Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat), pengembangan karir, dan implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bappenas. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan fokus memperoleh gambaran apa adanya tentang permasalahan yang dibahas, yaitu implementasi diklat dalam rangka pengembangan karir PNS di lingkungan Bappenas. Populasi penelitian adalah PNS di lingkungan Bappenas yang telah mengikuti diklat ARUM dan Spama dan menduduki jabatan struktural yang berjumlah 213 orang. Sedangkan sampelnya adalah 60 orang PNS. Penarikan sampel dilakukan secara simple random sampling (acak sederhana). Pengumpulan data dilakukan inelalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan hasil jawaban responder yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara apa adanya dengan mengacu pada nilai rata-rata, frekuensi dan prosentase jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan panting sebagai berikut : Kondisi pelaksanaan diklat di Bappenas tergolong baik dalam aspek instruktur dan metode, namun kurang baik dalam aspek fasilitas dan kurikulum. Kondisi pengembangan karir pegawai di Bappenas tergolong baik jika dilihat dari aspek sistem merit dan sistem karir, namun masih diwarnai praktek patronage. Dengan kondisi diklat dan pengembangan karir seperti itu, diklat dipandang bermanfaat bagi pengembangan karir oleh sekelompok pegawai, namun tidak demikian halnya bagi kelompok pegawai lain. Ambiguitas pandangan tersebut disebabkan oleh materi diklat yang kurang mengakomodasi kepentingan pegawai untuk suatu promosi jabatan, tidak adanya ketentuan yang mengatur kenaikan pangkat kompensasi setelah pegawai mengikuti diklat dan adanya suatu fakta (sistem patronage). Dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut disarankan : (1) pelaksanaan diklat di lingkungan Bappenas perlu penyempurnaan terutama content materi promosi jabatan, serta perbaikan fasilitas diklat khususnya laboratorium komputer, media intern, alat-alat praktek, laboratorium bahasa, ruang simulasi dan ruang tamu; (2) perlu reduksi sistem patronage yang masih mewarnai pola pengembangan karir di Bappenas melalui penerbitan peraturan tentang tindakan anti-patronage bagi pegawai di lingkungan Bappenas, atau melalui penciptaan budaya organisasi yang kedap dari praktek patronage; dan (3) dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan atau pengaruh diklat terhadap pengembangan karir pegawai di lingkungan Bappenas.

Abstrak :
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur.
Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti.
Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya.
Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi.
Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik.
Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia.
To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working.
Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively.
Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration.
The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well.
It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about.

Abstrak :
Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah? Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah.

Abstrak :
Organisasi yang tumbuh secara dinamis adalah organisasi yang mampu mengelola setiap tuntutan perubahan yang terjadi, baik tuntutan perubahan lingkungan strategis, maupun perubahan dalam organisasi. Pengembangan sumber daya manusia, sebagai upaya yang tepat untuk menghadapi segala tantangan yang berkaitan dengan tuntutan perubahan tersebut.

Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagai mekanisme penilaian kinerja untuk mengetahui seberapa besar produktivitas dan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja seorang pegawai merupakan hasil interaksi antara motivasi dan kemampuannya. Motivasi kerja yang tinggi dan dilengkapi dengan kemampuan kerja, akan menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan demikian motivasi berperan sangat penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan dan motivasi kerja sebagai sarana yang efektif untuk mempengaruhi dan meningkatkan produktivitas kerja sesuai yang dikehendaki oleh manajemen.

Penelitian dilaksanakan pada kantor Badan Kepegawaian Negara Jakarta, dengan jumlah populasi 2.509 orang Pegawai Negeri SipiL Oleh karena karakteristik populasi dapat distratakan menurut eselon jabatan dan golongan ruang penggajian, maka sampel ditetapkan 251 orang secara proportionate stratified random sampling. Tehnis analisis data dilaksanakan melalui uji normalitas dan uji linieritas data, yang selanjutnya dilakukan analisis korelasi dan analisis regresi baik secara sederhana maupun secara ganda.

Dari analisis data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa : Pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Peningkatan Produktivitas Kerja, dengan mengontrol Motivasi Kerja, diperoleh koefisien korelasi (ryx1 - x2) sebesar 0,3020. Persamaan garis regresi Y = 37,829 + 0,624x1, dengan kontribusi Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 38,453%. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Motivasi Kerja dengan Peningkatan Produktivitas Kerja, dengan mengontrol Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperoleh koefisien korelasi (ryx2 - x1) sebesar 0,4381. Persamaan garis regresi Y = 34,363 + 0,747x2, dengan kontribusi Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 35,11%. Ketiga, secara bersama-sama Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja, diperoleh koefisien korelasi (ryxlx2) sebesar 0,702 dan 0,741. Persamaan garis regresi Y = 27,374 + 0,285 + 0,497, dengan kontribusi Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 28,129%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Motivasi Kerja, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut menentukan adanya variasi Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Permasalahan yang timbul karena aparat penegak hukum menyatakan bahwa suap di sektor swasta belum bisa ditindaklanjuti oleh karena ketiadaan aturan yang mengatur hal tersebut. Padahal, telah terdapat UU No. 11 Tahun 1980 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Suap. UU ini tidak memberikan batasan bahwa suap hanya berlaku terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang pada umumnya dikenal di UU Tipikor, melainkan juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan terhadap peraturan perundangan ini belum maksimal bahkan cenderung untuk tidak diterapkan sama sekali. Padahal United Nations Convention Against Corruption UNCAC telah terus mendorong untuk diaturnya suap di sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan nasional hal ini dibuktikan dengan mulai diatur dan ditegakkannya tindak pidana suap di sektor swasta di beberapa negara pihak UNCAC. Tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan dan permasalahan suap sektor swasta dalam peraturan perundang-undangan Indonesiadan dalam praktik.

---

ABSTRACT
This study discusses bribery in the private sector in Indonesia. This issue arose from a claim made by law enforcerofficials that bribery in private sector can not be criminalized or processed due to the absence of law and regulation. In fact, Indonesia have already had Law No. 11 of 1980 that specifically provides regulation regarding bribery. This Bribery Act of 1980 is not only applicable to state officials or public servants, as commonly understood in Indonesia Corruption Act, but also to private sectors such as businessmanand other relevant stakeholder. Unfortunately, the implementation of such Bribery Act tends to not fully effective as other Corruption Law and even tends to be impracticable. However this is contrary to the spiritn contained in United Nations Convetion Against Corruption UNCAC promoting an issuance or incorporation of regulation regarding bribery in private sector. The implementation of this spirit has already been implemented by some countries. This study will discuss the development and issues in private sector bribery in Indonesian regulatory framework and in itspractice.