Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini berfokus pada diskriminasi rasial yang terjadi di Prancis pada lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste. Lagu ini menjelaskan mengenai kehidupan yang dialami oleh narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kesengsaraan akibat adanya ketidakadilan di lingkungan tempat tinggalnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika yang mengacu pada teori Roland Barthes melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste mengangkat salah satu permasalahan yang sering terjadi di Prancis, yaitu diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial dalam lagu ini diperlihatkan melalui gambaran kehidupan narator Aku dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, serta kondisi fisik, yang memberikan dampak buruk terhadap kaum imigran di Prancis terutama di banlieue.

---

This article focuses on racial discrimination found in France according to the rap song Jeune de Banlieue by Disiz La Peste. This song tells the life experienced by the narrator, I, as an immigrant, who lives in misery due to injustice in his neighborhood. The theory used in this study is the theory of structural analysis and semiotic analysis which refers to the theory of Roland Barthes through the analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that Jeune de Banlieues rap song by Disiz La Peste raises one of the social issues that has become a polemic in France, that is racial discrimination. Racial discrimination in this song is shown through the description of the narrators life in various aspects of life such as social, economy and physical conditions, which had a negative impact on immigrants in France, especially in banlieue."

"Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sesungguhnya telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami dari UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada paham kedaulatan rakyat, negara yang berdasar pada hukum serta sistem Konstitusi. Artinya berdasarkan ketiga pilar tersebut maka adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dari Demokrasi, Negara Hukum dan Sistem Konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi bagi semua orang yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun sepanjang perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ternyata masih ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan adanya jaminan terhadap kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi yang merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh adalah praktik diskriminasi rasial yang tetap menjadi current issue di semua rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan di era Reformasi yang menyatakan sebagai pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia justru praktik diskriminasi rasial yang berujung pada konflik horisontal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan diskriminasi rasial sangat potensial terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis (multi etnis) serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sementara harus diakui bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan belum dapat menghentikan praktik-praktik diskriminasi rasial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berbagai peraturan perundang-undangan tidak cukup menjawab persoalan mengenai diskriminasi ras dan etnis. Studi tentang etnis Tionghoa yang dilakukan secara komprehensif diharapkan mampu untuk memetakan problematika diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sekaligus membangun kesadaran bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang tepat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang secara terus menerus menyuarakan perlawanan terhadap praktik diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa, namun di sisi yang lain dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa juga disebut sebagai sebab praktik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap etnis yang lain. Model pendekatan hukum hak asasi manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang namun disisi yang lain juga diperlukan adanya pembatasan kebebasan dengan tujuan untuk menghormati kebebasan tersebut. Hukum hak asasi manusia memuat larangan diskriminasi atas dasar apapun termasuk larangan diskriminasi rasial, namun untuk mewujudkan prinsip kesetaraan diperlukan juga langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tindakan affirmatif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan diskriminatif. Selain itu untuk sampai pada penyelesaian akar masalah diskriminasi rasial maka memaknai keadilan yang diwujudkan dalam sistem hukum yang intergratif dan tersedianya mekanisme penegakan yang komprehensif adalah sebuah keharusan dalam paham konstitusionalisme.

