Ditemukan 338 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2007
S22052
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982
347.02 IND h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aida Rosa Meinar
Abstrak :
Penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial
dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara
dalam pengadilan. Berkaitan dengan masalah pembuktian
maka penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui (1)
Bagaimanakah proses pembuktian dalam Pengadilan
Hubungan Industrial? (2)Kendala-kendala apa yang
dihadapi oleh pihak pekerja dalam mengajukan saksi dan
alat bukti lainnya dalam perkara pemutusan hubungan
kerja? (3)Apakah sistim pembuktian yang digunakan dalam
Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sudah
melindungi kepentingan pekerja khususnya dalam perkara
pemutusan hubungan kerja? Untuk menjawab permasalahan
tersebut maka telah dilakukan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari
penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
proses pembuktian yang digunakan dalam Pengadilan
Hubungan Industrial adalah seperti proses pembuktian
sebagaimana digunakan dalam peradilan umum. Proses
pembuktian ini seringkali menjadi kendala bagi para
pekerja yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena
ketidakpahaman terhadap proses pembuktian yang
diterapkan. Untuk itu sistim pembuktian yang digunakan
dalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial belum
seluruhnya melindungi kepentingan pekerja khususnya
dalam perkara pemutusan hubungan kerja.
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008
S22415
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Delicious Dianto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25488
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Tri Budi Santoso
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) serta hambatan pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan ditunjang wawancara. Penelitian ini bersifat diskripsi normatif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sedangkan hambatan dalam kasus ini berupa hambatan yang bersifat yuridis dan administratif. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa perlu amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Juga menyarankan agar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus segera diubah atau dicabut.
ABSTRACT
This skripsi discusses the Religious Court authority to examine, decide and resolve the Islamic banking disputes, in particular on execution of the Award of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) as well as obstacle in the implementation. This research using a legal normative methodology, wich explained and analyzed the data on legislation or other legal documents The method supported by the data which are derived from legal literatures on law libraries and doing some interviews. The research concludes that the Religious Court has the authority to execute the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) awards, while the constraints in this case are juridical and administrative nature. The results also suggest that the necessary amendments to the Law No. 30 of 1999 to ensure that the seizure execution of Basyarnas award is the absolute authority of Religious Courts. Also suggested that the fatwas National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the settlement of sharia economic disputes should be modified or revoked.
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], 2010
S22581
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Lufti Ekaputra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22618
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Firly A. Permata
Abstrak :
A
Dalam PKP2B dan perjanjian subkontraktor dari PKP2B, para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menentukan ketentuan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi. arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang memerlukan persetujuan para pihak. Pada dasarnya, konsep arbitrase adalah proses konsensual. Namun demikian, putusan arbitrase masih perlu diperkuat oleh Negara melalui pengadilan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang membutuhkan peran pengadilan. Terkait upaya pembatalan putusan tersebut masih terdapat multi interpretasi pendapat diantara kalangan praktisi, akademisi, dan hakim-hakim di Pengadilan.
ABSTRACT
In PKP2B and subcontractor agreement, the parties entered into an agreement will be able to determine dispute settlement provisions. The settlement of disputes can be resolved through litigation, arbitration and alternative dispute settlement. Arbitration is used to settle commercial disputes in which parties agree for settling their disputes. Basically, the concept of arbitration as a consensual process but the arbitral award is still need to be reinforced by state through the Indonesian court. It can be seen from the process of the recognition and enforcement of international arbitral awards which require the role of the court. Still, there are multi-interpretation of practitioners, academics, and judges' opinions in the court for annulment of international arbitral awards.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S472
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2010
353 JY 10:2 (2017)
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Dhea Ranissya Diza Liestiara
Abstrak :
Dari beberapa penyelesaian sengketa yang dikenal saat ini, arbitrase merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang umumnya dipilih oleh para pihak dan disepakati sebagai klausula penyelesaian sengketa di dalam sebuah kontrak yang mengikat para pihak tersebut. Pemilihan ini didasarkan kepada beberapa kelebihan dari arbitrase, yang salah satunya ialah penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, pada kenyataannya, para pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk tunduk pada putusan arbitrase ternyata masih melakukan upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase yang senyatanya bertentangan dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase yang tercermin dari pencantuman klausula arbitrase di dalam kontrak. Dengan menggunakan jenis penelitian doktrinal, tulisan ini akan menganalisis kekuatan mengikat dari klausula arbitrase yang tercantum di dalam kontrak bagi para pihak yang terikat di dalam kontrak tersebut serta kaitannya dengan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak dalam melaksanakan upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Adapun temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah adanya inkonsistensi dalam pengaturan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di dalam UU 30/1999 yang berimplikasi kepada banyakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan dengan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UU 30/1999.
......Of the several dispute resolutions known today, arbitration is one type of alternative dispute resolution that is generally chosen by the parties and agreed upon as a dispute resolution clause in a contract that binds the parties. This choice is based on several advantages of arbitration, one of which is that dispute resolution through arbitration results in a final and binding decision. However, in reality, the parties who have bound themselves to submit to the arbitration award still make legal efforts in the form of canceling the arbitration award which is in fact contrary to the agreement of the parties to resolve disputes through arbitration as reflected in the inclusion of the arbitration clause in the contract. By using doctrinal research, this paper will analyze the binding force of the arbitration clause contained in the contract for the parties bound by the contract and its relation to the reasons submitted by the parties in exercising legal remedies for the annulment of arbitral awards in Indonesia. The findings obtained from this research are that there are inconsistencies in the provisions regarding the grounds for requesting the annulment of arbitral awards in Law 30/1999 which have implications for the large number of requests for annulment of arbitral awards submitted for reasons outside the provisions of Article 70 of Law 30/1999.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nofia Ridwan
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22550
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library