Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerbitan adalah salah satu kegiatan komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam menyalurkan pesan-pesan untuk kemajuan dan pembangunan kepada masyarakat baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, jum_lah terbitan meningkat dengan pesatnya. fiasil penelitian UNESCO memperlihatkan bahwa 1.800.O00 artikel ilmiah terbit setiap tahun (Evans, 197U: 75). Diramalkan dalam tahun 1986 nanti setiap tahun akan terbit satu juta dokumen, dan per_tumbuhan itu akan terus melaju sehingga tidak seorang pun mampu meramalkan dengan pasti (White, 1979: 74). Terbitan pemerintah merupakan sumber informasi dan juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masya_rakat, misalnya terbitan hasil penelitian pertanian.Penelitian pertanian adalah kebutuhan pokok guna mem_percepat pembangunan pertanian, terutama untuk menghasilkan teknologi baru. Dengan meningkatnya penelitian, maka banyak hasil penelitian yang direkam dalam terbitan.Dengan adanya pertambahan jumlah terbitan ini, perlu dilakukan pengawasan agar segera dapat diketahui apa dan di mama terbitan tersebut.

---

"

"Skripsi ini menganalisis pengaturan mengenai standardisasi pusat kebugaran di Indonesia sebagai bentuk perlindungan konsumen dan perlindungan hukum atas cedera konsumen yang disebabkan oleh pusat kebugaran yang tidak memenuhi standardisasi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai standardisasi pusat kebugaran, namun untuk suatu pusat kebugaran mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI), harus mengajukan melalui Online Single Submission untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berlaku sebagai SNI untuk pusat kebugaran. Di sisi lain, terkait standardisasi lebih detail terkait pusat kebugaran di Indonesia belum diatur jelas. Saat ini, standar yang ada lebih berfokus pada perizinan usaha melalui sistem OSS dan NIB, serta pedoman umum dari asosiasi seperti APKI dan PPKI. Ketiadaan standardisasi spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen, sehingga diperlukan pengembangan dan implementasi standar yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tanggung jawab pelaku usaha pusat kebugaran terhadap cedera konsumen yang disebabkan oleh fasilitas yang tidak terstandarisasi. Pelaku usaha diwajibkan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, memberikan informasi yang akurat, dan menyediakan fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Bila terjadi cedera, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan pertama, kompensasi, dan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui jalur pengadilan, dengan kemungkinan sanksi bagi pelaku usaha mulai dari tindakan administratif hingga pidana. Dengan demikian, UU ini memberikan perlindungan hak bagi konsumen dan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha pusat kebugaran untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanannya.

---

This thesis analyzes the regulations regarding the standardization of fitness centers in Indonesia as a form of consumer protection and legal protection against consumer injuries caused by fitness centers that do not meet standardization. This thesis is compiled using doctrinal research methods. In Indonesia, there are no specific regulations regarding the standardization of fitness centers. However, for a fitness center to obtain the Indonesian National Standard (SNI), it must apply through the Online Single Submission to obtain a Business Identification Number (NIB). The NIB serves as the SNI for fitness centers. On the other hand, more detailed standardization related to fitness centers in Indonesia is not clearly regulated. Currently, existing standards focus more on business licensing through the OSS and NIB systems, as well as general guidelines from associations such as APKI and PPKI. The absence of specific standardization potentially creates legal uncertainty and risks for consumers, thus requiring the development and implementation of more comprehensive standards. The Consumer Protection Act regulates the responsibility of fitness center business operators for consumer injuries caused by non-standardized facilities. Business operators are required to ensure consumer safety by implementing clear Standard Operating Procedures (SOP), providing accurate information, and offering facilities that meet safety standards. In case of injury, business operators are responsible for providing first aid, compensation, and indemnification as per the applicable regulations. Consumers have the right to seek accountability, either through out-of-court dispute resolution or through judicial channels, with possible sanctions for business operators ranging from administrative actions to criminal penalties. Thus, this law provides rights protection for consumers and establishes clear obligations for fitness center business operators to ensure the safety, security, and comfort of their service users."

