Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil."

"Tesis ini meneliti aturan pasal 17 huruf f UUJN Perubahan yang mengatur notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai swasta. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan agar notaris tetap independen dan netral. Penelitian ini mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu pertama tanggung jawab notaris akibat melakukan rangkap jabatan, mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan, peran MPD menindaklanjuti notaris yang merangkap sebagai pegawai swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan jabatan notaris, buku, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban notaris akibat menjalankan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Terkait sanksi administratif, sesuai Pasal 12 huruf d dimana notaris tersebut dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Mengenai otentisitas akta yang dibuat notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai swasta akta tersebut hanya memiliki kekuatan di bawah tangan. Peran majelis pengawas daerah menindaklanjuti notaris yang menjalankan rangkap jabatan adalah memanggil notaris untuk menyelenggarakan sidang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran jabatan notaris.

---

AbstractThis thesis about article 17 letter f on the law of Notary rsquo s occupation asserted that notary forbidden to performing double profession as employee at private company. On this research, author raise some main issues, first one is how the responsibility of notary who performing double profession as employee at private company. The second is authenticity of deed made by notary who performing double profession as employee at private company. The last is what is the role of the district chamber of notary supervisory in addressing a notary who performing double profession as employee at private company. This research using the methodology of juridical normative it means this research viewed from the normative side which is research in the secondary data law used to analyze various regulations in the field of notary occupation, the field of civil law, books, articles that still relevant with the problems that will be researched.The result of this research indicates that a notary who performing double profession as employee at private company will cause a deed the notary made only had a proofs as the underhand certificate or become a void by law can be the reason for parties who suffer the loss to demand reimbursement of the cost , compensation and interest to the notary. While the administrative sanctions the notary will get is dismissal. The last is role of the district chamber of notary supervisory is to do the notice towards the notary in order to hold a hearing to check the alleged violations from code of conduct of the notary or violation of the implementation of notary position. "

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh rangkap jabatan dan hubungan politik terhadap kualitas laba dengan proksi manajemen laba berbasis akrual di Indonesia. Dengan menggunakan data panel yang terdiri atas 88 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 and diregresikan menggunakan metode estimator kuadrat terkecil (PLS). Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara rangkap jabatan terhadap manajemen laba. Namun demikian, hubungan politik tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat manajemen laba. Hasil ini konsisten apabila menggunakan akrual diskresioner dengan model Kasznik (1999) dan Dechow et al. (1995).

---

This research is investigating the influence of multiple directorships and political connections on the quality of earnings, with the proxy of accrual-based earnings management in Indonesia. Using panel data comprising of 88 listed manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2014 and is run with Pooled Least Square linear regression estimation method.

The results show positive relationship between multiple directorships and earnings management. However, political connection is found to not significantly influence the levels of earnings management. These results are consistent when the measurement of discretionary accruals is using Kasznik (1999) and Dechow, Sloan, and Sweeney (1995) model."

"Sesuai teori keagenan, manajemen selaku agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan prinsipal yang dikenal dengan istilah informasi asimetri. Terdapatnya informasi asimetri yang tinggi dalam hubungan keagenan membatasi pengawasan terhadap agen sehingga agen cenderung melakukan tindakan yang bersifat self-interest dan merugikan prinsipal. Dengan sifatnya yang likuid menyebabkan cash holdings dapat digunakan oleh agen dengan tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ESG disclosure dan rangkap jabatan dewan komisaris terhadap cash holdings serta pengaruh moderasi rangkap jabatan dewan komisaris terhadap hubungan ESG disclosure dan cash holdings di Indonesia sebagai negara berkembang. Penelitian ini menggunakan sampel berupa 74 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan dynamic panel data dengan metode penelitian berupa GMM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG disclosure berpengaruh negatif terhadap cash holdings, sedangkan rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap cash holdings. Selain itu, penelitian menemukan bahwa rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif ESG disclosure terhadap cash holdings. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ESG disclosure dapat mengurangi informasi asimetri sebagai penyebab masalah keagenan yang direfleksikan dengan cash holdings.

---

According to agency theory, management as an agent has more information about the company than the principal, which is known as information asymmetry. The existence of high information asymmetry in agency relationships limits supervision of agents so that agents tend to take actions that are self-interested and detrimental to principals. Due to its liquid nature, cash holdings can be used by agents inappropriately. This study aims to examine the effect of ESG disclosure and busy commissioners on cash holdings and the moderating effect busy commissioners on the relationship between ESG disclosure and cash holdings in Indonesia as a developing country. This study used a sample of 74 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2019 period. This study uses dynamic panel data with the GMM as a method of regression. The results of the study show that ESG disclosure has a negative effect on cash holdings, while busy commissioners have no significant effect on cash holdings. In addition, the study found that busy commissioners did not have a significant effect on reducing the negative effect of ESG disclosure on cash holdings. Thus, this study shows that ESG disclosure can reduce information asymmetry as a cause of agency problems which is reflected in cash holdings."

"Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh seorang notaris dengan melakukan rangkap jabatan yang dilarang oleh UUJN dalam Pasal 3 dan Pasal 17. Pelanggaran pelaksanaan jabatan ini diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Papua tetapi tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Undang-Undang; mengenai optimalisasi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah; dan kekuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Metode penelitian berupa yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara dengan informan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dalam prakteknya masih dilanggar oleh notaris dan menimbulkan terjadinya benturan kepentingan antara jabatan notaris dengan jabatan yang dirangkapnya; Optimalisasi kinerja pengawasan dan pembinaan dari Majelis Pengawas Daerah masih kurang karena alasan administratif mutasi jabatan, dan akta autentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan aktanya terdegradasi. Temuan penelitian bahwa diperlukan mekanisme yang tepat dalam pemilihan organ Majelis Pengawas Notaris dan diperlukan landasan penegakkan hukum yang kokoh dalam pengawasan sehingga kinerja MPD dalam pengawasan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab; MPD perlu meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap notaris dan bagi notaris hendak memiliki kesadaran penuh bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang mulia sehingga Notaris harus menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab.

---

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by UUJN in Article 3 and Article 17 and Ethical Code of Notary. This Violation known by the MPD but they don’t followedup the case. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah and and the power of authentic deeds made by a Notary who holds multiple positions. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions he occupies. Optimalization of supervision and development from MPD is still minimum hence administrative reasons, and authentic deeds made by notaries who carry out concurrent positions are degraded.  This study founds that a precise mechanism is needed in choosing the MPN component/members, thus a strong foundation of law enforcement in supervising the MPD performance is needed. MPD needs to improve their supervising perfomance and routine investigation of notary, while a notary needs to fully alert that he must carry his duty with full responsibility."

"Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis mengenai 2 (dua) hal, yaitu tentang bagaimanakah akibat hukum rangkap jabatan Notaris terhadap keautentikan akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawabnya. Sejatinya untuk menjadi seorang Notaris dibutuhkan serangkaian persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara atribusional berdasarkan Undang-Undang. Salah satu persyaratan tersebut adalah tidak sedang mengemban status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun jabatan-jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Pada kenyataanya, masih dapat ditemukan pelanggaran seperti halnya simulasi kasus berdasarkan kasus nyata yang digunakan untuk membuat analisa pada tesis ini. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang Notaris, orang tersebut memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta Notaris. Akta Notaris ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian absolut dalam sebuah peradilan. Ketika seorang Notaris melakukan rangkap jabatan, maka mereka akan kehilangan kecakapan sebagai seorang pejabat umum dan kehilangan kewenangan untuk membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sebuah akta hanya dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang cakap. Maka dari itu, ketika ada seorang Notaris yang terbukti telah memalsukan persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk menjadi seorang Notaris dan tetap diangkat menjadi seorang Notaris serta membuat akta-akta autentik selama Notaris tersebut menjabat, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan karena Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan sebagai seorang pejabat umum yang sah. Serta, dikarenakan telah memalsukan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi seorang Notaris dan telah merugikan kepentingan bersama terutama klien-klien Notaris serta mencoreng nama baik Notaris, maka Notaris tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dan juga mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul akibatnya.

