Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum......This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah public domain. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. ......The focus of this study is to explore "public domain" as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn't found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian mengenai wanita pedagang di Pasar Cik Puan adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai pembagian kerja antara isteri dan suami dalam rumah tangga wanita pedagang,(2) kekuatan tawar menawar (bargaining power) isteri terhadap suami dalam proses pengambilan keputusan, (3) memperoleh pengetahuan mengenai aktifitas wanita pedagang di publik, dan (4) mengetahui faktor-faktor sosial budaya yang mendukung kegiatan wanita di ranah publik.

Latar belakang masalah penelitian. Menurut pandangan sebagian masyarakat peran utama dan pertama wanita ialah di sekitar rumah tangga (ranah domestik) dan peran pria ialah sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah utama keluarga di luar rumah (ranah publik). Langsung atau tidak langsung terciptalah ketergantungan ekonomi isteri terhadap suami (ketimpangan gender). Kenyataan suami tidak selalu dapat melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, wanita pun telah masuk ke ranah publik, berperan sebagai pencari nafkah utama misalnya sebagai pedagang di PCP. Keadaan ini diperkirakan berdampak kepada kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dari beberapa penelitian para ahli di daerah lain menemukan, bahwa lapangan perdagang merupakan lapangan kerja yang banyak dimasuki oleh wanita di perkotaan. Meskipun demikian wanita hanya dominan di golongan barang hasil pertanian, dengan modal dan keuntungan yang relatif kecil, sebaliknya pria dominan di golongan barang hasil pabrik yang relatif bermodal lebih besar dengan keuntungannya juga lebih besar.

Dengan penelitian kualitatif ini telah dikumpulkan data dari pengalaman dan pengetahuan wanita pedagang dalam kehidupannya bermasyarakat. sebagai alat analisis digunakan pandangan Rosaldo, M.Z (1974) mengenai dikotomi ranah domestik dan ranah publik dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi dan sosial budaya.

Hasil penelitian menemukan bahwa peran isteri sebagai pencari nafkah utama keluarga, memperkokoh posisi sosialnya dalam rumah tangga (ranah domestik), karena mendapat dukungan dari anggota keluarga. Kontribusi ekonomi wanita pedagang dalam keluarga memperkuat 'bargaining power'/'bargaining position nya terhadap suami. Pemampuan wanita pedagang dalam keluarga terlihat dari akses, dan kontrolnya terhadap hasil pendapatan. Memotivasi anak-anak perempuan untuk masuk ke ranah publik dan mencapai pendidikan tertinggi (Universitas).

Meskipun pandangan dikotomi pada sebagian masyarakat mengenai ranah domestik dari ranah publik masih kuat, dari hasil studi, ternyata bahwa keberadaan wanita di perdagangan (ranah publik) diterima secara terbuka oleh masyarakat, karena kemampuan kontribusi ekonominya kepada keluarga.

Meskipun mereka mempunyai keterbatasan dalam hal akses modal formal (bank, koperasi) dan pranata sosial yang 'gender bias', namun wanita pedagang berkemampuan untuk mengembangkan usaha dagangnya dari berdagang barang-barang yang tidak berdaya tahan lama yang diperoleh dengan modal kecil dan keuntungannya juga Kecil ke usaha dagang barang-barang yang berdaya tahan lama dengan modal dan keuntungan yang juga relatif lebih besar. Keberhasil mereka di ranah publik adalah atas adanya usaha sendiri dari modal awal, modal kerja dari julo-julo uang, mobilitas dan jaringan kerja yang semakin meningkat.

Keberhasilan wanita pedagang di PCP telah menempatkan posisi sosialnya pada posisi yang 'dihormati' baik di ranah domestik maupun di ranah publik.

Faktor-faktor sosial budaya yang mendukung aktifitas wanita di perdagangan antara lain: Budaya merantau (mobilitas dan jaringan kerjanya). Begitu Pula sifat matrifokal Minang dan kedudukan sentralnya dalam keluarga (matrilineal) berperan terhadap 'bargaining power' dalam rumah tangga dan dalam transaksi dagang.

Abstrak :
The French Revolution remade the system of property-holding that had existed in France before 1789. This book engages with this historical process not from an economic or social perspective, but from the perspective of the laws and institutions of property. The revolutionary changes aimed at two fundamental goals: the removal of formal public power from the sphere of property and the excision of property from the realm of sovereignty. The revolutionaries accomplished these two aims by abolishing privately owned forms of power, such as feudalism, seigneurialism, and venal public office, and by dismantling the Crown domain, thus making the state purely sovereign. This brought about a Great Demarcation: a radical distinction between property and power from which flowed the critical distinctions between the political and the social, state and society, sovereignty and ownership, the public and private. This destroyed the conceptual basis of the Old Regime, laid the foundation of Frances new constitutional order, and crystallized modern ways of thinking about polities and societies. These monumental changes were consolidated by the Napoleonic Code. By tracing how the French Revolution sought to make the Great Demarcation a legal and institutional reality, this book shows how the revolutionary transformation of Old Regime property helped define key categories of political modernity.