Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemda DKI mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan dengan menyediakan dana JPK Gakin. Peserta program JPK Gakin adalah keluarga miskin di DKI Jakarta yang terdata oleh BPS, pemegang kartu sehat serta Surat Keterangan Tidak Mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM. Penelitian dilaksanakan di RSUD Koja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan pengamatan langsung disertai wawancara mendalam dengan pegawai RS dan pasien JPK Gakin dan SKTM. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen piutang pasien JPK Gakin dan SKTM di RSUD Koja pada tahun 2009 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Saran yang diberikan adalah memperbaiki sistem manajemen piutang dari unsur masukan dan proses. ......The governor of DKI Jakarta implement the goals of healthy development by providing some fund allocation of JPK Gakin. The people who involved JPK Gakin program are the underprivileged family in DKI Jakarta who listed in BPS, had healthy card, SKTM, and DKI Jakarta ID. The aim of this research is to study the application of account receivable management for JPK Gakin and SKTM patients. This research held in Koja Hospital. The type of this research is descriptive analytic with observation and depth interview with hospital staff and JPK Gakin and SKTM patients. The method of this research is qualitative method. The result of this research is the application of account receivable management for JPK Gakin and underprivileged patient at Koja Hospital in 2009 not fully based on policy from Health Department of DKI Jakarta. The advice for this research is to fix the system of account receivable management from input and process.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP JKL terhadap akun pendapatan PT DPI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Fokus pembahasan terletak pada pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun pendapatan PT DPI prosedur audit, temuan audit, dan proses audit yang dilakukan oleh KAP JKL, serta analisisnya. Berdasarkan hasil proses audit, kebijakan akuntansi atas pendapatan di PT DPI telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK yang berlaku. Prosedur audit yang dijalankan oleh KAP JKL telah sesuai dengan teori standar yang berlaku. ...... The Report is aimed to explain KAP JKL's process towards revenue accounts of PT DPI for the period ended June, 30th 2016. The focus of the report lies on recognition, measurement and disclosure of revenue account of PT DPI audit Findings, audit procedures performed by KAP JKL as well as the analysis. Based on the result of the audit process, accounting policy for that revenue accounts have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards IFAS . In addition, the audit procedures, which are applied by KAP JKL, have complied with the theory and the standards which prevailed.

Abstrak :
PPJB adalah perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembeli sebelum dilakukan jual beli karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi untuk dilakukan jual beli. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kasus utang piutang yang dibuatkan akta PPJB oleh Notaris sebagai jaminan hutang. Seperti dalam kasus gugatan Pengadilan Negeri Nomor 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. Atas dasar akta PPJB dengan Kuasa Menjual tersebut kreditur melakukan proses balik nama di BPN. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut terdapat aspek-aspek pajak yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan proses balik nama di BPN. Mulai dari PPh, PBB, dan BPHTB. Tesis ini menganalisis mengenai prosedur pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 621/Pdt.G/PN.Sgr dan peran Notaris dalam proses pengalihan hak atas tanah atas dasar perbuatan hukum utang piutang. Metode penelitian tesis ini adalah hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. PPJB dan Kuasa Menjual atas dasar utang piutang tidak bisa dijadikan dasar pengalihan hak atas tanah di BPN. 2. Peran Notaris yaitu sebelum membuat akta harus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat oleh para pihak, sehingga akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Adapun saran dalam tesis ini adalah Notaris dalam notaris dalam menjalankan jabatannya wajib mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dan Notaris yang tidak melakukan peranannya baik berkaitan dengan pembuatan akta PPJB dengan kuasa menjual atas dasar perbuatan hukum utang-piutang diberi sanksi diberhentiakn sementara dari jabatannya. ......PPJB is an agreement between the seller and the buyer before buying and selling because there are conditions thathave not been met for buying and selling. But in its development, there are several cases of receivable debt made by the NOTARY as a debt guarantee. As in the case of District Court lawsuit Number 621/Pdt.G/2019/ PN. Sgr. On the basis of the DEED OF PPJB with the Power of Sale, creditors conduct a process behind the name in BPN. While in the process of transferring land rights there are aspects of taxes that must be met by the parties before carrying out the process behind the name in bpn. Starting from PPh, UN, and BPHTB. This thesis analyzes the procedure for transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts in the case of Singaraja District Court Decision No. 621 / Pdt.G / PN.Sgr and the role of Notaries in the process of transferring land rights on the basis of the legal actions of receivable debts. This thesis research method is normative juridical law with a typology of explanatory research. The conclusion of the research in this thesis is 1. PPJB and The Power of Sale on the basis of receivable debt cannot be used as a basis for the transfer of land rights in BPN. 2. The role of the Notary is before making a deed must provide legal counseling regarding the deeds to be made by the parties, so that the deed made is not contrary to the law. The advice in this thesis is that the Notary in the notary in carrying out his position must comply with the provisions in the laws and notaries who do not perform their role well with regard to the making of ppjb deeds with the power to sell on the basis of legal actions of debts receivables are sanctioned temporarily from office

