Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This volume presents a reconsideration of the concepts of state and political power within the evolving multilateral network of cooperation and conflict. By means of an innovating research strategy, it explains state resilience within global governance while deepening the obsolescence of the traditional sovereign state concepts, including by emerging powers. Rather than considering the EU as an isolated case study, the book considers the EU as both a reference and a proactive player, which fosters a new research agenda both for comparative studies and political theory. Lastly, in view of the currently emergent, unprecedented and asymmetrical, ?multi-polar? world, it considers the need for a new research agenda on multilateralism.

Abstrak :
Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty.

Abstrak :
Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dan pengelola KAPET untuk memasarkan KAPET, namun hal tersebut tidak cukup efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerinth dan pengelola KAPET dalam menarik investor ke KAPET belum mencapai sasarannya apa sebenarnya yang diinginkan oleh colon investor/investor dalam melakukan investasi di KAPET. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara pengelola KAPET dengan pengusaha tentang hal-hal yang harus disediakan dan penting untuk investasi. Kegagalan KAPET menarik investor lebih disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas dan insentif. Beberapa hal yang diinginkan oleh pengusaha, yaitu: insentif fiskal, sarana dan prasarana yang memadai, kepastian berusaha, sosialisasi dan promosi serta profesionalisme pengelolaan KAPET. Selain itu, investor di KAPET Biak mengharapkan pula adanya kepastian hukum menyangkut hak ulayat dan penyiapan masyarakat lokal. Beberapa hal tersebut sudah disediakan dan ada pula yang sedang dalam proses penyiapan. Urutan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi untuk berusaha di KAPET Biak yaitu ketersediaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia (SDM) dan faktor lainnya seperti iklim dan kesuburan tanah. Sedangkan untuk KAPET Manado-Bitung yaitu sumberdaya alam, pangsa pasar, SDM dan kinerja pemerintah daerah dan faktor lainnya seperti kedekatan dengan Pasifik. Walaupun kedua KAPET ini mempunyai kekayaan sumberdaya alam, namun perkembangannya berbeda. KAPET Manado-Bitung lebih berkembang dan terus berusaha untuk mempersiapkan diri sesuai dengan keinginan investor, sedangkan KAPET Biak agak tertinggal sebab cenderung kurang mempersiapkan berbagai hal yang akan ditawarkan kepada investor. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang menghambat kemajuan KAPET Biak, yaitu kondisi fisik wilayah yang berbukit dan berawa, wilayah KAPET yang luas dan menyebar, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, dan sebagainya.

Abstrak :
Penelitian ini diniaksudkan untuk mengetahui dan mengukur kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota di provinsi Banten dan mengetahui pengaruh kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta faktor faktor lain yang dapat nrempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional tersebut. Data dalam penelitian ini adalah gabungan dari data runtut waktu dengan keral lintang atau disebut dengan panel data periode 1993-2003. Estimasi dilakukan secara keseluruhan kabupaten/ kota dan pengelompokan data Banten Utara dan Banten Selatan. Hasil perhitungan kesenjangan (disparitas) antar daerah dengan menggunakan formula Williamson menunjukkan terjadi kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota selama kurun waktu 1993-2002. Nilai indeks Wlilliamson terendah terdapat di kola Tangerang (0,0999) pada tahun 2002 dan tertinggi terdapat di kola Cilegon (0,4465) pada tahun 2003. Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain lerhadap pertumbuhan regional digunakan model regress persamaan tunggal sebagai berikut: In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+ea Hasil estimasi dari model fixed effect dengan asumsi intercept (a) berbeda setiap individu dan koefisien (4) soma unluk semua individu adalah untuk keseluruhan sampel daerah kabupatenikota menunjukkan hubungan positif, tetapi tidak signifrkan secara statistik Sedangkan variabel aglomerasi, kapital, tenaga kerja, dan variabel dummy provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang significan secara statistik dengan lingkat kepercayaan 99% alau a =1 % (menggunakan uji-F). Jadi hasil estimasi menolak Ho dan menerima 1I . Hasil estimasi pengelompokan sampel dengan menghilangkan variabel dummy provinsi menus jukkan seluruh variabel berdampak posilif pada pertumbuhan ekonomi regional dan signifrkan secara statistik Namun variable tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, dan tidak signifikan secara stalistik. Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan pada yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan distribusi pendapatan, kebijakan investasi, dan kebijakan tenaga kerja dan kependudukan.

