Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Buzan dan Waever dalam Regions and Powers: The Structure of International Security menjelaskan posisi Turki sebagai insulator bagi regional security complex (RSC) Eropa, Middle Eastern dan Kaukasus. Insulator adalah sebuah kawasan yang berada di antara dua atau lebih RSC yang memiliki karakter pasif dan tidak dapat menyatukan dua RSC dalam satu arena strategis keamanan. Dinamika Turki masa AKP (2002-2011) ternyata tidak lagi relevan dengan status insulator. Perubahan orientasi dari Barat ke Timur merupakan salah satu indikasi bagaimana Turki mencoba ?keluar? dari status tersebut. Perubahan orientasi ini terkarakterisasi dengan agresivitas peran Turki di regional MERSC, khususnya dalam isu keamanan, dan perekonomian yang terus membaik.

---

Abstract
In Regions and Powers: The Structure of International Security, Buzan and Waever explain that Turkey is an insulator between Europe, Middle Eastern, and Caucasus regional security complexes. Insulator is a term that used to describe a regional between two or more RSCs which has been occupied by one state. The state must be weak, passive and cannot bring those RSCs together in one strategic security arena. According to Turkey?s internal and external dynamic by 2002- 2001 or AKP?s period, insulator concept does not relevant anymore to figure out Turkey?s position and status. Changing in Turkey?s foreign policy which is being turned to East poses a challenge to that status. Turkey?s trying to get out of insulator state. This changing is characterized by Turkey?s aggressivity role in MERSC, especially in security issue and emerging economic.

Abstrak :

Teka-teki stabilitas dan keamanan Asia Timur sebagian besar ditimbulkan oleh keengganan Korea Utara untuk membongkar persenjataan nuklirnya walaupun telah mendapat tekanan dunia internasional. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sikap Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mulai melunak, terbukti dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Regional Security Complex Theory (RSCT) sebagaimana dituliskan oleh Buzan dan Waver (2003), artikel ini berargumentasi bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon Korea Utara terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Tulisan ini menganalisis empat variabel esensial di security complex Asia Timur, yaitu batas geografis, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap pola amity-enmity, yakni konstruksi sosial di kawasan. Dengan tingginya kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur, Korea Utara memilih untuk terus melakukan pengembangan nuklirnya dan uji coba rudal balistik. Korea Utara mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai strategic equalizer. Dengan demikian, keamanan Korea Utara dapat terus terjamin dari ancaman eksternal seperti Amerika Serikat dan sekutunya.

---

The East Asian stability and security conundrum is partially caused by the unwillingness of North Korea to dismantle its nuclear armaments despite international pressure. However, recent development shows that North Korean Supreme Leader Kim Jong Un has adopted a milder stance as he signed Panmunjom Declaration on 27 April 2018. Using Regional Security Complex Theory (RSCT) prescribed by Buzan and Waver (2003) as the framework of analysis, this paper argues that the unprecedented change of policy is a part of North Korean response towards the dynamics of regional security in East Asia. In this paper, the four essential variables of East Asia security complex are being analyzed, namely geographical boundary, anarchic structure, polarity and social construction. It is found that there has been a change in North Koreas perception of the amity-enmity pattern, that is, the social construction of the region. With the high complexity of security in East Asia, North Korea chose to continue developing its nuclear and ballistic missile tests. North Korea issued that policy as a strategic equalizer. Thus, North Korea can be guaranteed to secure their security from external threats such as the United States and its allies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi khususnya hubungan bilateral antara Prancis dan Australia terkait peresmian Pakta Pertahanan AUKUS yang terdiri dari tiga negara, yaitu: Australia, Inggris dan, Amerika Serikat. Adapun beberapa pertanyan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah Mengapa negara - negara Eropa memberi respon terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa terjadi pro dan kontra dalam respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, mengapa Critical Discourse Analysis (CDA) menganalisis respon negara - negara Eropa terkait pembentukkan pakta pertahanan AUKUS, dan bagaimana operasionalisasi CDA, yaitu menurut analisis sosial dan menurut kognisi sosial terkait narasi pro dan kontra pembentukkan pakta pertahanan AUKUS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Wacana oleh Teun A. Van Dijk dan Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder yaitu diambil dari berita di media massa Inggris, Uni Eropa, dan Eropa terkait AUKUS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sikap kontra prancis muncul dari sikap domestik. Sementara itu sikap Uni Eropa, negara – negara di Uni Eropa dan Eropa bersikap netral terhadap pembentukkan AUKUS berdasarkan yang tercermin dari sumber media massa negara – negara di Uni Eropa, Eropa, dan jurnal penelitian dari Uni Eropa. ......This research aims to analyze the controversy, especially the bilateral relationship between France and Australia, regarding the inauguration of the AUKUS Defense Pact which consists of three countries, namely: Australia, the United Kingdom and the United States. The questions that will be raised in this study are why European countries respond to the formation of the AUKUS defense pact, why there are pros and cons in the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, why Critical Discourse Analysis (CDA) analyzes the responses of European countries related to the formation of the AUKUS defense pact, and how to operationalize CDA, namely according to social analysis and according to social cognition related to the narrative of the pros and cons of the formation of the AUKUS defense pact. The theories used in this research are Discourse Analysis by Teun A. Van Dijk and Regional Security Complex by Barry Buzan. This research uses a qualitative method that uses secondary data, which is taken from news in the UK, EU, and European mass media related to AUKUS. The findings in this study show that the counter-French attitude arises from domestic attitudes. Meanwhile, the attitude of the European Union, countries in the European Union and Europe are neutral towards the formation of AUKUS based on what is reflected in the mass media sources of countries in the European Union, Europe, and research journals from the European Union

