Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah, dan juga antar daerah sebagai wujud dukungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Untuk mengelola desentralisasi fiskal ini, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur visi keuangan daerah, yaitu suatu pengelolaan yang tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut masih jauh dari ideal, utamanya bila dibandingkan dengan standar internasional oleh beberapa organisasi lintas negara. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, bila menggunakan standar prinsip kesadaran yang menuntut adanya keterbukaan, partisipasi publik, dan ruang diskursus publik. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah di indonesia tidak menuntut adanya dokumen anggaran yang membantu masyarakat memahami isi dokumen anggaran secara sederhana. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia juga tidak memiliki laporan berkala yang membantu masyarakat untuk ikut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan yang terjadi di daerahnya. Penelitian ini menyarankan adanya revisi peraturan mengenai peraturan pengelolaan keuangan daerah yang disertai dengan peningkatan kemampuan teknis dan keinginan kuat dari pemangku kepentingan di lingkungan eksekutif dan legislatif untuk melaksanakannya.

---

The fiscal decentralization occurring in Indonesia aims to reduce fiscal disparities between the central and regional governments, as well as among regions, as a manifestation of support and encouragement for economic growth and regional competitiveness. To manage this fiscal decentralization, the Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management was enacted, which regulates the vision of regional finance management, characterized by orderly, economically efficient, effective, transparent, and accountable practices. However, the provisions stipulated in this regulation still fall short of the ideal standards set by international organizations. This research applies a normative legal research approach, utilizing relevant literature sources and legislative regulations as research materials. The study reveals that the principles of accountability and transparency in the management of regional finance in Indonesia still have several shortcomings when compared to the standards of awareness principle, which demand openness, public participation, and public discourse. In terms of accountability, the management of regional finance in Indonesia does not require citizens budget documents that facilitate the public's understanding of the budget content in a simplified manner. Additionally, the management lacks in-year report that assist the public in monitoring and evaluating the implementation happening in their respective regions. This research suggests the revision of regulations pertaining to regional financial management, accompanied by the enhancement of technical capabilities and strong commitment from stakeholders within the executive and legislative environments to implement these revisions effectively."

"Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh implemntasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. MEtode yang dipergunakan ialah metode survey eksplanatori. MEtode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan siginifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan."

"Kebijakan penggabungan Undang-Undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah yang mulai berkembang, sejalan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini cenderung sifatnya simplifikasi. Melalui penyederhanaan regulasi ini terdapat satu kesatuan pengaturan mengenai keuangan daerah baik yang berasal dari perpajakan daerah ataupun dari Transfer ke Daerah. Pengaturan penguatan ini memfokuskan pada signifikannya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan, yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, melalui penguatan belanja daerah, dengan diaturnya batasan-batasan penggunaan belanja daerah, selain itu juga dengan pemutakhiran kebijakan Transfer ke Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah

---

The policy of merging the Law on Fiscal Balance between the Central Government and Regional Governments (Law Number 33 of 2004) and the Law on Regional Taxes and Levies (Law Number 28 of 2009) is a strengthening of the implementation of regional autonomy which is starting to develop, in line with the preparation of legislation that currently tends to be simplistic in nature. Through this simplification, there is a unified arrangement of regional finances, either from regional taxation or from transfers to regions. This strengthening arrangement focuses on the significance of revenue and expenditure assignments between levels of government, which is expected to realize equitable distribution of public services and community welfare in the regions to improve the quality of the implementation of fiscal decentralization in Indonesia, through strengthening regional expenditures, by setting limits on the use of regional expenditures, in addition to It also includes updating the performance-based Transfer to Regions policy, developing an efficient regional tax system, expanding regional financing schemes, and harmonizing central and regional expenditures."

"ABSTRACTDewasa ini situasi ekonomi global merupakan salah satu faktor yang memberi dampak signifikan terhadap kondisi suatu negara. Ketidakpercayaan akan instrumen arsitektur perekonomian Internasional yang telah dinilai gagal mengimplementasikan fungsinya dengan baik dalam peristiwa krisis terdahulu menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat sebuah kerjasama finansial dalam kawasan untuk meredam dan mengantisipasi krisis tersebut. Transformasi kerja sama CMI dari menjadi multilateral merupakan peristiwa penting bagi kerja sama keuangan di Asia untuk menuju proses regionalisasi. Kerjasama yang kompleks antar negara-negara yang heterogen tersebut diwarnai dengan berbagai kepentingan dan posisi dari masing-masing negara atas keterlibatannya. Penelitian ini menganalisis posisi serta kepentingan Indonesia terkait keikutsertaannya dalam kerjasama CMIM. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikutserta serta latar belakang pengalaman krisis yang sedemikian rupa memiliki posisi dan kepentingan tersendiri yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang ikut mendukung terciptanya mekanisme penanganan krisis finansial alternatif yang kuat dan independen. Namun selain itu ada kepentingan akan terbentuknya kerjasama yang lebih kompleks berupa regionalisme, serta memperoleh berbagai keuntungan dibidang-bidang lainnya, baik ekonomi maupun politik sebagai dampak dari kerjasama multilateral dengan negara-negara ASEAN+3.

---

ABSTRACTGlobal economic situation has become one of core factors that gave a significant impact on the conditions of countries. The distrust to the instrument of international economic architecture based on the judged that failed in the implementation of its functions on previous crisis, became the basis for ASEAN + 3 countries to set up a financial cooperation within the region, which become an alternative instrument to stifle and anticipate the crisis. The CMI transformation into a multilateral cooperation is an important momentum for financial cooperation in Asia especially in leading the countries into the process of regionalization. Complex cooperation between those heterogeneous countries, influenced with variety of interests and position from each country on their involvement to the cooperation. This research analyze position and interest of Indonesia regarding the involvement in CMIM. Indonesia as one of countries which took part in the cooperation, with background related to crisis experience in such a way, has it‟s own positions and interests implemented in foreign policy. This research result showed that indonesia is a country that supporting the creation of a strong and also independent alternative mechanisms that can handle the financial crisis within the region. Futher, there is an intension and also desire to built a more complex cooperation as well as regionalism, that can give an advantage and benefits from various aspect, especially in economic and political as an impact with ASEAN + 3 countries multilateral cooperation."

"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

---

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.

The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.

In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"ABSTRAKKeuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan pembangunan, serta menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi dan bantuan. Selain itu, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah, yang pemecahannya dibutuhkan partisi aktif dari masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisn tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengukur kinerja pengelilaan keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan dan rasio efektivitas PAD selama periode 2009-2016, serta merumuskan strategi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kinerja keuangan. Hasil analisis kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang baik jika dilihat dari tingkat independensi, tingkat kemampuan, dan tingkat efektivitas. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara DAPER, PMA, dan PMDN tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil AHP diperoleh strategi prioritas yang harus dilakukan adalah melakukan inovasi layanan."