---

Since the beginning the Republic of Indonesia in fact, already had commitment to respect and uphold human rights. This could be understood from Constitution of Republic Indonesia 1945 which stated that Indonesia is a country based on the understanding of sovereignty, which is based on Rule of Law and Constitution system. That is based on three pillars guarantees the recognition and protection of human rights is one of the principles of Democracy, Rule of Law and Constitution System should be realized in Constitutional law system. This brought a consequence for the State, which has obligation to guarantee freedom, equality and the principle of non-discrimination for all people that should be reflected in governance. This matter has been specified in Paragraph I of Article 28 (4) and (5) the Constitution of Republic Indonesia 1945. However, throughout as long as the experiences of Indonesia, the lack of state enforcement practices that do not reflect a guarantee of liberty, equality and non-discrimination principles which is the essence of the protection of human rights. One example is the practice of racial discrimination that remains as current issue in all regimes of governance in Indonesia, even in reformation era that states as a more democratic government and respect for human rights is precisely the practice of racial discrimination that leads to horizontal conflicts occur in various areas Indonesia. The issue of potential racial discrimination occurred in Indonesia, considered the vast amount of people from different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low. While it must be admitted that so far, the efforts have not been able to end the practice of racial discrimination. The motto Unity in Diversity and the various laws and regulations do not adequately addressed the question of racial and ethnic discrimination. The study of ethnic Chinese that has been done, hopefully will be able to comprehensively map the problem of racial and ethnic discrimination in Indonesia as well as build awareness on how to form the legal protection to end the practice of racial discrimination in Indonesia. Ethnic Chinese is one of the ethnic that continually active engaged in opposition to practice of racial discrimination faced by ethnic Chinese, but on the other hand by the Chinese economic dominance also mentioned as the reason for the practice of racial discrimination committed by the Chinese against other ethnic groups. Model approach to human rights law can be used as an analytical knife to stop the practice of racial discrimination in Indonesia. Human rights law guarantees freedom of every person, but on the other also required the restriction of freedom in order to respect these freedoms. Human rights law includes the prohibition of discrimination on any ground, including the prohibition of racial discrimination, but to embody the principle of equality is also required special measures (affirmative action) aimed at specific communities. Affirmative action is a distinction that should not be considered as discriminatory acts. In addition to the completion of the root of the problem of racial discrimination, therefore to make sense of justice embodied in the legal system integrative and the availability of a comprehensive enforcement mechanism is a necessity in understanding of constitutionalism."

"Peningkatan kekerasan yang mengatasnamakan supremasi kulit putih di Amerika Serikat terjadi begitu pesat khususnya pada periode tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi tidak hanya dalam aspek kekerasan saja namun juga pada penyebaran ideologi supremasi kulit putih dan pergerakan kelompok ekstrimis kulit putih. Peningkatan kekerasan supremasi kulit putih terus terjadi padahal Amerika Serikat telah menandatangani International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination pada tahun 1966 yang baru diratifikasi pada tahun 1994. Sebagai negara yang menandatangani CERD Amerika Serikat berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi rasial dan mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi rasial, dalam segala bentuknya. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat gagal menghapuskan diskriminasi rasial yang terjadi di negaranya dengan meningkatnya kekerasan rasial yang menargetkan orang kulit berwarna. Untuk itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peningkatan kekerasan supremasi kulit putih padahal Amerika Serikat telah menandatangani CERD. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan teori konstruktivis dari Onuf yang menggunakan speech act atau tutur kata sebagai alat konstruksi sosial yang mampu mengatur tindakan manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat menolak untuk mengimplementasikan pasal dalam CERD yang mengatur penyebaran ujaran kebencian karena tidak sejalan dengan konstitusi Amerika Serikat tentang kebebasan berpendapat. Hal ini akhirnya melanggengkan diskriminasi rasial yang terbentuk dari bahasa-bahasa yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh nasionalis kulit putih Amerika Serikat. Didukung juga dengan bahasa agresif yang digunakan oleh politisi Amerika Serikat pada masa kepresidenan Trump, yang menggambarkan orang kulit berwarna membuat pergerakan supremasi kulit putih semakin meningkat dan menyusup kedalam kehidupan masyarakat luas.

---

The increase in violence in the name of white supremacy in United States occurred so rapidly, especially in the 2017-2019 period. The increase that occurred was not only in the aspect of violence but also in the spread of white supremacist ideology and movements of white extremist groups. The increase in white supremacist violence continues to occur even though United States has signed the International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination in 1966 and only ratified it in 1994. As a country that signed CERD, the United States is obliged to condemn racial discrimination and pursue a policy of eliminating discrimination racial, in all its forms. But in reality United States has failed to eradicate racial discrimination that occurs in its country by increasing racial violence targeting people of color. For this reason, the question in this study is why there is an increase in white supremacist violence when United States has already signed CERD. To answer this question, this study will use Onuf's constructivist theory which uses speech act as a social construction tool capable of regulating human action. The method used is a qualitative method with a discourse analysis approach. This study found that the United States refused to implement the articles in the CERD regulating the spread of hate speech, as they not in line with the United States constitution regarding freedom of speech. This ultimately perpetuates the racial discrimination that is formed from the languages ​​promoted by white nationalist figures. This is also supported by the aggressive language used by American politicians during the Trump presidency, which depicts people of color making the white supremacist movement increase and infiltrate the lives of the wider community."

