Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program Government Partnership Fund (GPF) adalah salah satu program yang berada dibawah naungan AusAID, lembaga donor Internasional. Program ini memiliki tujuan pertukaran keahlian, pengetahuan dan keahlian antara Australia Departemen dan Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga sektor publik kunci di Indonesia; dan untuk jangka panjang membangun hubungan kelembagaan dan kemitraan antara lembaga-lembaga sektor publik Australia dan mitra Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja program GPF, dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian pengukuran kinerja program GPF dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendeskrispikan bagaimana mengukur kinerja program GPF dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard serta menganalisa faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh program GPF untuk memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang. Konsep Balanced Scorecard memberikan kemudahan bagi manajer untuk mengetahui perusahaan secara cepat dan komprehensif termasuk didalamnya ukuran kinerja keuangan yang memberikan informasi atas langkah yang diambil dilengkapi dengan ukuran kinerja operasional berdasarkan kepuasaan pelanggan, proses internal dan inovasi yang telah dilakukan perusahaan serta kemajuan aktifitas perusahaan yang akan menjadi pemicu kinerja keuangan di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
Government Partnership Fund (GPF) Program is one of the program under AusAID, International Donor Institution. The Purpose of the GPF is to exchange skills, knowledge and expertise between Australian Government Departments and Agencies and key public sector institutions in Indonesia; and to build long-term institutional linkages and partnerships between Australian public sector institutions and their Indonesian counterparts The objective of the research is to measure performance of the GPF Program, by using Balanced Scorecard approach. Research of measurement performance of GPF Program is an analytical descriptive for showing how to measure GPF program by using Balanced Scorecard approach and analyzing factors that needs attention by GPF Program to improve its future performance. Balanced scorecard concept gives easy way to the manager in order to understand the company performance in fast and comprehensive manner. including financial performance measurement which giving comprehensive information about undertaken action. Supplemented with operational performance measurement base on customer satisfactions, internal processes and innovation had been done by the company with activity improvement which will be a trigger for the next financial performance.

Abstrak :
The amandement was made in article 27 paragraph (1) of UUD 1945 acknowledge the principle of equality before the law. On the the side, the position of women in all regulations in Indonesia is still discriminated, particularly when they want to work in public sectors. In act number 7, 1984 : The ratification of the Government Republic of Indonesia to the Convention of Elimination Discrimination Against Women, not automaticly to make the position of men and women become equal i Indonesia. The reality show that based on the regulations, customs and religion norms, the position of women is not clear yet enough.

Abstrak :
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal. ......Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved.