Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Asas Rebus Sic Stantibus sebagai alat untuk mengantisipasi perubahan keadaan secara fundamental serta penerapannya dalam kasus, dengan metode penelitian kepustakaan dan data pendukung tambahan berupa wawancara. Pada dasarnya para pihak dalam perjanjian tunduk pada sifat mengikat perjanjian (asas Pacta Sunt Servanda). Namun hal tersebut bukanlah hal yang bersifat mutlak. Dalam perkembangannya, asas Rebus Sic Stantibus menjelma kedalam berbagai istilah, seperti hardship dalam UNIDROIT Principles. Asas Rebus Sic Stantibus/hardship dapat dijadikan dasar penyesuaian ataupun pengakhiran perjanjian akibat perubahan keadaan fundamental selama memenuhi syarat-syarat maupun unsur-unsurnya. Indonesia sendiri tidak mengadopsi atau menerapkan asas Rebus Sic Stantibus melainkan hanya menerapkan force majeure (keadaan memaksa) dalam KUHPerdata untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan permasalahan akibat perubahan keadaan, meskipun secara beririsan memiliki kesamaan namun dalam beberapa hal kedua asas tersebut berbeda. Asas Rebus Sic Stantibus/hardship sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan yang bersifat fundamental, terutama untuk perjanjian berjangka waktu panjang dan nilai investasi yang besar. ......This thesis explains about Rebus Sic Stantibus Principle as instrument to anticipate a fundamental change of circumtances and it application in the case, with use library research methods and additional supporting material such as interview. Basically, the parties have to obedient with the binding nature of agreement (Pacta Sunt Servanda Principle). But that isn't an absolute thing. During it development, Rebus Sic Stantibus Principle transformed into a variety of terms, such as hardship in UNIDROIT Principles. Hardship can be used as a basis adjustment or terminate of the agreement due to fundamental change of circumtances as long as fulfilled the terms and elements. Indonesia didn't adopt or apply Rebus Sic Stantibus Principle, but only apply force majeure in the Civil Code to anticipate or resolve problems which is resulted from change of circumtance condition, although in overlap are similar but in some ways both of principles are different. Rebus Sic Stantibus/hardship clause is necessary to anticipate fundamental change of circumtances, especially for long-term agreement and high value investment.

Abstrak :
Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): L-sitrulin adalah asam amino non-protein bersifat netral yang bekerja pada siklus urea di hati dan ginjal. Asam amino ini terbukti mempunyai beberapa khasiat seperti agen proteksi pembuluh darah, anti inflamasi, dan anti oksidan. Pada sebuah penelitian, telah ditemukan adanya kadar L- sitrulin di dalam jus buah semangka. Buah semangka merupakan buah yang termasuk ke dalam famili cucurbitacea. Salah satu buah lain yang termasuk ke dalam famili cucurbitacea adalah sechium edule (labu siam). Akan tetapi, penelitian terkait kadar L-sitrulin di dalam buah sechium edule (labu siam) masih sedikit. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dipelajari lebih lanjut terkait kadar L-sitrulin dalam buah sechium edule (labu siam). Dalam penelitian ini juga akan dianalisis kadar sitrulin dalam beberapa perlakuan yaitu mentah, rebus, dan kukus. Metode: Penelitian ini adalah peneletian desain deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dan mengetahui kadar L-sitrulin dalam buah sechium edule (labu siam) dengan berat bersih 50 gram menggunakan metode pengukuran Knipp dan Vasak. Pada penelitian ini menggunakan jus (murni) dan supernatan dari jus (uji pengendapan protein) atau supernatan pasca TCA. Hasil: Pada penelitian ini ditemukan rata-rata kadar sitrulin per gram sampel yaitu labu siam mentah (0,861-1,183 g/100 g) ; labu siam rebus (0,683-1,381 g/100 g); dan labu siam kukus (0,636-1,422 g/100 g) Dari ketiga perlakuan tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan, karena p > 0,05. Kesimpulan: Labu siam dapat dikonsumi dalam ketiga perlakuan yang telah diuji yaitu mentah, rebus, dan kukus untuk mendapatkan khasiat dari sitrulin yang ada di dalamnya. ......Introduction: L-citrulline is a neutral non-protein amino acid that works in the urea cycle in the liver and kidneys. This amino acid has been proven to have several properties such as a blood vessel protection agent, anti-inflammatory and anti-oxidant. In one study, it was found that there were levels of L-citrulline in watermelon extract. Watermelon is a fruit that belongs to the cucurbitacea family. Another fruit that belongs to the cucurbitacea family is sechium edule (chayote). However, there is still little research regarding L-citrulline levels in sechium edule (chayote) fruit. Therefore, in this research we will study further regarding L-citrulline levels in sechium edule fruit (chayote). In this research, citrulline levels will also be analyzed in several treatments, namely raw, boiled and steamed. Method: This research is a descriptive research design with a quantitative approach to analyze and determine L-citrulline levels in sechium edule fruit (chayote) with a net weight of 50 grams using the Knipp and Vasak measurement method. This study used juice (pure) and supernatant from juice (protein precipitation test) or post-TCA supernatant. Results: In this study, the average citrulline content per gram of sample was found, namely raw chayote (0.861-1.183 g/100 g); boiled chayote (0.683-1.381 g/100 g); and steamed chayote (0.636-1.422 g/100 g). From the third treatment, no significant differences were found, because p > 0.05. Conclusion: Chayote can be consumed in the three treatments that have been tested, namely raw, boiled and steamed to get the benefits of the citrulline it contains.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku usaha bidang properti yang keuntungan atau kerugiannya dapat berdampak langsung kepada penghasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah PAD , dalam melakukan kegiatan usahanya PD. Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendayagunakan aset-aset yang dimiliki secara maksimal untuk menghasilkan keuntungun bagi perusahaan. Kerjasama terebut salah satunya dalam bentuk perjanjian Build Operatae and Transfer BOT atau dalam hukum indonesia dikenal dengan nama perjanjian Bangun Guna Serah BGS perjanjian BOT memiliki 3 tiga tahapan yaitu build/membangun operate/mengelola dan transfer/menyerahkan kepada pemilik lahan, perjanjian BOT merupakan perjanjian dengan jangka waktu dan biaya investasi tinggi sehingga perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar dan telah mengakomodir segala kemungkinan yang terjadi untuk jangka waktu perjanjian, penerapan dan pelakanaan perjanjian BOT oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya terikat oleh aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemeintah baik pusat maupun daerah, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam menyusun perjanjian, dalam perjanjian dikenal adanya asas pacta sun servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak dan menjadi undang-undang yang harus ditepati dan dijalankan, adanya opsi perpanjangan pengelolaan dalam perjanjian BOT di PD. Pembangunan Sarana Jaya berpotensi menimbulkan masalah, asas Rebus Sic Stantibus yang berarti perubahan suatu keadaan yang fundamental dapat dijadikan dasar untuk salah satu pihak melakukan renegosiasi atas suatu perjanjian terlebih perjanjian yang berjangka waktu panjang dan dengan biaya besar, asas Rebus Sic Statibus diwujudkan dalam klausul hardship dalam suatu perjanjian. Kata kunci :Perjanjian, Build Operate Transfer BOT , opsi perpanjangan, Rebus Sic Stantibus/ Klausul harship

