Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN.

Abstrak :
Group paging merupakan salah satu mekanisme yang menjanjikan untuk mengatasi overload pada Radio Access Network (RAN) di jaringan Long Term Evolution (LTE) untuk mendukung layanan Machine-type Communication (MTC). Tesis ini menyajikan dua strategi untuk meningkatkan performa group paging, yaitu consecutive group paging dan group paging dengan pre-backoff. Kedua strategi ini menggunakan model analisis dan metrik tolak ukur performa yang telah diperkenalkan di [1]. Dalam tesis ini, consecutive group paging diimplementasikan tanpa maupun dengan alokasi resource dinamis per-pagingaccess- interval. Dua metode untuk mengalokasikan resource secara dinamis juga ditampilkan dalam tesis ini. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua strategi dapat meningkatkan performa group paging. ......Group paging is one of the most promising mechanisms to alleviate the Radio Access Network (RAN) overload problem in Long Term Evolution (LTE) network supporting Machine-type Communication (MTC). This work presents two enhancement schemes for group paging namely consecutive group paging and group paging with pre-backoff. Both schemes use the analytical model derived in [1] as the foundation, as well as the performance metrics. We implement the consecutive group paging with and without per-paging-access-interval dynamic resource allocation, and present two approaches of dynamic resource allocation. Simulation results show that the proposed schemes can improve the performance of group paging.

Abstrak :
Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets.

Abstrak :
Saat ini pengguna media sosial semakin kreatif dalam menyampaikan ujaran kebencian. Untuk menghindari peraturan kebijakan di media sosial, pengguna menggunakan kode untuk berinteraksi satu sama lain. Kode tersebut merupakan istilah atau julukan berisi kebencian yang ditargetkan pada suatu pihak untuk menyampaikan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan kode kebencian dalam mengidentifikasi ujaran kebencian pada media sosial. Penelitian ini menggunakan twit berbahasa Indonesia serta menggunakan metode Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, dan Random Forest Decision Tree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur kode kebencian (hate-code HC) yang diusulkan, dapat digunakan sebagai fitur untuk identifikasi ujaran kebencian. Jika tanpa fitur kode kebencian, F-Measure menghasilkan tidak lebih dari 55%. Namun, performa meningkat jika menggunakan fitur kode kebencian dengan hasil F-Measure sebesar 80.71% yang dikombinasikan dengan metode Logistic Regression Nowadays social media users are increasingly creative in expressing hate speech. ......To avoid policy regulations on social media, users use code to interact with each other. The code is a term or nickname containing hatred that is targeted at a individual or groups to convey the utterance of hate. This study aims to use hate codes in identifying hate speech on social media. This study uses twit in Indonesian and uses the Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, and Random Forest Decision Tree. The results show the hate code features (HC) that proposed can be used as a feature to identify hate speech. If without the hate code feature, F Measure generates nomore than 55%. However, performance increases if using this feature, with the result of F-Measure of 80.71% combined with Logistic Regression method.

Abstrak :
Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan.Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan.Dibangunnya kebijakan adaptasi perubahan iklim oleh Kementerian/Lembaga adalah sinyal positif terhadap kesadaran ancaman dan dampak perubahan iklim, namun pengalaman menunjukkan bahwa proses yang tidak optimal pada penyusunan kebijakan berakibat lemahnya implementasi. Penelitian bertujuan membangun model modal sosial untuk sebuah kebijakan pembangunan yang partisipatif. Perspektif modal sosial dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap proses, hasil dan operasionalisasi kebijakan. Model tersebut dibangun menggunakan variabel trust, leadership dan government participation, dari 62 sampling data yang dikumpulkan melalui metode kuesioner, wawancara dan FGD. Data diolah melalui metode Statistical Analysis System, Wordle dan spider graph untuk menghasilkan kualitas korelasi antar indikator variabel. Penelitian mengkonfirmasi nilai strategis ketiga variabel dalam membangun kebijakan, dan menemukan kelompok indikator yang berkaitan dengan aliran informasi, yang berperan penting dalam implementasi strategi kebijakan. Kelompok ini dinamai variabel infrastructure. Temuan ini adalah kontribusi ilmiah penelitian terhadap model modal sosial, sekaligus pencerahan terhadap optimalisasi proses penyusunan kebijakan pembangunan yang partisipatif, koordinatif dan bersinergi seperti kebanyakan kebijakan lingkungan. ......Climate change adaptation policy issued by the Ministry / Agency is a positive signal to the awareness of the threat and impact of climate change, but experience shows that the process is not optimal in the development of policies resulting in weak implementation. The research aims to develop a model of social capital for a participatory development policy. Social capital perspective utilized because the effect on the process, results and operational policies. The model was built using the variable trust, leadership and government participation, from 62 samples of data collected through questionnaires, interviews and focus group discussions. The data is processed through methods Statistical Analysis System, Wordle and spider graph to produce a correlation between the indicator variable quality. The study confirms the strategic value of the three variables in establishing policies, and find groups of indicators relating to the flow of information, which plays an important role in the implementation of the policy strategy. The group is named after the variable infrastructure. This finding is a scientific contribution to the study of social capital model, as well as enlightenment of the optimization process of participatory development policy formulation, coordination and synergy like most environmental policy.