Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Terbitan adalah salah satu kegiatan komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam menyalurkan pesan-pesan untuk kemajuan dan pembangunan kepada masyarakat baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, jum_lah terbitan meningkat dengan pesatnya. fiasil penelitian UNESCO memperlihatkan bahwa 1.800.O00 artikel ilmiah terbit setiap tahun (Evans, 197U: 75). Diramalkan dalam tahun 1986 nanti setiap tahun akan terbit satu juta dokumen, dan per_tumbuhan itu akan terus melaju sehingga tidak seorang pun mampu meramalkan dengan pasti (White, 1979: 74). Terbitan pemerintah merupakan sumber informasi dan juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masya_rakat, misalnya terbitan hasil penelitian pertanian.Penelitian pertanian adalah kebutuhan pokok guna mem_percepat pembangunan pertanian, terutama untuk menghasilkan teknologi baru. Dengan meningkatnya penelitian, maka banyak hasil penelitian yang direkam dalam terbitan.Dengan adanya pertambahan jumlah terbitan ini, perlu dilakukan pengawasan agar segera dapat diketahui apa dan di mama terbitan tersebut.

---

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya. ......This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users.

Abstrak :
Tesis ini membahas Manajemen Pusat Arsip khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara. Di Unika Atma Jaya memakai istilah Pusat Arsip karena selain mengelola arsip statis, Pusat Arsip juga menjadi koordinator atas unitunit pengolah (Records Center). Hasil penelitian menyarankan bahwa Pusat Arsip perlu disahkan/dilegalkan pendiriannya, masuk di dalam struktur organisasi, dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan universitas. Hal ini perlu dibicarakan dan diputuskan di level manajemen tertinggi universitas. Pusat Arsip berperan dalam menunjang tertib administrasi dan operasional universitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ......The focus of this study is the Archives Center Management specifically for higher education. This research was conducted at Atma Jaya Catholic University of Indonesia. It is a qualitative descriptive interpretive design. The data were collected by means of interview. Atma Jaya Catholic University of Indonesia uses Archives Center terminology because one of the responsibilities of the center is to coordinate the University's Records Centers besides its archives (static archives). The results of the research suggest that Archives Center has to be legally established, included in the organization structure, and provided with job description and function to support the realization of the university?s vision, mission, and aims. All these need to be discussed and decided at the management level of the university. The role of Archives Center is to support the correct conduct of administration, operational duty, and function of the university.

Abstrak :
Pesatnya perkembangan transportasi udara di dunia, baik dilihat dari sudut semakin besarnya jumlah perusahaan penerbangan maupun semakin banyaknya orang yang bepergian dengan menggunakan pesawat, mengakibatkan keberadaan bandar udara belakangan ini tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang pesawat yang datang dan pergi, tetapi juga tempat bertemu informal, tempat berbelanja, bahkan tempat rekreasi yang menjadi magnet bagi masyarakat umum. Maka tak heran bisnis makanan dan pertokoan di bandar udara mengalami perubahan yang sangat drastis. Banyak bandar udara di kota-kota besar menjadi semakin canggih dan mewah dengan dilengkapi pusat perbelanjaan yang lengkap yang dikenal dengan istilah airport shopping. Perubahan itu tidak terlepas kehidupan berbelanja (shopping) yang sudah menjadi bentuk kegiatan masyarakat sehari-hari, begitu juga dengan pembangunan pusat perbelanjaan yang sangat pesat di kota-kota besar dunia yang seolah tak dapat dihindari. Bahkan bukan saja bandar udara yang sudah berkembang seperti pusat perbelanjaan, tetapi banyak bentuk bangunan umum lainnya, yaitu stasiun kereta, museum, rumah sakit, sekolah, dan kemiliteran1. Walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa airport shopping adalah tempatplaceless yang mengorbankan sense of place, tetapi airport shopping berusaha membuat ruang transisi para pelancong menjadi lebih baik untuk mendapatkan sence of comfort dan sense of security. Oleh karena itu itu perlu adanya penelitian terhadap tata letak fasilitas pendukung, dalam hal ini komersial, di terminal bandar udara agar rancangannya nyaman, aman, efektif, efesien dan tidak mengganggu aliran penumpang dan barang yang menjadi bagian penting dalam bandara.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam bidang Kesehatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dikemas dalam Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK) berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK.00.SJ.SK.1.1712 tahun 2002 tentang Tim PUG-BK di Departemen Kesehatan. Untuk mengakselerasi pembangunan gender di Indonesia surat edaran ini diperkuat dengan diterbitkannya SK Menkes nomor 423/Menkes/SK/V/2008 tentang Pusat Pelatihan Gender Bidang Kesehatan (PPG- BK) di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Cilandak. Untuk itu PPG-BK perlu konsep dan perencanaan strategis untak melakukan pelayanan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Untuk dapat menyusun rencana strategik dilakukan penelitian operasional dengan analisa kualitatif. Informasi yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan analisis Iingkungan eksternal dan internal yang berkaitan dengan PPG-BK yang didapat dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang melalui tehnik wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah (FGD), dan telaahan dokumen. Penyusunan perencanaan strategis PPG-BK dilakuan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 : Input Stage, tahap 2 : Marching Stage, dan tahap 3 : Decision Stage yang menghasilkan altematif-alternatif strategi yang bisa digunakan untuk pengembangan PPG-BK. Berdasarkan tiga tahap analisis tersebut, maka prioritas strategi yang tepat dan cocok untuk PPG-BK adalah strategi intensif dan strategi integratif dengan tiga strategi utamanya adalah mengembangkan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan, mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM PPG-BK dan mengembangkan jejaring kelembagaan PPG-BK pada tingkat nasional dan internasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya upaya-upaya untuk mewujudkan penguatan kelembagaan PPG-BK dalam struktur Departemen Kesehatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan gender yaitu penguatan kelembagaan PUG di berbagai bidang pembangunan termasuk sektor kesehatan. ......The background of this research is the President Instruction No. 9 year 2000 about the gender mainstreaming in the national development. At the health sector, gender mainstreaming created by the gender mainstreaming based on Health Minister circular letter No. HK.00.SJ.SK.1.1712 year 2002 about Health Gender Mainstreaming Team at the Health Department. For accelerating gender development in Indonesia this circular supported by decision letter of Health Minister no. 423/Menkes/SK/V/2008 about Gender Health Training Center at Cilandak Health Training Center. Therefore Gender Health Training Center need a concept and strategic planning for servicing in education and training that responsive gender. In order to be able to arrange the strategic planning done operational research by qualitative analysis. The information gotten in this research based on the external and internal circle analysis related with Gender Health Training Center gotten from the related and competence parties by deeply interview technique, focus group discussion, and document research. The arranging of strategic planning Gender Health Training Center done by three stages, 1st stage is input Stage, 2nd stage is Matching Stage, and 3rd stage is Decision Stage that produce altematives strategy can be used for developing Gender Health Training Center. Base on these three stages analysis, so that priority tix strategy for Gender Health Training Center are intensive strategy and integrative strategy with three main strategic are to develop PPG-BK into structure of Health Department organization, to develop the capacity and competency of man resource in PPG-BK, and to develop networking of PPG-BK in national and international circumstances. The conclusion of this research is that PPG-BK needs effort to make this organitation as part of structure of Health Department organization related with the direction of gender national development.

Abstrak :
Karya akhir ini dibuat untuk merumuskan perencanaan bisnis untuk mendirikan pusat kebugaran dan kecantikan khusus wanita. Untuk mengetahui sejauh mana prospek dari bisnis tersebut dan strategi yang dibutuhkan agar bisnis ini sukses maka pembahasan penelitian ini meliputi analisis perusahaan, analisis industri dan persaingan, analisis pelanggan dan produk, rencana pemasaran, rencana operasi, struktur manajemen, rencana keuangan dan rencana pengembangan di masa yang akan datang. Tujuan akhir dari penulisan ini adalah untuk melihat apakah nantinya peluang bisnis ini bisa direalisasikan berdasarkan hasil analisis semua aspek tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan bisnis ini memenuhi empat kriteria kelayakan investasi dan menyarankan pemilik La Femme untuk segera merealisasikan rencana bisnis tersebut dan melakukan ekspansi melalui kerjasama dengan usaha yang sejenis. ......This thesis is made to formulate a business plan about establishing a women health and beauty center. In order to know the prospect of the business and also strategies used to make this business successful, this business plan will cover all the required aspects to launch this venture successfully such as the company analysis, industry and competition analysis, customer and product analysis, marketing plan, operation plan, management plan, financial plan, and the expansion plan. The purpose of this study is to see whether the business plan can be implemented based on the analysis of all those aspects. The study showed that the proposed plan has fulfilled that four investment criteria financially. Therefore, it was suggested to immediately establish it and do an expansion through cooperation with other similar businesses.

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.

---

The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.