---

ABSTRACT
DKI Jakarta rsquo s State Owned Enterprise Pembangunan Sarana Jaya Local Company Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya is one of the business actor in the property line of business whose profit or losses may directly affect to the DKI Jakarta Local Government rsquo s revenue through the Original Regional Revenues Pendapatan Asli Daerah PAD , in conduting their business activities, PD Pembangunan Sarana Jaya commences mutual cooperation with other parties to use effectively the owned assets in maximum to produce profit for company. One of the cooperation is in Build Operate and Transfer BOT agreement or in Indonesia Law is known as Bangun Guna Serah BGS agreement. BOT agreement has 3 three stages which are build, operate and transfer to the land owner, BOT Agreement is the agreement with certain period of time and high investment cost therefore such agreement must be made well and correct and already accomodate all possibilities who may occur during the time period, application and execution of BOT Agreement by PD Pembangunan Sarana Jaya is bound with regulations issued by the central government or local government, therefore the freedom of contract principle cannot be absolutely applied in drafting the agreement, in the agreement is already known the pacta sun servand principle which means that agreement binds the parties and becomes law that must be fulfilled and executed, the management extension option in PD Pembangunan Sarana Jaya rsquo s BOT Agreement potentially create issues, Rebus sic Stantibus principle which means the fundamental change of condition on which could be the basis to one of parties conduct renegotiation of the agreement even more the agreement who has long period of time and with big cost, Rebus sic Stantibus principle is transformed in hardship clause in the agreement.

Abstrak :
Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian. Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States. The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia. In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances.

Abstrak :
Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas mengenai bisa atau tidaknya Kenaikan Permukaan Laut dijadikan dasar untuk menerapkan Amandemen Perjanjian ataupun Rebus sic Stantibus terhadap Perjanjian Delimitasi Maritim. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Perjanjian Internasional, Kenaikan Permukaan Laut hanya dapat dijadikan dasar Amandemen Perjanjian Delimitasi Maritim, namun tidak bisa dijadikan dasar penerapan Rebus sic Stantibus dikarenakan tidak memenuhi syarat, namun secara praktik kedua tindakan tersebut ditolak penerapannya oleh Negara-Negara. ......Sea Level Rise is one of the direct impacts caused by Climate Change, in which not only does it affect the livelihood of coastal settlements, but also for the Coastal State itself. Its effects had prompted discussions regarding whether the Baselines of a Coastal State act in accordance with the Sea Level Rise, or whether they stay permanent. Said discussion also provides another, more complex, discussion, regarding whether Sea Level Rise has an immediate effect on Maritime Delimitation Agreements. This thesis aims to discuss and analyze whether Sea Level Rise may or may not be used as a means of conducting Treaty Amendment or even Rebus sic Stantibus towards established Maritime Delimitation Agreements. This thesis was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, this thesis concludes that, based on legal theories in the Law of Treaties Sea Level Rise may only be used as a basis for the Amendment of Maritime Delimitation Agreements and not the application of the Rebus sic Stantibus doctrine, as it does not fulfill the requirements, but in practice both actions and its application is rejected by a majority of States.