Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem nilai tukar merupakan salah satu alat kebijakan makroekonomi yang memiliki dimensi nasional dan juga internasional. Model Mundell-Flemming menunjukkan bagaimana negara harus melepaskan salah satu dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Penelitian ini akan menyelidiki alasan dibalik penolakan China terhadap tekanan Amerika Serikat dalam isu reformasi sistem nilai tukarnya. Terbukti bahwa China mengorbankan mobilitas modal internasional demi stabilitas nilai tukar dan otonomi kebijakan moneter. Terlebih lagi, sebagai satu negara berdaulat, China melihat otonomi negara menjadi hal yang mutlak.

---

Exchange rate system is a tool of macroeconomic policy which has both national and international dimension. Mundell-Flemming model exemplifies how a government has to renounce one of the three desired macroeconomic situations. This research will examine China?s raison d'être behind its objection towards pressure from United States of America in the issue of exchange rate system reform. It is proved that China surrenders international modal mobility, in order to have stability of exchange rate and monetary autonomy. Furthermore, as a sovereign state, China perceives state-autonomy in this issue as something absolute."

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

---

The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."

"Sebagai sebuah negara yang tergolong sebagai rentier state, pemerintah Qatar cenderung memiliki toleransi yang terbatas terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Akan tetapi, dalam masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022, muncul kritik dari organisasi internasional terkait isu eksploitasi pekerja migran. Tanggapan pemerintah Qatar ditunjukkan secara lebih terbuka dengan menerapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, di antaranya penghapusan sistem sponsor (kafala), penetapan upah minimum, perubahan sistem rekrutmen, dan lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah Qatar menerima kritik dari dunia internasional dan melakukan reformasi kebijakan terkait pekerja migran selama masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022.

---

As a rentier state, the government of Qatar tends to have limited tolerance for criticism and disagreement. However, during the preparation for the 2022 World Cup, there was criticism from international organizations regarding the issue of exploitation of migrant workers. The Qatari government's response was shown more openly by implementing a series of policy reforms to improve the protection of migrant workers, including the abolition of the sponsorship system (kafala), establishing a minimum wage, changing the recruitment system, and others. Using qualitative methods, this research aims to understand the reasons why the Qatari government accepted international criticism and implemented policy reforms related to migrant workers during the preparation for the 2022 World Cup."