Abstrak :
Sebagai hasil dari perluasan Uni Eropa pada tahun 2004 dan kemudian 2007, Uni Eropa telah memperoleh negara anggota dan tetangga baru. Di antara anggota Uni Eropa yang baru adalah negara – negara bekas blok timur dari Eropa tengah dan timur yang telah mengalami suatu transformasi sistemik dalam hal sosial dan politik pada awal tahun 1990. The Eastern Partnership merupakan salah satu kerjasama dari European Neighborhood Policy yang secara resmi disahkan pada Prague Summit tahun 2009 dihadapan perwakilan negara – negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, Komite Sosial dan Regional, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, dan 6 negara anggota dari Eropa timur yang merupakan anggota dari Eastern Partnership Program. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara mitra timur dari empat capaian yang dibentuk oleh Uni Eropa melalui penerapan kerjasama dengan daerah timur yang terikat kontrak dalam dasar pendirian program kemitraan timur Eropa. ......As a result of the expansion of the European Union in 2004 and 2007, the European Union has acquired new member states and neighbours. Among the new members of the European Union are the countries of the former eastern bloc from central and eastern Europe which have undergone a systemic transformation in social and political terms in the early 1990s. The Eastern Partnership is one of the collaborations of the European Neighborhood Policy which was officially ratified at the Prague Summit in 2009 before representatives of the European Union member countries, the European Parliament, the Social and Regional Committee, the European Bank for Reconstruction and Development, European Investment, and 6 member countries from eastern Europe who are members of the Eastern Partnership Program. This study was written with the aim of knowing the relationship between the European Union and eastern partner countries from the four achievements established by the European Union through the implementation of cooperation with eastern regions that are bound by contract in the basis of establishing the eastern European partnership program.

