Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. ...... Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory of Understanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Notaris Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM RI terkait peralihan hak atas tanah yang didasari atas akta pengikatan jual-beli; Perlu diadakannya suatu pelatihan bersama bagi Hakim, Notaris/PPAT, dan advokat terkait keberadaan akta perjanjian pengikatan jual-beli agar terjadi seragaman visi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Peace Resolution That Annuls Pre Arrangement Purchasing Agreement that has been in force on a certain piece of land in municipality of Depok. The peace resolution has the same object with those of pre arrangement purchasing agreement that has in force that being annuls, the dissimilar of such agreement and resolution is on the party in which the agreement and resolution hold. This research is descriptive analytic. The researcher suggest that there’s need to be a Memory of Understanding between Indonesia Notary Organization, PPAT organization, Government entity that exercise the rights of land, The Supreme Court and Ministry of Law and Human Rights concerning pre arrangement purchasing agreement;There’s a need to establish a course group between judges, Notary/PPAT, and lawyers concerningpre arrangement purchasing agreement.