"Tesis ini membahas Manajemen Pusat Arsip khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara. Di Unika Atma Jaya memakai istilah Pusat Arsip karena selain mengelola arsip statis, Pusat Arsip juga menjadi koordinator atas unitunit pengolah (Records Center).Hasil penelitian menyarankan bahwa Pusat Arsip perlu disahkan/dilegalkan pendiriannya, masuk di dalam struktur organisasi, dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan universitas. Hal ini perlu dibicarakan dan diputuskan di level manajemen tertinggi universitas. Pusat Arsip berperan dalam menunjang tertib administrasi dan operasional universitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

---

The focus of this study is the Archives Center Management specifically for higher education. This research was conducted at Atma Jaya Catholic University of Indonesia. It is a qualitative descriptive interpretive design. The data were collected by means of interview. Atma Jaya Catholic University of Indonesia uses Archives Center terminology because one of the responsibilities of the center is to coordinate the University's Records Centers besides its archives (static archives).

The results of the research suggest that Archives Center has to be legally established, included in the organization structure, and provided with job description and function to support the realization of the university?s vision, mission, and aims. All these need to be discussed and decided at the management level of the university. The role of Archives Center is to support the correct conduct of administration, operational duty, and function of the university."

"Pesatnya perkembangan transportasi udara di dunia, baik dilihat dari sudut semakin besarnya jumlah perusahaan penerbangan maupun semakin banyaknya orang yang bepergian dengan menggunakan pesawat, mengakibatkan keberadaan bandar udara belakangan ini tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang pesawat yang datang dan pergi, tetapi juga tempat bertemu informal, tempat berbelanja, bahkan tempat rekreasi yang menjadi magnet bagi masyarakat umum. Maka tak heran bisnis makanan dan pertokoan di bandar udara mengalami perubahan yang sangat drastis. Banyak bandar udara di kota-kota besar menjadi semakin canggih dan mewah dengan dilengkapi pusat perbelanjaan yang lengkap yang dikenal dengan istilah airport shopping. Perubahan itu tidak terlepas kehidupan berbelanja (shopping) yang sudah menjadi bentuk kegiatan masyarakat sehari-hari, begitu juga dengan pembangunan pusat perbelanjaan yang sangat pesat di kota-kota besar dunia yang seolah tak dapat dihindari. Bahkan bukan saja bandar udara yang sudah berkembang seperti pusat perbelanjaan, tetapi banyak bentuk bangunan umum lainnya, yaitu stasiun kereta, museum, rumah sakit, sekolah, dan kemiliteran1.Walaupun banyak pendapat yang mengatakan bahwa airport shopping adalah tempatplaceless yang mengorbankan sense of place, tetapi airport shopping berusaha membuat ruang transisi para pelancong menjadi lebih baik untuk mendapatkan sence of comfort dan sense of security. Oleh karena itu itu perlu adanya penelitian terhadap tata letak fasilitas pendukung, dalam hal ini komersial, di terminal bandar udara agar rancangannya nyaman, aman, efektif, efesien dan tidak mengganggu aliran penumpang dan barang yang menjadi bagian penting dalam bandara."

"

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.

---

The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.

"

"Permasalahan yang dihadapi Kola Pasuruan saat ini adalah bangunan kuno dalam keadaan tidak terawat, bahkan ada yang mengalami pembongkaran, dan alun-atun menjadi area perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengidentifikasi informasi faktual mengenai potensi dan permasalahan pelestarian kawasan untuk dievaluasi dan menarik kesimpulan, dengan mengunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis perubahan kawasan pusat Kota Pasuruan adalah historis deskriptif. cross tabulation, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan citra kawasan masih terlihat. masing-masing zona memiliki pengelompokan arsitektur, perlu adanya perda pelestarian, dan secara umum masyarakat mendukung pelestarian"