that presented, is the scope of the publication system in land registration. Ensuring the correctness of the data presented in the certificate can be regarded as a real form of the legal certainty and legal protection granted by the State to the land owners whose names are listed in the certificate. The research method used in this research is normative juridical research, with research typology is explanatory, and the data used in this research is secondary data. This study concluded that, the negative publication system with positive tendency as explained in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, can be regarded as a form of counter-productive from the purpose of the implementation of land registration that is to guarantee the certainty and provide the legal protection. There is still an opportunity to raise objections and a lawsuit against the issuance of a certificate, in fact that become a real weakness of the current publication system. Hence, the enactment of the negative publication system with positive tendency nowadays, it is necessary to make a move towards the positive publication system, to ensure the legal certainty and to provide the legal protection to the owner of land rights whose name is listed in the certificate. Suggestions that can be delivered is the need to build a political will from the government to change the publication system in land registration that has been going on since long. Appropriately, the State as an authority granted by the law to carry out land registration activities, is fully responsible for the truth and the validity of the certificate as a proof of land rights.

Abstrak :
Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok melalui proyek ajudikasi ini banyak mengalami kendala dari para pemegang hak atas tanah yang tidak bersedia tanahnya didaftarkan melalui ajudikasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik ini dimulai dengan penyuluhan yang intensif tentang manfaat yang diperoleh bagi para pemegang hak atas tanah sehingga mereka tergerak untuk mendaftarkan tanahnya. Keberhasilan panitia ajudikasi dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah didukung juga peran serta dari Kepala Kelurahan Tanah Baru dan para Ketua RW dan RT setempat dalam memotivasikan warganya untuk mendaftarkan tanahnya secara sukarela dan menerima diadakannya proyek ajudikasi tersebut. Oleh karena itu keberhasilan proyek ajudikasi ini sebagai bukti kerjasama aparat setempat dengan segenap pelaksana operasional karena setiap kendala yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Abstrak :
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan mutu pelayanan impor, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan kebijakan baru yaitu registrasi importir. Pengertian registrasi importir adalah kegiatan pendaftaran dan penelitian yang dilakukan oleh DJBC terhadap importir dalam rangka pemenuhan persyaratan di bidang kepabeanan berkaitan dengan kegiatan impor. Pengertian importir dalam hal ini dibatasi terhadap orang atau perorangan atau badan yang melakukan kegiatan impor barang yang sudah memiliki Angka Pengenal Impor (API) yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Latar belakang penerapan kewajiban registrasi bagi importir adalah tingginya penerimaan negara dari bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor yang tidak dapat ditagih (bad debts) yang disebabkan oleh penggunaan alamat fiktif, ketidakjelasan identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan, ketidakjelasan dan kebenaran jenis usaha, serta importir yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalarn pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tujuan yang ingin dicapai adalah memastikan keberadaan (existence) importir, memastikan kejelasan pengurus dan penanggung jawab perusahaan, mengetahui kejelasan jenis usaha importir (nature of business), serta memastikan bahwa importir menyelenggarakan pembukuan yang dapat diaudit (auditable) sehingga pengamanan terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan. Ketika Importir menyerahkan Pemberitahuan impor Barang (PIB) pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penetapan atas nilai pabean dan klasifikasi barang dalam waktu tiga puluh had sejak tanggal PIB. Berdasarkan basil verifikasi atau audit pejabat Bea dan Cukai jugs berwenang menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal PIB. Atas kesalahan pemberitahuan importir tersebut dikenakan sanksi berupa bunga dan denda administrasi. Penetapan dan penetapan kembali tarif dan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk diberitahukan kepada importir dalam bentuk Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) dan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). Importir hams melunasi kekurangan pembayaran Bea Masuk dan PDRI serta sanksi administrasi dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal SPKPBM. Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linier. Output dari regresi tinier adalah berupa persamaan regresi yaitu Y = a + bX, dimana Y adalah variabel terikat dalam hal ini kepatuhan importir memenuhi kewajiban melunasi SPKPBM, a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas yaitu registrasi importir. Kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban pabean ditinjau dari tiga sudut, yaitu : nilai pelunasan SPKPBM, jumlah pelunasan SPKPBM, dan jumlah importir yang dikenakan sanksi pemblokiran karena tidak melunasi SPKPBM. Sudut nilai pelunasan SPKPBM adalah sudut penilaian yang paling tepat untuk mengetahui pengaruh antara registrasi importir terhadap kepatuhan importir memenuhi kewajiban melunasi SPKPBM. Dari basil regresi, diketahui bahwa: a. Korelasi (r) antara variabel registrasi importir dengan nilai pelunasan SPKPBM yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,438. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup atau sedang antara kepatuhan importir melunasi SPKPBM dengan registrasi importir. Arab hubungan yang positif menunjukkan semakin banyak importir yang mendapat SPR akan membuat nilai pelunasan SPKPBM semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya; b. Angka R square adalah 0,192. R square dapat disebut sebagai koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti 19,2% tingkat kepatuhan importir melunasi SPKPBM dapat dijelaskan oleh variabel registrasi. Sedangkan sisanya, 80,8% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. c. Persamaan regresi: Y = 31,901 + 0,008X; ini berarti bahwa setiap penambahan satu importir yang mendapat SPR akan meningkatkan nilai pelunasan SPKPBM sebesar 0,008%, angka positif menunjukkan semakin banyak importir yang memperoleh SPR semakin tinggi tingkat kepatuhan melunasi SPKPBM ; d. Uji t (t-test) digunakan untuk menguji signifikansi variabel bebas (registrasi importir). 2, 285 > 1,7171, maka Ho ditolak, berarti Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara registrasi importir dengan kepatuhan importir memenuhi kewajiban pabean. Apabila ditinjau dari nilai signifikansi, diketahui bahwa nilai siginifikansi (Sig) adalah 0,032. Mengingat 0,032 < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara registrasi importir dengan kepatuhan importir.

