Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengungkapkan elemen-elemen interior di koridor dan ramp mall yang belum ramah anak, yaitu memberikan affordance negatif sehingga berpotensi membahayakan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian rancangan koridor dan ramp mall dengan standar aturan dan teori yang ada, menganalisis perilaku anak di koridor dan ramp mall yang berpotensi bahaya melalui observasi dan wawancara, dan merumuskan elemen apa saja yang berpotensi membahayakan. Hasil penelitian memberikan rekomendasi desain pada elemen arsitektur dan interior.

---

This study reveals interior elements in mall corridors and ramp which are not children friendly, for giving negative affordances and posing potential harm. The study was done by analyzing whether the mall corridor and ramp design meets the standard on guideline and theory, analyzing through observation and parents interview on child behaviors which potentially lead to accident in mall corridor and ramp, and finally concluding which elements pose potential harm. The result of this study gives guideline recommendation on the design of floor patterns, railing, steep of ramp, glass-made boundary, electrical installation, store window, bazaar/exhibition display, decorative object, and mini trains for children.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji lebih lanjut mengenai isu arsitektur yang ramah bagi anak yang diimplementasikan pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA sehingga anak-anak dapat merasakan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengamati secara langsung implementasi indikator ramah anak pada rancangan terbangun serta mengamati pergerakan dan tingkah laku anak pada ruang terbuka publik terkait dengan bahaya keselamatan dan keamanan melalui metode kajian literatur, observasi, dan wawancara. Hasil observasi, dan wawancara kemudian akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan landasan teori dan standar acuan dari literatur. Selanjutnya akan disintesis dan disimpulkan menjadi ruang publik ramah anak. Kata kunci:Arsitektur ramah anak, ruang publik ramah anak. ......This thesis reviews the issue of child friendly architecture implemented in a child friendly integrated public space so that children can feel the public space that suits their needs. The thesis was done by observing the implementation of child friendly indicators in the design of the building and observing children rsquo s movement and behavior in public open space related to safety and security hazard through literature review method, observation, and interview. The result of the observation and interview will be further reviewed and analyzed using the theoretical basis and references standard of the literature. It will then be synthesized and summarized into a child friendly public space. Keywords Child friendly architecture, child friendly public space.

Abstrak :
Ruang publik merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan kota, termasuk pula ruang-ruang untuk tumbuh, kembang dan bermain anak-anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merangkum kebutuhan tersebut dalam sebuah proyek bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA . RPTRA merupakan ruang publik yang mengintegrasikan berbagai fasilitas dan kegiatan yang ramah bagi anak-anak dalam satu tempat di kawasan pemukiman padat penduduk. Dalam proses mewujudkannya terdapat relasi kuasa antara aktor-aktor yang terlibat membentuk RPTRA menjadi seperti sekarang ini. Kuasa yang mereka praktikkan melalui keputusan-keputusan terkait perwujudan RPTRA menentukan arah pembangunan RPTRA itu sendiri. Skripsi ini membahas praktik kuasa pada proses perwujudan RPTRA dan bagaimana kuasa yang dilakukan oleh tiap-tiap aktornya dapat membentuk arsitektur. Tulisan ini menemukan bahwa RPTRA-RPTRA yang telah terbangun di Jakarta tidak semuanya sesuai dengan esensi awal yang dicanangkan sebagai akibat dari produksi massal. Hal ini menegaskan bahwa bagaimana sebuah arsitektur dirancang, dibangun, digunakan, dan dipersepsikan dapat ditentukan oleh keputusan-keputusan, yang merupakan praktik kuasa, yang mendasarinya.

---

Public space is an important aspect of urban life, including public spaces for children to grow, develop, and play. The Jakarta Government combined those aspects into a project called Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA . RPTRA is a child friendly public space that integrates a variety of facilities used for many activities in one place and is built in densely populated settlements in Jakarta. During the process of building and making RPTRA, there are power relations among the actors involved that then shapes RPTRA into what it is now. Power that is exercised through the decisions they made concerning the building of RPTRA decides the direction of its building process. This study investigates the exercise of power in the developing process of RPTRA and how the power exercised by its actors shapes architecture. This study found that the RPTRAs that have been built in Jakarta are not all matching with their originally planned essence or purpose as a result of mass production. This emphasizes that basically how architecture is designed, built, used, and perceived can be determined by the exercise of power that underlies it.

Abstrak :
Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan RPTRA Cililitan sebagai RPTRA pertama. Program ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Namun setelah hampir tiga tahun berjalan, terdapat beberapa masalah seperti fasilitas RPTRA yang dianggap minim di beberapa lokasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur studi kasus RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, dan Permata Intan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam implementasi Program RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Timur studi kasus RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, dan Permata Intan. Namun terdapat faktor yang tidak berpengaruh, seperti belum terdapatnya Buku Pedoman Pengelolaan di beberapa RPTRA di Jakarta Timur, termasuk Cililitan dan Permata Intan, dan belum terdapatnya Standard Operational Procedurs SOP yang baku di Program RPTRA. ......The Child Friendly Integrated Public Space Program RPTRA in East Jakarta Administrative City was started in 2015 with RPTRA Cililitan as the first one. This program aims to guarantee the fulfillment of children 39 s rights so that children can live, grow, develop, and participate optimally. But after almost three years running, there are some problems such as RPTRA with minimal facilities in some locations. Based on these problems, this study aims to explain the factors that affect the implementation of Child Friendly Integrated Public Space Program RPTRA in East Jakarta Administration City Case of RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, and Permata Intan. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique through in depth interview, observation and literature study. In analyzing the, the researcher uses Edward III theory. The results showed that there are two factors that significantly affect the implementation of RPTRA Program in East Jakarta Administration City case study RPTRA Cililitan, Kebon Pala Berseri, and Permata Intan. However, there are no influential factors, such as the absence of Management Manual in some RPTRA in East Jakarta, including Cililitan and Permata Intan, and the absence of Standard Operational Procedures SOP in this Program.

Abstrak :
ABSTRAK
Minimnya ruang publik untuk masyarakat menjadi salah satu masalah urban di Jakarta. Ruang publik memiliki peranan besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selama ini kita mengira dengan membangun ruang publik sudah mencakup kebutuhan masyarakat semua usia termasuk anak, ternyata itu belum, untuk itu digagas Program pembangunan RPTRA yang dilakukan dengan metode partisipatif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Dari 6 lokasi pembangunan RPTRA tahap 1 salah satunya dilakukan di Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat. Banyaknya pihak yang terlibat yang membawa kepentingannya dalam program, dan dinamika yang terjadi memberikan arti dan warna sendiri pada partisipasi. Tipologi kepentingan dan dinamika akan dilihat dari bentuk partisipasi, kepentingan arah top down, kepentingan arah bottom up, dan fungsi partisipasi, serta interaksi /hubungan diantara karakteristik /elemen dalam partispasi, berdasarkan teori dari Sarah White. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tipologi kepentingan dalam dinamika partisipasi masyarakat pada pembangunan RPTRA di keluruhan Cideng, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang terbentuk adalah representative, kepentingan arah topdown adalah untuk terciptanya sustainability, persepsi masyarakat terhadap partisipasi sudah pada tahap empowerment, dan fungsi partisipasi yang tercipta adalah voice, serta terjadi interaksi /hubungan diantara karakteristik /elemen dalam partispasi yang membentuk dinamika partisipasi

---

ABSTRACT
The lack of public space for people become one of the urban problem in Jakarta. The public spaces have a major role in social and economic life of society. During this time people thought that building a public space will cover the needs of people from all ages including children. Apparently, it was not, therefore RPTRA program development was initiated, using participatory approach by involving many stakeholders, such as governments, non governmental organizations, businesses, universities and society. Cideng is one of 6 locations RPTRA development stage 1. The number of parties that involved, brings its interest and the dynamics that occur, gives means and variety on participation. Typology of interests and dynamics will be seen from the form of participation, interest toward the top down, bottom up toward the interest, and participation functions and interactions relationships between characteristics elements in the participation, based on the theory of Sarah White. This study aims to analyze how the typology of interest in the dynamics of community participation in development RPTRA in Cideng generous nature, Central Jakarta. This study used qualitative methods to approach post positivism. The results showed that the forms of participation that is formed is representative, the interest towards topdown is for the creation of sustainability, the public perception of participation already at the stage of empowerment, and the function of participation that is created is the voice, as well as the interaction relationship between the characteristics elements in the participation of the forming dynamics participation.

Abstrak :
Di Kota Depok telah terjadi berbagai masalah pada anak seperti kekerasan, penelantaran maupun kesehatan anak. Pemerintah Kota Depok telah merespons dengan mengeluarkan kebijakan pembentukan Puskesmas Ramah Anak sebagai bagian dari Depok Kota Layak Anak dan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi program Puskesmas Ramah Anak sudah dijalankan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan pada Informan kunci yaitu sebanyak 5 orang di Dinas Kesehatan, 8 orang di Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan 20 pengguna PRA. Penelitian dilakukan di 4 PRA di Kota Depok sejak April – Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya Standar Operating Procedure (SOP) diseluruh PRA. Unsur proses belum optimal, pengawasan dari Dinas Kesehatan belum efektif karena hanya dilaksanakan setahun sekali namun aspek lingkungan sosial sudah cukup mendukung dengan berperannya lintas program dan lintas sektor dalam kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisis data hasil pelayanan dan belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan hanya ada 1 Puskesmas Ramah Anak yang sudah memenuhi seluruh indikator penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yaitu Puskesmas Cilodong. Untuk Puskesmas Beji hampir mendekati sedangkan Cinere dan Tapos masih ada beberapa indikator yang belum berjalan optimal yaitu sarana prasarana, SOP, Penggerakan Tim Puskesmas untuk secara sadar melaksanakan program dan Output pada cakupan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak (KTA). Rekomendasi perlu adanya Pembuatan SOP di PRA, pelatihan Konvensi Hak Anak bagi petugas di PRA, Pelatihan KTA untuk memenuhi pelayanan Kekerasan Terhadap Anak, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari Dinas Kesehatan minimal tiga bulan sekali dan alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

The Depok City Government has approved the establishment of Puskesmas Ramah Anak as part of the Depok Kota Ramah Anak and is expected to be the solution to the above problems. The research program aims to see the extent of the implementation program. This study uses qualitative methods, using in-depth interviews, document review and observation. In-depth interviews were conducted at key informants, namely as many as 5 people at the Health Office, 8 people at the Puskesmas Ramah Anak (PRA) and 20 PRA users. The study was conducted in 4 PRAs in Depok City since April-May 2019. The results showed that the input aspect had not run optimally, human resources had not been well prepared for the quality of resources, the unavailability of Standard Operating Procedures (SOPs) throughout the PRA. The process is not yet optimal, supervision from the Health Office has not been effective because it is only carried out once a year. The environmental society supported enough through the cross programs and crosssector activities. Uncertain output is not optimal, processing and analysis of data from service results have not been carried out and there are no simultaneous monitoring and evaluation activities. The conclusion is that only 1 Puskesmas Ramah Anak in Cilodong has fulfilled all the indicators set by the Puskesmas Ramah Anak. Almost all Puskesmas in Beji Puskesmas fulfilled the indicators while in Cinere and Tapos still have a number of indicators that have not run optimally such as infrastructure, SOP, Puskesmas Role Team to fully implement the program and Output at the time of the implementation of the Pelayanan Kekerasan Pada Anak (KTA) consultation activity. Recommendations need to be made for SOPs in PRA, training for Child rights for officers in PRA, KTA Training for procurement of services for Violence Against Children, implementation of Monitoring and Evaluation from the Health Office at least once every three months and donations for improving quality and human resources (HR)).

Abstrak :
Komunitas merupakan sekelompok orang yang berada di wilayah yang sama , memiliki karakteristik serupa dan memiliki suatu norma atau budaya yang membuat mereka terikat secara sosial. Dilihat dari pengertian tersebut, setiap wilayah tentunya akan mempunyai kekuatan komunitas yang berbeda, menciptakan identitas wilayahnya. Perkembangan perancangan perkotaan dewasa ini cenderung menyamaratakan semua wilayah, komunitas yang ada didalamnya seolah diberlakukan sebagai objek. Akibatnya, keterikatan sosial yang ada pun menurun, komunitas cenderung bersikap individualis dan melunturnya identitas suatu wilayah. Salah satu cara untuk mumunculkan kembali keterikatan sosial adalah dengan memperbanyak aktivitas sosial suatu wilayah, mempertemukan masyarakatnya agar timbul kepedulian terhadap lingkungan. Ruang pubblik, sebagai tempat berkumpul merupakan sarana yang tepat untuk mengikat kembali suatu komunitas. Penulisan ini mencoba melihat partisipasi komunitas dalam membentuk ruang publik. Bagaimana efektifitas ruang publik yang dibangun dengan partisipasi masyarakat dapat memumbuhkan kebanggaan atas wilayah sehingga menciptakan komunitas mandiri yang dapat meningkatkan kualitas suatu wilayah.

---

Community is a group of people in the same area, have similar characteristics and norm or culture that makes them socially bound. Each region will certainly have the power to different communities, creating the region's identity. The development of urban design today tend to generalize all regions, community enacted as an objects. As a result, the social existing and identity of a region is decreasing, communities tend to be individualistic. Public space is a potential tools to bring a community back. This papers is trying to see the participation of the community in shaping the public space. How can the effectiveness of public spaces are built with community participation, increasing the pride of region by creating a self-sustaining community that can improve the quality of that region.

Abstrak :
Pembangunan suatu negara tidak lepas dari perkembangan aspek yang meliputi pemenuhan hak anak. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang pentingnya pembentukan Kebijakan Kota Layak Anak. Perpres ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen turut serta mewujudkan terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Administratif. Dari 30 indikator yang telah ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kota layak anak, 70 hingga 80% indikator tersebut dapat dicapai melalui RPTRA. Merujuk pada kebutuhan anggaran yang tinggi, pemerintah tidak bisa tidak beroperasi sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan swasta dalam pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur RPTRA di Kota Jakarta Utara. Pentingnya penelitian ini karena dapat memberikan gambaran dan kesimpulan terkait pemodelan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan RPTRA dan sistem konteks yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di RPTRA Sungai Bambu dengan menggunakan Collaborative Governance oleh Emerson & Nabatchi (2015). Wawancara dan studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur RPTRA sesuai dengan komponen kolaborasi yang dikemukakan oleh Emerson & Nabatchi (2015), terdapat dinamika kolaborasi yang responsif antara satu komponen dengan komponen lainnya dan bergerak secara bersamaan. Komponen konteks sistem yang mempengaruhi dinamika kolaborasi seperti kondisi sumber daya atau layanan publik, kerangka kebijakan dan hukum, karakteristik sosial ekonomi dan budaya, dinamika politik dan relasi kekuasaan, serta sejarah konflik. Hambatan yang terjadi dalam kerjasama antara lain pergantian kepala daerah, perubahan perwakilan sektor yang berkolaborasi dalam rapat, buruknya pencatatan kesepakatan, saling pengertian yang tidak setara, komitmen yang tidak terpenuhi dari beberapa pihak, penolakan terhadap perubahan peraturan yang mendasarinya, dan bentuk informasi yang tidak merata. Saran yang dapat diberikan adalah mensistematisasikan perubahan melalui pembuatan peraturan daerah, dan pedoman standar. Sistem umpan balik dan indikator penilaian RPTRA perlu ditekankan menekankan pembentukannya, dan penerapan konsep quasi government sebagai solusi keberlanjutan RPTRA. ...... The development of a country cannot be separated from the development of aspects which include the fulfillment of children's rights. Through the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011, it has been explained about the importance of forming a Child Friendly City Policy. This Presidential Regulation encourages the DKI Jakarta Provincial Government to commit to participate in realizing the realization of a Child Friendly City through the development of Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in the Administrative City. Of the 30 indicators that have been determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection related to child-friendly cities, 70 to 80% of these indicators can be achieved through the RPTRA. Referring to the high budget requirements, the government cannot help but operate alone, but also cooperate with the private sector in its development. This study aims to determine the governance cooperation carried out by the government and the private sector in the provision of RPTRA infrastructure in North Jakarta City. The importance of this research is because it can provide an overview and conclusions regarding collaborative governance modeling in the development of RPTRA and context systems that affect the dynamics of collaboration. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at RPTRA Sungai Bambu using Collaborative Governance by Emerson & Nabatchi (2015). Interviews and documentation studies were used as data collection techniques. The results of this study indicate that collaborative governance in the provision of RPTRA infrastructure is in accordance with the collaboration components proposed by Emerson & Nabatchi (2015), there is a dynamic collaboration that is responsive between one component and another and moves simultaneously. Components of the system context that affect the dynamics of collaboration, such as conditions of public resources or services, policy and legal frameworks, socio-economic and cultural characteristics, political dynamics and power relations, and conflict history. Barriers that occur in cooperation include the change of regional heads, changes in sector representatives who collaborate in meetings, poor recording of agreements, unequal understanding, unfulfilled commitments from several parties, rejection of changes to the underlying regulations, and uneven forms of information . . Suggestions that can be given are to systematize changes through the making of regional regulations and standard guidelines. The feedback system and assessment indicators for the RPTRA need to be emphasized emphasizing its formation, and the application of the quasi government concept as a solution to the sustainability of the RPTRA.