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan pemberian sanksi balasan oleh Rusia terhadap Uni Eropa dan Aliansi Barat sebagai respon atas pemberian sanksi yang sebelumnya diberikan kepada Rusia terkait dengan dugaan aneksasi di Krimea, Ukraina. Pada bulan Agustus 2014 pemerintah Rusia melalui Dekrit Presiden mengeluarkan kebijakan ekonomi khusus berupa pembatasan impor beberapa jenis produk pangan dari lima negara yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Norwegia. Rusia merupakan salah satu negara importir produk agrikultur terbesar di dunia dan beberapa produk impor Rusia berasal dari pasar Uni Eropa. Keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berupa pembatasan impor pangan dan adanya perubahan pasar impor Rusia akan menjadi topik yang akan diteliti. Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan mengambil dua persepktif penelitian yaitu analisis dari segi politik dan segi ekonomi. Untuk melakukan analisis politik, akan digunakan Regional Security Complex Theory (RSCT) milik Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dalam melihat kondisi pasar impor Rusia pasca counter-sanctions akan menggunakan konsep ekonomi konsentrasi pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif karena selain sumber data berbasis dokumen, penelitian ini juga mengolah data perdagangan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berbentuk pembatasan impor bahan pangan adalah untuk menguatkan ketahanan pangan Rusia dan kemudian menghasilkan pasar baru bagi Rusia. ......This thesis examine Russia's policy of imposing recissment sanctions against the European Union and the Western Alliance in response to sanctions previously imposed on Russia in connection with its alleged annexation of Crimea, Ukraine. In August 2014 the Russian government through a Presidential Decree issued a special economic policy in the form of restrictions on imports of several types of food products from five countries namely the European Union, the United States, Canada, Australia, and Norway. Russia is one of the world's largest importers of agricultural products and some of Russia's imported products come from the EU market. Russia's decision to impose re-sanctions in the form of restrictions on food imports and changes in the Russian import market will be topics to be scrutinized. In conducting the analysis, this research will take two perceptive research, namely analysis in terms of politics and economic aspects. To conduct political analysis, Barry Buzan's Regional Security Complex Theory (RSCT) will be used. While the economic analysis in looking at the market conditions of Russian imports post counter-sanctions will use the concept of economic market concentration. This research uses qualitative and quantitative methods because in addition to document- based data sources, this research also processes trade data. The findings in this study are that Russia's decision to impose counter-sanctions in the form of restrictions on food imports is to strengthen Russia's food security and then produce new markets for Russia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemanasan global merupakan salah satu indikator bahwa bumi ini sedang berada pada kondisi tertentu yang memerlukan perhatian lebih besar dari sebelumnya. Dalam isu pemanasan global, Arktik menjadi salah satu kawasan yang menarik perhatian dunia karena efek pemanasan global paling besar dapat dilihat di kawasan ini. Pada tahun 1996, sebuah forum kerjasama bernama Dewan Arktik dibentuk. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya alam yang tersimpan, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Arktik. Setelah hampir 24 tahun pembentukan forum ini, kondisi Arktik justru semakin memprihatinkan. Lapisan es yang semula tebal menutupi permukaan, kini semakin menipis seiring dengan semakin bertambahnya suhu bumi. Sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan ini juga perlahan mulai berkurang kadarnya, dan hal ini bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat Arktik itu sendiri. Dengan menggunakan teori regional security complex, penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan forum ini, serta alasan atas ketidakmampuan forum Dewan Arktik dalam mencapai tujuan pembentukannya. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam peneltian ini adalah Mengapa pasca Dewan Arktik terbentuk masih terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta militerisasi di kawasan Arktik yang menyebabkan dampak pemanasan global tidak berkurang di kawasan ini? Pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa negara-negara anggota Dewan Arktik tidak dapat memenuhi komitmen awal pembentukannya?

---

ABSTRACT
Global warming is one of the indicator that the earth, to some extent, requires greater attention than it does before. On the issue of global warming, the Arctic has become one of the regions that has attracted global attention because of the greatest global warming effect could be seen in this region. On 1996, a cooperation forum, named the Arctic Council, was created. The main purposes of this forum are to protect the environment, to conserve the stored natural resources, and to manage sustainable development for people in Arctic. After nearly 24 years of its establishment, the Arctic condition is even more alarming. The layer of ice that was originally thick has become thinner as the earth's temperature increases. The natural resources contained in this region are also starting to diminish, but not for the good of Arctic society. Using the regional security complex theory, this research will analyze the factors that influence the formation of this forum, as well as the reasons for the inability of the Arctic Council forum to achieve its goals. The question that needs to be answered in this research is: Why is it that after the Arctic Council was establish there was still natural resources excessive exploitation and the militarization in the Arctic region that caused the effects of global warming to not diminish in this region? The next question is, why can't the members of the Arctic Council meet their commitments to establish the forum?.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis hubungan Rusia dan Eurasian Economic Union dengan menggunakan pendekatan Konstruktivisme. Teori yang digunakan adalah Regional Security Complex, sebagai instrumen untuk menganalisis penelitian ini. Teori RSC melihat suatu kerjasama kawasan dari dua variabel yaitu variabel internal yang menekankan pada kedekatan geografis negara-negara di kawasan yang membentuk pola interdependensi keamanan. Variabel ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sejarah dan budaya. Variabel berikutnya adalah kekuatan dari luar yang mendorong suatu kawasan membentuk Regional Security Complex. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Rusia dengan Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kirgistan dalam kerangka kerjasama Eurasian Economic Union EAEU . Tujuan berikutnya adalah untuk memahami forum kerjasama EAEU dalam kepentingan nasional Rusia dan bagaimana EAEU memberi dampak bagi negara-negara anggota lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah peran dan pengaruh Rusia di kawasan Eurasia masih sangat besar, namun kehadiran Uni Eropa lewat kebijakan Eastern Partnershipnya menjadi ancaman bari Rusia. Hal ini mendorong Rusia untuk mempercepat pembentukan EAEU. Faktor yang sangat berpengaruh dalam integrasi Eurasia adalah kesamaan identitas yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan budaya Rusia yang melekat di negara-negara anggota. Temuan berikutnya adalah efektifitas EAEU pasca terbentuknya masih belum memberi dampak yang signifikan kepada negara anggota khususnya dalam bidang ekonomi. Dibutuhkan compliance negara-negara anggota untuk keberhasilan integrasi Eurasia melalui EAEU.

