Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
"A special 25th anniversary edition of Paulo Coehlo's extraordinary international bestselling phenomenon--the inspiring spiritual tale of self-discovery that has touched millions of lives around the world.Combing magic, mysticism, wisdom and wonder, The Alchemist has become a modern classic, selling millions of copies around the world and transforming the lives of countless readers across generations. Paulo Coelho's masterpiece tells the mystical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure. His quest will lead him to riches far different--and far more satisfying--than he ever imagined. Santiago's journey teaches us about the essential wisdom of listening to our hearts, of recognizing opportunity and learning to read the omens strewn along life's path, and, most importantly, to follow our dreams. "-

Abstrak :
Tesis "Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Lampung" ini ditulis dalam Lima Bab. Perlunya memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui penanaman modal oleh dunia usaha pada sektorl subsektor unggulan, setelah melemahnya sektor migas merupakan latar belakang masalah. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Alat analisis yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah : LQ, Share Growth Rate, Avarage Growth Rate, Kontribusi Sektor, Dan ICDR. Pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat, dan tidak serempak, tetapi pertumbuhan tersebut terjadi pada titik-titik tertentu dengan intensitas pertumbuhan yang berbeda dan menyebar. Teori Neo Klasik tentang expected earning dalam investasi, teori Marginal Efisiensi of Capital dan Teori Keynes adalah sebagian terori yang penulis gunakan dalam Kerangka Pemikiran. Gambaran umum perekonomian dan arah investasi berisikan keadaan dan potensi daerah. PDRB per Dati II, kebijaksanaan pembangunan dan arah investasi, kebijaksanaan investasi dan pengembangan usaha, rencana penanaman modal yang disetujui Pemda, dan realisasi investasi per Dati II. Analisis dilakukan melalui enam langkah, pertama menghitung LQ tiap sektor, kedua laju pertumbuhan rata-rata dan kecenderungan pertumbuhannya, ketiga menghitung share sektor/subsektor dan kecenderungan perkembangan, Keempat menggabungkan ketiga cara tersebut untuk mendapatkan sektor/subsektor unggulan, dan kelima menghitung kontribusi sektor dan keenam menghitung perkembangan ICOR. Dari analisis tersebut diatas, maka didapat hasil sebagai berikut : 1. Terdapat dua sektor yang potensial dikembangkan dengan meningkatkan realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu : a. Sektor pertanian dengan subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. b. Sektor angkutan dan komunikasi 2. Selain kedua sektor tersebut yang juga potensial dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung adalah: a. Sektor perdagangan, hotel dan restoran b. Sektor listrik dan air minum. c. Sektor industri dan pengolahan d. Sektor pertambangan dan penggalian. 2. Kontribusi realisasi investasi terhadap PDRB Propinsi Lampung relatif kecil, yaitu dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun. 3. Perkembangan 1COR berfluktuatif dan 3 tahun terakhir ICOR-nya cukup tinggi, sehingga efisiensi investasi relatif rendah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB makin besar. Sehingga dengan investasi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang makin kecil.

