Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Focus of this study is crowdi.ng out effect and public choice mechanism i.n determination of education expenditures of local government. Education spending has risen significantly over three last decades. Indonesia 2001's decentralization is rapidly moving the country from one of the most centralized system in the world to one of the most decenualized. The country has embarked on a program of fiscal, administrative and political decenu-alization at the same time. It has been asserted that larger education expenditures have caused local governments to spend less on other types of government services. Using panel of districts-level data for the period of 2001-2005, this study provides a test of the hypothesis that education spending has crowded out other types of spending and ties to find out which party in Indonesia that have preference in education. The results indicate that,for the period studied, there is evidence that i.ncreased local government education expenditures resulted in lower levels of speding on other categories of local government provided good and services. Only four parties that pro education are Golkar,Partai Keadi1an,Partai Persatuan Pembangunan(PPP) and Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Other results showed that districts located in Java spend higher education expenditures than out of Java and districts with natural resource revenue shares have higher education expenditures as well.

Abstrak :
ABSTRAK
This study analyzes the effect of public expenditure transparency on tax compliance. Transparency is the key for accountable government. Transparency will lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent. The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public service and infrastructure are improving. This paper use firm level data from The World Bank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of tax compliance, while the measurement of public expenditure transparency is constructed from the Open Budget Index (OBI) from the International Budget Partnership-Open Budget Surveys in 2005. The econometric methodologies use probit method to estimate their relationship. The results indicate that public expenditure transparency increases the probability of taxpayers to be compliant in reporting taxes

---

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari transparansi pada belanja pemerintah untuk sektor publik terhadap kepatuhan pajak. Transaparansi merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Transparansi diharapkan menjadikan wajib pajak lebih memahami bagaimana pemerintah mendapatkan dana dari sektor pajak dan membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan mendorong prilaku wajib pajak yang lebih patuh. Tesis ini menggunakan data perusahaan dari survey World Bank-IFC Enterprise selama tahun 2002-2005 untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan, sedangkan untuk mengukur transparansi belanja pemerintah, digunakan data indeks open budget (OBI) dari survey yang dilakukan oleh International Budget Partnership pada tahun 2005. Untuk mengetahui dan mengukur hubungan tersebut digunakan metode ekonometrik Probit Regression. Hasil yang diperoleh menunjukan transparansi pada belanja pemerintah meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk lebih patuh dalam pelaporan pajaknya.

Abstrak :
This study aims to reveal the phenomenon of compliance with mandatory spending on education and health in 29 regencies/cities in Papua. The data analysis method applies quantitative descriptive data by using regional financial data, namely: Regional Revenue and Expenditure Targets, Education and Health Expenditure Allocation for Fiscal Year 2021, Realization of Regional Income, and Expenditure, Education and Health Expenditure Allocation for the Fiscal Year 2017-2020. The main finding of this study is that 27 local governments have not complied with mandatory spending on education, while for health, there are six local governments in Papua. Of course, this fact indicates one of the weaknesses in achieving the competitiveness of human development in Papua. Next is the fact that study results show that the amount of regional income and expenditure is not necessarily accompanied by the level of compliance with mandatory spending. This indicates the poor quality of planning and budgeting at the local government level in Papua. The author is aware of the limitations of this study; in disclosing the facts of compliance with mandatory spending on education and health, it is hoped that further research can measure the impact of mandatory spending on regional development performance indicators through an econometric model approach.

Abstrak :
Keterlambatan pembayaran honor dan juga insentif sudah sering terjadi di awal tahun. Terjadinya penunggakan pembayaran honor dan insentif menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran yang kurang terkendali oleh Pemerintah Kota Ternate, meskipun rata-rata setiap tahunnya mereka mendapatkan predikat pengelolaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak sejalan dengan data lapangan yang menunjukkan adanya masalah dalam penganggaran (https://ombudsman.go.id/ Kamis, 11/02/2021). Pengelolaan Pemerintah Kota Ternate dalam upaya penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya permasalahan serupa. Peneliti menggunakan paradigma post- positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPemerintah kota Ternate sudah menetapkan batas kapasitas anggaran sehingga utang daerah terjaga, justifikasi refocusing sesuai urgensi namun dalam penentuan proses masih belum partisipatif. Namun masih di temukan fenomena flypaper effect di Pemerintah kota Ternate karena proporsi transfer yang lebih besar dibandingkan PAD, sekalipun PAD sudah menunjukan peningkatan yang cukup signifikan sekalipun dalam kondisi pandemi COVID-19, terkait penghematan masih belum terlaksana dengan optimal karena masih adanya berbagai pos anggaran yang seharusnya dapat lebih kecil atau bahkan sepenuhnya dihilangkan. ......Late payments of fees and incentives have often occurred at the beginning of the year. The occurrence of arrears in the payment of honorarium and incentives shows that the planning and budgeting process is less controlled by the Ternate City Government, even though on average every year they get the title of Unqualified management (WTP) which is not in line with field data which shows there are problems in budgeting (https: //ombudsman.go.id/ Thursday, 11/02/2021). The management of the Ternate City Government in efforts to deal with COVID- 19 also shows a similar problem. Researchers used a post-positivist paradigm with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Ternate city government has set budget capacity limits so that regional debt is maintained, the justification for refocusing is according to urgency but the process determination is still not participatory. However, the phenomenon of the flypaper effect is still found in the Ternate city government because the proportion of transfers is greater than PAD, even though PAD has shown a significant increase even in the conditions of the COVID- 19 pandemic, related to savings that have not been implemented optimally because there are still various budget items that have been should be reduced or even completely eliminated.

Abstrak :
Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah daerah tersebut. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah, dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diprediksi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengeluaran akan menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Utamanya lagi setelah dilakukan perubahan penyusunan anggaran daerah yang menimbulkan berbagai dampak di dalam struktur, isi dan proses anggaran daerah tersebut. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ?Bagaimanakah pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ??. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Fokus penelitian di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan obyek analisisnya adalah analisis struktur, isi dan proses penyusunan anggaran daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pola alokasi dalam anggaran daerah menunjukkan: pertama, jika dilihat dari struktur dan isi anggaran daerahnya, tampak mulai menunjukkan adanya perubahan, walaupun masih ditandai dengan berbagai masalah bagi pemerintah kota untuk dapat melaksanakan pola alokasi anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kesulitan terutama dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, jika dilihat dari proses penyusunan anggaran daerah, maka pola alokasi anggaran daerah mulai menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi perubahan yang terjadi juga masih bersifat parsial dengan ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat dan kurangnya inisiatif daerah menyempurnakan proses penyusunan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pola alokasi dalam APBD kota Palembang belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan prioritas dan rencana strategis kota, serta kurang menyentuh masalah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. Perubahan pola alokasi yang terjadi dalam APBD kota Palembang masih merupakan konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan semata. Akhirnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk: pertama, terus melanjutkan reformasi sistem keuangan daerah dengan mulai menerapkan model anggaran defisit-surplus (surplus-deficit budget) dan pendekatan anggaran berkinerja (performance based budgeting) dalam anggaran daerah. Kedua, menyempurnakan proses penyusunan anggaran daerah dengan meningkatkan fungsi dan peran unit kerja yang terlibat, menciptakan aturan main yang jelas, juga mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak yang independen dalam pengawasan keuangan daerah.