Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk pada pedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkan keberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bank umum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi struktur CG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputi elemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadap dokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di Bank DKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKI sekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umum bagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Corporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularly Regional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiar characteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that are commonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI as Regional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banks related to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta Provincial Government. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended to analyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board of Directors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders, Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessment report at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite Bank DKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector, result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.

---

ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan nasional pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang ada saat ini maka, pemerintah daerah harus dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah saat ini diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena belum adanya peraturan pelaksanaan maka terdapat permasalahan dalam pendiriannya yaitu mengenai pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah dan batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian Peseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penulisan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sebagai wakil dari daerah untuk menandatangani akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah merupakan kewenangan atributif dari Undang-Undang. Batasan kepala daerah dalam melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas Badan Usaha Milik Daerah menurut peraturan perundang-undangan merupakan kebebasan Kepala Daerah sepanjang tidak berkaitan dengan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini penulis menyarankan kepada Kepala Daerah dalam memberikan kuasa harus memperhatikan pemberian kuasa diberikan kepada orang yang memiliki tugas dan wewenang terkait serta batasan kewenangan yang dimiliki dan kepada Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT dimana Pemerintah Daerah harus juga memperhatikan PERDA yang menetapkan pendiriannya sebagai landasan pembuatan akta terkait dengan permodalan.

---

ABSTRACT
National development in the era of decentralization and regional autonomy that exists today, local governments should be able to develop the ability to increase local revenue, one way that government can do is establishing regional owned enterprises. Establishment of Regional Owned currently set in general Act No. 23 of 2014 on Regional Government. Because of the lack of regulations implementing that there are problems in his stance that the delegation of authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of the company may Limited Regional Owned Enterprises and the limits of regional heads within delegated authority to the Articles of the company may Limited Owned regions according to the legislation. In the writing, author uses research methods that used in this paper is a normative juridical research method. Based on the study, authors concluded that the authority possessed by the head of the region as a representative of the region to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned Enterprises is attributive authority of the Act. Limitation of regional heads within delegated authority to sign the deed of incorporation of a limited liability company Regional Owned by the legislation is the Regional Head option as far not related to state finances. Under these conditions, authors suggest to the Regional Head in giving authority must consider the authorization given to the person who has the duty and the authority concerned and the limits of authority possessed and to the Notary in making the Deed of Establishment of Limited Liability Company where the regional government act as party, Notary needs to pay attention on the local regulation on the establishment of the Limited Liability Company which sets its founding as the foundation deed relating to government capital.

Abstrak :
[ABSTRAK
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi, non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

ABSTRACT
Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company.]