Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari maka terkait pelaksanaanya perlu untuk memerhatikan Hak-Hak dan serta perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri memiliki turunan salah satunya membahas terkait Redistribusi Tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Namun setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka atas Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam pengertianya Redistribusi tanah adalah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi petani yang mengantungkan hidupnya di lahan pertanian. Pelaksanaan Landreform dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. Landreform dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah objek Landreform. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah Hasil penelitian ini mengungkapkan (a) Redistribusi sebagai perolehan Hak atas Tanah (b) Tanggungjawab dalam Penerapatan Redistribusi (c) Perlindungan hukum bagi Pemegang Hak atas Redistribusi (d) Ganti kerugian (e) Perwujudan keadilan Redistribusi tanah Objek Landreform.

---

As land plays an important role in everyday life, it is necessary to pay attention to rights and protection regarding its implementation. The Basic Agrarian Law itself has derivatives, one of which discusses Land Redistribution as regulated in Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas. However, after the ratification of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform, Presidential Regulation Number 88 of 2017 and Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform are revoked and replaced with Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning Accelerating the Implementation of Agrarian Reform. In its understanding, land redistribution is to overcome inequality in control and ownership of land for farmers who depend on agricultural land for their livelihood. Implementing Landreform can be a means of realizing the welfare of rural communities, the majority of whom live from agricultural businesses. Land reform can also mean an overhaul of the land structure which includes an overhaul of human relationships with land, human relationships with humans related to land in order to increase farmers' income. This can be realized in the land redistribution program for Landreform objects. This research uses a statutory research approach and a conceptual approach. This research uses secondary data in the form of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of this research reveal (a) Redistribution as the acquisition of Land Rights (b ) Responsibilities in Implementing Redistribution (c) Legal protection for Rights Holders of Redistribution (d) Compensation for losses (e) Realization of justice for Redistribution of Land Objects of Landreform."

"Ketimpangan pendapatan menjadi masalah dalam pembangunan di Kabupaten Karo secara khusus ataupun di Indonesia secara umum. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan adalah melakukan redistribusi pendapatan melalui pungutan pajak. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik atas ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat di Kabupaten Karo.Distribusi yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upayaupaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas ekonomi. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini, Kurva Lorenz dan sedangkan untuk mengukur redistribusi pendapatan digunakan dengan indeks Kakwani.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pajak terhadap pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Karo. Efek redistibusi pendapatan dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan semakin tidak merata karena pengeluaran masyarakat untuk pajak.Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi menghasilkan nilai bertanda positip sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kabupaten Karo. Sehingga hipotesis ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa ?terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan setelah membayar pajak?

---

Income inequality an issue in the development of Kabupaten Karo particularly and Indonesia generaly. One of the government's efforts to make a distribution of income is income redistribution through taxation. Thus the expected change for the better over the income inequality in a society in Kabupaten Karo.Uneven distribution can indeed result not only in economics but can lead to social and political inequalities. So the efforts to reduce inequality of income distribution is an effort to help strengthen the economic stability. Indicators are often used to d etermine the distribution of income inequality is the Gini coefficient, Lorenz curve and as for the redistribution of income measure used by Kakwani index.This study purposed to assess the effect of taxes to the income distribution of population in Kabupaten Karo. Effect of income redistibusi sought to see how changes to the distribution of income arising from tax paid by the public if more equitable distribution of income or even income distribution more unequal societies due to tax expenditures.Based on the analysis, the redistribution effect produced marked positive value so that it can be said that an improved distribution of income generated by the taxes paid by the Karo people. So that this hypothesis can be verified that "there is a positive difference in the distribution of income before and after paying taxes"."

"Permasalahan sumberdaya agraria tanah merupakan salah satu "tema pokok" yang marak dalam diskusi dan kajian berbagai pihak di Indonesia.Demikian kasus dan kajian agraria yang umum dan menjadi fakta yang kontekstual dan aktual terjadi. Tulisan ini akan berusaha memaparkan bagaimana kasus redistribusi lahan dipandang sebagai salah satu alternatif pencapaian tujuan reforma agraria, lebih tepatnya land reform by leverage. Redistribusi lahan yang terjadi di Jawa Timur kini telah menunjukkan dampak atau manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya penerima redistribusi lahan."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terhadap produktivitas padi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 di 458 kabupaten/kota, studi ini meneliti hubungan antara luas tanah yang diredistribusikan terhadap produktivitas padi dengan analisis regresi fixed effect. Hasil studi menemukan bahwa program redistribusi TORA berkorelasi positif dengan produktivitas padi dimana setiap kenaikan 1 ha luas tanah yang diredistribusikan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas padi sebesar 0,021 kg/ha. Dengan menggunakan pendekatan teori hak milik, penelitian ini membahas bahwa peningkatan produktivitas padi terjadi karena adanya jaminan keamanan kepemilikan tanah yang memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan investasinya dan mengadopsi sistem tanam terbaik. Kepemilikan tanah juga memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan kredit sebagai tambahan modal dalam mengintensifkan kegiatan pertaniannya. Melalui perluasan area tanam, petani juga memperolah tambahan input untuk meningkatkan hasil produksinya. Meskipun berpengaruh positif, namun hasil estimasi menunjukan bahwa hanya sebagian kecil tanah hasil redistribusi dimanfaatkan untuk kegiatan produksi padi, sehingga pemanfaatan TORA untuk pertanian padi perlu ditingkatkan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of Agrarian Reform Object Land (TORA) redistribution program on paddy productivity in Indonesia. Using panel data from 2015 to 2021 in 458 districts/cities, this study examined the relationship between redistributed land area and paddy productivity with fixed effect regression analysis. The results of the study found that the TORA redistribution program has a positive correlation with paddy productivity where every increase of 1 ha of redistributed land area has effect on increasing paddy productivity by 0.021 kg/ha. Using the property rights theory approach, this study discusses that the increase in paddy productivity occurs due to the guarantee of land ownership security which provides incentives for farmers to increase their investment and adopt the best planting system. Land ownership also gives farmers access to credit as additional capital in intensifying their agricultural activities. Through the expansion of planting areas, farmers also process additional inputs to increase their production. Although it has a positive effect, the estimated results show that only a small portion of redistributed land is used for paddy production activities, so the use of TORA for rice farming needs to be increased."