Abstrak :
Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit yang dilakukan oleh KAP SMR atas akun piutang usaha di DRE. DRE adalah entitas yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, serta kas dan setara kas. Evaluasi didasarkan pada prosedur audit yang terdapat dalam International Standard of Auditing (ISA) dan Standar Audit (SA) yang berlaku di Indonesia . Prosedur audit difokuskan atas akun piutang usaha pihak ketiga yang dimiliki oleh DRE. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur audit KAP SMR telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan dapat disimpulkan bahwa DRE telah menyajikan akun piutang usaha secara wajar dalam semua hal yang material. ......The internship report evaluates audit procedures performed by KAP SMR on DRE account receivables. DRE is an entity that collect funds from the investor and invest it in the form of real estate, assets related with real estate, also cash and cash equivalents. Evaluation is based on audit procedures contained in the International Standard of Auditing (ISA) and Audit Standards (SA) that applied in Indonesia. Audit procedures are focused on third party account receivable owned by DRE. Based on the evaluation, KAP SMR audit procedure is in accordance with the applicable audit standards and it can be concluded that the DRE has presented the accounts receivable fairly in all material respects.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi atas pencatatan Piutang Usaha milik PT X. Fokus pembahasan terletak pada aktivitas magang terkait Piutang Usaha dan proses pencatatan akun Piutang Usaha PT X yang bergerak di bidang properti. Berdasarkan hasil evaluasi atas akun piutang usaha, pencatatan yang telah dibuat PT X atas akun piutang usaha telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan magang ini bertujuan untuk merefleksikan diri atas pengalaman Penulis selama melakukan kegiatan magang dan mengevaluasi diri untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Melalui refleksi diri ini, Penulis memahami bahwa komunikasi dalam suatu pekerjaan sangatlah penting agar pekerjaan bisa menjadi lebih efisien. Penulis juga menyadari banyak hal terkait potensi diri Penulis yang masih harus dikembangkan, seperti manajemen waktu dan ketelitian yang nantinya akan berguna bagi Penulis dalam menghadapi dunia kerja. ......This internship report aims to discuss the evaluation of PT X accounts receivable. The focus of the discussion lies in the internship activities and recording process related to the accounts receivable by PT X, which is a property company. Based on the results of the evaluation on accounts payable, the presentation that has been made by PT X accounts receivable is in accordance with the prevailing theory and standards. In addition, this internship report aims to reflect on the author's experience during internships and evaluate the author to prepare for the working world. Through this self-reflection, the author understands that communication in a workplace is very important so that work can be more efficient. The author also realizes that many things related to the author's self-potential still have to be developed, such as time management and accuracy which will be useful for the author in facing the working world.

Abstrak :
Kegiatan magang ini dilaksanakan untuk menambah pengalaman bagi penulis di bidang audit sebelum memasuki dunia pekerjaan. Kegiatan magang dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 23 September 2020. Selama itu, penulis melakukan beberapa pekerjaan untuk klien PT KLS, Reksadana Asoka, Kamboja, Lily, Amarilis, Lavender, serta Entitas STR. Tetapi untuk penulisan laporan magang ini, penulis mengangkat topik terkait dengan evaluasi prosedur audit pada KAP BS atas piutang usaha entitas STR. Metode yang digunakan oleh penulis dalam praktik magang ini adalah observasi, untuk melihat prosedur audit laporan keuangan terutama pada akun piutang usaha entitas STR, lalu kemudian dibandingkan dengan teori audit yang ada. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, KAP BS telah mampu mengimplementasikan sebagian prosedur audit dengan baik, tetapi tetap perlu membenahi beberapa hal. Kegiatan magang yang penulis jalani di KAP BS telah memberikan penulis banyak pembelajaran baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. ......This internship is carried out to add experience for writers in the audit field before entering the world of work. The internship activities began on July 15, 2020 to September 23, 2020. During that time, the author carried out several work for clients of PT KLS, Reksadana Asoka, Cambodia, Lily, Amarilis, Lavender, and the STR entity. But for writing this internship report, the author raises a topic related to the evaluation of audit procedures at KAP BS for STR entity accounts receivable. The method used by the author in this internship practice is observation, to see the audit procedures for financial statements, especially on the accounts receivable of the STR entity, and then compared with the existing audit theory. From the results of observations made by the author, KAP BS has been able to implement some of the audit procedures properly, but still needs to fix several things. The internship activities that the author undertook at KAP BS have provided writers with many lessons, both technical and non-technical.

