Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Profesi Penunjang Pasar Modal terutama notaris yang dikenakan pungutan oleh otoritas jasa keuangan. Profesi penunjang pasar modal, terutama notaris penting perannya dalam transaksi pasar modal yang telah mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi negara. Para pemohon yang keberatan dengan dikeluarkannya PP No. 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan sealanjutnya Mahkamah Agung menolak permohonan para pemohon dan tetap memberlakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, Dengan keluarnya putusan MA No. 68/HUM/2015, putusan tersebut sangat dirasaa merugikan PPPM.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tersebut sangat merugikan dan tidak adil jika ditinjau dari teori etis-nya Aristoteles dan AAUPB. ...... This Thesis describes that Capital market as one of the financial services sector these days has been grows rapidly which gave impact to the economic nation. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function whic is vital enough in related to making authentic deeds. To do that function notary has to obey OJK legislation number 11 year 2014, the eesence of that legislation is notary has to pay fees for registration and annually fees and notary in capital market object about that and supporting profession in capital market did the judicial review about that legislation to the supreme court and the result the indonesian supreme court denied the legislation judicial review. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents. The result shows that supreme court ruling number 68/HUM/2015 is very unfair and the writer use Aristotles theory of ethical justice and good government principles (AAUPB).

Abstrak :
ABSTRAK
Perdagangan Rumah Toko (Ruko) yang dikalangan usaha properti digolongkan sebagai bisnis rumah sekunder itu, dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan pesat. Dalam bertransaksi jual beli, Perjanjian jual beli sering dibuat sebelum Ruko dibangun. Resiko tinggi diambil pembeli karena harus membayar uang muka cukup besar dan berpotensi kehilangan uangnya apabila kemudian penjual ingkar janji untuk membangun Ruko dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Permasalahan yang diteliti adalah akibat hukum yang timbul dari wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang baru akan dibangun dan Putusan Pengadilan mengenai keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko yang tanahnya merupakan milik isteri penjual. Metode penelitian kepustakaan yuridis normatif digunakan untuk menghimpun data skunder yang kemudian diteliti melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriftif dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Wanprestasi terhadap PPJB Ruko melahirkan akibat hukum dalam bentuk lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan sehingga dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkar tidak ada satu pun yang dirugikan karena wanprestasi itu. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 121Pdt.G/20011PN.PKP. yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang menyataian PPJB sah demi hukum telah sesuai dengan kaidah hukum perjanjian tetapi mengabaikan ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Pasal 36 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan ketentuan peralihan hak atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

ABSTRAK
Shop House which is among effort property classified as the house secunder business, in a few this the last year experience of fast growth. In transacting sales, Sales agreement often made before Shop house its develop, taken high risk for buyer for having give advance a lot of money drawn a potency to loss of money if later the seller break a promise to build Shop house and cannot deliver to buyer as according to agreement. Problems checked here is the legal consequences of arising out from denial to Cordage Agreement of Shop House males would be develop and Decision of Justice hit authenticity of Cordage Agreement of Sales of real property which its ground represent property of seller wife. This Research as bibliography of the normative law used to muster the secunder facts checked by study of document and analysed qualitative then presented by descriptive method. The conclusion having the character of descriptive analytical qualitative. Resalt of research has drawn the conclusion that denial to Cordage Agreement of Sales of Shop house bear legal consequences in the form of delivering the rights for party harmed so that can claim denial one to give indemnation, so that by law expected no one even also harmed for denial. Decision of District Court of Pangkal Pinang Number 12/Pdt.G/ 2001/PN.PKP. and confirmed by High Court of Palembang express valid Cordage Agreement of Sales of Shop house for the shake of law have as according to method of contractual law b zt disregarding rule hit community property in marriage according to Section 36 sentence (1) Code of Marital and rule of levering of land right according to Section 37 sentence (1) Gorvernnent Regulation Number 24 Year 2004 and its application regulation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tanggung jawab Komisaris terhadap Tindak Pidana Korupsi. Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurus PT. Muncul masalah pada saat Komisaris PT. MMJA yang dipidana sembilan tahun penjara dan denda serta uang pengganti yang jika tidak dibayar digantikan dengan empat tahun penjara karena tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Komisaris tersebut bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komisaris dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang Komisaris terbukti bersalah.

---

This thesis discusses Commissioner?s responsibility in Corruption Crime. In general a Commissioner has a duty of supervising and providing advice to Board of Directors in the management of a limited liability company (PT). There is a problem arising when a Commissioner of PT. MMJA who has been sentenced with nine years imprisonment and fine and also money in lieu of four years imprisonment if not paid, because of corruption crime. Knowing that there is a polemic, it is necessary to do a research to find out whether such Commissioner is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrives at a conclusion that a Commissioner can be held responsible for corruption crime as long as he/she is proven guilty.

Abstrak :
Di dalam masyarakat perbuatan hukum yang sangat banyak dilakukan adalah jual beli, karena jual beli terjadi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan mengenai barang dan harga, karena dengan telah sepakatnya mengenai barang dan harga, maka telah terjadi jual beli dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam penulisan tesis yang mengangkat kasus jual beli yang didasarkan pada perjanjian jual beli apakah sudah dapat mengikat bagi kedua belah pihak, di mana telah terjadi kesepakatn jual beli antara JL (penggugat) dengan AA (tergugat I), kesepakatan tersebut sudah mengenai barang dan harga, dan telah ada perjanjian untuk jual beli, walaupun masih berupa konsep dan JL telah membayar kepada AA sebagai uang tanda jadi untuk jual beli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun tanpa sepengetahuan JL, AA telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dan menjual objek tanah tersebut kepada E dan V (tergugat IV dan tergugat V) yang dilakukan dihadapan PPAT. Dari hal tersebut menbuat JL mengajukan gugatan untuk melakukan penuntutan terhadap perjanjian jual beli antara JL dengan AA dan membatalkan jual beli antara AA dengan E dan V. Kasus tersebut menarik perhatian penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli tanah antara AA dan JL terhadap jual beli yang dilakukan oleh AA dan E dan V di hadapan PPAT dan bagaimana penerapan asas-asas jual beli tanah dalam hukum tanah nasional antara AA dengan E dan V dalam kasus tersebut. Untuk menunjang penulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yang dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli antara JL dengan AA adalah sah dan mengikat bagi keduanya karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan jual beli antara AA dengan E dan V adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para pihak karena syarat materil jual beli tidak terpenuhi.