Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatan pembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansi transaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatan pembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugat membeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagian kewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut. ......Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the one who is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in reality in the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out by the parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is that it is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchase transactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the power of proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges in the Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used is qualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receipt which is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transaction according to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namely that the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proof of receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code in the making. The application and consideration of the judge in the decision of the Supreme Court Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased the object of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations as evidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiff in accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement

Abstrak :
Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal dua orang atau lebih mengadakan perjanjian utang piutang maka sebagai bentuk untuk menghindari adanya cidera janji dari salah satu pihak, dibentuklah klausa tambahan berupa perjanjian jaminan yang sifatnya accessoir atau berkaitan dengan perjanjian pokok. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang perjanjian utang piutang yang menggunakan kuitansi kosong tanpa adanya perjanjian penjaminan serta keabsahan jual beli yang terjadi akibat perjanjian utang piutang tersebut pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang memfokuskan penelaahan dan analisa terhadap norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik nyata. Hasil dan kajian penelitian menunjukkan bahwa kuitansi kosong tidak menjadi alat bukti pembayaran yang sah karena tidak memenuhi unsur-unsur agar kuitansi menjadi alat bukti pembayaran yang sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Lebih lanjut, kuitansi tidak dapat dijadikan alat bukti pembayaran dari jual beli tanah yang sah karena pengalihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Dalam hal ini, Penulis sepakat atas Putusan No. 149/PDT/2019/PT MND Putusan Mahkamah Agung No. 448/Pdt/2021 yang membatalkan Putusan No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm tersebut. ......Agreement in Civil Code is defined as an action taken by a person whose purpose is to bind himself with one or more people for a certain matter. In the event that two or more people enter into a debt and credit agreement, as a form of avoiding a cider promise from one of the parties, an additional clause is formed in the form of a guarantee agreement which is accessoir or related to the main agreement. Based on this, this research examines a debt and credit agreement that uses blank receipts without a guarantee agreement, as well as the validity of the sales and purchase that occurred as a result of the debt and credit agreement Case Study of Supreme Court Decision Number: 448K/Pdt/2021. This research uses a doctrinal method that focuses on examining and analyzing the applicable legal norms and their implementation in real practice. The results and research studies show that blank receipts do not become valid proof of payment because they do not fulfill the elements for receipts to be valid proof of payment and fulfill the legal requirements of the agreement. Furthermore, receipts cannot be used as proof of payment for legal land sales and purchases because land rights must be confirmed before the PPAT. In this case, the author agrees with Decision No. 149/PDT/2019/PT MND Supreme Court Decision No. 448/Pdt/2021 which cancels Decision No. 176/Pdt.G/2018/PN Arm.

Abstrak :
Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Tesis ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang serta peranan notaris dalam proses tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga otentisitas akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen.

---

Warehouse receipt is a document of ownership of goods stored in a warehouse, which is published by the warehouse manager and possible to become an instrument of trade. Warehouse receipts as a collateral is a way out of the limited capital of farmers and agricultural entrepreneurs in business development. This thesis describes the procedures for the implementation of warehouse receipt collaterla and the notary?s deed role in the process. This research is a study in the form of juridical normative with descriptive analytic. Implementation of the collateral is marked with the making of a deed that contain with Warehouse Receipt's Collateral by a notary public. In making the warehouse receipt collateral deed, the role of notaries in fact is same as making other deeds in general. That must be considered by the notary in the making is to maintain authenticity of notarial deed. In the case of warehouse receipt, before making the deed, Notary had to check the authenticity of documents.

Abstrak :
Kecenderungan peningkatan penggunaan antibiotika di Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan penggunaaan obat yang tidak rasional dan akan menghambat penurunan angka morbiditas dan mortalitas penyakit. Pemberian antibiotika yang berlebihan akan meningkatkan resistensi terhadap bakteri, sehingga pembiayaan obat akan menjadi lebih tinggi di masa mendatang. Ada dua indikator utilisasi obat yang diteliti yaitu rata-rata biaya obat perlembar resep dan rata-rata R/ per-lembar resep. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran utilisasi obat antibiotika pada dua indikator diatas dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase resep obat pasien RJTP yang berisi antibiotika 37,74 %. Proporsi terbesar pemanfaatan obat antibiotika pada pasien RJTP di Puskesmas Tebet tahun 2005 ditemukan pada kelompok usia dewasa (12-65 tahun) yaitu sebesar 56,5 %, pasien yang bayar sendiri yaitu sebesar 89,8 %, penyakit infeksi lain selain ISPA yaitu sebesar 61,6% dan rata-ratal hari pemberian obat antibiotika adalah 4 hari dimana nilai ini tidak sesuai dengan pedoman pengobatan antibiotika yang belaku. Rata-rata harga obat per-lembar resep adalah Rp. 6.226,01,- sedangkan rata-rata jumlah R/ nya adalah 3 R/. Hasil analisis bivariat dari ke dua indikator utilisasi obat terhadap variabel independen didapatkan adanya perbedaan yang signifikan menurut usia, status pembayaran pasien dan jenis penyakit. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa usia, status pembayaran, jenis penyakit (ISPA) dan lama hari pemberian obat secara signifikan mempengaruhi rata-rata harga obat dan rata-rata jumlah R/ per-lembar resepnya. Disarankan perlu dilakukan upaya peresepan pengobatan sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku terutama lama hari pemberian obat. Analisa lebih lanjut mengenai rata-rata harga obat per-lembar resep yang lebih spesifik yaitu dengan hanya menganalisa rata-rata harga obat antibiotika.

---

The tendency of overused of antibiotics in primary health care indicate the irrational used and inhibit lowering morbidity and mortality of diseases and hence increase bacterial resistance and so that elevate drug expenditure at future. There were two drug utility indicators examined named average drug cost per encounter and average drug per encounter. The objective of this research was to know the description of antibiotics drug utilization on two indicators mentioned above and the factors influence it. Results of this research were the percentages of encounter containing antibiotics was 37,74 %. The biggest proportion of antibiotics utilization based on adult patients (12 -65 year old) was 56,5 %. Based on payment status of self payer patients was 89,8 %. And based on type of diseses at other infection beyond UTI was 61,6 %. The average number of days antibiotics dispensed was 4 days, that the values incompatible with Antibiotics drug guidelines. The average of single encounter was Rp. 6.226,01 where the average R/ per encounter was 3 items. Bivariate analysis of two drug utilization indicators, with independent variable showed significant differences among age, payment status and type of diseases. The result of multivariate analysis indicated age (except elderly), payment status, diagnosis of UTI and number of days antibiotics dispensed significantly able to predict variable of drug price per encounter and the average R/ per-encounter. It was Suggested the treatment prescription that compatible with standard treatment guidelines that usually used, the length of therapy. More specific continuing of the analysis about average drug price per-encounter with analyzing average antibiotic drugs price.

Abstrak :
Laporan Magang ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal PT MNK dalam proses GRPO, sebagai bagian dari tahap penerimaan barang, dalam proses pengadaan perusahaan. Penggunaan software SAP dalam proses GRPO telah terbukti membantu PT MNK dalam perbaikan kualitas sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko yang terjadi pada proses pengadaan. Dalam menganalisis pengendalian internal PT MNK pada proses GRPO, digunakan perbandingan bagan alir terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan alur penerimaan barang pada perusahaan. Selanjutnya, digunakan lima komponen aktivitas pengendalian untuk mengukur apakah aktivitas pengendalian internal PT MNK sudah tercapai atau belum. Sebagai hasil analisis, PT MNK diketahui telah melakukan upaya pengendalian melalui aktivitas pengendalian dan penerapan bagan alir dalam prosedur penerimaan barang. Meski demikian, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan PT MNK untuk mengoptimalkan pengendalian internal perusahaannya, seperti menjelaskan bagan alir penerimaan barang dan menambah posisi baru sebagai pemeriksa dalam proses pengadaan. Selain menganalisis terkait pengendalian internal, kegiatan magang memberikan kesempatan untuk belajar mengenai software SAP dalam sistem akuntansi dan etika dalam bekerja. Pengalaman yang berharga tersebut diharapkan dapat menjadi bekal penulis yang dapat diterapkan dalam kerjaan kedepannya. ......This Internship Report aims to analyze PT MNK's internal control system in the GRPO process, as part of the goods receipt stage, in the company's procurement process. The use of SAP software in the GRPO process has been proven to assist PT MNK in improving the quality of the company's internal control system, so as to minimize the risks that occur in the procurement process. In analyzing PT MNK's internal control in the GRPO process, a flow chart comparison is used first to ensure clearness of the flow of goods received at the company. Next, five components of control activities are used to measure whether PT MNK's internal control activities have been achieved or not. As a result of the analysis, PT MNK is known to have made efforts to control through control activities and the application of flowchart in the procedure of receiving goods. However, there are efforts that can be done by PT MNK to optimize the company's internal control, such as explaining the flow of goods receipt and adding new positions as inspectors in the procurement process. In addition to analyzing internal control, internships provide opportunities to learn about SAP software in accounting systems and work ethics. This valuable experience is expected to be a provision for writers who can be applied in future work.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

---

ABSTRACT
Ownership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative.

Abstrak :
With the development of increasingly advanced technology today cooperaties shold improve managerial performance by utilizing these techologies. Among the recording of financial data to be used as financial statements.Current ccooperative jaya, processing financial data to be reported is still done manualy which cause management lose control. So it may happen transactions are not recorded, lost docoment, and problem reporting delay making ginancial reports are not accurate and can not be used as a basis for making decions. Based on these problems, in this study analysis and design of informationsystems financial recording ccurrent cooperative jaya which can be used to process and store data in theform of financial cooperative cash receipts and disbursements of data to produce financial stateents are accurate timely and accounted cash receipts and disbursements of dat to produce financial statements are accurate, timely and accounted for. Analisys and design of information systems using the waterfull method wich refers to the theory of Jeffery L Whitten DKK. (2004) with the uified modeling language (UML) as the modeling tool system, while microsoft visio 2013 as the design of the interface design and create charts. The research methodology used to use observation, interviews, literature and for the development of cooperative information system using waterfall development methodology. The results lf this study are analysis and design of information systems financial recording desktop based. The design is expected to facilitate the flow of information recording keuangan, as well as supporting the implementtation of cooperative binis process.