Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak deklarasi kemerdekaan negara - negara Asia Tengah pada tahun 1991, China secara bertahap memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan penting di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan tentang apakah hal ini menunjukkan suatu perubahan geo politik setelah runtuhnya Uni Soviet dan merupakan konsolidasi akan adanya kekuatan baru China. Negara - negara Asia Tengah secara politik saat ini mempunyai peranan yang penting terlebih karena adanya kekeayaan akan energi yang dihasilkan serta adanya pengaruh besar dua negara tetangganya yaitu, China dan Rusia. Implikasi Cina di Asia Tengah mempunyai pengaruh yang besar untuk jangka panjang dimana Hl ini juga mempengaruhi rejim ? rejim yang ada di kawasan tersebut. Sehingga langkah strategi China di Asia Tengah merupakan hal yang penting. Saat ini China telah mencoba membangun jaringan pemberantasan penjualan obat dan senjata tran-nasional di kawasan itu. Di saat yang bersamaan Cina juga mendukung adanya perlawanan gerakan terorisme agama yang di curigai beranggotakan kaum separatisme Uygur di Xinjiang, China dan kaum oposisi di Asia Tengah. Cina juga mendukung usaha penolakan negara - negara Asia Tengah akan usaha pembentukan demokrasi yang diusulkan pihak Barat di kawasan Asia Tengah. Dibidang ekonomi,Cina juga memanfaatkan posisi negara - negar Asia Tengah yaitu, sebagai negara landlocked yang merupakan kawasan yang sangat menjanjikan secara ekonomi bagi China maupun Asia Tengah. Hal ini tidak dapat dipisahkan pula dengan keberadaan sumber - sumber energi di Asia Tengah yang dibutuhkan Cina untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan permintaan energi dalam negeri China. China melihat Asia Tengah tidak hanya sebagai negara yang berbatasan langsung tetapi juga merupakan wilayah transit yang dapat memfasilitasi perdagangan dengan negara - negara seperti Iran, Afghanistan, India serta Pakistan. Selain itu, China juga menggunakan organisasi regional Shanghai Cooperation Organisation (SCO)sebagaii zona perdagangan bebas guna memudahkan penyaluran produk - produk China di pasar Asia Tengah dan Rusia. China juga berusaha menanamkan pengaruh - pengaruh kebudayaan China yang diharapkan dapat berkembang di Asia Tengah. Dari pemaparan diatas, tesis ini berusaha untuk menganalisa lebih dalam langkah - langkah strategi China dalam usaha pengamanan wilayah perbatasannya serta keamanan energinya di Asia Tengah. Tesis ini juga menganalisa aspek ekonomi yang mempunyai peranan penting didalamnya, keberadaaan Shanghai Cooperation Organization (SCO) serta menganalisa strategi China dalam mengatasi kaum separatis Uyghur di Xinjiang.

---

Since the declaration of independent of Central Asia states in 1991, China has gradually emerged as one of the region?s main partners. This rapprochement raises questions about the geopolitical changes in the aftermath of the Soviet Union?s demise and the consolidation of China?s new power. The Central Asia states, politically adrift since the collapse of the Soviet Union, are now set to play a major part in energy policies but they are still largely under the influence of their two great neighbors, namely Russia and China. The Chinese implication in Central Asia will have a major impact in the long term since it permits the reinforcement of Beijing?s political influence on Central Asia regimes and the reinforcement of their geopolitical alliance. Therefore, the strategic gains for Central Asia with China?s increased presence are important. Beijing is trying to check the trans-nationalization of arms and drug networks in the area. At the same time, the struggle against ?religious extremism? is being used to justify the repression of dissident movements (Uyghur separatists in Xinjiang and the political opposition in Central Asia) and to reject, on the grounds that they would be destabilizing, the democratizing measures requested by the West. In the economic realm, China will also modify the geographic situation of Central Asia. While the region is hampered in its growth by its landlocked character and significant promise in economic and financial relations between China and Central Asia over the medium- to long-term, are about the development of the region?s enormous energy resources to fuel China?s anticipated economic growth and burgeoning energy demands. China sees Central Asia not only as a border region, but also as an intermediary and transit area, which facilitates trade with Iran, Afghanistan, India, and Pakistan. Such a strategy will reinforce Central Asia?s historical role on the Silk Road. These geopolitical and economic objectives remain linked. For many years, China militated for the Shanghai Cooperation Organization to become a free-trade zone, which would transform Central Asia and Russia into new markets for Chinese products. This Chinese commercial domination over the region will also have a cultural impact that remains, for the time being, difficult to assess. Exchanges of people, the learning of the Chinese language, and the entrance of Central Asia into the sphere of Chinese cultural influence, will grow, creating a totally new situation in Central Asia. In this paper, I aim to analyze deeply about China's strategies mainly in ways to secure its territorial and energy securities related to the engagement with Central Asia. I intend to shed light on economic issues that are likely to play a crucial role, the appearance of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and also to observe China strategies in managing the Uighur separatism in Xinjiang."

