Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu re-engineering analysis oleh lembaga independen dilakukan terhadap platform-platform lepas pantai penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi suatu area kontrak bagi hasil yang akan habis service lifenya untuk menentukan apakah platform-platform tersebut layak untuk dipergunakan kembali atau tidak selama jangka waktu tertentu kedepan hingga kontrak bagi hasil area tersebut berakhir. Dengan pendekatan manajemen resiko berdasarkan ISO 31000, perpanjangan service life platform-platform berdasarkan hasil re-engineering analysis ini akan di analisa resikonya untuk mengetahui tingkatan resiko dan akibatnya terhadap orang, lingkungan, aset, serta reputasi pada perusahaan yang mengoperasikan platform-platform tersebut sehingga dapat ditentukan langkah-langkah mitigasi yang akan diambil untuk menghilangkan atau mengurangi dampak dari resikoresiko tersebut dengan mempertimbangkan keekonomisan masing-masing lapangan dalam kaitannya untuk menjamin pemasukan pendapatan bagi negara dan perusahaan.

---

A re-engineering analysis was conducted by an independent body to some extended service life offshore platforms that supporting exploration and exploitation activities for one of the production sharing contract company to decide whether the platform is feasible or not to be utilized during certain time in the future until the production sharing contract is expired. By the risk management which refer to ISO 31000, the risks from the extended service life of the platform will be analyzed to find out their risk level and its impact to people, environment, assets, and company reputation, therefore some mitigation actions can be made to avoid or minimize its impacts by considering the economical aspect of the oilfield in conjunction with ensuring positive income for both government and company."

"ABSTRAKkegiatan pengadaannya, seperti bentuk lingkungan pemerintahan, peraturan yangketat dan memiliki hubungan bisnis pengadaan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan sistem pengadaan yang dapat mendukung kegiatan pengadaan di institusi perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode business process re-engineering (BPR) untuk mendapatkan rancangan sistem perbaikan yang besar. Hasil penelitian menunjukkan sistem enterprise resource planning (ERP) yang digunakan bersamaan dengan metode BPR mampu mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan. Berdasarkan hasil simulasi proses perbaikan, waktu pelaksanaan jenis pengadaan melalui E-Katalog menurun sebesar 41%, jenispengadaan melalui pelelangan umum menurun sebesar 50%, dan jenis pengadaanmelalui penunjukkan langsung menurun sebesar 44%.

---

ABSTRACTactivities, such as legislative environment, strict regulations and has complexbusiness relationships. This study aims to design a procurement system to support procurement process in higher education institution Universitas Indonesia. This study use business process re-engineering (BPR) method to dramaticly improve the procurement process. Simulation with new design process that combination of enterprise resource planning (ERP) system and BPR does improve working time of procurement activities. Based on new process simulations, working time forprocurement via E-Katalog decreased by 41%, procurement through public auctions decreased by 50%, and procurement by direct appointment decreased by 44%."

"ABSTRAKHasil kajian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 2004 dalam studi berkaitan dengan Trade and Related System and Procedure di Indonesia, disebutkan bahwa pelaku bisnis yang terlibat dengan perdagangan internasional membutuhkan administrasi kepabeanan yang memberikan ?pelayanan prima? (excellent service with swift, transparent, and immediate response) dan pelayanan cepat dan murah (faster, cheaper, and better). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan dengan perdagangan internasional dituntut untuk dapat senantiasa memperbaharui diri (self-reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik.Dari hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa meskipun tatalaksana impor yang berlaku telah mengalami berbagai penyempurnaan akan tetapi penerapan di lapangan masih menemui beberapa hambatan. Hambatan yang masih terjadi terutama berkaitan dengan jangka waktu pelayanan atas PIB yang melalui Jalur Merah yaitu pada proses pemeriksaan fisik dan proses pemeriksaan dokumen. Selain itu, sistem pertukaran data elektronik yang telah berjalan masih belum menggabungkan semua entitas yang terkait dengan proses importasi barang dalam komunitas jaringan pertukaran data elektronik (PDE) sehingga pertukaran informasi berkaitan dengan penanganan dokumen pabean dan pengeluaran barang menjadi belum optimal.Untuk itu maka saran yang diberikan adalah mendesak integrasi Sistem National Single Window (NSW) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Impor mengingat dengan Sistem NSW maka semua entitas yang terkait dengan lalulintas ekspor dan impor khususnya dengan penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dapat saling bertukar informasi sehingga akan meminimalisasi waktu dan biaya yang timbul dalam penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan impor, perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan dari pejabat/petugas yang terkait dengan proses pelayanan impor, perlunya pertemuan rutin dengan pengguna jasa di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta untuk menjalin komunikasi antara pihak pabean dengan pengguna jasa, serta melakukan rekayasa ulang terhadap proses pelayanan kepabeanan yang berorientasi kepada proses sehingga dapat tercapai peningkatan signifikan dalam waktu yang diperlukan untuk pengeluaran barang impor tanpa mengorbankan fungsi pengawasan penerimaan negara itu sendiri.