"ABSTRAKPermasalahan segregasi rasial yang memisahkan orang kulit putih dan kulit hitam yang mengemuka di Amerika pada tahun 1960-an masih saja didiskusikan hingga saat ini dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam karya sastra. The Help 2009 memperlihatkan hubungan perempuan beda ras yang harmonis di Amerika berlatar periode tersebut. Perbedaan gambaran ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Tesis ini mencermati konstruksi sisterhood antar ras dengan mencermati struktur narasi, khususnya fokalisasi yang digagas oleh Mieke Bal 1999 . Selain itu, pemahaman konsep sisterhood oleh bell hooks juga digunakan dalam tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks menawarkan bentuk sisterhood baru yang mewadahi semua perempuan sebagai alternatif dari bentuk sisterhood sesama ras. Meskipun teks mengusung nilai kesetaraan, masih terlihat keberpihakan teks terhadap kulit putih yang menunjukkan bahwa teks tidak terlepas dari zamannya. Teks membawa ide kontemporer pada konteks 1960-an sehingga pada akhirnya terlihat bahwa perbedaan warna kulit memang tidak dapat diterima baik pada komunitas kulit putih maupun kulit hitam.Kata Kunci : Fokalisasi, Hubungan Perempuan, Segregasi Rasial, Sisterhood.

---

ABSTRACT The issue of racial segregation that separated black and white people, which highlighted the life in America during 1960s, is still being discussed on various sectors of life including in literary works. The Help 2009 shows the harmonic relationship between women with different races in America on that period of time. This perspective is interesting to be analyzed. This thesis analyzes the construction of sisterhood between races using narrative structure, especially focalization initiated by Mieke Bal 1999 . In addition, an understanding of sisterhood concept by bell hooks is also used in this thesis. The results show that the text offers a new form of sisterhood that accommodates all women as an alternative from the form of the previous existing sisterhood. Although the text carries the value of equality, the text tends to take side to the white people which shows that the text is inseparable from its period. The text carries contemporary ideas in the 1960s context so it is certain that skin color differences are unacceptable to both white and black communities. Keywords Focalization, Racial Segregation, Sisterhood, Women rsquo s Relationship"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam lakon A Soldier's play dari ciri khusus cerita detektif the whodunit, dan sampai sejauh mana penggunaan gaya cerita detektif dapat mengungkapkan makna isi pekan lakon mengenai hubungan inter-rasial dalam masyarakat Amerika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tradisional, artinya suatu pendekatan kritik sastra yang tidak menutup kemungkinan masuknya disiplin ilmu lain, selain ilmu sastra itu sendiri. Ini juga berarti bahwa selain analisis tekstual, dimanfaatkan juga latar belakang sejarah dan sosial sebagai sarana untuk menciptakan interpretasi yang utuh mengenai lakon yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fuller masih mempertahankan ciri khusus imunitas dalam the whodunit. Ciri khusus tersebut telah sengaja dimanipulir dengan memberikan latar, tokoh-tokoh, dan latar belakang sosial yang memberikan kemungkinan adanya penyimpangan dalam masalah imunitas ini. Selain itu, penggunaan gaya cerita detektif secara menarik dan otentik telah berhasil mengungkapkan dampak dari rasialisme dan masalah pencarian identitas orang kulit hitam di Amerika Serikat."

"Skripsi ini membahas mengenai Singapura dalam Federasi Malaysia, sejak proses pembentukannya pada tahun 1961 sampai pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Posisi Singapura dalam Federasi Malaysia terlihat tidak begitu baik sejak dari proses pembentukan Federasi Malaysia, berbagai permasalahan politik, ekonomi maupun rasial mewarnai hubungan Singapura dan Malaysia di dalam Federasi Malaysia. Banyaknya perbedaan di antara kedua negara, seperti perbedaan mayoritas etnis, ideologi publik maupun persaingan dalam bidang ekonomi membuat situasi semakin lama semakin memanas, sehingga puncaknya adalah Tunku membuat suatu keputusan untuk melepaskan Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965.

---

This thesis discusses about Singapore in the Federation of Malaysia, since the formation in 1961 until the separation of Singapore from Federation of Malaysia in 1965. The position of Singapore in the Federation of Malaysia not as well since the formation of the Federation of Malaysia, various aspects of politics, economic and race coloring the relation of Singapore and Malaysia in the Federation of Malaysia. Many of the differences between the two countries, like the majority of ethnic differences, political ideologies, economic competition make the situation even more heated. So that the peak Tunku make a decision to separate Singapore from the Federation of Malaysia."

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."