---

ABSTRACT
This study analyzes the relations between Russia and Eurasian Economic Union using Constructivism as the perspective. This study also used Regional Security Complex Theory RSCT as an analytical instrument to understand the security interdependence in the region. RSCT has two variables to analyze a regional cooperation which is internal and external variables. The internal variables emphasize the geographical proximity of the countries in the region that form the pattern of interdependence of security. This variables influence by two factors, namely historical and cultural factors. The next variables is the external forces that drive a region to form a Regional Security Complex. The aim of this research is to know the relationship between Russia with another membership countries of the EAEU. The other goal is to understand the EAEU cooperation forum in Russia rsquo s national interest and how EAEU impacts other member states. The method used in this research is descriptive explanative. The type of research in this thesis using a qualitative approach. This research argue that the role and the influence of Russia has a significant impact in the Eurasian region. This researh also find that Russia as an identity has a major influence in Eurasian integration. Finally, this research find that the compliance of the member states of the EAEU need to improve for the successful integration of Eurasia.

Abstrak :
Tesis ini membahas keputusan Inggris, Denmark dan Malta dalam yang menolak untuk menjadi anggota Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO adalah instrumen yang digunakan Uni Eropa untuk membuat dan mendiskusikan proyek-proyek pertahanan diantara negara anggotanya. Pada November 2017, 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa (UE) bersedia menandatangani joint notification on PESCO, yang kemudian disusul oleh Irlandia dan Portugal pada 7 Desember 2017. Ke-25 negara anggota UE yang telah bergabung kemudian mengaktifkan PESCO secara resmi pada akhir Desember 2017. Terdapat tiga negara yang menolak bergabung, yakni Inggris, Denmark dan Malta. Keputusan ketiga negara tersebutlah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu mengapa ketiganya memilih untuk tidak bergabung dalam PESCO. Penelitian ini melewati dua tipikal análisis, yakni análisis politik dan análisis ekonomi. Untuk melakukan análisis politik, penulis menggunakan teori Regional Security Complex (RSC) dari Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dilakukan dengan menggunakan Rational Deterrence Theory (RDT) dari Barry Nalebuff. Data yang dikumpulkan adalah data dalam rentang waktu spesifiknya yaitu sejak 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data berbasis dokumen (document based method). Temuan dalam penelitian ini adalah keputusan Inggris, Denmark dan Malta secara politis dipengaruhi oleh perbedaan persepsi ancaman dan kurang eratnya hubungan antara ketiga negara tersebut dengan Uni Eropa. Sedang secara ekonomi adalah karena nilai Cost (kerugian) yang lebih besar dengan Benefit (keuntungan) apabila ketiganya bergabung dalam PESCO.

---

The thesis discusses the decisions of United Kingdom (UK), Denmark and Malta that refused to be members of the Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO is an instrument by the European Union to create and discuss defense projects among its members. In November 2017, 23 of the 28 European Union (EU) countries were willing to sign a joint notification on PESCO, which was then followed by Ireland and Portugal on 7 December 2017. The 25 EU member countries that had joined activated PESCO officially at the end of December 2017. There are three countries who refused to join. They were UK, Denmark and Malta. Actually, the background of their decisions is the research question in the thesis. This research passes two typical analyzes. First, the political analysis and the second is the economic analysis. To carry out political analysis, the author uses the Regional Security Complex (RSC) theory from Barry Buzan. While economic analysis is done using Rational Determination Theory (RDT) from Barry Nalebuff. The collected data is a data from 2014 to 2017. This study uses qualitative methods because the collected data is document-based data (document based method). The findings in this study is the decisions of UK, Denmark and Malta are politically influenced by differences in perceptions of threats and the lack of close relations between the three countries and the European Union. Furthermore, economically is because the value of the cost (loss) is greater than Benefit (profit) if all three join in PESCO.

