Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektor pertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategi reformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral dan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yang dikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikan beberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahan yang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yang tidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on local peoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority, sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining code sudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara. ......The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral, and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and simplification of previous problems. The research results show that there are only 5 indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code, namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority, while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the mineral and coal sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dalam studi kasus amandemen UUD 1945, beserta analisis penelitian kualitatif dan analisis intelijen dalam pembahasannya serta berusaha mengetahui strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman yang meliputi kelemahan-kelemahan yang diperspektifkan negatif dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Selain menggunakan analisis kualitatif dan analisis hermeneutika dalam studi pustaka juga dilakukan analisis intelijen atas ancaman yaitu melalui analisis SWOT guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dari studi kasus amandemen UUD 1945 memperlihatkan adanya perspektif negatif dan perspektif positif dari perubahan yang terjadi. Dari temuan data hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perspektif keamanan insani di Indonesia masih harus dikonstruksikan. Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi ancaman dari perubahan perspektif dalam hal ini perspektif negatif yaitu merebaknya individualisme menggantikan kolektivisme gotong royong dan hilangnya peran negara digantikan kuatnya sektor swasta dan pribadi maka perlu ditempuh upaya penguatan perspektif positif keamanan insani dengan melibatkan peran negara melalui pendekatan sekuritisasi yang tepat dan pelibatan alat keamanan untuk pemenuhan keamanan insani melalui reformasi regulasi yang lebih manifest (intrinsik) dalam mengatur soal keamanan insani di dalam regulasi pemerintah

---

ABSTRACT
This thesis describes the perspective of human security changes in Indonesia in a case study of the 1945 amendment, along with the analysis of qualitative research and analysis of intelligence in the discussion as well as trying to find the right strategy to deal with threats that include weaknesses that negative views of the research results. This study uses qualitative research methods through literature and in-depth interviews. In addition to qualitative analysis and analysis of hermeneutics in literature study was also conducted intelligence analysis of threats is through the SWOT analysis in order to produce conclusions and recommendations for policymakers. Results showed changes in the perspective of human security in Indonesia from 1945 amendment case study shows a negative perspective and a positive perspective on the changes that occur. From the findings of the research data shows that the perspective of human security in Indonesia still has to be constructed. The strategies used to reduce the threat of a change of perspective in this case a negative perspective, namely the spread of individualism replacing collectivism mutual assistance and the loss of the role of the state replaced the strength of the private sector and private then need to be taken efforts to strengthen the positive perspective of human security by involving the country through an approach of securitization right and the involvement of security tools for the fulfillment of human security through regulatory reform is more manifest (intrinsic) in regulating the human security within government regulations

Abstrak :
Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan. ......This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights.