Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada saat ini feng shui sering kali dianggap sebagai kepercayaan belaka. Salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah para pemakainya yang cenderung percaya begitu saja pada feng shui tampa berusaha mengerti alasan dibaliknya. Melalui tulisan ini, saya mencoba mencari tahu ada atau tidaknya alasan-alasan rasional yang mendasari pemikiran feng shui tersebut. Karena feng shui memiliki cakupan yang sangat luas, saya membatasi tulisan ini hanya pada feng shui yang berhubungan langsung dengan elemen arsitektur yang terdapat pada sebuah rumah. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan studi kepustakaan serta membandingkan No-Body House yang didesain menurut feng shui dan Koshino House yang didesain menurut budaya tradisional Jepang. Saya menduga, bila feng shui benar-benar berdasar pada rasionalitas akan ditemukan praktik-praktik feng shui secara tak sengaja pada bangunan yang didesain tampa menggunakan feng shui.

---

At this time feng shui is often regarded as a mere belief. The one that caused this to happen is those who tend to believe in feng shui for granted without trying to understand the reason behind it. Through this article, I tried to find out whether there is any rational reasons underlying the ideas of feng shui. Because feng shui has a very broad scope, I limit this paper only on feng shui that are directly related to architectural elements found in a home. In collecting the data, I use literature study and compare the No-Body House designed according to feng shui and Koshino House designed by Japanese traditional culture. I guess, if feng shui is really based on rationality, I will be found feng shui practices inadvertently in buildings designed without using feng shui.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor 903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptif strategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggaran tidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderungan penyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.
ABSTRACT
Minister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number 903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries.

Abstrak :
enelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka kebijakan pemekaran seharusnya adalah hasil pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative bagi tercapainya tujuan, mengandung nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor dalam kebijakan pemekaran. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Tulisan ini mengangkat temuan hasil penelitian bahwasanya proses penetapan kebijakan pemekaran, bukanlah upaya solutif bagi persoalaan substantive masyarakat dan rasionalitas yang digunakan dalam penetapan kebijakan, didominasi model rasionalitas tong sampah, sebagai respon struktur terhadap kepentingannya elit (politik), bersifat transaksional, bukanlah respon sistem (legislatif dan eksekutif) untuk mengatasi masalah faktual yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Disertasi ini membahas kemungkinan kerjasama dalam situasi konflik seperti dimodelkan dalam dilema narapidana. Dilema narapidana memuat asumsi rasionalitas yang membuat absennya komitmen etis yang memungkinkan sebuah kerjasama. Asumsi kognitif dilema narapidana adalah rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental membuat agen tertutup dari dua hal: pertama, skrutinisasi rasional tujuan, orientasi nilai atau prinsip tindakan; kedua, identitas orang lain sebagai yang konkret dan menyejarah. Rasionalitas instrumental, bertumpu pada prinsip maksimalisasi keuntungan, prinsip yang merupakan bentukan dilema narapidana dan bukan basil deliberasi rasional agen selaku subyek retlektif. Syarat kemungkinan kerjasama terletak pada kerja rasionalitas yang terbuka. Syarat kemungkinan tersebut adalah rasionalitas kerjasama yang merefleksikan prinsip, orientasi nilai dan tujuan di hadapan orang lain selaku identitas naratif. Narativitas identitas orang lain membuat agen merefleksikan kernbali prinsip maksimalisasi keuntungan yang berakibat pada perilaku nonkerjasama.

Abstrak :
Masyarakat kontrol telah menggantikan masyarakat disiplin sebagai tatanan yang mengglobal. Masyarakat kontrol tidak dapat terlepas dari teknologi yang hampir selalu berdampingan dalam kehidupan. Sementara itu, kemajuan teknologi dengan rasionalitasnya cenderung hadir sebagai alat pendukung bagaimana mendisiplinkan dan mengontrol individu atau masyarakat. Maka dari itu, bentuk-bentuk pengontrolan pada masa modern dapat ditemukan di pabrik-pabrik industri besar yang di dalamnya terdapat mesin-mesin dengan teknologi canggih. Itu yang mengakibatkan individu atau masyarakat semakin sulit untuk melepaskan diri karena sifat-sifat produktif yang melekat pada teknologi yang dimiliki oleh para kapitalis, di mana tempat individu bekerja dan hanya ketidakbebasanlah yang akhirnya didapat. Zaman berganti secara historis dan kontemporer hadir dengan bentuk pengontrolan baru yang lebih fleksibel dan terbuka. Kapitalisme pada era industri digantikan dengan teknokapitalisme yang berfokus pada korporatismenya. Menurut saya, pengontrolan dengan rasionalitas teknologi akan tetap terjadi dikarenakan adanya suatu usaha pengejaran produktivitas dan pemuasan konsumsi dengan penggunaan efisiensi. Efisiensi hampir selalu mengiringi penciptaan teknologi baru atau bentuk-bentuk organisasi teknis yang baru. Jadi, pada artikel ini efisiensi menjadi penting sekaligus masih jarang dijadikan titik untuk melihat bagaimana rasionalitas teknologi yang mengontrol dan dilakukan oleh teknokapitalisme, serta untuk mengetahui alternatif apa yang dapat ditawarkan atas masalah tersebut.

---

The control society has replaced the discipline society as a globalized order. Control society cannot be separated from technology that almost always coexists in life. Meanwhile, technological progress with its rationality tends to be present as a supporting tool for how to discipline and control individuals or society. Therefore, forms of control in modern times can be found in large industrial factories in which there are machines with advanced technology. That is what makes it more difficult for individuals or communities to escape because of the productive traits inherent in the technology possessed by the capitalists, where the individual works and only freedom is ultimately obtained. Times change historically and contemporary comes with a new form of control that is more flexible and open. Capitalism in the industrial era was replaced by technocapitalism which focused on corporatism. According to the authors, the control of technological rationality will still occur because of an effort to pursue productivity and satisfaction of consumption with the use of efficiency. Efficiency almost always accompanies the creation of new technology or new forms of technical organization. So, in this article efficiency is important and at the same time it is rarely used as a point to see how the rationality of technology that controls and is carried out by technocapitalism and to find out what alternatives can be offered to the problem.

Abstrak :
Artikel ini berisi analisis film Sang Pencerah karya sutradara Hanung Bramantyo. Dengan menggunakan pendekatan kebudayaan dan metode interdisiplin, didalamnya dibahas hubungan antara film sebagai artefak seni dengan isu-isu budaya...