Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi relatif antara kapal PT.PELNI dan faktor-faktor yang menyebabkan inefisiensi. Objek penelitian adalah 21 kapal pada periode 2009-2012. Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana untuk subsidi PSO, dan kapasitas kursi kelas ekonomi. Variabel output adalah jumlah penumpang kelas ekonomi, jumlah voyage, dan jumlah hari operasi. Penelitian ini menerapkan model Data Envelopment Analysis ( DEA ). Hasil penelitian: hanya ada 4 kapal yang konsisten relatif efisien pada periode 2009-2012. Penyebab utama dari inefisiensi kapal adalah jarak rute terlalu jauh, dan terlalu banyak kursi di kelas ekonomi. Dengan demikian, disarankan untuk membuat beberapa perbaikan dalam operasional kapal, terutama untuk memperpendek rute dan mengurangi jumlah kursi di kelas ekonomi.

---

ABSTRACT
This research is aimed to identify the relative efficiency among of PT. PELNI's ships and the factors that cause the inefficiency. The object of study are 21 ships at period 2009-2012. The input variables used in the study are fund for subsidy PSO, and seat capacity of economy class. The output variables are number of economy class passengers, number of voyages, and number of operating days. The study applied the model of Data Envelopment Analysis (DEA). The research result: there are only 4 ships that consistently relatively efficient at period 2009-2012. The main cause of a ship inefficiency were the distance route is too far, and too many seat in economy class. Thus, it's suggested to make some improvement in operating of ships, especially to shorten the length of routes and to decrease the seat in economy class., This research is aimed to identify the relative efficiency among of PT. PELNI's ships and the factors that cause the inefficiency. The object of study are 21 ships at period 2009-2012. The input variables used in the study are fund for subsidy PSO, and seat capacity of economy class. The output variables are number of economy class passengers, number of voyages, and number of operating days. The study applied the model of Data Envelopment Analysis (DEA). The research result: there are only 4 ships that consistently relatively efficient at period 2009-2012. The main cause of a ship inefficiency were the distance route is too far, and too many seat in economy class. Thus, it's suggested to make some improvement in operating of ships, especially to shorten the length of routes and to decrease the seat in economy class.]

Abstrak :
Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM. ......The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs.

Abstrak :
Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negara bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSO kepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilang pendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah dana bantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajak penghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilan yang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian ini menelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak atas penghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliance cost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept, sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilan atau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaan interpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukan menjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanya merupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajak maka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akar permasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalam menentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastian akibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yang harus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi. ......The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute.

Abstrak :
ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik

---

ABSTRACT

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and / or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven`t been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang bagaimana kedudukan PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan antara sebagai pengembang Public Service Obligation dan sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas terkait tarif dasar listrik yang ditinjau dari Hukum Perusahaan serta mengetahui peraturan yang berlaku apa saja yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan secara teoritis PT PLN (Persero) antara sebagai Public Service Obligation dan sekaligus sebagai Perseroan Terbatas terkait Tarif Dasar Listrik ditinjau dari Hukum Perusahaan dan bagaimana pengaturan Public Service Obligation bagi perusahaan Perseroan PT PLN (Persero) dan kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas. Untuk meganalisasnya penulis melakukan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kepustakaan. Dapat dipahami bahwa selain tunduk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 sebagai perusahaan perseroan yang mengejar keuntungan, PT PLN (Persero) juga tak dapat menampikkan pelaksanaan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun Pelaksanaan PSO menimbulkan beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi PT PLN (Persero) seperti selisih defisit antara Biaya Pokok Penjualan (BPP) listrik dengan harga jualnya. Untuk menyempurnakan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO)dari Pemerintah maka PT PLN (Persero) dapat melakukan Efisiensi dan Restrukturisasi Tarif dan Organisasi. Untuk mengantisipasi terhadap implikasi dari pelaksanaan penugasan (PSO). Begitupun juga diperlukan adanya Standar Operational Procedure (SOP) terhadap Penugasan Khusus/Public Service Obligation(PSO) yang dapat membuat pelaksanaannya efek.

---

ABSTRACT This research objective is to to provide a real understanding of how the position of PT PLN ( Persero ) in running business activities as a developer of electricity between public service obligation and as a Limited Liability Company in the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand to know what regulations relating to the assignment. With some problems , namely how the theoretical position of PT PLN ( Persero ) between a Public Service Obligation as well as a Limited Liability Company in the determination of the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand how the public service obligation arrangements for the Company PT PLN ( Persero ) and its position as a Limited Liability Company. To analizeauthors conducted a normative juridical method that legal research is done through literature . It is understood that the addition is subject to the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 23 of 1994 as a limited liability company which is the pursuit of profit , PT PLN ( Persero ) also can not be exclude implementation of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) provided by the Government , although the implementation of PSO raises some weaknesses that leed to losses for PT PLN ( Persero ) as the difference between the deficit Cost of Goods Sold ( BPP ) of electricity to the selling price. To refine Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) of the Government than PT PLN ( Persero ) can do Efficiency and Restructuring Rates and Organizations to anticipate the implications of the implementation of the assignment ( PSO ).Likewise also necessary to create Standard Operational Procedure ( SOP ) of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) which can make effective implementation.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap badan usaha lain tersebut masuk dalam setiap kegiatan usaha, oleh karena itu dalam pembahasan pertama membahas mengenai, bagaimana peluang Badan Usaha Milik Swasta dalam sektor ketenagalistrikan dan migas apakah berpeluang pula terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Public Service Obligation PSO yang mana perintah tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara UU BUMN. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 1 UU BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan PSO kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, sebagai BUMN dengan bentuk Persero, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tertuang pula pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU BUMN. Oleh karena itu, pembahsan kedua dalam penulisan ini membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan melaksanakan PSO oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang mengarah pada pendekatan Undang-Undang dengan melibatkan sumber hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian literatur sehingga menghasilkan hasil analisa pertama yaitu, pelaksanaan kegiatan PSO dapat diberikan atau diamatkan pula kepada Badan Usaha Milik Swasta BUMS dalam sektor ketenagalistrikan dan sektor migas melalui kegiatan tender terhadap kegiatan PSO tersebut. Dan menghasilkan hasil analisa kedua yaitu, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero sebagai BUMN yang melaksanakan PSO, dan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagai PT. Persero sebenarnya telah selaras diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada PT. PLN Persero masih ada beberapa hambatan, sedangkan PT. Pertamina Persero baik tujuan kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO sudah dapat berjalan secara beriringan atau selaras. ......The structure in electricity industry sector and oil and gas industry sector in Indonesia has changed with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act before, and also in oil and gas industry has changed with the enactment of the Act No. 22, 2001. The whole of that Acts changed the role and position of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero . In electricity industry, the Act No. 30, 2009 changed the role and position of PT. PLN Persero as power holder to become concessionaire that could make an opportunity for the Private Owned Enterprises in the electricity industry, and also the Act No. 22, 2001 changed the role and position of PT. Pertamina Persero that could make an opportunity too for Private Owned Enterprises in oil and gas industry. Therefore, it is necessary to do research on the opportunity of Private Owned Enterprises both in electricity sector and oil and gas sector, especially about the kind of opportunity for Private Owned Enterprises is that just for the commercial business activities or included about Public Service Obligation PSO activities. The next research is about the implementation of PSO activities. PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero has a main objective to pursue benefits based on the Act No. 19, 2003 about Indonesia state owned enterprises Article 1, 2, and 12. However, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero which got some special assignment by Government to implement PSO activities based on Indonesia state owned enterprises Act Article 66 to carrying out the public service function. Therefore, the research would analyze the balance between the main objective to pursue benefits and to implement PSO activities of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises in Indonesia. This study used normative law research with primary law material was obtained from analyzing related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant from Ministry of Indonesian State Owned Enterprises PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero. For the first analysis, the implementation of PSO can be given to Private Owned Enterprises both in the electricity and the oil and gas sector through tender activities. And for the second analysis, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises carry out the PSO, and a goal to pursue profit as PT. Persero has actually been aligned stipulated in the legislation but in PT. PLN Persero there are still some obstacles, while PT. Pertamina Persero has good purpose PSO activities and the activities of non PSO have been able to run in parallel or aligned.

