Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Good governance merupakan suatu konsep ideal untuk diimplementasikan karena dapat memberikan banyak manfaat. Dengan diterapkannya good governance kehidupan masyarakat dan kemajuan ekonomi dapat diwujudkan. Adanya good governance juga dapat merribantu terciptanya keseimbangan kekuatan antara negara, masyarakat dan dunia usaha. Good governance juga dapat menjamin adanya kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu negara, masyarakat dan dunia usaha.

Kemajuan ekonomi dapat tercipta bila terdapat kepastian usaha, kerangka hukum yang jelas dan tidak adanya atau tingkat KKN yang rendah dalam kehidupan masyarakat. Disinilah perlunya good governance, yang menjadi Iandasan pokok tercapainya tujuan negara, timbulnya kepercayaan masyarakat dan kondisi perekonomian yang sehat.

Untuk dapat mengimplementasikan good governance terdapat beberapa hambatan dan persyaratan. Untuk mengatasinya perlu suatu perencanaan strategis yang menyangkut visi dan misi organisasi yaitu mewujudkan good governance dalam kehidupan bernegara. Perencanaan ini membutuhkan proses pengorganisasian, yang lebih lanjut akan membutuhkan suatu change management. Change management ini diperlukan untuk mempermudah proses internalisasi dan implementasi good governance.

Salah satu cara untuk melihat implementasi good governance adalah dengan mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah kepada stakeholder tentang segala sikap dan perbuatan pemerintah, baik yang menyangkut perumusan kebijakan, pemberantasan KKN ataupun penggunaan sumber daya yang sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Ini semua membutuhkan suatu indikator yang kongkrit, yang telah disusun dalam perencanaan strategis pemerintah.

Studi ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan berusaha memperlihatkan pentingnya strategic planning guna mencapai akuntabilitas. Strategic planning pada sektor publik merupakan deskripsi tentang strategi dan model implementasi akuntabilitas dari good governance pada sektor publik. Studi ini berusaha untuk menganalisa bagaimana membangun dan menerapkan konsep akuntabilitas dengan melakukan perencanaan strategis.

Untuk inelakukan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran, tipe penelitian yang dilakukan di sini adalah exploratory research. Dengan tipe penelitian ini dapat diketahui permasalahan yang sebenamya, alternatif penyelesaiannya dan variabel yang relevan. Adapun proses penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview. Hasil interview ini dianalisa dengan menggunakan berbagai teori yang terdapat dalam data sekunder dan literatur.

Berdasarkan hasil interview yang ada, terlihat bahwa perencanaan strategis yang dipergunakan untuk organisasi sektor publik bersifat khas mengingat sektor publik memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sektor swasta. Karakteristik unik tersebut mengacu pada stakeholders sektor publik yang lebih beragam dibandingkan sektor swasta dan memegang peranan penting dalam penyusunan rencana strategisnya. Selain itu sektor public memiliki tujuan yang sangat abstrak sehingga sulit untuk dikuantifisir, meskipun dalam skala kecil, BPKP telah berusaha untuk mengkuantifisirnya dengan mengembangkan suatu sistim untuk mengimplementasikan konsep akuntabilitas dari pelaksanann strategic planning dari organisasinya. Selain sifat khas terse but, ternyata sektor publik juga perlu mempertimbangkan desired goals, external support dan kapasitas orgamsasi. BPKP telah berusaha untuk mendefinisikan desired goals, visi dan misi secara jelas, terarah dan konkrit dalam perencanaan strategis mereka. Hal ini selanjutnya patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah apakah akan mengambil model yang dipergunakan oleh BPKP dalam perencanaan strategisnya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pola yang dipergunakan oleh BPKP mengingat temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kesulitan untuk mendeskripsikan tujuan organisasinya secara lebih konkrit dan dapat diukur. Selain itu pemerintah perlu pula memperhatikan kapasitas organisasi dan kemampuan sumber daya manusianya sehingga dapat melakukan strategic planning dengan baik.

Abstrak :
Public organizations are now requested to continually increase its service quality to be able to compete with the private sector which is continually expanding to respond to the environment changes. One of the new paradigm in the management of the public sector is known as the New Public Management (NPM) , in which, according to some research conducted by experts, the Traditional Model of public Administration is no more suitable to the present organizational needs. A lot of work has been done towards the NPM approach , and the one , especially discussed in this writing , is the adoption of the Performance Management System (PMS) as realized by the private sector. This is because the performance measurement at the traditional model does not include the periodical evaluation towards the program as well as the individual. This measurement is also more leaning towards the economic perspective (input oriented) in which the connection between input cost and the goal has not yet been seen. For this purpose, some countries have tried to implement the PMS with some different conclusion. This writing tried to insvestigate whether the the PMS is successful or has failed based on some literature research as conducted by some scholars in this field. On the other hand, problems which are related to the implementation of the PMS and its effect towards the public sector have also been evaluated. At the end of this writing some recommendations have been presented. It is certain that each organization has different characteristics which means that the implementation of the program should be adjusted to the uniqueness of the public sector organization.

Abstrak :
ABSTRAK
This research aims to study management accounting implementation in managers decisions for setting targeting goals in service revenue of West Java province. Public sector management accounting is defined as relevant and reliable accounting information aimed at leaders with a view to planning (strategic planning, information delivery, investment assessment, budgeting, service costing, performance appraisal) and control (measuring management performance achievement by means of the achievement of targets that are in accordance with the planned program. The Vehicle Tax is the potential of substantial local taxes for revenue revenues in the western Java province. The results showed that Management Accounting has a strong relationship with Target Income Determination at West Java Provincial Income Board. Meanwhile, if seen from the result of regression equation, regression coefficient from independent variable marked positive which indicate that the implementation of good Management Accounting will increase Target Income of Regional Income Board in West Java province.