Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas penggunaan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang diatur di dalam Pasal V (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. Pelaksanaan putusan arbitrase merupakan hal krusial karena eksekusi putusan merupakan esensi diadakannya arbitrase. Tiap-tiap negara memberlakukan Ketertiban Umum (Public Policy) secara berbeda, termasuk Indonesia yang belum memiliki konsensus melihat lingkup Ketertiban Umum (Public Policy). Antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memiliki konsepsi berbeda mengenai Ketertiban Umum (Public Policy) Indonesia. Hal ini menjadi sebuah problema dimana pihak yang dikalahkan menggunakan alasan Ketertiban Umum (Public Policy) untuk menunda atau membatalkan eksekusi putusan. ......This thesis is aimed to prescribe the practice of using Public Policy doctrine to annul foreign arbitral awards as were allowed under Article V (2) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958. The enforcement of an award is crucial and essential to arbitration proceedings. Different states will treat Public Policy differently, including Indonesia whom has yet to reach a consensus in defining what Public Policy should be used in foreign arbitration award enforcement. There are still discrepancy between Indonesian District Court and Supreme Court on the matter of what constitutes as Indonesian Public Policy. These discrepancies created a gaping loophole which are exploited by the party (parties) to delay or to annul the enforcements of the foreign arbitration award.

Abstrak :
ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan proses embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang belum memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh masing-masing stakeholder, serta adanya kesan bahwa para petugas melakukan pembiaran terhadap penumpang, barang dan masyarakat yang tidak berkepentingan di areal Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pola penanganan ketidaktertiban proses pelayanan embarkasi - debarkasi penumpang dan barang di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok dan diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada Polri dan pihak-pihak yang terkait (stakeholder) di wilayah Pelabuhan mengenai pola penanganan ketidaktertiban yang terjadi pada proses pelayanan embarkasi ? debarkasi penumpang dan barang di seluruh Terminal Penumpang kapal laut yang ada di Indonesia. Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori komunikasi, Konsep manajemen, Teori Peran dan Teori Broken Windows. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan tarik kesimpulan. Temuan penelitian, Penyebab ketidaktertiban pada saat proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, karena pembiaran yang dilakukan oleh petugas ( PT.Pelni,Syahbandar, Polri, PT.Pelindo II, dan security ), harga pengiriman barang lebih murah menggunakan kapal penumpang dibandingkan dengan kapal barang ( kargo ), kelebihan barang ( over bagasi ) dari penumpang dititipkan kepada ABK ( anak buah kapal ) dengan terjadinya kolusi, bebasnya masyarakat yang tidak berkepntingan keluar masuk ( asmoro dan buruh liar ) diareal terminal sampai dengan diatas kapal, ketidakpahaman penumpang tentang aturan pengiriman / barang bawaan penumpang dan jadwal kapal tidak diinformasikan secara luas. Saran, dalam rangka membenahi sistem pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, Otoritas Pelabuhan selaku regulator agar membentuk struktur organisasi yang menangani pengamanan dan pelayanan embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, dengan melibatkan seluruh instansi terkait yang terlibat langsung ( petugas security, syahbandar, Polisi dan PT. Pelindo II Cabang Tanjung Priok ) yang sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing, dengan tujuan agar para pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan tersebut agar selalu dapat berkoordinasi dengan baik. Dan dalam membangun integritas petugas instansi terkait yang terlibat langsung dalam pengamanan dan pelayanan pada proses embarkasi ? debarkasi kapal penumpang, hal ini sangat penting diadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing ? masing instansi

---

ABSTRACT
Disorders of security and public order, both general and disorder associated with passengers and goods at the time of embarkation - disembarkation process at Passenger Terminal Nusantara Pura port of Tanjung Priok has been held for more than 30 years. This occurs because the components or stakeholders at port of Tanjung Priok associated with the activities of the embarkation - disembarkation process of passengers and goods not understand the duties and responsibilities to be performed by each stakeholder, as well as the impression that the officers be taken over the passengers, goods and people who are not interested in the area of the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok. This research was conducted with the objective of identifying and analyzing how patterns of disorder treatment services embarkation - disembarkation process of passengers and goods in the Passenger Terminal Nusantara Pura Port of Tanjung Priok and are expected to provide input to the National Police and related parties (stakeholders) in the region of Port regarding the handling of disorder patterns that occur in the process of embarkation - disembarkation service of passengers and goods across the ship Passenger Terminal in Indonesia. Theories and concepts used are Communication Theory, Concept Management, Role Theory and the Broken Windows Theory. This study used a qualitative approach with case study methods and techniques of data collection through interviews, document review and observation. In analyzing the data the writer uses phase data reduction, data and deduced. The findings of the study, causes disorder at the time of embarkation - disembarkation process of passengers aboard, because omission committed by the officer (PT.Pelni, harbor master, Police, PT.Pelindo II, and security), the price of shipping goods cheaper than the passenger ship freighter (cargo), the excess goods (over trunk) of passengers entrusted to the crew (ABK) with collusion, independent people who are not interested in and out (Asmoro and illegal workers) to the area under the terminal on the vessel, passengers misunderstanding about the rules of delivery / passenger luggage and ship schedules are not made available widely. Suggestion, in order to improve system security and service on embarkation - disembarkation process of passenger ships, the Port Authority as the regulator in order to establish an organizational structure that handles the security and services of embarkation - disembarkation of passenger ships, involving all relevant agencies involved directly (security officers, harbormaster, police and PT.Pelindo II) in accordance with the functions and roles - each, in order that the parties responsible for the security in order to always be able to coordinate well. And in building integrity officer related agencies directly involved in securing and servicing the embarkation - disembarkation process of passengers aboard, it is very important held joint training to improve human resources in order to understand the basic duties and responsibilities of each agency

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York 1958 sejak 1981 yang berarti Indonesia tunduk pada konvensi untuk mengakui dan melaksanakan putusan dari arbitrase asing. Selanjutnya Indonesia membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai peraturan pelaksana dan mengisi kekosongan dari peraturan hukum. Pada tahun 1990 dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat peraturan mengenai arbitrase asing. Meskipun telah terdapatnya aturan yang mengatur mengenai putusan arbitrase asing akan tetapi pelaksanaan dari putusan arbitrase asing belum berjalan dengan baik. Indonesia dianggap sebagai “unfriendly arbitration state” yang terkadang sulit untuk melaksanakan putusan arbitrase, terutama yang melibatkan pihak asing. Pelaksanaan ini menjadi penting sebab penyelesaian sengketa kerap menjadi pilihan utama bagi investor asing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal terhadap bahan hukum serta dilakukan studi putusan dengan Nomor Putusan 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki ketentuan hukum mengenai putusan arbitrase asing. Pada studi putusan menunjukkan terdapat satu putusan yang ditolak dan tiga putusan yang diterima untuk diakui akan tetapi pihak yang kalah dalam putusan tersebut mengajukan upaya hukum sehingga putusan arbitrase asing tidak berjalan. Efektivitas dari putusan arbitrase belum berlaku efektif. ......This thesis discusses the recognition and implementation of foreign arbitration awards in Indonesia. Indonesia has acceded to the 1958 New York Convention since 1981, which means that Indonesia is subject to the convention to recognize and enforce awards from foreign arbitration. Furthermore, Indonesia made Supreme Court Regulation Number 1 of 1990 Concerning Procedures for Executing Foreign Arbitration Awards as implementing regulations and filling the gaps in legal regulations. In 1990 Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution was enacted which contained regulations regarding foreign arbitration. Even though there are rules governing foreign arbitration awards, the implementation of foreign arbitration awards has not gone well. Indonesia is considered an “unfriendly arbitration state” where it is sometimes difficult to implement arbitration awards, especially those involving foreign parties. This implementation is important because dispute resolution is often the main choice for foreign investors. The research method used in this research is doctrine on legal materials and a decision study was carried out with Decision Number 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Decision Number 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017, Decision Number 154 K/Pdt/2018. The research results show that Indonesia has legal provisions regarding foreign arbitration awards. The study of decisions shows that there was one decision that was rejected and three decisions that were accepted to be recognized, but the party who lost the decision filed legal action so that the foreign arbitration award did not take effect. The effectiveness of the arbitration award has not yet become effective.