Abstrak :

Kepastian hukum mengenai pendaftaran nama organisasi sebagai merek masih sangatlah kurang jelas. Kurang jelasnya kepastian hukum dalam pendaftaran nama organisasi sebagai merek dikarenakan tidak adanya peraturan yang menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung mengenai posisi nama suatu organisasi dalam hukum merek. Hal ini tentunya menimbulkan suatu area yang abu – abu mengenai apakah suatu nama organisasi dalam didaftarkan sebagai merek. Pendaftaran nama organisasi sebagai merek di Indonesia ini terjadi karena banyaknya jumlah organisasi yang ada di Indonesia. Organisasi ini mendaftarkan namanya sebagai merek untuk mendapatkan hak eksklusif dan perlindungan hukum atas penggunaan nama organisasi tersebut. Dengan adanya perlindungan dan hak eksklusif ini, maka akan mencegah pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan nama organisasi dan bahkan dapat menjatuhkan nama organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apakah suatu organisasi dapat mendaftarkan namanya sebagai merek dan bagaimana seharusnya pengaturan mengenai pendaftaran nama organisasi sebagai merek dan kiranya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perbaikan sistem pendaftaran nama organisasi menjadi lebih baik

---

The legal certainty regarding registering an organization's name as a trademark is still very unclear. The lack of legal certainty in registering an organization's name as a mark is due to the absence of regulations that state either directly or indirectly the position of an organization's name in trademark law. This naturally raises a gray area as to whether an organization's name is registered as a trademark. Registration of the name of the organization as a trademark in Indonesia is due to the large number of organizations in Indonesia. This organization registers its name as a trademark to obtain exclusive rights and legal protection for the use of the organization's name. With this protection and exclusive rights, it will prevent other parties who are not responsible for using the name of the organization and can even drop the name of the organization. Therefore, in this paper we will discuss whether an organization can register its name as a trademark and how it should regulate the registration of an organization's name as a brand and what can be done to improve the improvement of the organization's name registration system for the better.