"Sejak kekalahan Partai Kuomintang (KMT) dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949, Taiwan dan Tiongkok merupakan dua aktor yang kerap bersaing terkait status politik Pulau Taiwan. Pada masa kontemporer, Tiongkok mendorong Konsensus 1992, yang berisikan prinsip “One China,” untuk mengukuhkan klaimnya atas Taiwan. Akan tetapi, konsensus tersebut dimaknai berbeda oleh masing-masing pemimpin Taiwan yang menyebabkan perbedaan sikap dalam hubungan lintas Selat. Pada masa Tsai Ing-wen, kebijakan luar negeri Taiwan dalam konteks hubungan lintas Selat dengan Tiongkok mengalami perubahan signifikan. Berbeda dengan kebijakan rapprochement pada masa Ma Ying-jeou yang cenderung menghasilkan stabilitas dalam hubungan lintas Selat, Tsai Ing-wen mengambil kebijakan yang cenderung asertif terhadap Tiongkok. Sebagai small states, kebijakan asertif dapat membahayakan Taiwan, terutama menimbang kapabilitas ekonomi dan milliter Tiongkok yang semakin meningkat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan pergeseran kebijakan lintas Selat Taiwan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik sebagai kerangka analisis. Realisme neoklasik mendorong bahwa faktor domestik memiliki pengaruh sebagai variabel intervensi dalam pengambilan hasil akhir kebijakan luar negeri. Melalui studi kasus komparatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan faktor domestik pada masa Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen. Faktor domestik yang prominen pada masa Ma Ying-jeou adalah persepsi pemimpin dan konsensus elite. Kedua faktor tersebut saling melengkapi dan berimplikasi pada realisasi kebijakan sesuai dengan kepentingan Ma Ying-jeou. Di sisi lain, pada masa Tsai Ing-wen, faktor domestik yang prominen adalah persepsi pemimpin dan opini publik. Kedua faktor tersebut mendorong kebijakan asertif Tsai Ing-wen melalui tekanan untuk menjaga status quo sekaligus menjaga kedaulatan Taiwan dari ancaman Tiongkok. Melalui hal tersebut, komparasi terhadap dua masa kepemimpinan menunjukkan bahwa kehadiran opini publik dan konsensus elite pada masing-masing masa jabatan mendorong perbedaan kebijakan meskipun stimulus sistemik sama-sama menunjukkan peningkatan power Tiongkok.

---

Since the defeat of the Kuomintang (KMT) in the Chinese Civil War in 1949, Taiwan and China have been two actors frequently contesting the political status of Taiwan Island. In the contemporary era, China has promoted the 1992 Consensus, which contains the “One China” principle, to assert its claim over Taiwan. However, this consensus is interpreted differently by each Taiwanese leader, resulting in divergent stances in cross-Strait relations. During Tsai Ing-wen’s administration, Taiwan’s foreign policy in the context of cross-Strait relations with China underwent significant changes. Unlike the rapprochement policy during Ma Ying-jeou’s administration, which tended to foster stability in cross-Strait relations, Tsai Ing-wen adopted a more assertive approach toward China. As a small state, an assertive policy could endanger Taiwan, especially considering China’s growing economic and military capabilities. This situation raises the question of the causes that underlies the shift in Taiwan’s cross-Strait policy. To address this question, this research employs neoclassical realism as the analytical framework. Neoclassical realism posits that domestic factors act as intervening variables influencing the final outcome of foreign policy decisions. Through comparative case studies and literature review, this research finds that different domestic factors were prominent during the administrations of Ma Ying-jeou and Tsai Ing-wen. During Ma Ying-jeou’s tenure, the dominant domestic factors were leader perception and elite consensus. These two factors complemented each other and influenced policy implementation in accordance with Ma Ying-jeou’s interest. In contrast, during Tsai Ing-wen’s administration, the prominent domestic factors were leader perception and public opinion. These factors propelled Tsai Ing-wen’s assertive policy through pressure to maintain the status quo while safeguarding Taiwan’s sovereignty against China’s threats. This comparison between the two leadership periods demonstrates that the presence of public opinion and elite consensus in each administration contributed to the differences in policy, despite similar systemic stimuli indicating China’s increasing power."