Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peranan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, perpajakan merupakan instrumen yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menggali potensi pajak menjadi penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah juga tergantung pada bagaimana perlakuan perpajakan itu diselenggarakan. Baik buruknya perlakuan perpajakan daerah akan menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah, tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan pengaruh faktor lainnya. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan perpajakan khususnya mengenai pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah serta menguraikan dan menganalisis implikasi dari diberlakukan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini terjadi kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penulisan karya akhir menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitiannya di mana pelaksanaan penelitian menekankan pada deskripsi secara alami serta pengambilan data atau penjaringan informasi dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. Sebelum otonomi daerah dilaksanakan terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Setelah Otonomi Daerah berjalan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Realisasi penerimaan Pajak Daearah Kabupaten Tangerang setelah otonomi daerah cenderung meningkat meskipun jenis pajak yang dikelola oleh daerah mengalami pengurangan.

Abstrak :
Dengan adanya perubahan paradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi, melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengkaji apakah dalam implementasi otonomi daerah di kabupaten Manokwari suatu studi awal terhadap penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari, maka dikemukakan tiga permasalahan : pertama, bagaimana penataan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari? kedua, bagaimana penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari? Dan ketiga, bagaimana pula penataan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari pada era otonomi daerah dewasa ini? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan pustaka yang relevan dengan selling dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian di kabupaten Manokwari, memerlukan suatu perhatian yang serius dari pemerintah daerah, karena sebagaimana di ketahui bahwa ketiga aspek tersebut merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa pegawai yang melaksanakan kewenangan dan menduduki kelembagan yang ada, paling tidak baik dari segi junnlah maupun kualifikasi dapat memenuhi kebutuhan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena sebagaimana diketahui bahwa jumlah pegawai yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Manokwari sebanyak 5.308 orang, dari segi jumlah dikatakan cukup banyak namun dari segi kualitas dirasaitan masih kurang, dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah kabupaten Manokwari, oleh sebab itu perlu ada kebijkan dan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari untuk meningkatkan kualitas aparaturnya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik pada era otonomi daerah yang sedang berjalan dewasa ini.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumberdaya dengan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia, mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah propinsi di Indonesia dan mengetahui besarnya pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa dan luar Jawa, mengingat wilayah tersebut mempunyai karateristik geografis yang berbeda. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 26 propinsi di Indonesia selama periode 1995-2004 yang diestimasi dengan menggunakan model ekonometrik data panel. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, balk melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh anggaran Pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional dan luar Jawa. Selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran anggaran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat nasional dan di luar Jawa. Sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sedangkan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di Iuar Jawa.

Abstrak :
Kegiatan Humas merupakan suatu seni persuasi untuk mempengaruhi publik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi yang dimilikinya yang kemudian digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas. Tujuan paling mendasar dari kegiatan ini adalah untuk menolong organisasi di dalam membentuk, mengadakan dan memelihara hubungan yang memuaskan antara dan diantara unit-unit yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi. Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas. Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan ketrampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah.

Abstrak :
Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu sebagian besar fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya difaksanakan oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Kendala ketersediaan dana yang bergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia ditunjang oleh penerimaan dari Dana Perimbangan. Salah satu sumber dana perimbangan adalah penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21). Harapan adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri akan membawa implikasi terhadap bertambahnya bagi hasil pajak kepada daerah. Sampai saat ini, secara umum perhitungan potensi penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh OP dan PPh pasal 21 yang terkait dengan penerimaan bagi hasil daerah belum pernah secara khusus dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung estimasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasa! 21) dan estimasi penerimaan bagi hasilnya bagi APBD Kota Bogor. Penelitian bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah 1) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh Orang pribad! dan penerimaan bagi hasilnya, serta 2) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh pasal 21 dan bagi hasilnya. Keterbatasan studi dan metodologi pada penelitian ini adalah data penghasilan per Rumah Tangga; rata-rata jumlah individu per Rumah Tangga (RT); data penerimaan pajak dan bagi hasi) pajak; data WP OP sebagai karyawan dan bekerja di kota Bogor; rata-rata PPh pasal 21 per pemotong pajak; dan tingkat kapasitas. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah potensi dan kapasitas penerimaan PPh orang pribadi, PPh Pasal 21 dari rumah tangga yang berdomisili di wilayah Kota Bogor dan perusahaan (pemotong PPh Pasal 21) yang berlokasi usaha di wilayah Kota Bogor terus meningkat dan implikasinya terhadap potensi dan kapasitas penerimaan bagi hasil dari kedua pajak penghasilan tersebut (disebut Bagi Hasil PPh OP DN) bagi Kota Bogor juga akan terus meningkat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah yaitu dibuktikan dengan rendahnya jumlah WP yang telah terdaftar dibandingkan yang belum terdaftar dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh yang juga masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian diketahui terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam melakukan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan intensifikasi penerimaan pajak antara lain : a) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan; b) sulitnya mendapatkan data dari instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan/ aktivitas usaha masyarakat; c) keterbatasan sumberdaya yang dimillki; dan d) kekurangakuratan data (masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbukti dari hasil penelitian potensi dan kapasitas penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 .-memang tinggi. Hal inl juga akan membawa implikasi terhadap potensi bagi hasil PPh pada APBD Kota Bogor akan semakin besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Implikasinya, realisasi bagi hasil PPh OPDN yang baru mulai diterima pada tahun 2001 juga masih rendah dibandingkan dengan potensinya yang baru mencapai 36,92% sampai 44,28%. Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPP Bogor tetapi hasilnya belum optimal. Mengingat penelitian ini apabila dapat diterapkan akan memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan perencanaan yang terukur, maka disarankan untuk melakukan: 1) peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Bogor balk formal maupun informal dalam membangun sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha yang ada di wilayah Kota Bogor dan membentuk tim gabungan untuk melakukan pendataan; 2) penyuluhan yang intensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak; 3) kerja sama dalam pendistribusian SPT Kempos, re-registrasi, dan canvassing 4) pemberian konseling kepada Wajib Pajak melalui Account Representative dan yang terpenting adalah 5) seluruh pihak agar terus menerus meningkatkan reformasi di bidang moral, etika dan integritas menuju good governance.