Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan UN GGE tahun 2015 menjadi laporan monumental yang memberikan rekomendasi mengenai pengaturan ruang siber internasional, termasuk norma mengenai sikap negara yang bertanggung jawab. Merespons laporan tersebut, ASEAN menyatakan komitmennya untuk mengikuti dan menyusun langkah implementasi untuk seluruh norma tersebut pada tahun 2018. Menanggapi fenomena tersebut, skripsi ini mempertanyakan mengapa ASEAN memutuskan untuk mengikuti norma siber UN GGE. Skripsi ini menggunakan teori difusi norma sebagai kerangka analisis dan metode causal-process tracing. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan untuk mengikuti seluruh norma siber UN GGE sesuai dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN dan basis kognitif ASEAN. ASEAN menunjukkan kesesuaian tersebut dengan mengedepankan karakter komprehensif dari pembahasan mengenai norma siber dengan memanfaatkan bingkai ekonomi dan keamanan. Sementara itu, ASEAN pun menunjukkan respons mimicry terhadap norma UN GGE. Respons tersebut mengimplikasikan bahwa ASEAN cenderung mempertahankan basis kognitif dalam menyambut kehadiran norma eksternal, mengingat kesesuaian norma eksternal dengan nilai-nilai mendasar di ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

---

Abstrak :
Kerja sama keamanan Eropa mengalami perkembangan terbaru dengan aktivasi Permanent Structured Cooperation tahun 2017 oleh Uni Eropa. Aktivasi PESCO dilakukan pada waktu yang unik setelah United Kingdom memilih untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum di tahun 2016. Skripsi ini berusaha mencari tahu mengapa Uni Eropa mengaktivasi PESCO di tahun 2017. Tulisan ini menggunakan teori legitimasi yang ditulis oleh Tallberg dan Zurn dengan melihat legitimasi institusi berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki institusi yaitu otoritas, prosedur dan performa. Teori tersebut digunakan karena terdapat permasalahan legitimasi yang dihadapi oleh Uni Eropa ketika PESCO diaktifkan. Menggunakan teori legitimasi, tulisan menemukan bahwa aktivasi PESCO dilakukan sebagai salah satu upaya Uni Eropa untuk melanjutkan integrasi sekaligus meningkatkan legitimasi yang dimiliki oleh institusi. Berdasarkan fitur otoritas, di dalam PESCO Uni Eropa memiliki otoritas yang rendah bila dibandingkan dengan bentuk kerja sama di bidang lainnya seperti Euro Area sebagai upaya mengurangi defisit legitimasi Uni Eropa. Sementara itu, berdasarkan fitur prosedur, pengambilan keputusan yang ada di dalam PESCO berpusat dalam Dewan Uni Eropa memiliki tujuan meningkatkan legitimasi di mata pemerintah negara anggota. Terakhir, berdasarkan fitur Performa, PESCO dibentuk untuk meningkatkan kapabilitas keamanan Uni Eropa dan legitimasi di mata audiens, namun lambatnya penyelesaian proyek menghalangi peningkatan legitimasi di fitur ini. Berdasarkan ketiga fitur tersebut, ditemukan bahwa PESCO dibentuk berdasarkan permasalahan legitimasi yang melanda Uni Eropa yaitu tingginya defisit legitimasi yang dihadapi, rendahnya kepercayaan dari negara anggota serta ketidakmampuan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah keamanan di lingkungan mereka. Dengan mengatasi ketiga hal tersebut, diharapkan aktivasi PESCO dapat meningkatkan legitimasi yang sebelumnya mengalami penurunan diakibatkan berbagai krisis. ......European security cooperation underwent the latest development by the activation of Permanent Structured Cooperation (PESCO) in 2017 by the European Union. The PESCO activation was carried out in a unique time after the United Kingdom chose to leave the European Union through a referendum in 2016. This study seeks to find out why the European Union activated PESCO in 2017 and adopted the theory of legitimacy written by Tallberg and Zurn by looking at the legitimacy of the institutions based on the features of the institution, namely authority, procedure, and performance. Such theory was used because there were legitimacy problems faced by the European Union at the time when PESCO was activated. Using the theory of legitimacy, this study found that PESCO activation is carried out as one of the European Union's efforts to continue the integration while at the same time increasing the legitimacy of the institution. Based on the feature of the authority in PESCO, the European Union has low authority compared with forms of cooperation in other fields, as an effort to reduce the EU's legitimacy deficit. Meanwhile, based on the features of the procedure, the decision-making in PESCO is centered on the Council of the European Union with the aim of increasing legitimacy for its member state governments. Lastly, based on the feature of the performance, PESCO was activated to increase the EU security capabilities and legitimacy for the audience, however, the slow pace of project completion prevented the increase of legitimacy in this feature. Based on these three features, it was found that PESCO was formed on legitimacy problems that plagued the European Union, namely the high deficit of legitimacy, low trust from the member countries and the European Union's inability to resolve security problems in their environment. By overcoming those three things, it is hoped that PESCO activation may increase the legitimacy which has previously decreased due to various crises.

Abstrak :
Regionalisme merupakan konsep yang sering ditemukan dalam studi ilmu hubungan internasional. Konsep ini berkaitan erat dengan kerja sama sejumlah negara guna mencapai sebuah tingkat kedekatan sebagai suatu kawasan. Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang tengah melangsungkan proses regionalisme semenjak tahun 1990-an. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk memetakan literatur- literatur akademik mengenai regionalisme Asia Timur. Pemetaan mencakupi 31 literatur yang dikelompokkan ke dalam tiga tema dengan menggunakan metode taksonomi. Ketiga tema tersebut, antara lain: (1) karakteristik regionalisme Asia Timur; (2) upaya membangun regionalisme Asia Timur; dan (3) perkembangan regionalisme Asia Timur. Setelah melakukan pembacaan terhadap literatur yang dikumpulkan, tulisan ini mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan yang ada di dalam literatur akademik terkait topik regionalisme Asia Timur. Berdasarkan temuan di dalam tinjauan literatur ini, regionalisme Asia Timur tidak akan mengalami peningkatan ke depannya sebagaimana para akademisi memiliki skeptisisme terhadap perkembangan proses regionalisme. Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya terkait dengan topik regionalisme Asia Timur. ......Regionalism is a concept that appears frequently in the study of international relations. This concept is strongly related to the cooperation of several nations in order to reach a degree of regional connectedness. East Asia is one of the regions that has been undergoing a regionalism process since the 1990s. The purpose of this paper is to map academic literature on East Asian regionalism. The mapping covers 31 literatures that are classified into three themes based on taxonomic method. The three themes are: (1) the characteristics of East Asian regionalism; (2) efforts to build East Asian regionalism; and (3) the development of East Asian regionalism. After reading the collected literatures, this paper identifies the consensus, debates, and gaps on the topic of East Asian regionalism. According to the findings of this literature review, East Asian regionalism will not flourish in the future as the scholars are skeptical of the development on the regionalism process. At the end of the paper, the author provide recommendations for further study on the topic of East Asian regionalism.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa. ...... The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory.