Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran persekongkolan tender oleh KPPU, bagaimana penerapan hukum oleh KPPU dalam putusan nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013, dan apakah KPPU telah konsisten dalam menerapkan UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaan pasal 47 terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 UU 5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori yang digunakan diantaranya teori koherensi, teori korespondensi, teori empiris dan teori pragmatis. Setelah dilakukan penelitian hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana yang kemudian diterapkan pada persoalan konkrit dalam putusan KPPU nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013 diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam putusannya, tidak konsisten terhadap undang-undang dan aturan pelaksananya

---

The KPPU`s decision is one of the Commission's legal products that can impose sanctions in the form of administrative action such as fines to business actors that are proven guilty. There are some differences in the levying of fines in Commission`s decision on conspiracy of tender, it is at the background in research. As for the formulation of the problem is how the existence of sanctions against violations of competition law, how the application of sanctions against violations of tender conspiracy by the Commission, how the application of the law by the Commission in decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013, and whether the Commission had been consistent in the implementation of Law 5/1999 and the guidelines of implementing for article 47 of the business actors that were found guilty of violating Article 22 of Law 5/1999. The method used is a method normative research with data analysis method uses a qualitative approach. Several theories used include coherence theory, the theory of correspondence, empirical theory and pragmatic theory. After doing research competition law is based on law and implementing rules are then applied to concrete problems in the Commission's decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013 the conclution is the Commission inconsistent in its decision, inconsistent with the law and its implementing rules

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, Bagaimanakah pengaruh atau dampak Perjanjian Integrasi Vertikal terhadap pasar menurut hukum persaingan usaha di Indonesia? Kemudian yang kedua, Bagaimanakah Putusan KPPU Tentang perjanjian Integrasi Vertikal di Indonesia menurut Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 ?, dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengruh dari perjanjian integrasi vertikal itu sendiri, bahwa Hukum persaingan usaha memandang Integrasi Vertikal sebagai perjanjian yang dilarang. bertujuan menguasai produksi barang atau jasa tertentu, dalam pelanggaran integrasi vertikal ini menggunakan pendekatan rule of reason karena integrasi vertikal ini mempunyai dampak ? dampak atau pengaruh terhadap persaingan usaha ataupun sebaliknya yang merugikan pelaku usaha lain. kemudian ada terdapat perbedaan putusan yaitu putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003 Garuda Indonesia dan Abcus Indonesia, dan putusan Putusan Nomor.05/KPPUL/ 2002 Grup 21 Cineplax dengan pelapor, dalam penelitian ini yang melihat sisi pembeda selanjutnya dilanjutkan dengan adanya meminta pendapat ke KPPU yaitu Nomor 20/Kppu/Pdpt/Vi/2014 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Buana Distrindo Oleh PT Indofood Asahi Sukses Beverage, terkait perjanjian integrasi vertikal. Dengan hasil penelitian bahwa banyak pandangan KPPU tidak meluas dengan adanya tindakan integrasi vertikal melihat dari unsur- unsur pasal 14 integrasi vertikal itu sendiri dampak dan akibat nya. Setelah melihat perbedaan kasus garuda yang terbukti bersalah dengan kasus grup 21 cineplax yang dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 14 integrasi vertikal. Maka dari itu perlu penyempurnaan dari UU N0.5 Tahun 1999 dengan aturan yang tegas dan jelas meluas sehingga dapat bias dilihat jelas melanggar atau tidaknya, sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian Negara.

---

ABSTRACT This thesis addresses two main issues. First, What is the effect or impact of Vertical Integration Agreement to market under competition law in Indonesia? Then the second, How the Commission Decisions About agreement Vertical Integration in Indonesia according to Act - Act No. 5 of 1999?, In a study conducted using normative juridical, with the goal of this study was to determine pengruh of agreement vertical integration itself, that Law Vertical Integration regard competition as a prohibited agreement. aims to master the production of certain goods or services, in violation of this vertical integration using a rule of reason approach because it has the effect of vertical integration - the impact or effect on competition or otherwise harm other businesses. then there are differences in ruling that the decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2003 Abcus Garuda Indonesia and Indonesia, and the decision of the Decision Nomor.05 / KPPU-L / 2002 Group 21 Cineplax with the complainant, in this study to see the next differentiator continues with requesting the opinion to the Commission, ie No. 20 / KPPU / PDPT / Vi / 2014 About Notification Takeover Shares (Acquisition) of PT Buana Distrindo by PT Indofood Sukses Asahi Beverage, related to the vertical integration agreement. With the result that many view the Commission's investigation did not extend to the act of vertical integration of elements see chapter 14 vertical integration itself of its impact and consequences. After seeing the difference eagle convicted cases with 21 cases cineplax group declared not proven to have violated Article 14 of vertical integration. Thus the need refinement of the Law N0.5 1999 with strict rules and clearly extends so as to bias seen clearly violated or not, so that legal certainty and benefits to society and the economy of the State.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan di dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Di dalam ketentuan tersebut diatur secara jelas mekanisme tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009, terdapat beberapa permasalahan yang berdasarkan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 mengarah kepada praktik persekongkolan tender, dimana salah satunya adalah persoalan post bidding activity. Majelis Komisi terlalu terburu-buru menyimpulkan telah terjadinya persekongkolan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 atas dasar post bidding activity yang dilakukan panitia tender. Selain itu, Majelis Komisi telah keliru menyimpulkan adanya post bidding activity pada pemasukan dokumen sebagai bentuk klarifikasi. Dengan melihat pada persoalan tersebut, maka perlu bagi Majelis Komisi untuk menjabarkan lebih jelas unsur persekongkolan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 demi terciptanya penegakan praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

ABSTRACT
Procurement of government's goods/services can not be separated from the provision of the Presidential Decree No. 80 Year 2003 and Its changes that have been repealed by Presidential Regulation No. 54 Year 2010. The mechanism of selecting the goods/services provider is clearly stipulated within the provisions. In the case of Energy Conversion Facilities and Infrastructure's Procurement within the Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources budget year 2009, There are several issues under the Commission's Decision No. 41/KPPU-L/2010 that leads to tender conspiracy practices in which post bidding activity is one of the issues. The Commission was too hasty to conclude there has been a conspiracy as set forth in Article 22 Law No. 5 Year 1999 according to post bidding activity practice. Furthermore, the Commission had wrongly concluded that there was post bidding activity on entry documents as a form of clarification. Acknowledging the issues, it is necessary for the Commission to clearly define the elements of conspiracy set forth in Law No. 5 Year 1999 in order to execute a fair business competition in Indonesia.

Abstrak :
UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada KPPU sebagai competition authority di Indonesia. Dalam beberapa kasus, KPPU memberikan sanksi administratif di luar dari yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, khususnya dalam perkara persekongkolan tender. KPPU sering menjatuhkan sanksi larangan mengikuti tender atau pelelangan kepada pelaku usaha, padahal bentuk sanksi tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang. Dalam putusan KPPU No. 1/KPPU-L/2013, KPPU menjatuhkan sanksi larangan mengikuti pelelangan selama dua tahun kepada ketiga pelaku usaha. Akibat permasalahan ini beberapa putusan KPPU yang memuat hukuman tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Padahal pelaku usaha tersebut terbukti melanggar pasal 22. ...... Competition Act No. 5 Year 1999 gives an authority for KPPU as competition authority in Indonesia to impose administrative sanction. In some cases, KPPU also imposed administrative sanction beyond those which contained in Competition Act, especially in bid rigging cases. KPPU often imposes prohibition in tendering or auctions sanction to the bidders. However, that kind of sanction is not exist in the Competition Act. In Commission’s Decision No. 1/KPPU-L/2013, KPPU imposed prohibition in auctions for two years to those three tender participants. The consequence of this problem is some of KPPU’s Decisions which contained that kind of sanction were cancelled by District Court or by Supreme Court, although that tender participants have been proven violating the article No. 22 in Competition Act.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas 2 permasalahan. Pertama, bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima sehingga dapat dikatakan telah melakukan praktek diskriminasi dalam persaingan usaha? Kedua, apakah pertimbangan Putusan KPPU mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya bella Diantama dan PT Uskarindo Prima telah sesuai dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui kesesuaian Putusan KPPU dalam perkara persetujuan perpanjangan Give Away Haji antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum persaingan usaha. Skripsi ini berkesimpulan, mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan give away Haji yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana seharusnya pengadaan diatas nilai pagu Rp. 50.000.000 harus dilaksanakan dengan pelelangan umum, namun dalam pertimbangan putusan KPPU, PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima dinyatakan bersalah dengan pertimbangan yang tidak memahami mengenai administrasi pengadaan tender. Pertimbangan mengenai administrasi tender yang dijabarkan dengan tidak baik tersebut menyebabkan pertimbangan yang tidak baik juga dalam menjabarkan unsur praktek diskriminasi. sehingga praktik diskriminasi yang dilakukan antara PT Garuda Indonesia dengan PT Gaya Bella Diantama dan PT Uskarindo Prima tidak dijabarkan dengan baik dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU.

