Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Baku mutu yang lebih longgar dan seringkali lebih murah serta lebih realistis bagi negara berkembang mengandung resiko lebih tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga sedikit para pembuat keputusan yang mau merekomendasikan tingkat resiko yang lebih tinggi daripada yang digunakan negara industri (maju). Dengan pertimbangan bahwa negara maju tidak memulai program perlindungan lingkungan mereka dengan standard seperti saat ini, maka seharusnya negara berkembang tidak perlu menetapkan baku mutu seketat negara maju saat ini. Evolusi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju memperihatkan pola bahwa meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi negara tersebut diikuti dengan bertambah ketatnya baku mutu lingkungan negara tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki nilai kondisi kesehalan masyarakat dan sosial ekonomi yang sama dengan negara lain maka nilai baku mutu lingkungan kedua negara tersebut akan sama. Lohani (1993) meneliti mengenai indikator dalam penentuan baku mutu lingkungan. Indikator tersebut adalah Angka harapan hidup (X1), Angka Kematian Bayi (X2), Angka Kematian Akibat TBC dan Kanker (X3), Angka Kematian Akibat Typhus dan Paralyphus (X4), Laju Pertumbuhan Penduduk (X5), GNP perkapita (X6), Aset per kapila (X7), Upah Buruh Mingguan (Xs), Konsumsi Listrik per Kapita (Xs), dan Jumlah Pegawai Negeri (X1o). Dalam penelitian ini indikator (X1) sampai (X4) dikelompokkan sebagai kondisi kesehalan masyarakat dan indikator (Xs) sampai (X1o) dikelompokkan sebagai kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: (1) Berapa nilai baku mutu lingkungan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju? (2) Apakah baku mutu yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membandingkan baku mutu air permukaan antara beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama dengan kondisi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 (berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 dan PP No. 82 tahun 2001), mengkaji ketat atau tidaknya baku mutu lingkungan di Indonesia bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian terbagi dalam lima tahapan yakni (1) melihat hubungan antara baku mutu dengan indikator penentuan baku mutu berdasarkan penelitian Lohani (1993) (2) menentukan negara pembanding (3) menentukan tahun acuan (4) membandingkan baku mutu air permukaan (5) mengkaji baku mutu air permukaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat ex post facto tipe korelasional dengan menggunakan perbandingan antara indikator penentuan baku mutu lingkungan di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa lalu. Variabel terikat yang digunakan adalah baku mutu air permukaan. Sementara data yang digunakan adalah data kuantitatif dan runtun waktu dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asia Development Bank 1970-2000, dan Yearbook of Labour Statistics 1974-1993. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Perbandingan baku mutu lingkungan di beberapa negara akan sama apabila kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama (2) Baku mutu lingkungan yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dibandingkan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Dengan menggunakan data penelitian dari Lohani dan dianalisis dengan SPSS versi 10.0. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 48% perbedaan dalam penentuan batas baku mutu disebabkan oleh indikator penentuan baku mutu diatas. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 70%, indikator kematian akibat TBC dan kanker serta kematian akibat typhus dan paratyphus tidak signitikan, selain nilai korelasinya juga lemah (r c 0,5). Penelitian ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendapatkan hubungan antara baku mutu dengan indikalor penentuan baku mutu, akan tetapi dibatasi untuk memperlihatkan bahwa indikalor tersebut cukup signilikan untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut (1) hipotesis dapat diterima sebesar 64,29%, yang berarti bahwa baku mutu air permukaan di Indonesia sama dengan baku mutu air permukaan negara-negara di Asia Tenggara, (2) 55,56% dari baku mutu yang diterima oleh uji hipotesis diatas adalah lebih ketat, yang berarti bahwa baku mutu yang ditetapkan di Indonesia ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Sedangkan baku mutu Indonesia tersebut adalah serupa dengan baku mutu negara Malaysia (antara tahun 1976-1977), Philipina (antara tahun 1990-1992), Singapura (antara tahun 1978-1981) dan Thailand (antara tahun 1990-1991). Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Baku mutu di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara sudah sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Penentuan batas baku mutu air permukaan di Indonesia lebih ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.

