Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar adalah salah satu dari pusat pelayanan, yang inerupakan bagian dari kegiatan kehidupan kota yang mernpunyai fungsi pelayanan. Artin ya, yang jasanya diper- lukari oleh anggota masyarakat. Sebagai pusat pelayanan ekonomi bagi penduduk di sekitarnya, pasar berfungsi inenyalurkan barang-barang bagi penduduk di wilayah yang berdekatan derigannya.

Masalah yang diajukan dalain penelitian mi adalah bagainiana pola persebaran dan hirarkhi pusat pelayanan di Kotamadya Surakarta, serta jangkauan pelayanan kebu- tuhan sehani-hari niaupun kebutuhan bukan sehari-hani tiap-tiap pusat pelayanan tersebut.

Dari penelitian diketahui terdapat tiga kelas pasar di Kotamadya Surakarta, yaitu pasar kelas 1, pasar kelas 2 dan pasar kelas 3.

Persebaran pasar di Kotamadya Surakarta berdasar- kan pada suatu tradisi belanja penduduknya, bukan atas dasar efisiensi seperti yang dikemukakari oleh Christaller.

Jangkauan pelayanan pasar untuk kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan bukan sehari-hari, terdekat dimiliki oleh pasar kelas 3. Sedangkan jangkauan pelayanan ter- jauh kebutuhan sehani-hani dan kebutuhan bukan sehari- hari dimiliki oleh pasar kelas 1.

---

Abstrak :
ABSTRAK Rumah sakit kepolisian Pusat, yang disebut juga Rumkit Polpus R. S. Sukanto, merupakan fasilitas kesehatan ABRI yang menyediakan program pelayanan Askes. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Rumah Sakit Kepolisian Pusat dengan PT (Persero) Askes dilakukan melalui ketentuan tarif paket perawatan untuk rawat jalan maupun rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien Askes dibandingkan dengan pelayanan pasien umum sehubungan adanya perbedaan tarif/biaya perawatan yang dikenakan. Untuk itu, penulis mengambil rawat inap pada unit yang melibatkan banyak unsur dan personil serta jumlah pasien Askes yang terbanyak dirawat dengan insiden penyakit tertentu. Di unit bedah, pasien Askes dengan appendicitis berjumlah 13% dari jumlah total pasien Askes yang mendapat perawatan sehingga diambil sebagai subjek penelitian. Penelitian ini didisain secara cross sectional untuk mengetahui kualitas pelayanan pasien Askes dan pasien umum sebagai variabel terikat dengan indikator: infeksi, obat obatan, biaya, komplikasi, lama perawatan, pelayanan dokter (berupa kunjungan dokter), prosedur operasi dan penunjang medik. Untuk variabel bebasnya adalah sumber biaya dari jenis pasien yaitu Askes dan umum, sedangkan umur dan jenis kelamin sebagai variabel confounding. Tehnik pengumpulan data adalah dengan abstraksi catatan medik selama periode 2 tahun (1995 - 1996), menggunakan seluruh kasus pasien Askes dan pasien umum. Selanjutnya analisa secara univariat dan bivariat dilakukan melalui uji t dan atau uji anova, dan uji khi kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (epi info). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada dua macam perbedaan kualitas pelayanan yaitu dalam kunjungan dokter dan pemberian obat. Kelompok pasien umum mendapat lebih baik kunjungan dokter selama perawatan dibandingkan kelompok pasien Askes. Pada pemberian obat, jumlah obat dan biaya obat untuk pasien Askes lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan biaya obat untuk pasien umum. Hal ini tentu saja mempunyai dampak yang baik, mengingat dengan biaya obat murah dan jumlah obat yang sedikit, mempunyai kualitas hasil pelayanan yang sama dengan pasien umum yang diukur dengan angka infeksi, komplikasi, lama rawat inap, prosedur operasi dan pemeriksaan penunjang medik. Dengan demikian penulis menyarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan dokter, dalam hal ini kunjungan dokter, serta melaksanakan standar operasional di tiap unit, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen klinik untuk tiap kasus penyakit. Dalam hal pemberian obat obatan, standar prosedur operasional dapat lebih menolong menseragamkan pedoman standar pengobatan untuk tiap diagnosa penyakit. Rumah sakit dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait untuk kenaikan tarif paket askes, mengingat keadaan dan kondisi perkembangan sekarang ini, serta menetapkan beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi Askes dan bagian keuangan.