---

ABSTRACT
The matter of discussion in this thesis would be about two main issues. First, it discuss about how the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima can be qualified has done the practice of discrimination. The second issue would be about the discussion regarding the consideration of KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima; whether it has fit with doctrine and the theory of competition law. Using the literature research method, this thesis aiming in finding the congruity between the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away with the ruling policy. The other aim is to find the congruity in KPPU?s verdict on the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away and the doctrine and theory of competition law. The conclusion of this thesis claims that the mechanism of the contract renewal between PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima in procurement pilgrim give away isn?t congruence with Keppres Number 80 Year 2003 that stated that the procurement with the value higher than Rp50.000.000 supposed to be done with the mechanism with public tender. Although KPPU convict PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima, but it didn?t base its consideration with the right reason on public tender administration. Considerations regarding the administration of public tender that are not well described lead to a bad consideration in describing the elements of discrimination practice as well. In result, the discrimination practices that have done by PT Garuda Indonesia, PT Gaya Bella Diantama, and PT Uskarindo Prima are not well described in the consideration of KPPU assembly.

Abstrak :
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu tindakan persekongkolan tender merupakan tindakan yang meghambat persaingan usaha atau tidak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan per se illegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Rule of reason lebih memfokuskan kepada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau kegiatan tertentu menghambat persaingan usaha atau tidak. Pengertian persekongkolan tender pada Pasal 22 yaitu ?pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat?. Adapun persekongkolan tender dibedakan atas 3 (tiga) jenis persekongkolan, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal dan vertikal. Untuk mengetahui persekongkolan tender mengakibatkan atau tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan rule of reason. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang-undangan. Larangan persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengatur pasal tersebut dalam Pedoman Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013.

---

In accordance with Law No. 5 tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, defining not only prohibit some illegal agreement but also some activities, which are monopoly and unfair trade practices, and also bidding forms that resulting unfair business competition, therefore, the main focus of research is limited to bid rigging case. KPPU applies two models approach in order to know whether or not the practice against business competition law. These models are rule of reason and per se illegal approach. Rule of reason is a legal approach used by competition authorities where an attempt is made to evaluate the agreement's results or to jugde the practice in which it support or hamper the competition. Per se illegal is an illegal approach that declare certain business practice is illegal without any further evidence from the impact of business practice occured. As conclusion, Rule of reason approach is more focusing on the impact of the business practice in order to decide whether or not the practice hamper the competition business. Bid rigging definition under Article 22 Law describes that ?a business actor shall be prohibited to conspire with other parties in order to arrange and/or determine the winner of tenders, which could result in the occurence of unhealthy business competition?. Furthermore, there are three separate bid rigging which is prohibited in this Article 22. These types are horizontal collusion, vertical collusion and horizonalt-vertical collusion. This Article (Article 22) is implemented as Rule of Reason approach in order to know more about bid rigging that might result equitable or unfair business competition and this case is necessary tested before. The method used in this research is based on the judicial-normative method. This method refers to the legal norm, which can be found in both positive law and law rules. Prohibition of bid rigging is regulated in Article 22 of Law Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business competition. KPPU also has already made a guidance in the implementation of that article, that is, Article 22 bid rigging regulation. This research analyses the judgement of KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013.