Abstrak :
Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu sebagian besar fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya difaksanakan oleh pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom. Kendala ketersediaan dana yang bergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia ditunjang oleh penerimaan dari Dana Perimbangan. Salah satu sumber dana perimbangan adalah penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21). Harapan adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri akan membawa implikasi terhadap bertambahnya bagi hasil pajak kepada daerah. Sampai saat ini, secara umum perhitungan potensi penerimaan pajak khususnya penerimaan PPh OP dan PPh pasal 21 yang terkait dengan penerimaan bagi hasil daerah belum pernah secara khusus dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung estimasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan pasa! 21) dan estimasi penerimaan bagi hasilnya bagi APBD Kota Bogor. Penelitian bersifat verifikasi hipotesis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah 1) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh Orang pribad! dan penerimaan bagi hasilnya, serta 2) menghitung potensi dan kapasitas penerimaan PPh pasal 21 dan bagi hasilnya. Keterbatasan studi dan metodologi pada penelitian ini adalah data penghasilan per Rumah Tangga; rata-rata jumlah individu per Rumah Tangga (RT); data penerimaan pajak dan bagi hasi) pajak; data WP OP sebagai karyawan dan bekerja di kota Bogor; rata-rata PPh pasal 21 per pemotong pajak; dan tingkat kapasitas. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah potensi dan kapasitas penerimaan PPh orang pribadi, PPh Pasal 21 dari rumah tangga yang berdomisili di wilayah Kota Bogor dan perusahaan (pemotong PPh Pasal 21) yang berlokasi usaha di wilayah Kota Bogor terus meningkat dan implikasinya terhadap potensi dan kapasitas penerimaan bagi hasil dari kedua pajak penghasilan tersebut (disebut Bagi Hasil PPh OP DN) bagi Kota Bogor juga akan terus meningkat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah yaitu dibuktikan dengan rendahnya jumlah WP yang telah terdaftar dibandingkan yang belum terdaftar dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh yang juga masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian diketahui terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Bogor dalam melakukan ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan intensifikasi penerimaan pajak antara lain : a) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan; b) sulitnya mendapatkan data dari instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan/ aktivitas usaha masyarakat; c) keterbatasan sumberdaya yang dimillki; dan d) kekurangakuratan data (masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbukti dari hasil penelitian potensi dan kapasitas penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 .-memang tinggi. Hal inl juga akan membawa implikasi terhadap potensi bagi hasil PPh pada APBD Kota Bogor akan semakin besar. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Implikasinya, realisasi bagi hasil PPh OPDN yang baru mulai diterima pada tahun 2001 juga masih rendah dibandingkan dengan potensinya yang baru mencapai 36,92% sampai 44,28%. Upaya-upaya telah dilakukan oleh KPP Bogor tetapi hasilnya belum optimal. Mengingat penelitian ini apabila dapat diterapkan akan memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan perencanaan yang terukur, maka disarankan untuk melakukan: 1) peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Bogor balk formal maupun informal dalam membangun sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha yang ada di wilayah Kota Bogor dan membentuk tim gabungan untuk melakukan pendataan; 2) penyuluhan yang intensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak; 3) kerja sama dalam pendistribusian SPT Kempos, re-registrasi, dan canvassing 4) pemberian konseling kepada Wajib Pajak melalui Account Representative dan yang terpenting adalah 5) seluruh pihak agar terus menerus meningkatkan reformasi di bidang moral, etika dan integritas menuju good governance.

Abstrak :

Upaya nasional menuju pembangunan berkelanjutan memengaruhi pemerintah daerah dalam membuat arah kebijakannya, khususnya kebijakan penganggaran. Namun, meski dianggap penting bagi, anggaran fungsi lingkungan hidup sering termarjinalisasi dalam penentuan anggaran negara. Studi ini mencoba untuk menganalisa pengalokasian dan pemanfaatan ‘anggaran hijau’ tersebut pada masa Rencana Pembangunan Jangka Mengah Provinsi DKI Jakarta (2013-2017). Metodologi yang digunakan adalah analisa konten pada dokumen APBD Provinsi DKI Jakarta dan melakukan wawancara untuk menggali potensi hambatan dan penggerak yang berimbas pada celah antara alokasi dan realisasi anggaran. Dari hasil Analisa didapatkan alokasi ‘anggaran hijau’ rata-rata sebesar 6,1% dari keseluruhan postur anggaran provinsi, yang secara signifikan lebih tinggi dari anggaran yang sama pada tingkat nasional sebesar 0,8 – 1%. Namun, realisasi rata-rata realisasi anggaran adalah rendah pada 47,1% dari anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, dari Analisa klasifikasi COFOG didapatkan bahwa fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lahan mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran fungsi lingkungan hidup. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa aspek Kolaborasi adalah yang utama dalam mendukung tercapainya kebijakan urusan lingkungan, sementara aspek Kapasitas Staf Pemerintah, Kepedulian Publik, dan Keselarasan Kebijakan dianggap sebagai hambatan yang utama dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

---

The national struggle for sustainable development influenced the sub-national governments level in composing their policy directions especially public budget policy. Nonetheless, although the environmental protection function is important, it tends to be marginalized in the national budgetary debates. This study, therefore, attempts to analyse the ‘green budget’ allocation and utilization within the Regional Medium-term Development Plan 2013 – 2017 of Jakarta Province. The methodology draws on descriptive analysis of derived data from annual provincial budget documents, and in-depth interview analysis explored potential barriers and drivers give rise to gaps in budget between the allocation and realization stage. Results show that the allocated ‘green budget’ posture of Jakarta Province was 6.1% in the five years average, significantly higher when compared to the national level at 0.8 – 1 percent. However, the realization was low with average actual spending at 47.1% of the total allocated budget. In addition, based on COFOG, the biggest function/purpose supported by the environmental affairs budget was biodiversity and land protection which are responsible for green open space provision in Jakarta Province. The interviews point to the collaboration aspect among the profound drivers to support environmental affairs policy. Meanwhile, the aspects of staff capacity, public awareness, and policy alignment are believed to be significant barriers that the government is recommended to take into consideration.

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah melakukan analisis efektifitas implementasi sistem pengendalian hulu hilir yang diterapkan pada unit penelitian dapat mengatasi permasalahan yang dihadapai yaitu terjadinya keterlambatan dan rendahnya capaian realisasi belanja yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data survey kuesioner pada 121 pejabat pengelola anggaran dari level manajerial tertinggi sampai tingkat manajer operasional. Selanjutnya dengan memanfaatkan teknik triangulasi dilakukan pendalaman dengan melakukan wawancara, analisis dokumen sekunder dan kajian literatur. Analisis efektifitas sistem pengendalian dilakukan dengan merujuk kerangka teori Levers of Control yang dikembangkan Robert Simon 1995. Berkaitan dengan analisis kualitas informasi akuntansi manajerial digunakan dimensi karakteristik yang dikembangkan Chendall Moris 1986 . Diperoleh bukti bahwa implementasi ldquo;Sistem Pengendalian Hulu Hilir rdquo; dapat merubah pola capaian kinerja realisasi anggaran belanja pada seluruh unit kerja pada unit penelitian. Sistem pengendalian yang diterapkan dinilai telah mencakup empat elemen sistem dari Levers of Control. Secara khusus sistem pengendalian diagnostik dan interaktif, dinilai efektif untuk meningkatkan kinerja realisasi anggaran belanja. Dipersepsikan oleh para pengelola anggaran, informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian diagnostik, dinilai mampu memberikan informasi yang berkualitas sehingga mendorong sistem interaktif berfungsi dengan lebih baik. Interaksi antar elemen sistem ini selanjutnya dapat mendongkrak peningkatan capaian kinerja organisasi. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada unit penelitian dapat memberikan solusi mengatasi permasalahan keterlambatan dan rendahnya pencapaian kinerja realisasi anggaran, sehingga dapat dijadikan referensi untuk organisasi pemerintah lainnya di Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang sama.

---

The purpose of the research is to analyze the effectiveness of the implementation of upstream downstream control system applied to the research unit, to overcome the problems faced by the delay and the low achievement of expenditure realization that has occurred in previous years. The study used qualitative methodologies, using questionnaire survey data on 121 budget managers from the highest managerial level to the operational manager level. Furthermore, by utilizing triangulation technique is done deepening by conducting interviews, secondary document analysis and literature review. Effectiveness analysis of control system is done by referring to Levers of Control theory framework developed by Robert Simon 1995 . Associated with the analysis of managerial accounting information quality used characteristic dimensions developed by Chendall Moris 1986. Obtained evidence that the implementation of upstream downstream control system can change the pattern of performance achievement of budget realization in all work units in the research unit. The applied control system is considered to have included four elements of the system from the Levers of Control. In particular the system of diagnostic and interactive controls, assessed able to effectively improve the performance of budget realization. Perceived by budget managers, the information generated by the diagnostic control system, is considered capable of providing quality information that encourages interactive systems to function better. Interaction between elements of this system can further boost the performance improvement of the organization 39 s performance. This research shows that the implementation of management control system applied to research unit can provide solution to overcome the problem of delay and low achievement of budget realization performance, so it can be used as reference for other government organization in Indonesia in overcoming the same problem.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak diputuskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, para ahli bahasa sibuk membenahi dan mengembangkan norma-norma bahasa tersebut. keputusan untuk menentukan cara penulisan, tata bahasa dan perbendaharaan kata muncul pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo (Java Tengah). Bahasa Indonesia lebih terpacu untuk berkembang pada masa penjajahan Jepang karena bahasa ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dan akhirnva menjadi lambang kesatuan nasional Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting sebagai lambang kesatuan nasional. Sejak dibentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. penyempurnaan bahasa terutama normalisasi tata bahasa selalu dilaksanakan. Berkat komisi ini juga pada akhir penjajahan Jepang tahun 1945 bahasa Indonesia diperkaya dengan sekitar 7.000 istilah haru (St. T. Alisjahbana, 1983: 15).

Komisi kerja yang di bentuk pada 18 Juni 1945 berhasil menyelesaikan istilah-istilah ilmiah dan teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima kekuasaan pekerjaan di atas dilanjutkan oleh Komisi Istilah T'eknik yang bertugas menyusun kamus baru dan menyempurnakan yang sudah ada untuk pengajaran.