Abstrak :
This book presents a thorough and detailed guide to image registration, outlining the principles and reviewing state-of-the-art tools and methods. The book begins by identifying the components of a general image registration system, and then describes the design of each component using various image analysis tools. The text reviews a vast array of tools and methods, not only describing the principles behind each tool and method, but also measuring and comparing their performances using synthetic and real data. Features, discusses similarity/dissimilarity measures, point detectors, feature extraction/selection and homogeneous/heterogeneous descriptors, examines robust estimators, point pattern matching algorithms, transformation functions, and image resampling and blending; covers principal axes methods, hierarchical methods, optimization-based methods, edge-based methods, model-based methods, and adaptive methods, includes a glossary, an extensive list of references, and an appendix on PCA.

Abstrak :
One of the important occurrences in Indonesia's demography is birth. Law Np. 23 of 2006 concering Demographic Administration reguires reporting of birth to be made no later than 60 ( sixty) days from the date of delivery, with a concessionary period pf up to 1 (one) year upon approval of the head of the relevant local implementing institution. Reporting after the one year period is governed by different rules in legislation. The reporting rules have been effectively revoked in 2012 by the Indonesia Contitutional Court. This article discusses the consequences of birth reporting before and after contitutional court no. 18/PUU-XI/2013 using normative research methods

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah yang masih berupa hak milik adat/ belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan pembeli yang beritikad baik, melakukan jual beli tanah yang dilakukan dihadapan lurah Grogol Utara pada tahun 1997. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli dibawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya peraturan pertanahan yang mewajibkan jual beli seharusnya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah. ...... This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law which is made the basis for land registration. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land.

Abstrak :
Jaminan hukum kepemilikan tanah dapat diwujudkan dengan penerbitan sertifikat tanah, salah satunya melalui proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Timbulnya pajak terhutang saat peralihan hak yang tidak diketahui oleh para peserta membuat terhambatnya proses PTSL. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) penerapan ketentuan peraturan perpajakan terhadap transaksi yang diakui sebagai dasar peralihan pada sertipikat melalui proses PTSL dan (2) jaminan hukum sertipikat yang telah terbit melalui proses PTSL yang masih tercatat terhutang pajak PPh dan BPHTB. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa masih belum ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penagihan dan sampai kapan biaya ini dibayarkan sehingga mengikuti pengaturan perpajakan yang berlaku, yaitu jumlah bruto dari nilai pengalihan hak atas tanah dan/bangunan, dengan dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP. Pasal 33 Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwasanya masyarakat yang tidak mampu membayar pajak peralihan akan dituliskan PPh dan BPHTB terhutang di dalam buku tanah dalam sertipikat yang akan diterbitkan. Sertipikat produk PTSL memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sporadik selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Perlu dibentuk pengaturan khusus mengenai pajak terhutang dalam Peraturan Pemerintah agar penerapan asas lex specialis derogat legi generali dapat diterapkan. ......Legal guarantees for land ownership can be realized by issuing land certificates, one of which is through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) process. Incurring tax payable during the transfer of rights that the participants were unaware of made the PTSL process obstructed. The formulation of the problems in this study is (1) the application of the provisions of tax regulations to transactions that are recognized as a basis for the transfer of certificates through the PTSL process and (2) legal guarantees for certificates that have been issued through the PTSL process which are still recorded as paying PPh and BPHTB taxes. The research method is normative juridical with secondary data types supported by interview results. The results of the study state that there is still no precise regulation regarding the billing mechanism and how long this fee is paid so that it follows the applicable tax regulations, namely the gross amount of the transfer value of land and/building rights, on the basis of the imposition of BPHTB, namely NPOP. Article 33 Permen ATR/BPN No. 6 of 2018 stipulates that people who are unable to pay the transitional tax will be written down the income tax and BPHTB owed in the land book in the certificate to be issued. PTSL product certificates have the same legal force as sporadic as long as they cannot be proven otherwise. It is necessary to establish special arrangements regarding tax payable in a Government Regulation so that the application of the lex specialis derogat legi generali principle can be applied.

Abstrak :
This research investigated the behavioral differences between web-based registration system's users and manual registration system's users.There are several difference characteristics of each user for instance;personal innovativeness in the domain of information technology (PIIT) ,attitude,usefulness,ease of use,subjective norm, behavioral control,facilitating condition and self efficacy.....