"Menggunakan pendekatan model mikrosimulasi, makalah ini mengkaji dampak perubahan kebijakan dari pencabutan fasilitas pembebasan atas listrik dan air. Secara agregat hasil simulasi menunjukan kebijakan ini sedikit menaikan tingkat kemiskinan, namun tidak berdampak buruk pada ketimpangan. Makalah ini kemudian mensimulasi alternative kompensasi untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dengan asumsi biaya berasal deri penambahan penerimaan yang di peroleh dari pengenaan PPN atas listrik dan air yang berasal dari rumah tangga, distribusi melalui transfer tunai dapat menjadi alternatif kebijakan yang efektif memeperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

---

Using a microsimulation model approach, this paper examines the impact of policy changes from revocation of exemption facilities for electricity and water. In aggregate, the simulation results show that this policy slightly raises the poverty rate, but does not have a bad impact on inequality. This paper then simulates alternative compensation to improve the impact caused by assuming that costs come from additional revenues obtained from the imposition of VAT on electricity and water originating from households, distribution through cash transfers can be an effective policy alternative to improve poverty and inequality levels."

"Indonesia saat ini mengalami paradoks dengan munculnya food waste dan food insecurity. Food bank merupakan lembaga altruis/nirlaba yang menjembatani antara gap surplus dan defisit bahan pangan di masyarakat. Tugas food bank adalah menerima, memproses, menyimpan, dan membagikan surplus makanan tersebut dari donatur yang tersedia. Food bank merupakan lembaga yang baru muncul di Indonesia dalam 5 tahun ini, yaitu Foodbank of Indonesia, sehingga belum mencapai efisiensi jika dibandingkan dengan negara yang telah lama mendirikan food bank. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kinerja food bank di Indonesia dan melihat kebijakan pemerintah yang menunjang keberlanjutan food bank di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder operasional Foodbank of Indonesia dengan cakupan data pusat di seluruh cabang selama tahun 2017-2019 dan wawancara langsung. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis regresi metode OLS Dinamis. Temuan dalam penelitian ini adalah faktor keberlanjutan food bank yaitu input donasi makanan dipengaruhi secara positif oleh penerimaan donasi satu bulan lalu, cabang satu bulan sebelumnya, relawan bulan ini, dan jumlah partner kerja sama satu bulan lalu. Faktor yang berpengaruh secara negatif terhadap input donasi parsel makanan food bank adalah penambahan jumlah penerima dua bulan sebelumnya, dan relawan satu bulan sebelumnya. Faktor musim berpengaruh positif pada kuartal pertama dan negatif untuk kuartal dua hingga empat. Sehingga Food bank bisa dilihat sebagai salah satu solusi dari paradoks untuk masalah food waste dan juga food insecurit, dan dengan faktor tersebut dapat dilihat kebijakan terkait untuk meningkatkan efektivitas food bank di Indonesia.

---

Indonesia is currently experiencing a paradox with the emergence of food waste and food insecurity. Food bank is an altruist / non-profit organization that bridges the gap between the surplus and deficit in foodstuffs in society. Food banks job is to receive, process, store and distribute the surplus food from available donors. Food bank is an institution that has only emerged in Indonesia in the past 5 years, namely the Foodbank of Indonesia, so it has not achieved efficiency when compared to countries that have long established food banks. This study aims to look at the factors that influence the effectiveness of food bank performance in Indonesia and to see government policies that support the sustainability of food banks in Indonesia. The data used are secondary operational data of Foodbank of Indonesia in all branches during 2017-2019 and direct interviews. The analytical approach used is dynamic OLS regression analysis. The findings in this study are the food bank sustainability factor, namely the input of food donations is positively influenced by the receipt of donations one month ago, branches one month earlier, volunteers this month, and the number of partnerships one month ago. The factor that negatively affected the input of food bank food parcels was the addition of the number of recipients two months earlier, and volunteers one month earlier. The season factor has a positive effect in the first quarter and negative for the second to fourth quarters. So that Food bank can be seen as a solution to the paradox for the problem of food waste and also food insecurity, and with these factors, it can be seen that policies related to improve the effectiveness of food banks in Indonesia."

"ABSTRAKstudi ini meneliti hubungan antara aksioma sosial dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi dengan stribusi penyebab kemiskinan sebagai variabel indikator. aksioma sosial sebagai keyakinan umum akan berpengaruh terhadap atribusi kemiskinan kemudian berpengaruh terhadap kebijakan redistribusi yang didukung. penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. studi satu dilakukan untuk menemukan dimensi aksioma sosial yang dapa menjadi prediktor bagi atribusi terhadap kemiskinan dan sikap terhadap kebijakan redistribusi.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between social axioms and attitudes towards redistribution policies with the causes of poverty as an indicator variable. Social axioms as general beliefs will affect poverty attribution and then influence the redistribution policies that are supported. The study was conducted using survey methods. One study was conducted to find dimensions of social axioms that could be predictors of attribution to poverty and attitudes toward redistribution policies."