Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of normative jurisdiction.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Notulen RUPSLB tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas acta publicia probant sese ipsa dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUJNP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP.

---

This research discusses about Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) concerning the dismissal of director that attended by parties who are not authorized to attend and vote in the EGMS. The minutes of the EGMS are then made a deed of statement of meeting decision (PKR) by Notary TA. The problem examined in this research is the validity of the PKR and Notary TAs responsibility for the deed made. This research is a normative juridical research. The research uses secondary data with document study as a data collection tools. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing data is a qualitative approach method. The results showed that the PKR made by the Notary TA still considered valid even though the EGMS and minutes of the EGMS which were the basis for the deed were invalid, because the deed was outwardly an authentic deed therefore the principle applies of acta publicia probant sese ipsa and also because there has been no final and binding court decision that states that the deed is invalid or null and void. The responsibility of the Notary TA based on the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Daerah Khusus Ibukota Jakarta Province Number 12/Pts/Mj.PWN. Prov.DKIJakarta/XI/2018 does not exist because in the decision stated that the TA Notary was declared not to violate the UUJNP. Based on the analysis of the Author, the Notary TA has violated the Notary oath and violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJNP which is inaccurate, impartial, and does not protect the interests of the parties concerned. Thus, the Supervisory Council should be able to impose sanctions on TA Notaries based on the provisions of Article 16 paragraph (11) of UUJNP.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum Hakim tentang pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT yang telah dinyatakan pailit dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., serta untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian doktrinal, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tidak sah karena dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Kurator, pertimbangan hukum Hakim yang hanya mendasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU untuk membatalkan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. kurang tepat, ketentuan yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan pelaksanaan RUPS Luar Biasa Sirkuler PT T.M.J. tanpa persetujuan Kurator adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT. Dapat dikatakan demikian karena norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPT tersebut juga berlaku terhadap perubahan data Perseroan karena data Perseroan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Perseroan. Tanggung jawab Notaris yang telah membuat Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Sirkuler yang telah dibatalkan dalam Putusan Nomor7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. meliputi tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata. Tanggung jawab Notaris secara administratif timbul karena telah dilanggarnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan terhadap pellanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Tanggung jawab Notaris secara perdata timbul karena akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain dan berdasarkan Pasal 84 UUJN Jo. Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum. ......This study discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the implementation of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of limited company that have been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.SusG.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. The purpose of this study were to analyze the legitimacy of the Circular Extraordinary GMS of limitedd company which has been declared bankrupt in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby., as well as to analyze the responsibility of the Notary who has made the Deed of Meeting Resolutions Circular Extraordinary GMS which have been canceled in the Verdict. This study method was doctrinal study, the data used in this study was secondary data, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The results of this study were that the implementation of circular extraordinary GMS of T.M.J. ltd.was illegitimate, due to it was done without the consent of the Curator, the judge's legal considerations were only based on the provisions of Article 1 paragraph (1) Jo. Article 69 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to cancel the implementation of the Extraordinary Circular GMS of T.M.J. ltd. was inaccurate, a more appropriate provision to serve as a legal basis for canceling the implementation of the Circular Extraordinary GMS of T.M.J. ltd. without the approval of the Curator was the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law, because the norms contained in the provisions of Article 20 paragraph (1) Limited Company Law also apply to changes in Company data because Company data is an integral part of the Company's articles of association. The liability of the Notary who has made the Deed of Decision of the Circular Extraordinary GMS which has been canceled in Verdict Number 7/Pdt.Sus-G.Lain-Lain/2020/PN Niaga Sby. includes administrative liability and civil liability. Administrative liability of a Notary arises because Article 16 paragraph (1) letter a of Notary Law has been violated and for such violation a Notary maight be subject to administrative sanctions. Notary civil liability arises because the deed made by the Notary causes loss to other parties and based on Article 84 of Notary Law Jo. Article 1365 of the Civil Code, the Notary could be sued to compensate for damages on the basis of a tort.

Abstrak :
RUPS merupakan salah satu Organ dalam Perseroan Terbatas. Dlaam suatu tindakan hukum tertentu, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR. SD selaku Direktur utama PT PJM dan pemilik 40% saham perseroan ingin mengalihkan sahamnya, sehingga untuk proses ini harus dilakukan melalui prosedur RUPSLB. Beberapa RUPSLB yang telah dilakukan tidak memenuhi kuorum sehingga tidak dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan, hingga pada sebelum dilaksanakannya RUPSLB terakhir, Perseroan sudah melakukan permohonan penetapan kuorum sehubungan dengan RUPSLB tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam permohonan pemohon, pemohon mengajukan beberapa alasan yang menjadi dasar permohonannya sehubungan dengan RUPSLB tersebut, dan pada putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku cetak, dan turunan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimaksud. Terhadap kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/PDT.P/2007/PN.J KT.BAR, dilakukan penelitian terhadap beberapa hal, yakni apakah alasan permohonan pemohon sah untuk mengajukan penetapan pengadilan RUPSLB ketiga ke Pengadilan Negeri, dan apakah notaris dapat hadir dan membuat berita acara RUPS berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon melampaui dari apa yang ditetapkan sehingga, dalam proses permohonan pengadilan tidak dapat menetapkan hal-hal diluar kewengan yang diatur dalam UUPT, dan terhadap notaris yang hadir dalam RUPSLB tersebut maka notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta tersebut, bukan atas kebenaran materilnya.

---

General Meeting Of Shareholder are one of three limited liability company organs. On several particular legal pretence, the company require the general meeting of shareholders consent based on law number 40 of 2007. The west Jakarta District Court?s order (Penetapan Pengadilan) case number 425/PDT.P/2007/PN.JKY.BAR.PERSEROAN, Mr. SD as the president director of PJM Company and as the owner of 40% of share in the company desire to sell his share, therefore it require an extraordinary general meeting of shareholders procedure. The remain proceeding extraordinary general meeting of shareholders does not meet the quorum, hence it does not adopting resolutions. Moreover, before the previous general meeting of shareholders adjourn, the company submit a proposal to west Jakarta District Court regarding the general meeting of shareholders quorum court?s order. The applicant subjected a number of proposals along with the court complete granted. This research is normative juridiche based on library research methodology, conducted by way of reviewing literatures which have no limitation in time and place, including book research results, laws and regulations either printed or online which related to the research. The research set two main predicament based on The west Jakarta District Court?s order case. There are, the legitimacy of applicant proposal regarding to the extraordinary general meeting of shareholder quorum court?s order, and the role of notary to be present at the extraordinary general meeting of shareholders in order to form a minutes based on west Jakarta district court?s order (Penetapan Pengadilan). In summary, court is not allowed to granted a proposal in which not constitute on the law, hence notary has the authority to provide a legal advice and has the responsible no more than the formality form of the deeds.

Abstrak :
Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ......The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.