Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 11/G/2018/PTUN/PDG mengenai keabsahan penerbitan suatu Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasilitas umum yang dimana sejak tahun 1953 tanah tersebut telah diserahkan guna kepentingan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat tanah yang objeknya berupa tanah fasilitas umum serta bagaimana keabsahan dari penerbitan Sertipikat hak milik atas tanah berupa tanah fasum dengan Nomor 9409/Nagari Lingkuang Aua. Untuk menjawab pemasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute apprach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah tidak sahnya suatu sertipikat yang dikeluarkan oleh BPN terhadap tanah Fasilitas Umum terutama tanah Fasilitas Umum yang berada di suatu perumahan karena bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan juga perihal tidak sahnya suatu Sertipikat tanah yang digunakan sebagai Fasilitas Umum, sebagaimana dengan putusan Hakim dalam kasus ini adalah tidak sah, sehingga dibatalkanya Sertipikat hak milik dengan nomor: 9409/Nagari Lingkuang Aua, dalam hal ini pegawai BPN wajib melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang ada dan juga sebaiknya suatu tanah Fasilitas Umum dilakukan pencatatan dalam buku tanah, dilindungi baik secara fisik dengan dibangun fasilitas umum, dipagar, ataupun diberi tanda dan juga dilindungi secara hukum dengan mensertifikatkan tanah Fasilitas Umum tersebut. ......This thesis discusses the Decision of the State Administrative Court Number: 11 / G / 2018 / PTUN / PDG regarding the validity of the issuance of a certificate of ownership rights over land in the form of public facilities, which since 1953 the land has been handed over for the benefit of the development of Pasaman Barat Regency. The problem of this research is how is the validity of the issuance of land certificate whose object is in the form of public facilities and how is the validity of the issuance of certificate of ownership rights to land in the form of public land with Number 9409 / Nagari Lingkuang Aua. To answer these problems, a normative juridical method with a descriptive analytical research typology was used. The data analysis was carried out using a statute apprach and a case approach. The result of this research is that a certificate issued by BPN is invalid on Public Facility land, especially Public Facility land located in a residential area because it is against Law No.1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. And also regarding the illegality of a land certificate used as a public facility, as the judge's decision in this case is invalid, so the certificate of ownership rights is canceled with number: 9409 / Nagari Lingkuang Aua, in this case BPN employees are obliged to carry out their duties according to the regulations There is and it is better if a public facility is recorded in the land book, protected either physically by building public facilities, fenced in, or marked and also legally protected by certifying the land of the Public Facility.

Abstrak :
Kegiatan pemeliharaan di dalam penelitian ini diartikan secara umum yaitu suatu kegiatan untuk perbaikan fasilitas umum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang dengan melalui : 1. Pengamatan kondisi jalan di Kota Tangerang pada umumnya. 2. Mempelajari strategi pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 3. Menganalisis manajemen pemeliharaan jalan di Kota Tangerang berdasarkan persepsi pengguna jalan. Metodologi yang dipergunakan adalah analisis deskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai sesuatu obyek yang diteliti. Kemudian pendekatan analisis gap dipergunakan untuk memperoleh keputusan yang tepat berdasarkan ketentuan yang berlaku, selain itu dipergunakan pula analisis diagram kartesius untuk mengetahui letak atribut yang menyangkut pemeliharaan jalan berdasarkan skor penelitian yang dihasilkan dari nilai rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarkan. Untuk perolehan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan (wawancara dengan pihak yang terlibat dalam obyek penelitian). Dengan melihat kondisi jalan, jumlah dan jenis kendaraan yang ada, dapat disimpulkan, untuk manajemen pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian di dalam pelaksanaannya para pengguna jalan masih menganggap kinerja DPU Tangerang masih kurang. Hal, ini disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, yaitu : a) sarana/prasarana pemeliharaan jalan, b) keahlian dan pengalaman petugas, c) kerjasama dan tanggungjawab petugas, d)pengawasan pimpinan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan e)waktu pelaksanaa yang tidak tepat. Dari keadaan tersebut dapat diajukan beberapa saran untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan di Kota Tangerang, yaitu : a) dengan dana terbatas, diupayakan prioritas pelaksanaan kegiatan, b) meningkatkan keahlian dan kerjasama petugas, c) meningkatkan pengawasan yang dilakukan pimpinan, dan d) dilakukan klasifikasi dan pendataan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan, sehingga dapat diketahui dengan tepat daerah mana yang memerlukan pemeliharaan, perbaikan atau peningkatan jalan.

Abstrak :
Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan. Penyediaan fasilitas umum merupakan hal penting agar dapat menunjang dan mempermudah kegiatan. Fasilitas umum tidak saja hanya untuk warga yang memiliki tubuh normal tetapi juga para penyandang cacat. Sebagai warga kota penyandang cacat mempunyai persamaan hak mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di perkotaan. Kepedulian terhadap penyandang cacat dengan dikeluarkannya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/Kpts/1998 mengenai persyaratan teknis aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan peraturan ini, maka dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan yang menjadi kasus penelitian adalah rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dipilihnya RSCM karma RSCM merupakan rumah sakit berskala nasional sehingga akan menjadi percontohan bagi rumah sakit lainnya dan menjadi rumah sakit rujukan. Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan standar aksesibilitas penyandang cacat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sesuai dengan peraturan atau tidak melaksanakan sesuai kebijakan, dapat dilihat dari hasil nilai standariasi kebijakan aksesibilitas penyandang cacat. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, check list dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pengelola gedung, dinas kesehatan, penyandang cacat dan LSM Hasil analisis menunjukkan penerapan kebijakan aksesibilitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2004 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akses menurut pengguna fasilitas tersebut. Diketahui bahwa pemahaman pengelola gedung terhadap kebijakan aksesibilitas tidak optimal, hal lain disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kebijakan dan kurangnya dana. Selain itu masyarakat kurang ikut berperan serta dalam pembangunan aksesibilitas penyandang cacat, dan tidak berjalannya pengawasan dan sanksi oleh yang berwenang sehingga kurang memotivasi untuk melaksankan penyediaan fasilitas aksesibilitas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Disarankan sosialisasi peraturan kebijakan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan aparat yang handal dalam aksesibilitas. Pelaksanaan pengawasan dan sanksi diterapkan dengan tegas kepada yang melanggar peraturan kebijakan.

---

Policy Implementation of Public Facilities and Infrastructures Accessibility for Disabled Persons (Case Study: Cipto Mangunkusumo Public Hospital DKI Jakarta)All the people of this country should have similar a chance to benefit of development. Provision of public facility is very important to support and facilitate many activities. Public facilities are not only for normal people, but also for disabled persons. Government's attention for disabled persons is realized in Minister of PU RI decree No. 468/Kpts/1998 on Technical Regulation for Accessibility of Buildings and Environment. To assess the implementation this decree, I conducted this research at the Cipto Mangunkusumo Public Hospital (RSCM). As a national hospital, the access for disabled persons could become a model for others. I checked the implementation against standards as stated in the decree and according to disabled persons opinion, Data were gathered through field observation and guided interview. The informants were building manager, the human relation officer of the Center Jakarta District Health, disabled persons and NGO. I found that, the implementation did not match the standard or to disabled persons opinion. In addition, I found that the building manager less understood about that standard, which was related to less socialization of the decree, less investment for the facilities. Furthermore, the communities were less involved in construction stage. No monitoring and punishment for in availability made less motivation to provide the facilities. The study suggested that the government should socialize the decree more through relevant training and education. The government should also more strict in punishing the building manager who are failed to comply with the rules.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian mengenai kelembagaan akhir-akhir ini marak baik di media massa, jurnal maupun tulisan-tulisan Ilmiah. Fenomena ini menunjukan bahwa persoalan kelembagaan semakin penting dan strategis, terutama peranannya dalam proses pembangunan pada umumnya pembangunan perkotaan pada khususnya, walaupun persepsi dan definisi mengenai kelembagaan ini sangatlah komplek baik bobot maupun tekanannya.

Arturo Israel tenaga ahli Bank Dunia, menempatkan persoalan kelembagaan sebagai persoalan yang utama dalam proses pembangunan, dikatakannya bahwa banyak negara berkembang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya, akar persoalannya adalah kelembagaan.

Dalam konteks itulah, penulis mencoba melihat persoalan kelembagaan disektor Pemerintah, namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu kelembagaan pemda tepatnya kelembagaan P3KT dalam pembangunan perkotaan. Kajian ini mencoba melihat persoalan kelembagaan P3KT dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan Prasarana Kota Terpadu terutama dalam rangka proses pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah.

Dipilihnya Kotamadya Dati II Ujung Pandang sebagai lokasi penelitian, karena kota Ujung Pandang sebagai kota besar yang berkembang pesat dan sekaligus pintu gerbang Wilayah Timur, tentunya persoalan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan (services), konsekwensi dari pelayanan ini akan terdampak pada persoalan kelembagaan yang prima untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian di kotamadya Dati II Ujung Pandang menunjukan bahwa tinggi rendahnya kinerja kelembagaan P3KT akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor; Pertama, dari segi Pemerintah temyata dominasi Pemerintah Pusat cukup tinggi dalam hal kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kedua, segi masyarakat kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ini berakibat pengelolaan kurang efektif. Ketiga, aspek pendanaan dari yang berbagai sumber lembaga yang terkait sehingga sulit melakukan koordinasi dalam koordinasi. Keempat, struktur kelembagaan P3KT baik struktural maupun fungsional sulit menyatu dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan prasarana.

Dari aspek-aspek inilah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan P3KT di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dengan demikian penelitian semakin menarik, terutama untuk para pengambil keputusan di Pemda agar kiranya memberikan bobot dan prioritas pada aspek kelembagaan bukan hanya pada aspek fisik saja tapi bagaimana melembagakan pendekatan P3KT sebagai suatu kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mempercepat proses desentralisasi pembangunan perkotaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Model penetapan harga hedonis digunakan untuk menilai dampak tol yang baru dibangun dan fasilitas umum lainnya misalnya, stasiun bus, stasiun kereta api di Kota Depok pada harga tanah di enam puluh tiga kelurahan. Data diperoleh untuk dua periode waktu: sebelum dan sesudah selesainya pembangunan tol Segmen Pertama. Data panel dianalisis menggunakan regresi efek acak. Hasilnya menggambarkan bahwa ketersediaan jasa transportasi memiliki korelasi positif dengan nilai tanah. Pintu masuk tol baru hanya menguntungkan area yang terletak di dekat proyek; hasil maksimal adalah sebanyak 18 . Meskipun efeknya tidak merata, diperkirakan bahwa daerah lain akan mengalami keuntungan di masa depan, setelah proyek selesai secara keseluruhan.

---

ABSTRACT
The hedonic pricing model was used to assess the impact of Depok City rsquo s newly built tollgate and other public facilities e.g., bus station, train station on land prices in sixty three city subdistricts. Data were obtained for two time periods before and after the completion of Segment One of the toll development. The panel data was analyzed using a random effects regression. The results illustrate that the availability of transportation services has a positive correlation with the land value. The new toll entrance only benefits the areas located near the project the maximum return is as much as 18 . Although the effect is not evenly distributed, I estimate that other regions will experience a profit in the future, after the project has been completed.