Abstrak :
Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik tertentu terdapat tarif yang dibebankan, salah satunya pelayanan berupa jasa publik, tarif tersebut harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berupa transportasi umum sebagai jasa pelayanan publik pun harus dapat terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk pula mengenai penerapan tarif layanan KRL Commuter Line sebagai bentuk Public Service Obligation (PSO) haruslah memenuhi keterjangkauan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi di Indonesia berupa layanan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta menganalisis terkait dengan penerapan tarif tiket terhadap penyelenggaraan KRL Commuter Line oleh PT KCI serta bagaimana implikasi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur serta bahan kepustakaan atau mendalami informasi yang relevan kepada pihak tertentu. Dalam rangka menunjang data sekunder terkait, maka dilakukan wawancara dengan narasumber dan informan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan KRL Commuter Line dapat digolongkan ke dalam bentuk pelayanan publik, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk memudahkan warga negara memenuhi hak-hak dasarnya. Dengan adanya KRL Commuter Line masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sejalan pula dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945. Penerapan asas keterjangkauan terhadap tarif KRL Commuter Line, dapat dilihat dengan upaya Pemerintah memberikan dana PSO kepada PT KAI (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara sarana perkeretaapian. Dengan diterapkannya kebijakan PSO tersebut, maka Pemerintah berupaya untuk menjamin keterjangkauan atas tarif layanan KRL Commuter Line. Saran, Pemerintah seharusnya dapat menyusun regulasi yang berkaitan dengan PSO khususnya di bidang angkutan kereta api tidak berbelit-belit. Dengan demikian, pelaksanaan PSO dapat dijalankan dengan baik dan lancar oleh PT KAI (Persero) bersama dengan PT KCI selaku operator. ......In organizing a certain public service, there are tariffs that are charged, one of which is in the form of public services, these tariffs must be affordable by the community. The implementation of public services in the form of public transportation as a public service must also be affordable for the community. This also includes the application of KRL Commuter Line service rates as a form of Public Service Obligation (PSO) must fulfill affordability. This research is intended to analyze how the implementation of public services in the field of transportation in Indonesia in the form of KRL Commuter Line services by PT KCI and analyze related to the application of ticket rates to the implementation of KRL Commuter Line by PT KCI and how the resulting implications. This research uses normative juridical research methods carried out descriptively using secondary data. Secondary data is obtained through literature searches and library materials or exploring relevant information to certain parties. In order to support the related secondary data, interviews with sources and informants were conducted. The results of this study found that the implementation of KRL Commuter Line can be classified into a form of public service, because its main purpose is to facilitate citizens to fulfill their basic rights. With the KRL Commuter Line, people are able to fulfill their needs. This is also in line with the mandate of Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Fourth Paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The application of the principle of affordability to the KRL Commuter Line tariff can be seen with the Government's efforts to provide PSO funds to PT KAI (Persero) as State-Owned Enterprises (BUMN) organizing railway facilities. With the implementation of the PSO policy, the Government seeks to ensure the affordability of KRL Commuter Line service rates. Suggestions, the Government should be able to compile regulations relating to PSO, especially in the field of rail transportation is not complicated. Thus, the implementation of PSO can be carried out properly and smoothly by PT KAI (Persero) together with PT KCI as the operator.

Abstrak :
Dalam memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas kepada para pengguna jasa kereta api, PT. Kereta Api Indonesia Persero memiliki telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilterapkan guna meningkatkan pelayanan pada kereta api kelas ekonomi Non-Public Service Obligation (Non-PSO). Dari sisi pelayanan intangibleyang diberikan PT. KAI Persero kepada para pengguna jasa kereta api sudah berupaya memberikan pelayanan dengan baik. Namun dari sisi dimensi pelayanan tangibles yang dilakukan pada kereta ekonomi Non-PSO new image terdapat kendala pada layout kursi yang kurang sesuai dengan ekspetasi para penggguna jasa kereta api yang menjadi faktor penghambat untuk menerapkan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan PT. KAI. Beberapa langkah konkret sudah dilakukan guna mengatasi hal ini dengan menarik kembali armada kereta api ekonomi Non-PSO new image yang bermasalah dan melakukan koordinasi dengan PT. INKA untuk dilakukan perbaikan terhadap layout kursi agar sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa kereta api. ...... In providing good and quality public services to rail service users, PT. Kereta Api Indonesia Persero has undertaken various efforts to improve the services that have been implemented to improve service on the economy class train Non-Public Service Obligation (Non-PSO). In terms of intangibles service provided by PT. KAI Persero to the railway service users have been trying to provide good service. However, in terms of service dimension tangibles conducted on non-PSO new economy train there are obstacles in the seat layout that is less in line with the expectations of railway service users who become the obstacle factor to implement efforts to improve services conducted by PT. KAI. Several concrete steps have been taken to overcome this by withdrawing the non-PSO new economy's problematic railway fleet and coordinating with PT. INKA for improvements to the turret layout to suit the needs of train users.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai  kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri. ......This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2 paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal consequences of bankruptcy itself.

Abstrak :
ABSTRAK

Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik. Subsidi angkutan udara kargo sebagai bagian dari program Jembatan Udara dilaksanakan oleh pemerintah melalui penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan udara dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara melalui pemilihan penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara menarik asas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan perbandingan terhadap pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, Australia. Simpulan penelitian ini yaitu subsidi angkutan udara kargo merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik di Indonesia sesuai dengan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; terdapat perbedaan antara subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan kewajiban pelayanan publik sejenis di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia berdasarkan sistem pemilihan badan usaha angkutan udara, penyelenggara, dan bentuk subsidi yang diberikan; dan kaitan antara pemberian subsidi angkutan udara kargo terhadap badan usaha angkutan udara non-BUMN dalam Kerangka Kewajiban Pelayanan Publik di Indonesia dapat dilihat melalui pergeseran paradigma pelayanan publik di Indonesia dan berdasarkan konsep tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum administrasi negara di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

The state is obliged to subsidize cargo air transport to Air Transport Business Entities in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) and non-SOEs. This provision is carried out by the application of public service obligation. Cargo air transport subsidy as part of the Air Bridge program are carried out by the government through assignments to SOEs engaged in air transportation and/or Air Transport Business Entities through the selection of other service providers in accordance with statutory provisions. This study attempts to analyze the problems related to the implementation of subsidized cargo air transport as a public service obligation based on the legal framework of public services in Indonesia; comparison of the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia; and the connection between the application of cargo air transport subsidy to non-SOEs Air Transport Business Entities with the framework of public service obligations in Indonesia. This research is a normative juridical method by drawing written and unwritten legal principles and comparing the implementation of cargo air transport subsidy in Indonesia with the implementation of public service obligations in the European Union, Malaysia, and Australia. The conclusions obtained from this study are that cargo air transport subsidy are part of the public service obligation in Indonesia in accordance with the legal framework of public services in Indonesia; there is a difference between cargo air transport subsidy in Indonesia and similar public service obligation in the European Union, Malaysia and Australia based on the system of selecting air transport business entities, organizers, and the form of subsidies provided; and the link between providing air cargo air transport subsidy to non-SOEs air transport business entities in the Public Service Obligation Framework in Indonesia can be seen through the paradigm shift in public services in Indonesia and based on the concept of government legal action based on administrative law in Indonesia.