---

ABSTRACT The Central Police Hospital, which is also called Rumkit Polpus R.. S. Sukanto, is ABRI's health facility, serving the Askes Program. In practice, the working agreement between the Central Police Hospital and PT Askes is in the form of scheme for ambulatory service and ward services. This observation is to establish how the quality assurance given to the general patients offers from that of Askes patients based on the price difference charged to them. For this reason, the writer has concentrated on the ward which includes substantial variation in the service units as well as personnel and a high incident diagnoses for Askes patients. In the surgery unit it was discovered that the appendicitis case represented 13 % of the total Askes patients who received the ward services. Consequently appendicitis cases become the subject of this study. This observation is a cross sectional study to find out about the quality assurance for the general and Askes patients with dependant variables indicated by infections, medicines, complications, length of stay, the doctor's services (visiting doctor), operations procedure, supporting medical examination. The independent variables are source of the costs, the type of patients i.e. Askes and general patients. The data collection has been carried out by cross sectional study for 2 years (1995 - 1996), using all evidence of Askes and general patients. The univariat and bivariat analysis were also by t - test or anova, and chi square test in computer (epi info). The observation has established two kinds of differences, the visiting doctors and the medicines. The general patients receive better services during their stay in the hospital than Askes's patients. On medicines, the total medicines prescribed and the cost of medicines are more limited and cheaper for Askes patients than the general patients. This has a good effect, because the same quality assurance is given to the Askes patients at cheaper price with less medicines being consumed , for example, infections, complications, length of stay, operation procedures and supporting medical examination. So, the writer suggests for The Central Police Hospital to collect more definition information about doctors services, in this case : visiting doctors, and to prepare a standard operational procedure for both the administrative and the clinical management in each diagnosis.

Abstrak :
Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK ......Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas.

Abstrak :
Perkembangan daerah terbangun di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, terus meningkat dalam beberapa dekade. Sumbangan sektor ekonomi yang dominan dan pesat di daerah perkotaan telah memicu masyarakat untuk hidup dan berkegiatan di wilayah kota, bahkan berkembang hingga di luar batas administrasi kota. Sumbangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan berkembangnya kawasan-kawasan baru di sekitar pusat kota dan di sepanjang jaringan transportasi menjadi kota-kota satelit atau aglomerasi penduduk yang maju, strategis serta memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan intensitas perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun di Wilayah Cirebon yang dibagi menjadi 3 kategori; tinggi, sedang dan rendah, sementara faktor-faktor yang mempengaruhinya dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Peran kebijakan pemerintah kota/kabupaten dalam perkembangan daerah terbangun dianalisis dengan membandingkan pola perkembangan hirarki pusat pelayanan dengan perencanaan tata ruang. Dari 45 kecamatan yang dianalisis, intensitas tinggi ditemukan di 7 kecamatan, intensitas sedang di 18 kecamatan dan intensitas rendah di 20 kecamatan. Proses perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun berasal dari persawahan, evolusi dari hutan menjadi tanah terbuka, tegalan/kebun, serta semak belukar, dengan persebaran terdapat di pinggiran kota hingga ke arah barat mengikuti jalur pantura. Faktor pengaruh signifikan adalah ketinggian, lereng, jarak dari pusat kota (Cirebon), jarak dari pusat kabupaten (Sumber), hirarki pusat pelayanan, dan kerapatan jalan. Sementara itu, kebijakan pemerintah Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan utama dan pengendali arah pembangunan diidentifikasi sebagai faktor kebijakan dominan yang mendorong perubahan penggunaan tanah. ...... The expansion of developed areas in Indonesia especially in Java, continues to increase remarkably in recent decades. Dominant and rapid economic contributions in urban areas has encourage the people e.g. workers to live and undertake activities in the surrounding region, even beyond the limits of the city administration. Thus the economic contribution and the populations growth of urban areas has fueled the growth of new areas along the transportation corridors to form strategic satellite cities. This study aims to explain the changes and intensity of various land use types in Cirebon Region into developed areas were grouped into three categories; high, medium and low, while the influencing factors was analysed by logistic regression. The role of goverment in advancing the developed areas was analysed by comparing the shifting patterns of economic sectors and the hierarchical development of service centers with the spatial planning, of cities and districts. Of 45 sub-districts subjected to the analysis, high intensity was identified from 7 sub-districts, medium intensity was identified from 18 sub-districts, and low intensity was identified from 20 sub-districts. Land use changes originated from paddy fields, and evolving forests into bare land, orchards and bushes. They occured along the suburban areas, moving towards the west along the Pantura transportation corridors. Significant influencing factors were altittude, slope factor, the distance from city nuclea (Cirebon), the distance from district nuclea (Sumber), the central place hierarchy, and road density. Meanwhile, the governmental policy of Cirebon Municipality as the main service center and controller of development direction was identified as the dominant policy factor that induced the land use changes in the region.

Abstrak :
Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Pulau Sumatera yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Berawal dari kota yang berukuran kecil, Kota Pekanbaru berkembang menjadi kota besar dan bersama-sama dengan tiga kabupaten tetangganya, akan dibentuk menjadi kawasan metropolitan pertama di Riau. Pembentukan “Pekansikawan” pada tahun 2019 dilakukan karena perkembangan dan pertumbuhan Kota Pekanbaru yang sudah mencapai daerah pinggir Kota Pekanbaru. Perkembangan dan pertumbuhan yang pesat ini tentu mempengaruhi bagaimana pusat pelayanan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pusat pelayanan yang terdapat di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 serta ingin mengetahui hubungannya dengan empat faktor pembentuk pusat pelayanan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu faktor lokasi strategis, faktor aglomerasi, faktor sumber daya alam, dan faktor investasi pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis keruangan dan analisis statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat pelayanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 terletak pada kepadatan penduduk sedang dengan jumlah penduduk yang tergolong tinggi, yang meliputi enam kelurahan yaitu Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Tuah Karya, dan Kelurahan Labuh Baru Timur. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan yang terjadi antara pusat pelayanan dengan faktor lokasi strategis, faktor aglomerasi, faktor sumber daya alam, dan faktor investasi pemerintah daerah. ......Kota Pekanbaru is one of the cities of the Sumatera Island, that is experiencing rapid growth and development. Started as a small city, Kota Pekanbaru developed into a large city and together with the three neighboring districts, will become the first metropolitan area in Riau. The formation of "Pekansikawan" in 2019 was carried out due to the development and growth of Kota Pekanbaru, which has reached the outskirts of Kota Pekanbaru. This rapid development and growth has affected the service centers of Kota Pekanbaru. This study aims to find out how service centers of Kota Pekanbaru in 2019 are and want to know their relationships between the four factors forming service centers based on the capabilities possessed by Kota Pekanbaru, strategic location factors, agglomeration factors, natural resource factors, and local government investment factors. The analytical methods used in this research are spatial analysis and Chi square statistical analysis. The results showed that service centers of Kota Pekanbaru in 2019 are located in Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Tangkerang Utara, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Tuah Karya, and Kelurahan Labuh Baru Timur that have moderate populations density with high populations. Statistical results showed that there are no significant relationships between service centers with strategic location factors, agglomeration factors, natural resource factors, and local government investment factors.