Abstrak :
Abstrak Krisis ekonomi yang melanda negara Asia termasuk Indonesia berdampak pada transaksi bisnis perusahaan, yang selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang drastis, dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu pertama tingkat pertumbuhan GDP yang diramalkan akan negatif 5% tahun 1998, kedua, tingkat inflasi yang tinggi untuk tahun 1998 mencapai 44,3% menurut ramalan IMF, ketiga, angka kurs mata uang Ruapiah yang terdepresi sangat bedar dibanding negara Asia lainnya yaitu mengalami kemerosotan sampai 52% hingga tahun 1997, keempat, besarnya hutang luar negeri Indonesia per Desember 1997 mencapai USD 136,2 Milyar mengakibatkan lonjakan beban yang harus ditanggung pemerintah, terlihat pada meningkatnya angka APBN sebesar 45% (biasanya sekitar 11-12%). Ksemua faktor tersebut berpengaruh terhadap perkembangan industri di Indonesiam khususnya tekstil dan bahan kimia yang masih banyak memuat kandungan impor. Kedua insdustri tersebut erat sekali kaitannya dengan PT Argo Beni yang bergerak di bidang pencelupan kain grey. Walaupun dari sejak berdirinya perusahaan ini (1992) masih mengalami kerugian, tetapi terdapat perbaikan dengan makin menurunnya angka kerugian dari tahun ke tahun sampai 1996. Perbankan merupakan sektor yang paling terpuruk akibat krisis ini, sehingga mengakibatkan langkanya likuiditas di pasaran, hal ini berdampak pada meningkatnya suku bunfa pinjaman. Pada situasu dimana suku bunga bank sangat tinggi dan pinjaman bank tidak dapat diharapkan, maka pengelolaan modal kerja merupaka salah satu alternatif yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan. Komponen Modal kerja terdiri dari aktiva lancar (kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan) dan hutang lancar (hutang dagang, pinjaman jangka pendek bank). Kesemuanya ini erat sekali hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Jika pengelolaannya tidak benar akan berpengaruh terhadap pengikisan kekayaan para pemegang saham. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan pembahasan dan pengawasan terhadap masing-masing komponen modal kerja akan jelas terlihat kinerja dari masing-masing bagian yang terkait. Setelah melakukan analisa dan pembahasan terhadap pengelolaan modal kerja di PT Argo Beni, penulis berkesimpulan: 1. Tidak ada koordinasi dan pengawasan sehingga menimbulkan banyak pemborosan dan inefisiensi, hal ini tercermin pada pertama, tingginya nilai piutang overdue, kedua, tingginya nilai persedian dan ketiga, besarnya pinjaman jangka pendek perusahaan pada situasi dimana suku bunga sangat tinggi dan mata uang rupiah melemah terhadap dollar. 2. Struktur organisai yang tidak mencerminkan mekanisme pengaturan dan pengawasan dan proses pemberian wewenang serta pembuatan keputusan. Untuk melakukan pembenahan diperlukan komitmen dari pimpinan untuk mendukung pelaksanaan proses pembenahan. Penempatan orang yang tepat (capable) pada posisi yang tepat pula, akan mempercepat proses tersebut, sehingga dapat memimpin perusahaan dalam era yang menuntut efisiensi, transparasi dan profesionalisme yang tinggi.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP, melakukan perbandingan di negara lain; dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di DJP dan benchmarking ke otoritas pajak di Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Kanada sebagai multiple unit analysis. Data dikumpulkan melalui reviu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya 8 (delapan) permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP. Kesuksesan penatausahaan piutang pajak di negara pembanding tidak lepas dari beberapa faktor seperti sistem yang terintegrasi dan real-time, aplikasi Taxpayer Account, terdapat unit khusus pengelola piutang pajak, adanya program pelatihan bagi debt officer, dan sistem yang menghubungkan otoritas pajak dengan instansi pemroses sengketa. Selain itu negara pembanding telah sepenuhnya mengacu pada IPSAS/GAAP. Guna mengatasi permasalahan piutang pajak, penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan Taxpayer Account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring, serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun DJP dan DJPB

---

This study aims to analyze the problems in administering DGT's tax receivables, comparing to other countries, and seek solutions to these problems. This study applies a qualitative method with case studies at the DGT in Indonesia and benchmarking to tax authorities in New Zealand, Australia, the United States, the United Kingdom, South Africa, Philippines, and Canada as multiple units of analysis. Data collection is carried out through interviews and documentation. The results show eight problems in the administration of tax receivables at DGT. Benchmarking results show most countries have an integrated and real-time system, the Taxpayer Account application, special tax receivable management unit, training program for debt officers, and system interconnection between tax authorities and dispute processing agencies. Some suggested solution to solve these problems are integrating existing systems in DGT, developing Taxpayer Accounts, improving the quality of human resources and conducting regular supervision, revised PER-08/PJ./2009 and affirming rules for DGT's recurring business processes, and building a data exchange system between the DGT and the Tax Court as well as the DGT and Directorate General of the Treasury.