Abstrak :
Sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sekaligus aman bagi anak-anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dampak pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta terhadap output dan outcome dari layanan yang disediakan di tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sekaligus menganalisis output dan outcome mana yang paling efektif terdampak. Efektivitas dampak pembangunan RPTRA dalam penelitian ini, selain dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta, juga dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota-kota di sekitar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara sebelas output dan outcome dari layanan RPTRA, pembangunan RPTRA signifikan berdampak dalam meningkatkan probabilitas keberadaan ruang publik terbuka dan taman bacaan masyarakat serta signifikan dalam menurunkan probabilitas terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba di kelurahan-kelurahan yang dibangun RPTRA di DKI Jakarta dalam periode tahun 2015-2018. Diantara ketiga output tersebut, pengaruh terbesar pembangunan RPTRA adalah terhadap output berupa keberadaan ruang publik terbuka, baik jika dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta maupun jika dibandingkan dengan kelurahan-keluarahan di kota-kota sekitarnya. ...... To provide open public space for community and safety for children, DKI Jakarta Provincial Government since 2015 start to build a Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). The purpose of this study was to analyze effectiveness of the impact of RPTRA development in DKI Jakarta Province on the outputs and outcomes from the services provided at the kelurahan level in DKI Jakarta while analyzing which outputs and outcomes were most effective. The effectiveness of the RPTRA development in this study, not only being compared to between kelurahan in DKI Jakarta, but also compared to kelurahan in cities around DKI Jakarta, that is Bekasi City, Depok City, Tangerang City, and South Tangerang City. By using Difference-in-Difference (DiD) method, the results of this study indicate that among eleven outputs and outcomes of services, the development of RPTRA is significant in increasing the probability of the existence of open public spaces and public reading parks and significantly reducing the probability of abuse drugs in kelurahan where RPTRA was built in DKI Jakarta during 2015-2018. Among the three outputs, the biggest influence of the RPTRA development is on the output of the existence of open public spaces, compared to those between kelurahan in DKI Jakarta and compared to kelurahan in the surrounding cities.