Abstrak :
Tesis ini membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia). Teori Regional Security Complex (RSCT) Barry Buzan dan Ole Waver (2003) dan konsep SDGs, digunakan untuk menganalisis motif kerja sama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara Nordik. Berdasarkan analisis terhadap berbagai variabel yang membentuk pola kerja sama pada teori RSCT, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial berupa pola persahabatan yang didukung oleh tradisi kerja sama yang panjang dan solid, kedekatan geografi, kesamaan bahasa dan budaya serta kesamaan sistem sosio-ekonomi menjadi dasar bagi kerja sama SDGs di negara-negara Nordik. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi eksternal dan peran kawasan (overlay) sebagai faktor pendorong utama kerja sama negara-negara Nordik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Struktur distribusi kekuatan di kawasan Nordik dapat dikatakan telah berevolusi dari regional power ke the great power in the making. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya negara-negara Nordik dalam memitigasi berbagai ancaman non-tradisional di kawasan Nordik. Negara-negara Nordik juga aktif sebagai aktor keamanan dengan tidak hanya fokus menangani masalah keamanan secara internal tapi juga di kawasan lain seperti di Arktik dan Baltik. Kendati demikian, negara-negara Nordik masih memiliki beberapa tantangan terhadap implementasi SDGs terutama pada tujuan global 12 dan 13. Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular (CE) pada SDG 12, optimalisasi hasil sumber daya dalam siklus teknis masih menjadi tantangan utama di negara- negara Nordik. Jejak material negara-negara Nordik masih paling tinggi di bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya dan trennya terus meningkat. Selain itu, tren jumlah limbah juga terus meningkat di negara-negara Nordik. Swedia merupakan penghasil limbah tertinggi dibanding negara-negara Nordik lainnya (1994-2017). Kemudian untuk SDG 13, capaian negara-negara Nordik lebih baik dibanding dengan SDG12. Masalah utama pada SDG 13 adalah mitigasi iklim adalah pada sektor transportasi. Sektor transportasi masih menyumbang sekitar 45% dari semua emisi CO2 terkait energi di kawasan Nordik. Kemudian kontribusi negara-negara Nordik untuk mencapai sasaran USD 100 miliar yang ditetapkan dalam naungan UNFCCC masih lebih sedikit di banding negara-negara OECD lain seperti Jerman dan Inggris.

---

This thesis discusses the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden). The Regional Security Complex (RSCT) Theory of Barry Buzan and Ole Waver (2003) and the concept of SDGs, are used to analyze the motives for cooperation on Sustainable Development Goals in the Nordic countries. Based on an analysis of various variables that form a pattern of cooperation in the theory of RSCT, this study concludes that social construction in the form of friendship patterns are supported by a long and solid tradition of cooperation, geographical proximity, language and cultural similarity and common socio-economic systems being the basis for SDGs cooperation in the Nordic countries. This study found that external transformation and the role of the region (overlay) as the main driving factors for the cooperation of the Nordic countries for the Sustainable Development Goals. The structure of power distribution in the Nordic region can be said to have evolved from regional power to the great power in the making. This is evidenced by the success of the Nordic countries in mitigating various non-traditional threats in the Nordic region. The Nordic countries are also active as security actors by not only focusing on handling security issues internally but also in other regions such as the Arctic and the Baltic. Nevertheless, the Nordic countries still have some challenges with the implementation of SDGs, especially on global goals 12 and 13. Based on an analysis using the concept of a circular economy (CE) on SDG 12, optimizing resource yields in the technical cycle remains a major challenge in the Nordic countries. The material footprint of the Nordic countries is still the highest compared to other European countries and the trend continues to increase. In addition, the trend of the waste generation also continues to increase in the Nordic countries. Sweden is the highest producer of waste compared to other Nordic countries (1994-2017). Then for SDG 13, the achievements of the Nordic countries are better than SDG12. The main problem with SDG 13 is climate mitigation in the transportation sector. The transportation sector still accounts for about 45% of all energy-related CO2 emissions in the Nordic region. Then the contribution of the Nordic countries to achieve the USD 100 billion target set under the auspices of the UNFCCC is still less than other OECD countries such as Germany and the United Kingdom.