Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketersediaan sistem pembangkit tenaga listrik dipengaruhi oleh keandalan suku cadang dan manajemen pemeliharaan yang berdampak pada maintainability. RCM Reliability Centered Maintenance , RBM Risk Based Maintenance , dan CBM Condition Based Maintenance atau gabungan RCM dan RBM, atau RCM dan CBM telah diterapkan pada pembangkit tenaga listrik. Setiap teknik pemeliharaan menghasilkan maintenance work packages. Implementasi RCM, RBM dan CBM secara terintegrasi akan menghasilkan maintenance work packages yang akan meningkatkan ketersediaan pembangkit listrik lebih signifikan dibandingkan penggunaan masing-masing teknik pemeliharaan atau gabungan dua teknik pemeliharaan. Penelitian ini mengintegrasikan teknik pemeliharaan berbasis keandalan, risiko dan kondisi yang disebut Teknik Pemeliharaan Terintegrasi TPT . Tahapan TPT sebagai berikut: menentukan pohon fungsi, rekaman data kerusakan, FMEA Failure Mode Effect Analysis , FTA Fault Tree Analysis , risk analysis, yang kemudian menghasilkan MPI Maintenance Prioritization Index , FDT Failure Defense Task , integrated maintenance program yang dilakukan condition monitoring assessment, analisis keandalan maintainability dan hasil. Dalam penelitian ini dikembangkan model matematis, dan dilakukan simulasi untuk menganalisis ketersediaan yang dihasilkan teknik pemeliharaan. Tingkat ketersediaan RCM, RBM, CBM dan TPT sebagai berikut 81,56 , 81,02 , 84,92 , dan 90,07 . Penerapan TPT pada PLTU objek penelitian telah menghasilkan peningkatan ketersediaan dari 76,95 2008 ndash; 2012 atau 81,84 2010 ndash; 2012 menjadi 92,59 2013 ndash; Mei 2015 .

---

ABSTRACT
Availability of thermal power plant is influenced by the reliability of spare parts and maintenance management that affect maintainability. RCM Reliability Centered Maintenance , RBM Risk Based Maintenance , and CBM Condition Based Maintenance or combined RCM and RBM or RCM and CBM have been applied in thermal power. Each maintenance technique will generate each maintenance work packages. Implementation of RCM, RBM and CBM maintenance techniques in an integrated manner will result in maintenance work packages that will increase the availability of power plants more significantly than the use of each maintenance technique or a combination of two maintenance techniques. This research integrates maintenance techniques based on reliability, risks and conditions, called Integrated Maintenance Techniques TPT , which consists of 10 steps determining function tree, operation records, FMEA Failure Mode Effect Analysis , FTA Fault Tree Analysis , risk analysis, which then produce MPI Maintenance Prioritization Index , FDT Failure Defense Task , integrated maintenance program conducted by condition monitoring assessment, reliability maintainability analysis and results. This research developed a mathematical model, and then performed a simulation to analyze the availability produced by each maintenance technique. Availability of RCM, RBM, CBM and TPT is as follows 81.56 , 81.02 , 84.92 , and 90.07 . The implementation of TPT in thermal power plant of research object has resulted in an increase of thermal power plant availability from 76.95 2008 2012 or 81.84 2010 2012 to 92.59 2013 May 2015 .

Abstrak :
Penelitian dilakukan dengan adanya pertimbangan dan pemikiran tentang perlunya meningkatkan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang cacat sebagai kelompok yang kurang beruntung serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan kepada penyandang cacat dengan cara melibatkan masyarakat dan melaksanakan pembinaan tersebut di dalam masyarakat. Kegiatan seperti ini dilandasi dengan konsep-konsep pembangunan masyarakat dengan menggunakan suatu strategi yang disebut strategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat. Stategi pemberdayaan berbasiskan masyarakat ini kemudian melandasi suatu program pembinaan penyandang cacat yang dititik beratkan pada upaya-upaya rehabilitasi penyandang cacat yang dilaksanakan didalam masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai pelaksanan progam RBM dan tingkat keberdayaan penyandang cacat sebagai sasaran dari program tersebut, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang kemudian diolah dan diinterpretasikan secara deksriptif analitis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan tingkat keberdayaan penyandang cacat serta memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi kegiatan-kegiatan program RBM khususnya dan kegiatan upaya kesejahteraan bagi penyandang cacat pada umumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep-konsep dan asumsi yang mendukung berkaitan dengan; konsep mengenai pembangunan masyarakat, rehabilitasi, pemberdayaan, dan kecacatan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian memiliki landasan dan kajian teoritis. Berdasarkan latar belakang permasalahan serta konsep-konsep yang menjadi landasan penelitian ini, maka dilakukan kegiatan observasi dan pengumpulan data dilapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran umum mengenai lokasi penelitian dan mekanisme atau pelaksanaan program rehabilitasi bersumbedaya masyarakat (RBM) di Kotamadya DT II Bandung, sebagai landasan untuk dilakukan pengolahan dan analisa data lebih lanjut. Berdasarkan perolehan data dan pengolahannya maka dilakukan interpetasi dan pembahasan mengenai gambaran tingkat keberdayaan penyandang cacat beserta berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta gambaran tingkat keberdayaan yang dapat dicapai oleh sasaran dari penelitian dalam hal ini penyandang cacat. Sebagai penutup laporan ini dilakukan evaluasi dan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan analisa dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan berbagai tinjauan konsep dan praktek dari objek penelitian ini, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan program selanjutnya.

Abstrak :
Kebijakan rehabilitasi penyandang cacat berbasis masyarakat (RBM) di Indonesia diarahkan untuk dapat menjamin pemerataan pelayanan terhadap penyandang cacat. Di satu sisi, ditujukan untuk bagaimana RBM tersebut mampu memperluas jangkauan pelayanan sampai ke tingkat perdesaan. Di sisi yang lain untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar tempat tinggal melalui proses rehabilitasi penyandang cacat. Pilihan terhadap kebijakan RBM sendiri, sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1975, melalui kerjasarna antara pemerintah Indonesia dengan UNDP-ILO. Kegasama ini sendiri dilakukan melalui tiga fase. Fase pertama, melalui proyek INS1791023, dilanjutkan dengan fase kedua melalui proyek INS/82/011 tahun 1982 dan fase ketiga, melalui proyek INS/88/020 tahun 1988, yang kesemuanya tentang pelaksanaan Kebijakan RBM di Indonesia. Ada dua alasan panting mengapa pemerintah melakukan kerjasama dengan UNDP/ILO untuk melaksanakan kebijakan RBM ini. Panama, berdasarkan kajian Depsos (1995), selama ini jangkauan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat berhenti pada wilayah perkotaan saja. Padahal menurut kajian itu, jumlah penyandang cacat di perdesaan merupakan 70% dari jumlah penyandang cacat di Indonesia. Sisanya 30% berada di perkotaan. Dari jumlah itu, yang dapat dilayani baru sekitar 416.606 orang atau 7,47% dari populasi penyandang carat yang berjumlah sekitar 5.573.000 pada tahun 1992. Kedua, peran pemerintah dalam proses rehabilitasi penyandang cacat akan makin berkurang bersamaan dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk rehabilitasi ini. Oleh karena itu, upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi selain akan meringankan beban anggaran, juga dapat menjamin kontinuitas pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat di masa-masa yang akan datang. Setidaknya proposisi tersebut telah dibuktikan oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) yang menyatakan bahwa kebijakan RBM, dimana peran serta masyarakat menjadi pendorong utamanya, telah terbukti mampu menyelesaikan 80% dari persoalan-persoalan yang kini dihadapi oleh penyandang carat. Sedangkan dalam kajian ISDS yang berjudul Evaluation of Community-Based Rehabilitation for Disabled Program in Indonesia, yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan United Nations - Department for Economic and Social Affairs (UN-DESA), New York, menyebutkan bahwa kebijakan RBM layak diterapkan di Indonesia terutama untuk mengatasi masalah distorsi rehabilitasi penyandang cacat di wilayah perdesaan dan perkotaan. Kedua kajian di atas menarik untuk dikaji lebih teliti lagi. Melalui pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), penulis ingin membuktikan apakah temuan WHO dan ISDS tersebut benar-benar sesuai dengan harapan yakni mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh para penyandang carat di dunia, khususnya di Indonesia. Dengan bantuan dari lima (5) responders ahli dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan akademisi dan ahli dari kalangan masyarakat sendiri, penulis berharap hasilnya benar-benar dapat diambil sebagai keputusan penting bagi pemerintah. Secara keseluruhan, baik itu pandangan WHO, ISDS maupun dalam kajian yang menggunakan pcendekatan AHP ini sendiri, ternyata konklusi yang sama bahwa kebijakan RBM perlu mendapatkan ruang untuk diterapkan secara nyata di masyarakat. Pandangan ahli dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari 87% menyatakan bahwa kebijakan RBM merupakan kebijakan ideal dan layak diterapkan sebagai kebijakan nasional untuk menanggulangi masalah ketimpangan rehabilitasi yang kini terjadi di perdesaan dan di perkotaan. Penegasan ini setidaknya memperkuat pernyataan dari dua kajian sebelumnya bahwa kebijakan RBM adalah kebijakan yang akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan besar yang kini dihadapi oleh penyandang cacat. Justru pada saat pemerintah sedang dihadapkan pada persoalannya sendiri yakni krisis keuangan dan krisis hutang luar negeri yang kini memasuki ambang psikologis yang sudah sangat mengkhawatirkan itu. Harapan demikian ini mungkin biasa-biasa saja jika datang dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan akademisi, dan kalangan ahli dari masyarakat sendiri. Tetapi menjadi sangat menarik justru karena kalangan ahli dari pemerintah perlu mengharapkan hal yang sama bahwa sudah saatnya kebijakan yang berbasis masyarakat ini benar-benar diimplementasikan.