---

This thesis was created using doctrinal research methods to analyze 2 (two) things, namely the legal consequences of having a Notary's dual position on the authenticity of the deeds that have been made by the Notary and what their responsibilities are. In fact, to become a Notary you need a series of requirements that need to be met. Once these requirements are met, a person can be appointed as a Notary by the State through the Minister of Law and Human Rights in an attributional manner based on the Law. One of these requirements is that you are not currently holding the status of a civil servant, state official, advocate, or other position that is prohibited by law from being concurrently with the position of Notary. In reality, violations can still be found, such as in the reality-based case simulations used to make the analysis in this thesis. When someone serves as a notary, that person have the authority to make a notarial deed. This Notarial Deed is an authentic deed that has absolute evidentiary power in a court of law. When a Notary holds multiple positions, they will lose their skills as a public official and lose their authority to make authentic deeds. This is based on Article 1869 of the Civil Code which states that a deed can only be treated as an authentic deed if the deed is made by a competent public official. Therefore, when a Notary is proven to have falsified the requirements that he needs to complete to become a Notary and is still appointed as a Notary and makes authentic deeds while the Notary is in office, then the deed only has the power under the hand of the Notary. does not have the authority or competence as a legitimate public official. Also, because he has falsified the requirements necessary to become a Notary and has harmed the common interest, especially the Notary's clients and tarnished the Notary's good name, the Notary must be dishonorably dismissed and also be held responsible for any losses that arise as a result."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang merangkap sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam tesis ini berkaitan dengan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan pada suatu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Notaris dapat dikategorikan telah melakukan rangkap jabatan dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan pada Perguruan Tinggi Swasta telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan tersebut tetap merupakan akta autentik selama Notaris tersebut belum diberhentikan oleh Menteri serta tetap memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah seharusnya apabila Notaris tersebut dibuktikan telah merangkap jabatan sesuai dengan prosedur pembuktian yang berlaku maka Notaris tersebut diberikan sanksi berupa pemberhentian baik pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dan seharusnya terdapat ketentuan bagi siapapun yang akan menjadi Dosen Tetap untuk menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang merangkap jabatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

---

This thesis discussed the violation of notarial role whereas a public notary held another position as the Head of Master of Notarial Study Program at a private university. In order to conduct this research, writer used literature research method which was normative-juridical and with a descriptive-analytic typology. The issue within this thesis was the Head of Notarial Study Program at a private university in East Java who was also a public notary, can be categorized as conducting a double role and the legal consequences of the notarial deeds made before such public notary. The result to this research was the public notary which conducted a double role as the Head of Notarial Study Program at a private university has violated Article 17.1.f and Article 16.1.a Law Number 2 Year 2014 juncto Article 3.4 Public Notary Ethic Code and Article 4.2 Law Number 30 Year 2004. Deeds made before public notary who conducted a double role, to be deemed as authentic deeds as long as said public notary has not yet been dismissed by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia and to remain compliant to Article 38 Law Number 2 Year 2014, Article 1320 Civil Code, and other prevailing regulations. This research suggested that said public notary should be dismissed whether if it is temporarily or without honor, should the legal procedure shown that the public notary has indeed conducted a double role. Furthermore, it should be regulated for anyone who would like to proceed as a full-time lecturer to submit a declaration letter which mentioned that they do not conduct a double role as specifically prohibited by the laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik masa jabatan dan rangkap jabatan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 342 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018. Kinerja Perusahaan diukur menggunakan rasio Tobins’ Q . Hasil Penelitian menunjukkan terdapat hubungan linear antara masa jabatan Komisaris Independen dengan kinerja perusahaan namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara masa jabatan Komisaris Independen yang lebih lama dengan kinerja perusahaan. Selain itu, tidak ditemukan pengaruh signifikan antara rangkap jabatan Komisaris Independen pada tingkat yang lebih sedikit atau lebih banyak.

---

The objective of this study is to investigate the characteristicts of Independent Commissioners on company performance This study used 342 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2018. Financial performance of company measured by Tobin’s Q. The results of the study show a linear relationship between the tenure of the Independent Commissioner but no significant relationship is found between the longer term of the Independent Commissioner and company performance In addition, no significant effect was found between multiple directorships by Independent Commissioners and firm performance at any level"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash flow rights dan control rights terhadap keuangan berkelanjutan dengan rangkap jabatan direksi sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menganalisis pengaruh cash flow rights dan control rights terhadap keuangan berkelanjutan dan menguji apakah rangkap jabatan direksi memoderasi pengaruh antara cash flow rights dan control rights terhadap keuangan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa cash flow rights berdampak positif dan signifikan terhadap keuangan berkelanjutan perusahaan sedangkan control rights tidak memiliki pengaruh terhadap keuangan berkelanjutan perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rangkap jabatan Direksi dapat memperlemah dampak positif cash flow rights terhadap keuangan berkelanjutan perusahaan namun tidak memiliki dampak terhadap pengaruh antara control rights dan keuangan berkelanjutan perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of cash flow rights and control rights on financial sustainability with busy directors as moderating variable in non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange for period 2017-2021. This study uses panel data regression to analyze the effect of cash flow rights and control rights on financial sustainability and examine whether busy directors moderate the effect of cash flow rights and control rights on financial sustainability. Research shows that cash flow rights have a positive and significant impact on corporate financial sustainability while control rights have no influence on corporate financial sustainability. This study also argues that busy directors can weaken the positive impact of cash flow rights on corporate financial sustainability but have no impact on the influence between control rights and corporate financial sustainability."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."