---

This research is meant to know interregional disparity of kabupaten/ kota, to estimate the impact of interregional disparity, and to see other factors can influence the growth of regional economics of kabupaten/ kota in Banten province, The research uses panel data sample of the year 1993 - 2003. The estimation is conducted in a whole Kabuputen/ Kota exist in Banten province and it is divided Banten North and Banten South. The result of calculation of interregional disparity using index of Williamson shows different kabupaten/ kota earning in 1993 - 2003 period. The lowest value of the index Williamson occurs in kola Tangerang (0, 0999) in 2002 and the highest occurs in kota Cilegon (0, 4465) in 2003. Model of regression uses estimation by single equation, that is. In Y a = 1nA +/31nP, +y1 1nK? +y2 In N? + y3 IW, + y4 DPr+ea The result of estimation affixed effect model with assumption of intercept (a) is difference to each individual, while /3 coefficients are same for all individual. The estimation with whole samples indicated that the differences have an effect on the positive to growth of regional economics, but it does not have a significant statistic_ Whereas agglomeration variable, capital, labor, and variable of dummy have an effect on positive growth of regional economics and its significant statistic is 99% (a = I%) The result of estimation pursuant to subdivision of panel data by eliminating a dummy variable that all of independent variables have a positive impact to the growth of regional economics, which is significant statistically. In contrary labor variable has a negative impact to the growth of regional economics. It does not have any significant statistics. As the policy implication of the result of this research for example the policy of earnings redistribution, investment policy, labor policy of population.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi perekonomian daerah terhadap aktivitas illegal logging di Pulau Jawa dengan menggunakan metode analisis data panel. Metode estimasi yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Perhutani tahun 2007-2011 pada 80 kabupaten di Pulau Jawa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap aktivitas illegal logging. Inflasi dan kemiskinan sebagai indikator perekonomian daerah berpengaruh positif terhadap terjadinya illegal logging, dengan pengertian lain bahwa kondisi perekonomian daerah yang kurang baik dapat meningkatkan terjadinya illegal logging. Sedangkan indikator perekonomian daerah lainnya yaitu tingkat pengangguran, menunjukkan pengaruh yang negatif, hal ini dapat terjadinya karena tingkat pengangguran yang tinggi berada pada daerah perkotaan, sedangkan areal hutan berada pada daerah pedesaan. Selain itu para pelaku illegal logging di Pulau Jawa pada umumnya adalah masyarakat desa yang memiliki profesi, namun pada saat kondisi perekonomian memburuk, mereka mencari tambahan pendapatan dari sektor ilegal. ...... This study aims to determine the effect of regional economic conditions on illegal logging in Java. The research used OLS (Ordinary Least Squares) as a analysis methode and used secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and Perum Perhutani, around 2007-2011 from 80 district in Java Island. The analysis showed that regional economic conditions affected the illegal logging activities. Inflation and poverty as an indicator of local economic showed positive effect on illegal logging, which means the unfavorable economic conditions could increase illegal logging. Meanwhile, the others of economic indicators including the unemployment rate showed a negative influence, it can be the occurrence because of the high unemployment rates are in the urban areas, while forest areas are in the rural areas. Eventhoug general case of illegal logging in Java done by rural community who have a profession, but when the economic conditions were decreased, they seek additional income on the illegal sector.

Abstrak :
China is said to be the winner of globalization; to some extent, its true. Chinas economy has been rapidly striding forward in the past three decades after the launching of reform and openning up policy. As a result, Chinas comprehensive national strength has been greatly enhanced. Generally speaking, Chinas rise is welcomed in the international society, however, some cautious comments and debates in the meantime, have also been put forward. This is of course somewhat logic. As a nation phsically so big of 1.3 billion population, with so many uncertainties and flexibilities, its great changes naturally would attract curiosities and interests, and even worries from the international society.