Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Hutang dapat membawa seseorang ke surga karena niatnya untuk tolong menolong sesama manusia (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala tidak dikelola dengan baik. Permasalahan akibat hutang piutang seringkali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan pemberi hutang (kreditur) maupun peminjam (debitur). Oleh karena itu hutang (qardh) perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk islam baik yang tertuang dalam alquran maupun dalam alhadits sehingga kegiatan hutang piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.

Abstrak :
Tabungan Haji dan Dana Talangan Haji merupakan beberapa produk yang umum ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu LKS yang menawarkan produkproduk tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disingkat BSM). BSM menawarkan produk Pengurusan Haji, dengan opsi Dana Talangan Haji, bagi nasabah yang telah membuka Tabungan Mabrur. Tabungan Mabrur menggunakan jenis akad mudharabah mutlaqah, sedangkan Pengurusan Haji beserta Dana Talangan Haji menggunakan jenis akad qardh wal ijarah. Masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Mabrur dan penerapan akad qardh wal ijarah pada produk Pengurusan Haji. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya unsur gharar dan riba pada Tabungan Mabrur dan unsur riba pada Pengurusan Haji dan Dana Talangan Haji. Penelitian ini menyarankan agar ada perbaikan terkait pelaksanaan akad tersebut, baik terkait regulasi, pengawasan, pemberian sanksi administratif, maupun perubahan kebijakan perusahaan (company policy) dari BSM sendiri.

---

Hajj loan and hajj saving are among the products that are commonly offered by Sharia-based Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah, hereinafter LKS). One of LKS?s that offers such products is Bank Syariah Mandiri (hereinafter BSM) which offers Hajj Service (which may optionally include Hajj Loan) for Tabungan Mabrur (hajj saving) customers, although the latter may not include the former. The problems in this writing are how mudharabah mutlaqah on Mabrur Saving and qardh wal ijarah on Hajj Service are implemented. Using normative legal research method, this research found that there are incompliances in the implementation of aforementioned agreemets which are riba or usury in the Mabrur Saving and gharar in the Hajj Service. To address such incompliances, this research suggests that there need to be changes in terms of regulations and enforcement by authorities involved, and ultimately, the company policy of BSM itself.

Abstrak :
Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan terpenuhinya kaidah Hukum Islam dalam program PUMK. Penelitian ini membandingkan antara Al Qardh Al Hasan dengan Program PUMK dan selanjutnya meneliti bagaimana perspektif hukum Islam atas Program PUMK. Metode penelitianyang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan atau hukum positif tertulis, dengan melakukan pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PUMK yang pelaksanaannya berada dalam lingkup Corporate Social Responsibility, tidak memenuhi kaedah utang piutang dalam hukum Islam. Prinsip pinjaman dalam kaedah hukum Islam melarang adanya imbalan atau tambahan di awal, sedangkan program PUMK secara jelas mempersyaratkan tambahan dalam bentuk jasa administrasi. Simpulannya bahwa karakterisitik Al Qardh terdapat dalam Program PUMK, namun dikarenakan terdapat kaidah syara’ yang diselisihi perihal piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba, sehingga program PUMK ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam ......Al Qardh Al Hasan is a soft and benevolent loan scheme in Islam, has a social purpose and is not commercial in nature. The Government of Indonesia through State-Owned Corporate has a micro and small business funding program (PUMK) which is the implementation of a social and environmental responsibility program (TJSL) mandated in the Limited Liability Company Law. Al-Qardh and the PUMK program aim to help those in need without expecting profit, however, comprehensive research is needed regarding the suitability and fulfillment of the rules of Islamic Law in the PUMK program. This study compares Al Qardh Al Hasan with the PUMK Program and further examines how the Islamic law perspective on the PUMK Program. The research method used is the normative juridical method, by conducting research on written positive regulations or laws. Literature study data collection is supported by interviews with experts and related parties. The results of this study show that the PUMK program, which is social in nature and in practice within the scope of Corporate Social Responsibilityy, does not meet the receivables debt method in Islamic law. Loans in Al Qardh Al Hasan as well as other types of loans based on Islamic law are not allowed to promise additional at the beginning, while the PUMK program clearly requires the existence of benefits. The conclusion is that the characterization of Al Qardh-Al Hasan is actually contained in the PUMK Program, but because there is a rule of syara' which is disputed in the form of imposition of benefits,meanwhile the fiqh method states that every receivable that brings benefits is usury, so this PUMK program is not in accordance with the provisions of Islamic law

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas pengaruh dari modal sosial dan religuisitas di tingkat individu masyarakat muslim di Indonesia terhadap kerelaan besar pemberian pinjaman tanpa bunga. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder dari IFLS yaitu sebanyak 663 responden. Menggunakan metode Partial Least Square Structured Equation Modeling, didapatkan hasil bahwa modal sosial dam religiuisitas positif signifikan berpengaruh langsung dalam kerelaan memberikan pinjaman tanpa bunga. Religiusitas juga terbukti mampu mempengaruhi efek dari modal sosial, dimana religiusitas tinggi akan memperkuat efek modal sosial, sementara religiusitas rendah akan memperlemah efek modal sosial. Dari hasil analisis multi-grup kelompok sampel yang bersifat risk-averse dan tidak risk-averse, dapat diasumsikan bahwa kerelaan pemberian pinjaman tanpa bunga yang didorong oleh religiusitas dan modal sosial umumnya dianggap sebagai perilaku yang altruistik dan tidak mencari profit material. Implikasinya, pemberian pinjaman tanpa bunga yang dimotivasi oleh aspek religiusitas dan modal sosial seseorang cenderung dianggap sebagai bentuk perilaku altruistik dikarenakan alasan meminjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa pinjaman tanpa bunga dapat dimanfaatkan oleh institusi formal untuk meningkatkan inklusi finansial dengan memposisikan pinjaman tersebut sebagai bentuk CSR dan bukan sebagai bentuk kegiatan usaha dan menjadi produk keuangan