---

Lower and often cheaper, and as a consequence more realistic environmental standards for developing countries involve higher risks to the environment and public health. Therefore, few environmental policy makers are willing to recommend higher risk levels than used in developed countries. Developed countries did not begin their environmental protection by applying high standards as using now. Therefore developing countries do not have to apply standards as high as developed countries do. The evolution of a country from developing to developed country shows a pattern that the improvement of its public health and socio-economic conditions are followed by higher allowable limits of environmental quality standards. Consequently, countries that have similar public health and socio economic conditions will have similar allowable limits of environmental quality standards. Lohani (1993) stated that there are indicators for setting environmental quality standards. The indicators are life expectancy level (Xi), infant mortality rate (X2), TBC and cancer death (X3), typhus and paratyphus death (X4), population (X5), GNP per capita (X6), asset per capita (X7), average weekly salary ()(a), electricity consumption per capita (X9), and federal employment (Xio). In this research those indicators are grouped as public health and socio-economic. Based on the reasons above, the research problem can be formulated as: (1) what is the Indonesia allowable limits of surface water quality standards which appropriate to its public health and socio-economic conditions? (2) in relation to its public health and socio-economic conditions, are Indonesia allowable limits of surface water quality standards too high? The objectives of the research are: (1) to compare environmental quality standards among South-east Asian countries which had the same level in public health and socio-economic conditions with Indonesia in 1999 and 2000 (refer to PP No. 20 1990 and PP No. 82 2001) (2) to evaluate Indonesia environmental quality standards in relation with its public health and socio-economic conditions. To meet the objectives of the research, the methodology is divided into five stages i.e (1) to see the corelation between allowable limits of environmental quality standards with environmental quality standards setting indicators based on Lohani's (1993) (2) to select the comparable countries (3) to decide the reference years (4) to compare the surface water quality standards of selected countries with those of Indonesia (5) to review the allowable limits of Indonesia surface water quality standards. This is an ex-post facto correlation type research. In this research the current Indonesia environmental quality standards are compared to those of South East Asian countries in the past. Independent variables which are setting environmental quality standard indicators. Data used in this research are quantitative and time series secondary data. Data were collected from some publication source such as Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asian Development Bank year 1970-2000, and Yearbook of labour statistics 1974-1993. While dependent variables are allowable limits of environmental quality standards in Indonesia. Hypothetical research are formulated as follows (1) comparison of surface water quality standards allowable limits in some countries will be similar if they have similar conditions on public health and socio-economic (2) Indonesia surface water quality standards is too high compare with considering its public health and socio-economic conditions. This research found that 48% in setting surface water quality standards could be explained by the above indicators. Using confidence level of 70%, indicator of TBC and cancer death also typhus and paratyphus death are not significant, beside the correlation are weak ( r < 0.5). This research is held not only to see the relationship between allowable limit quality standards and setting environmental quality standard indicators but also to show that those indicators are significant to be used for comparison. Hypothetical analysis shows that hypothesis is accepted by 64,29%. It means that Indonesia surface water quality standards are appropriate with its public health and socio-economic conditions. Hypothetical analysis for the second hypothesis shows that it is accepted by 55,56%. With reference to the criteria set before, it means that the surface water quality standards in Indonesia are too high. The appropriate level of Indonesian allowable limits of environmental quality standards in 1999 and 2000 are similar to that of Malaysia during 1976-1977, Philippine 1990-1992, Singapore 1978-1981, and Thailand 1990-1991. Based on the results of hypothesis analysis, here are the conclusions based on review both the PP No. 20 year 1990 and PP No. 82 year 2001: Allowable limits of environmental quality standards in Indonesia are appropriate with its public health and socio-economic conditions if compare to other countries in Southeast Asian. The setting of Indonesia surface water allowable limit quality standards are high related to its public health and socio-economic conditions.

Abstrak :
Perubahan sistem budidaya udang vaname dari sistem tradisional menjadi sistem intensif membawa dampak terhadap lingkungan. Penerapan budidaya secara intensif dapat meningkatkan produksi namun membawa dampak lain diantaranya pencemaran lingkungan oleh efluen tambak. Di BLUPPB Karawang efluen tambak langsung dibuang ke perairan umum tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Untuk melakukan pengelolaan diperlukan data analisis nilai fisik dan kimia perairan tambak. Penelitian dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan April 2016 di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data analisis kondisi fisik dan kimia air pemeliharaan serta efluen tambak udang dan data analisis kandungan logam berat pada sedimen di saluran outlet tambak agar dapat dilakukakan pengelolaan. Sampel diambil pada 3 lokasi air pemeliharaan, efluen tambak dan sedimen di saluran outlet tambak dan dianalisis berdasarkan baku mutu yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai parameter fisik dan kimia pada air pemeliharaan cenderung terjaga dengan baik, akan tetapi nilai parameter fisik TSS sebesar 203 ppm, kekeruhan sebesar 51 NTU dan paramater kimia BOD sebesar 46 ppm berada melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam KEPMENKP NO:28/MEN/2004. Rata-rata hasil pengukuran logam berat pada sedimen di saluran outlet tambak untuk logam Zn sebesar 1,66 ppm, Cu sebesar 0,73 ppm dan Cr sebesar 1,74 ppm, ketiga logam berat tersebut berada dibawah batas maksimum yang di tetapkan dalam standar baku mutu IADC/CEDA 1997 . Kata kunci: Udang vaname, Tambak, Efluen, Logam berat, Baku mutu, BLUPPB Karawang. ......Vaname shrimp culture system that changes from the traditional system into an intensive system had an impact on the environment. Application of intensive cultivation to increase production also bring other impacts including environmental pollution such as effluent ponds. In BLUPPB Karawang, pond effluent directly discharged into public waterways without any prior treatment. Ponds management physical and chemical parameters measurement are needed to maintain good quality of pond water in the effluent. The study was conducted from November 2015 until April 2016 at Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya BLUPPB Karawang, West Java. The purpose of this study was to obtain data on physical and chemical parameters in pond and effluent water, to analyze heavy metals content in sediment of the pond at outlet channel. Samples were taken at three locations pond, effluent ponds and pond sediments at the outlet channel . All values were compared with standart reference. The results showed that the value of physical and chemical parameters in pond water tend to be well maintained, but in the effluent the value of the physical parameters such as TSS was 203 ppm, turbidity was 51 NTU and parameters of chemical BOD was 46 ppm. This values exceeded the quality standards established by KEPMENKP NO 28 MEN 2004. The average results of the measurement of heavy metals in sediment in the pond outlet channel for the metal were 1.66 ppm for Zn, 0.73 ppm for Cu and 1.74 ppm for Cr. Those values of heavy metals are below the maximum limits set within the standards quality by IADC CEDA 1997 . Keywords Vaname shrimp, Pond, effluents, Heavy metals, Quality standards, BLUPPB Karawang.

Abstrak :
Perubahan sistem budidaya udang vaname dari sistem tradisional menjadi sistem intensif membawa dampak terhadap lingkungan. Penerapan budidaya secara intensif dapat meningkatkan produksi namun membawa dampak lain diantaranya pencemaran lingkungan oleh efluen tambak. Di BLUPPB Karawang efluen tambak langsung dibuang ke perairan umum tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu. Untuk melakukan pengelolaan diperlukan data analisis nilai fisik dan kimia perairan tambak. Penelitian dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan April 2016 di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data analisis kondisi fisik dan kimia air pemeliharaan serta efluen tambak udang dan data analisis kandungan logam berat pada sedimen di saluran outlet tambak agar dapat dilakukakan pengelolaan. Sampel diambil pada 3 lokasi (air pemeliharaan, efluen tambak dan sedimen di saluran outlet tambak) dan dianalisis berdasarkan baku mutu yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai parameter fisik dan kimia pada air pemeliharaan cenderung terjaga dengan baik, akan tetapi nilai parameter fisik TSS sebesar 203 ppm, kekeruhan sebesar 51 NTU dan paramater kimia BOD sebesar 46 ppm berada melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam KEPMENKP NO:28/MEN/2004. Rata-rata hasil pengukuran logam berat pada sedimen di saluran outlet tambak untuk logam Zn sebesar 1,66 ppm, Cu sebesar 0,73 ppm dan Cr sebesar 1,74 ppm, ketiga logam berat tersebut berada dibawah batas maksimum yang di tetapkan dalam standar baku mutu IADC/CEDA (1997). ......Vaname shrimp culture system that changes from the traditional system into an intensive system had an impact on the environment. Application of intensive cultivation to increase production also bring other impacts including environmental pollution such as effluent ponds. In BLUPPB Karawang, pond effluent directly discharged into public waterways without any prior treatment. Ponds management (physical and chemical parameters) measurement are needed to maintain good quality of pond water in the effluent. The study was conducted from November 2015 until April 2016 at Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, West Java. The purpose of this study was to obtain data on physical and chemical parameters in pond and effluent water, to analyze heavy metals content in sediment of the pond at outlet channel. Samples were taken at three locations (pond, effluent ponds and pond sediments at the outlet channel). All values were compared with standart reference. The results showed that the value of physical and chemical parameters in pond water tend to be well maintained, but in the effluent the value of the physical parameters such as TSS was 203 ppm, turbidity was 51 NTU and parameters of chemical BOD was 46 ppm. This values exceeded the quality standards established by KEPMENKP NO: 28 / MEN / 2004. The average results of the measurement of heavy metals in sediment in the pond outlet channel for the metal were 1.66 ppm for Zn, 0.73 ppm for Cu and 1.74 ppm for Cr. Those values of heavy metals are below the maximum limits set within the standards quality by IADC / CEDA (1997).

Abstrak :
Air merupakan kebutuhan utama manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, terdapat berbagai sektor industri yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Dalam produksinya, industri tersebut memiliki pabrik yang juga menggunakan air untuk produksi ataupun konsumsi. PT. SS yang berlokasi di Serang menjadi penyedia jasa pengolahan air bersih agar air yang didapatkan dari sumber air memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan oleh pabrik-pabrik di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, debit yang dihasilkan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk meninjau kuantitas dan kualitas air yang diproduksi oleh IPA 2 PT. SS agar dapat memenuhi kebutuhan air dengan baik. Tahapan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, wawancara, dan observasi di lapangan. Kemudian membandingkan kinerja unit pengolahan berdasarkan data eksisting yang didapatkan dengan data yang telah diolah. Hasilnya akan menjadi bahan untuk mengevaluasi IPA 2 PT. SS dan merencanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja IPA. Dengan debit rencana 200 liter/detik, debit yang beroperasi optimal saat ini hanya berkisar antara 100-150 liter/detik. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa kriteria yang sudah sesuai dengan parameter, namun terdapat beberapa kriteria yang belum sesuai. Dengan demikian, IPA 2 PT. SS dapat mencapai debit pengolahan 200 liter/detik dengan beberapa penyesuaian. Perlu adanya pembaruan standar baku mutu air dari Permenkes 416/1990 menjadi Permenkes 492/2010. ......Water is a major human need, both directly and indirectly. In meeting human needs, there are various industrial sectors that produce products needed to support life. In production, the industry has factories that also use water for production or consumption. PT. SS, located in Serang, provides water treatment services so that the water obtained from water sources have good quality and can be used by factories in the area. In its implementation, the water produced is different with the design so it needs to be evaluated to review the quantity and quality of water produced by PT. SS in order to fulfill the water needs properly. The evaluation stage is carried out by collecting primary and secondary data, interviews, and field observations. Then the performance of the processing unit based on existing data obtained will be compared with the data that has been processed. The results will be used for evaluating WTP 2 of PT. SS and plan the steps that can be taken to optimize the performance of Water Treatment Plant. With a total discharge plan of 200 liter/second, the current operating optimal flow is only around 100-150 liter/second. The evaluation results show that there are several criteria that are in accordance with the parameters, but there are some criteria that are not appropriate. Thus, WTP 2 PT. SS can reach a processing discharge of 200 liters / second with some adjustments. There is a need to update water quality standards from Permenkes 416/1990 to Permenkes 492/2010.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yaitu prosedural pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejauh yang telah ada di Indonesia, dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan manusia dan urgensi akan regulasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dilihat dari kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumurbatu, Bantar Gebang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada prosedural yang maksimal dalam pengoperasian PLTSa di Indonesia dan apabila tidak dioperasikan dengan maksimal, PLTSa memiliki risiko pencemaran udara yang akan bedampak besar bagi lingkungan dan manusia. Kasus pembangunan PLTSa Sumurbatu dapat dijadikan salah satu alasan kuat timbulnya urgensi pembuatan regulasi khusus tentang PLTSa. Karena itu terdapat urgensi pembentukan regulasi khusus tentang PLTSa dan beberapa alternatif yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan lingkungan dari risiko pencemaran lingkungan oleh pengoperasian PLTSa.

---

ABSTRACT
This thesis discusses three main issues, namely the procedural management of Waste-to-Energy Plant as far as it has been in Indonesia, the impact on the environment and humans and the urgency of regulation concerning Waste-to- Energy Plant seen from the case of the construction of Sumurbatu Waste-to-Energy Plant, Bantar Gebang. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The results of this study indicate that there is no maximum procedure in Waste-to-Energy Plant operation in Indonesia and if Waste-to-Energy Plant is not operated optimally, Waste-to-Energy Plant has great risk of air pollution which will have a large impact on the environment and humans. The case of Sumurbatu Waste- to-Energy Plant can be used as one of the strong reasons for the emergence of the urgency of making special regulations concerning Waste-to-Energy Plant. Therefore, there is an urgency to establish a special regulation on Waste-to-Energy Plant and several alternatives that must be done to ensure environmental protection from the risk of environmental pollution by the operation of Waste-to-Energy Plant.