Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan quality assurance pemeriksaan telah berlangsung lebih dari 12 tahun. Melalui PMK 184/2015, adanya pembatasan terkait dasar hukum menurunkan kebermanfaatan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Tentu hal ini bertolak belakang dengan peran dari quality assurance sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan quality assurance sehingga dapat mengetahui faktor penghambat dan merancang solusi untuk memaksimalkan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data diambil dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan proses kinerjanya belum maksimal dan memberikan kebermanfaatan bagi Wajib Pajak, pelaksanaan tidak efektif yang disebabkan oleh pembatasan pembahasan, waktu pembahasan yang singkat, independensi dan kompetensi, pandangan tidak netral terhadap Wajib Pajak, serta kurangnya quality assurance tidak menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan. Berdasarkan dampaknya, Wajib Pajak tidak merasakan kehadiran quality assurance. Berdasarkan analasis biaya-manfaat pelaksanaan quality assurance menyebabkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan baik untuk Wajib Pajak dan fiskus. ......The implementation of quality assurance has been going more than 12 years. Through PMK 184/2015, the existence of restrictions related to legal basis reduces objective to improving the quality of tax audit. This is contrary to the role of quality assurance so it is important to evaluate. This research is aimed to evaluating quality assurance policies so that they can identify the inhibiting factors and design solutions to maximize their role. This research was conducted using a qualitative approach and data were taken from literature studies and in-depth interviews with key informants. The results of this study indicate that evaluation based on the performance process is not maximized and provides benefits for taxpayers, implementation is ineffective due to discussion restrictions, time-limit discussion, independence and competence, views that are not neutral towards taxpayers, and lack of outreach. Based on the results of the implementation of quality assurance did not show positive results in improving the quality of tax audit. Based on the impact, taxpayers do not feel the function of quality assurance. Based on a cost-benefit analysis, the implementation of quality assurance causes a lot of time, effort, and costs that must be spent for both taxpayers and tax authorities.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Pokok permasalahan adalah DJP melalui Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP, tidak konsisten dalam pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Wajib Pajak Kontraktor PKP2B Generasi ke III. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung, analisis percakapan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III terutang PPN karena batubara adalah barang kena pajak. DJP harus melakukan penyempurnaan terkait tata kerja Tim Quality Assurance Pemeriksaan Kanwil DJP. DJP seharusnya membuat penegasan agar perlakuan pengenaan PPN atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B Generasi ke III konsisten. Renegosiasi kontrak PKP2B Generasi III diperlukan agar pemungutan pajak terhadap kontraktor sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the treatment of value added tax VAT on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III. The subject matter is DJP Indonesian Tax Autority through the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office inconsistent in the imposition of VAT on the supply of coal by Contractor PKP2B Generation III. The research is case study research. The research method used is direct observation, conversation analysis through interview and literature study.The results showed that the supply of coal by PKP2B Generasi IIIsubject to VAT because coal is taxable goods. DJP must make improvements to the working procedures of the Quality Assurance Team of Tax Audit of DJP Regional Office. DJP should make an affirmation about treatment of VAT imposition on the supply of coal by contractor of PKP2B Generation III is consistent. Contract renegotiation of PKP2B Generation III is required to collect tax on contractors in accordance with the principles of tax collection