Abstrak :
Pada saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semakin lama semakin meningkat, baik kekerasan seksual, kekerasan anak, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dilaporkan bahwa dari 24 juta perempuan atau 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kekerasan anak di Indonesia berdasarkan Laporan YKAI, selama tahun 1992-2002 mencatat 2.611 kasus (65,8%). Unit PPT RS POLRI Kramat Jati mencatat telah terjadi peningkatan jumlah kasus korban kekerasan, yaitu dari 127 kasus pada tahun 2002-2003 meningkat menjadi 232 kasus pada tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2005 terjadi peningkatan menjadi 569 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati serta adanya hubungan karakteristik korban kekerasan dengan jenis kekerasan di Unit PPT RS POLRI. Penelitian dilakukan di Unit PPT RS POLRI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan melakukan uji statistik terhadap karakteristik pasien, kemudian dilakukan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik korban kekerasan yang datang di Unit PPT RS POLRI sebagian besar berumur kurang dari 18 tahun (52,1%), berjenis kelamin perempuan (92,1%), berdomisili di daerah Jakarta Timur (58,1%), dan mempunyai tingkat pendidikan SD (37,8%). Mayoritas korban belum menikah (64,8%), beragama Islam (86,3%), bekerja sebagai pelajar/mahasiswa (44,1%), dan diantar oleh keluarga (53,7%), dengan 46,0% merupakan kekerasan pada anak-anak. Hasil uji menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal, status menikah, jenis pekerjaan, dan jenis kunjungan dengan jenis kekerasan dari korban yang datang di Unit PPT RS POLRI Kramat Jati Jakarta (p-value < 0,05). Dari hasil penelitian ini, disarankan untuk membuat suatu strategi pelayanan terhadap korban kekerasan berdasarkan segmentasi geografi dan psikografi pasien korban kekerasan, perlunya meningkatkan program rehabilitasi terhadap korban kasus kekerasan, meningkatkan dan melakukan sosialisasi terhadap korban kekerasan dan masyarakat sekitarnya, serta perlu adanya psikologi serta peningkatan upaya hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat umumnya dan perempuan serta anak pada khususnya.

Abstrak :
Desentralisasi penduduk ke kota-kota pinggiran membentuk pusat perbelanjaan suburban. Kajian mengenai Desentralisasi dan Pusat Perbelanjaan merupakan salah satu fenomena di perkotaan yang menimbulkan multiplier effect, salah satunya adalah pergerakan pengunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik persebaran hirarki pusat perbelanjaan serta mengetahui pola pergerakan pengunjung dan fungsi pelayanan hirarki pusat perbelanjaan. Variabel yang digunakan adalah hirarki pusat perbelanjaan, dan pola pergerakan pengunjung, dengan teknik kuota sampling serta analisis penyebaran dan interelasinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa persebaran hirarki pusat perbelanjaan berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Pola pergerakan pengunjung menunjukan bahwa hirarki pusat perbelanjaan tidak memiliki hubungan dengan besaran pergerakan. Namun semakin tinggi hirarki ukuran pusat perbelanjaan maka motif pergerakan semakin beragam sehingga faktor jarak tidak menjadi penghambat pergerakan. Berdasarkan pola pergerakan pengunjung terlihat bahwa sebagian besar hirarki pusat perbelanjaan berperan sebagai pusat pelayanan dan setiap pusat perbelanjaan memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda. ......Decentralization to suburban area develops suburban shopping center. Study of decentralization and shopping centre is one of the phenomena in urban areas that cause a multiplier effect, one of them is movement of visitors. The purpose of this research was to determine the dispersion of the shopping center hierarchy then determine the pattern of visitor's movement and service functions of the shopping center hierarchy. The variables are Pattern of Visitor's Movement and Shopping Center Hierarchy, with a quota sampling and analysis of distribution and interrelations. The result of this research show that the dispersion of shopping center hierarchy has a positive connection with a number of population. Pattern of Visitor's Movement indicates that shopping center hierarchy doesn't have connection with the amount of movement. However, the higher of hierarchy of shopping centers also affected to various motive, so that the distance's factor does not obstacle of movement. Based on pattern of visitor's movement show that many of shopping center hierarchy is a service center and every shopping centers have a different characteristic.