Abstrak :
Melihat fenomena semakin banyaknya anak-anak yang bermain di ruang luar, selama masa golden age mereka membutuhkan tahap perkembangan yang optimal. Selain kota merupakan tempat yang menarik bagi anak-anak, kota juga memiliki resiko dan tantangan terhadap kesehatan dan perkembangan anak di usia emas. Maka, untuk menciptakan Kawasan Ramah Anak yang inklusif perlu melihat kota melalui mata mereka (Brown et al, 2019). Penelitian ini berfokus kepada dua unsur penting yang dibutuhkan dalam Kawasan Ramah Anak yaitu kemandirian dan kreativitas. Kedua unsur dapat ditunjang dengan metode Montessori sebagai stimulan (Montessori, 1914). Namun, gagasan tersebut mendapatkan kritik dari W.H Kilpatrick (1935) bahwa beliau menilai Montessori membatasi kemampuan kreativitas anak karena tidak semua jenis permainan dapat dilakukan di dalam kelas. Berbagai kritik juga menekankan hal yang serupa bahwa metode tersebut tidak menganjurkan segala jenis aktivitas dapat dilakukan karena sistem yang terstruktur (Beck, 1961). Melihat adanya celah penelitian terkait dengan keterbatasan metode pedagogi Montessori bahwa metode tersebut hanya dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah Montessori saja. Sehingga penelitian mencoba untuk mengadopsi pendekatan Montessori ke ranah urban demi mewujudkan Kawasan Ramah Anak yang optimal dan membuka kesempatan bagi mereka dengan mengasah sensory experience, kemampuan sensorik, motorik, kemandirian, serta kreativitas. Penelitian mencoba memahami bagaimana metode Montessori dapat mewujudkan Kawasan Ramah Anak guna menstimulasi perkembangan mereka dan apa arahan yang tepat untuk menyusun guideline Kawasan Ramah Anak yang dapat menstimulasi kemandirian dan kreativitas. Penelitian berlokasi di Kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Penelitian melihat bahwa pendekatan Montessori dapat mewujudkan Kawasan Ramah Anak melalui 5 unsur penting yaitu (1)sensory experiences, (2)exploratory, (3)collaborative, (4)constructive, dan (5)imaginative. Kelima unsur tersebut berfungsi untuk menstimulasi kemampuan kreativitas dan menciptakan kemandirian untuk mengoptimalkan fungsi ruang sebagai Kawasan Ramah Anak yang interaktif dan atraktif. ......Observing the phenomenon where numerous children play outside during the golden age period concludes that they need an optimal development stage. A city is an enticing place for children, but it has risks and challenges against child health and development in the golden age period. Therefore, creating an inclusive Child-Friendly Neighborhood requires a city observation through their eyes (Brown et al., 2019). This study focuses on two fundamental elements necessary in a Child-Friendly Neighborhood, i.e., independence and creativity. Both elements are supported by the Montessori method as a stimulus (Montessori, 1914). However, this notion received a critic from W.H Kilpatrick (1935) where he judged Montessori as limiting child creativity since not all games are playable in class. Various critics emphasize that this method does not include all activities due to the structured system (Beck, 1961). Discovering a study gap regarding the Montessori pedagogic method limitation where the method is only applicable in Montessori school areas, the current study attempted to adopt the Montessori approach to urban areas to realize an optimal Child-Friendly Neighborhood and open an opportunity for them by honing sensory experiences, sensory and motoric abilities, independence, and creativity. The study attempted to understand how the Montessori method can realize a Child-Friendly Neighborhood to stimulate their development and the appropriate direction to arrange the Child-Friendly Neighborhood’s guideline stimulating independence and creativity. The study was located in the Pondok Pinang Neighborhood, South Jakarta. The study examined that the Montessori approach can realize a Child-Friendly Neighborhood through five vital elements: (1) sensory experiences, (2) exploratory, (3) collaborative, (4) constructive, and (5) imaginative. These five elements stimulate creativity and create independence to optimize the space function as an interactive and attractive Child-Friendly Neighborhood.