Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Majelis Pengawas Daerah sebelum Judicial Review Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan tugas dan wewenang dari majelis kehormatan notaris wilayah tersebut telah menjamin kerahasiaan yang harus dijaga oleh notaris. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan dengan data sekunder. Dari hasil penelitian kewenangan Majelis pengawas Daerah sebelumnya untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik pada dasarnya sama dengan kewenangan majelis kehormatan notaris wilayah karna hanya melimpakan sebagian dari wewenang majelis pengawas daerah kepada majelis kehormatan notaris wilayah. Dilihat dari perbedaannya, adanya unsur kepolisian sebagai pendampingan notaris yang baru hadir pada majelis kehormatan notaris yang dimasukkan ke dalam unsur ahli pada susunan keanggotaan.Unsur kepolisian inilah yang bertujuan agar adanya koordinasi antara penyidik dengan Majelis kehormatan Notaris dengan baik dan transparan. Disarankan supaya adanya aturan teknis mengenai pendampingan Notaris tersebut dibuat aturan teknis supaya kita tahu bagaimana tugasnya mendampingi notaris tersebut.Selanjutnya diharapkan agar rancangan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris segera disahkan.Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

---

ABSTRACT
This study aims to compare the Regional Supervisory Board before the Judicial Review Act no.30 of 2004 with the Regional Notary Council of Notaries after the issuance of Law no. 2 Year 2014 amendment to Law No. 30 Year 2004 regarding Position of Notary. Furthermore, this study aims to see how the relation between the duties and authorities of the honorary board of the notary of the territory has guaranteed the secrecy that should be maintained by the notary. The research method is normative juridical. The main data in the study is secondary data. Data collection in this research is done by library research and field research and with secondary data. From the result of the research of the authority of the previous Regional Supervisory Board for the taking of the photocopy of the deed ministry and the notarial notification by the investigator is essentially the same as the honorarium of the notary public of the notary territory because it only imposes part of the authority of the regional supervisory council to the honorary council of notary of the territory. Judging from the difference, the existence of the police element as a new notary accompaniment present at the notary honorary board included in the expert element on the composition of membership. Police unit is intended to coordinate between the investigator with the Board of honor Notary with a good and transparent. It is recommended that the technical guidance on the advisory of the Notary shall be made of technical rules so that we will know how to accompany the notary. Furthermore, it is expected that the draft of the Minister of Justice and Human Rights Decree 2016 on the Implementation of Duties of the Notary Board of Honor Council shall be immediately ratified.Keywords Notary Public, Regional Supervisory Board, Honorary Council of Notary Area

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Apabila Notaris dalam melaksanakan jabatannya terbukti telah melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administrasi, perdata, pidana dan kode etik profesi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perilaku Notaris yang telah melanggar serta mengabaikan UUJN dan Kode Etik Notaris di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan meneliti mengenai bagaimanakah perilaku seorang Notaris yang benar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat umum ditinjau dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS-MPWN PROVINSI JAWA BARAT/VIII/2018 dan bagaimanakah penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris atas perilaku Notaris yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran jabatan dan wewenang Notaris tersebut ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah Notaris “N” telah terbukti berperilaku tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris, sehingga Notaris “N” dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris haruslah berperilaku dan beretika yang baik untuk menjaga harkat dan martabat seorang Notaris ......Notary as a public officials are expected to provide certainty, order and legal protection for the people they serve. Notaries are required to behave in accordance with the Law of Notary Position (UUJN) and Notary Code of Ethics in carrying out their duties and authority as a Notary. If the Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary may be subject to sanctions which include administrative, civil, criminal and notary professional code of ethics that is regulated in the Notary Position Act (UUJN) and the Notary Ethics Code. This research critize the behavior of a notary who has violated and ignored the Law and the Notary Ethics Code in Purwakarta Regency. Therefore, the author will examine the correct behavior of a Notary in carrying out their functions and authority as a public official serving the general public in terms of the Decision of the Notary Regional Supervisory Board Number 14 / PTS MPWN PROVINCE OF WEST JAVA / VIII / 2018 and how the application of sanctions by the Supervisory Board of Notary on the behavior of a Notary that is categorized as a form of violation of the position and the authority of the Notary in terms of the prevailing laws and regulations. This research use a normative juridical research methods, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary and tertiary legal material. Also, data collection tools using document studies, with qualitative data analysis method and analytical descriptive research results. The results of this research, that "Notary" N "has been proven to behave unfavorably in carrying out its duty and authority as a Notary Public, so that the Notary" N "may be subject to sanctions contained in the Law and the Notary Ethics Code. In carrying out his position, the Notary must behave in a good and ethical manner to maintain the dignity of a Notary Public.