Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pungutan tidak resmi yang hingga kini masih sangat sering terjadi, menjadi kendala dalam mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia menuju liberalisasi. Kendala itupun terasa lebih berat pada masa krisis moneter yang terjadi sekarang ini. Oleh karenanya, masalah tentang pungutan tidak resmi menjadi kajian menarik agar dapat diperoleh gambaran seperti apakah praktik-praktik pungutan tidak resmi dari aparat birokrasi yang dialami pengusaha dan bagaimana reaksi pengusaha terhadap praktik-praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif pada studi kasus pabrik garmen PT. GAR di Jakarta. Tipe penelitian adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara tak berstruktur dan observasi. Dalam memaparkan reaksi pengusaha terhadap praktik pungutan tidak resmi ini, digunakan dasar pemikiran mengenai korupsi dari Gunnar Myrdal, yang didukung dengan dasar pemikiran mengenai reaksi dari Barry Rubeck dan Clinnard-Quinney. Dalam penelitian mengenai praktik pungutan dan reaksi pengusaha, dapat dilihat bagaimana peran dan kedudukan yang kuat dari aparat birokrasi menyebabkan pengusaha bergantung pada mereka. Ketergantungan pengusaha terhadap pelayanan birokrasi ini disadari betul oleh aparat birokrasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka seringkah menggunakan jabatan/kedudukan untuk mencari insentif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa ; ternyata dalam menentukan reaksi apa yang diberikan terhadap praktik-praktik pungutan tidak resmi adalah seberapa besar praktik pungutan tersebut berhubungan dengan kelancaran usaha. Pada pos-pos pelayanan yang vital untuk kelancaran usaha, pengusaha memberikan reaksi cenderung mendukung dengan memberikan uang kepada aparat birokrasi. Misalnya pada momen-momen vital pengadaan bahan baku, produksi dan distribusi. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kelancaran usaha, pengusaha biasanya memberikan reaksi cenderung menolak, dengan cara berkelit, menghindar, dan menolak secara tegas. Reaksi ini hanya dipengaruhi sedikit oleh bagaimana cara praktik pungutan dilakukan.

Abstrak :
Penulisan ini disusundalam penjabaranatas penelitian di Pasar Tanah Abang terkait pungutan liar yang telah membudaya, dianalisis secara kriminologis, dan bertujuan agar dapat memberikan pemahaman mengapa permasalahan tersebut sulit untuk diatasi. Asumsi awal penulis bahwa analisis dapat dilakukan melalui enam focal concernsdari teori budaya kelas menengah ke bawah oleh Walter Miller. Namun, ditemukan bahwa selain enam focal concerns, permasalahan ini terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, informative function of reinforcement, gangguan internal, dan gagalnya pemolisian komunitas. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer, penulis mewawancarai beberapa warga kawasan Pasar Tanah Abang sebagai pihak yang memahami dan terlibat langsung dengan pungutan liar serta melakukan pengamatan di kawasan tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang komprehensif. Hingga pada akhirnya setelah memahami mengapa pungutan liar sulit diatasi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif. ......This study is compiled in a form ofelucidation of field research in The Tanah Abang Market, discussed about extortion or illegal payments that has been entrenched, criminology analyzed, and aims to provide an understanding why the problem is difficult to overcome. The initial assumption is the analysis can be done through the six focal concerns of middle-class cultural theory by Walter Miller. However, it was found that in addition to the six focal concerns, this problem occurs because of the ties of kinship, informative function of reinforcement, internal disturbance, and the failure of community policing. By using primary data collection techniques, the author interviewed several residents around Tanah Abang Market area as the parties who understand and engage directly with the extortion and observed around the region in order to provide a comprehensive explanation. Ultimately, after understanding why the extortion difficult to overcome, this study is expected to be useful in providing the right advices in order to get over these problems effectively.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, sedangkan KPK juga mempunyai wewenang operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus operasi tangkap tangan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen pada tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pemberantasan pungutan liar antara Satgas Saber Pungli dan KPK, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam hal pemberantasan pungutan liar. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Satgas Saber Pungli dan KPK perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi pungutan liar dan kedua pihak perlu untuk menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang tumpang tindih tersebut. ......This thesis discusses the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) and the Corruption Eradication Commission (KPK) which have overlapping authority in terms of eradicating criminal acts of corruption with an illegal levy mode, where the Saber Pungli Task Force has the authority to conduct hand arrest operations. in the effort to eradicate illegal levies, while the KPK also has the authority to catch hand in the effort to prosecute corruption. To make it easier to understand, this thesis takes the example of the case of the arrest of the head of the Sukamiskin Penitentiary (Kalapas), Wahid Husen in 2018. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law that regulates the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating criminal acts. corruption by way of extortion. The main problem in this thesis is why there is an overlapping authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating corruption by using illegal fees, then how is the implementation and regulation of these overlapping powers. The purpose of this study was to determine the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in terms of eradicating illegal fees. The research result of this thesis is that the Saber Pungli Task Force and the Corruption Eradication Commission need to clearly regulate the overlapping authority in handling illegal extortion corruption cases and the two parties need to determine the appropriate form of regulation to regulate this overlapping authority.

Abstrak :
Pelindungan terhadap pengguna jalan tol sebagai konsumen merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, hal ini harus diiringi dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan ini menganalisa mengenai pelindungan konsumen di jalan tol dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol, khususnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam mengatasi kasus pungutan liar yang terjadi dalam ruas jalan tol. Penggunaan jasa derek di jalan tol cukup tinggi, yang terkadang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan doktrinal yang didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mengacu pada hukum positif di Indonesia, seperti KUHPER, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Jalan, UU Jalan Tol, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelindungan konsumen. Dari kasus pungutan liar derek mobil ini, terungkap bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen atas keamanan dan transparansi biaya sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen telah dilanggar. Sehingga dalam hal ini, Badan Usaha Jalan Tol sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian, Badan Usaha Jalan Tol juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pungutan liar yang terjadi dalam jasa layanan derek mobil di Jalan Tol Jagorawi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peraturan yang berkaitan sehingga praktik pungutan liar derek mobil ini dapat diminimalisir. ......Protection of toll road users as consumers is an important aspect that needs to be considered, this must be accompanied by the application of Minimum Service Standards (MSS) for Toll Roads by applicable regulations. This paper analyzes the protection of consumers on toll roads and the responsibilities of Toll Road Business Entities, especially PT Jasa Marga (Persero) Tbk, in overcoming cases of illegal levies that occur on toll roads. The use of towing services on toll roads is quite high, which is sometimes utilized by unscrupulous people to commit illegal levies. This research utilizes a doctrinal approach based on applicable regulations in Indonesia and theories that are following the situation. The data used in this research is secondary data that refers to positive laws in Indonesia, such as the KUHPER, KUHP, Consumer Protection Law, Road Law, Toll Road Law, and other regulations related to consumer protection. The case of illegal fees for towing cars revealed that consumers' rights to safety and transparency of fees per the Consumer Protection Law have been violated. So in this case, the Toll Road Business Entity as a business actor is responsible for replacing consumer losses under applicable regulations. Not only has the responsibility to compensate for losses, the Toll Road Business Entity also has the responsibility to make efforts to prevent and supervise the practice of illegal levies that occur in car towing services on the Jagorawi Toll Road. This can be done by improving the relevant regulations so that the practice of illegal car towing can be minimized.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat dampak efek general deterrence yang dihasilkan oleh Operasi Tangkap Tangan OTT Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saber Pungli sebagai sebuah lembaga hukum yang baru diresmikan pada tahun 2016. Kemudian, penulis mengaitkan dampak tersebut terhadap tingkat risiko pegawai kantor kelurahan di Kota Depok melakukan pungutan liar. Untuk melihat tingkat efek general deterrence penulis menggunakan tujuh elemen deterrence dari Stafford dan Warr Sitren, 2007 yaitu kepastian hukuman, keseriusan hukuman, pengalaman orang lain, keuntungan dan kerugian, impulsivitas, dan keagamaan. Kemudian, dalam melihat tingkat risiko pelanggaran, penulis meminjam elemen-elemen dari teori routine activities yaitu pelaku yang termotivasi motivated offender, target yang cocok suitable target dan tidak adanya penjagaan yang mumpuni absence of a capable guardian . Hasil olah data dari kuesioner yang disebarkan ke 152 responden menyatakan bahwa semakin tinggi efek general deterrence OTT Satgas Saber Pungli, maka semakin rendah risiko pelanggaran pegawai kantor kelurahan di Kota Depok.

---

ABSTRACT
In this research, the author tried to see the impact deterrence effect generated by the Operasi Tangkap Tangan OTT or apprehension by The Sapu Bersih Pungutan Liar Task Force Saber Pungli Task Force as a new legal institution officially established in 2016. Afterwards, the author linked the impact to the risk level of violation illegal levies by urban village officer in Depok City. To see the general deterrence level the author used seven elements from Stafford and War Sitren, 2007, namely certainty of punishment severity of punishment the experience of others costs and benefits impulsivity, and religiosity. Then, in the variable of violation risk, the author used elements of the routine activities theory namely motivated offender, suitable targets and absence of capable guardians. The results of this research from the questionnaires distributed to 152 respondents stated that the higher the general deterrence level of OTT by Saber Pungli Task Force, the lower the violation risk of the urban village officer in Depok City.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai pencegahan pungutan liar dengan menggunakan pendekatan multi agen atau pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh berbagai aktor. Tujuannya adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan terkait pungutan liar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan studi kasus pungutan liar di Pelabuhan X untuk melihat bagaimana pencegahan kejahatan multi agen diterapkan di pelabuhan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik delphi yang meminta pendapat dari para ahli. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Differential Association Theory, Pencegahan Kejahatan Berpendekatan Multi Agen, dan Teori Aktivitas Rutin. Hasil penelitian menyarankan bahwa agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan pendefinisian ulang apa yang dimaksud dengan pungutan liar melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis online melakukan penataan kembali upaya pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dan menghilangkan egosentris pemerintah agar pencegahan pungutan liar berpendekatan multi agen dapat terlaksana dengan baik.

---

ABSTRACT
This research discusses about pungutan liar using multi agent approach or crime prevention by various actors. The objective is to uncover the application of pungutan liar systems that have been issued by the government. This research uses case study of pungutan liar at X Port to see how various efforts are implemented at port. This research is conducted using qualitative approach with delphi technique that uses the experts opinion. Theories in this study are Differential Association Theory, Multi Agent Approach Theory, and Routine Activity Theory. The results suggest that for the prevention of pungutan liar with multi agent approaches to work well it is necessary to redefine what is meant by pungutan liar to reform bureaucracy in public service improve the online public service system undertake the restructuring of pungutan liar with multi agent approach prevention efforts and eliminating the government 39 s egocentricism in order to prevent the of pungutan liar with multi agent approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACT
The school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians.