Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan public diplomacy pemerintahan Reagan dengan periode yang dibatasi hingga tahun 1984. Dalam masa itu, Amerika Serikat telah keluar dari UNESCO. Tujuan dari pembahasan dalam tulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan lebih banyak tentang alternatif kebijaksanaan luar negeri yang ditempuh pemerintah Amerika, terjadi dalam UNESCO dalam menghadapi perkembangan yang Perkembangan ini berkisar pada adanya tuntutan mayoritas negara anggauLa UNESCO untuk mewujudkan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru, yang dipandang dapat mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat yang bebas. Perkembangan dan tuntutan yang muncul, menyebabkan pemerintahan Reagan harus mencari alternati£ implementasi kebijaksanaan politik luar negerinya yang sesuai."

"Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi dinamika politik internasional. Seiring dengan semakin saling terkoneksinya komunitas global, diplomasi publik belakangan ini menjadi tren baru dalam praktik politik internasional. Hampir semua pemain kunci di setiap kawasan telah mencoba untuk mengembangkan resep diplomasi publik mereka sendiri, bersamaan dengan munculnya upaya konseptualisasi dari berbagai disiplin ilmu. Kajian literatur ini mempertanyakan tentang Bagaimana perkembangan literatur diplomasi publik? dan bermaksud untuk memetakan beraneka ragam pemahaman konseptual dan empiris mengenai diplomasi publik itu sendiri. Pemahaman konseptual umumnya berangkat dari dua disiplin ilmu, yakni Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Internasional. Ilmu Komunikasi menekankan pada strategistrategi yang dapat dipergunakan untuk memperkaya khazanah komunikasi antaraktor, sementara Politik Internasional berfokus pada wujud kekuatan lunak (soft power) yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut. Literatur-literatur empiris memberi pencerahan tentang bagaimana diplomasi publik dijalankan oleh negara-negara adidaya (superpower) dan kekuatan menengah (middle power) dalam politik internasional. Kajian literatur ini menemukan bahwa kebanyakan literatur konseptual yang telah dikaji masih belum menyentuh karakteristik interdisipliner dari diplomasi publik, sebagaimana telah ditunjukkan oleh literatur-literatur empiris. Hal ini memberikan kesan adanya mata rantai yang hilang di antara kedua kelompok literatur tersebut.

---

The advent of new information and communication technology has inevitably affected the dynamics of international politics. As global communities become more interconnected and enmeshed with one another, public diplomacy has recently become the new practical trend of international politics. Almost every key players in various region has concocted their own recipe of public diplomacy, with attempts at conceptualisation rising from disciplines. This literature review brings forward the question How is the development of literature on public diplomacy? and seeks to map out various conceptual and empirical accounts on public diplomacy. The conceptual accounts come mostly from two disciplines, i.e. Communications and International Politics. While Communications emphasises on the strategies that can be used to enrich communication between actors, International Politics focuses on the nature of soft power at play. The empirical literatures shed light on how public diplomacy has been conducted by superpowers and middle powers in international politics. This literature review found that the majority of conceptual literature reviewed has yet to touch the interdisciplinary nature of public diplomacy that empirical literatures have shown, giving a sense of missing link between the two camps of literatures."

"ABSTRAKProses integrasi antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya dapat dilihat melalui berbagai perspektif. Diantaranya adalah perspektif regional, identitas, keamanan, dan ekonomi. Negara-negara anggota Uni Eropa pernah mengeluarkan Perangko commemorative untuk memperingati momentum integrasi mereka ke Uni Eropa, dan peristiwa-peristiwa penting terkait Uni Eropa. Penelitian ini mencoba mendalami data-data terkait perangko dengan lambang dan karakter Uni Eropa, serta melihat motivasi dan tujuan 28 negara anggota organisasi supranasional tersebut. Pencetakan Perangko tampaknya bukan hanya dapat disebut sebagai suatu kegiatan filatelis, namun juga kegiatan dengan motif politis diikuti oleh alasan bahwa Perangko memiliki fungsi untuk membantu pencapaian kebutuhan politik suatu negara, terutama kebutuhan diplomasi, diseminasi informasi, sosialisasi, bahkan propaganda. Tesis ini akan melihat Perangko sebagai alat diplomasi publik negara-negara anggota Uni Eropa dan penegasan mereka sebagai anggota Uni Eropa.

---

ABSTRACTThe integration process between the EU and its member states can be seen through various perspectives. There are regional, identity, security, and economy perspective. European Union members states had issued a commemorative postage stamp to commemorate the momentum of their integration into EU, and important events related to the European Union. This study tried to explore related data with the symbols and characters of the European Union, and knowing the motives and purposes of EU members states. Stamps seems not only be referred to as a philately, but also activities with political motives followed by the reason that the stamp has a function to assist the achievement of a country 39 s political needs. Particularly the needs of diplomacy, information dissemination, socialization, even propaganda. This thesis will see stamps as a public diplomacy tool member countries of the European Union and their affirmation as a member of the EU."

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"ABSTRAKPost 911 era identified that the nature of international relation has been rapidly changed due to simultaneous development of its actors, the use of information, communication, and technology (ICT), and the the dynamic changes of agendas of state's foreign policy conduct. These changes have emphasized the significance of state-led conventional diplomacy as a main tool of foreign policy. To some extent, a model of public diplomacy is widely developed as an alternative in many countries including Indonesia. It is chosen because public diplomacy is concerned with the effective influence of the countries Soft Power and it is also less expensive compared to conventional diplomacy. The main question raised in this research is that what is the strategic role of indonesianis abroad on developing indonesia's public diplomacy? And how has public diplomacy been conducted and what role has Indonesianist palyed in foreign policy?"

"ABSTRAKIsu separatisme di Papua merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI . Gerakan separatis di Papua mendapat dukungan dari sejumlah negara diantaranya adalah Vanuatu. Tesis ini menjelaskan tentang strategi dan pencapaian diplomasi publik Indonesia di Vanuatu berkenaan dengan isu Papua. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing 2002 dengan metode penelitian kualitatif dan menerapkan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik yang dijalankan Indonesia telah sampai pada tahap ke tiga yakni pelibatan masyarakat Vanuatu dalam aktivitas Indonesia. Namun, diplomasi publik Indonesia belum sampai pada tahapan ke empat sehingga belum mampu mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Penelitian ini mengungkap kendala utama yang menyebabkan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu belum mencapai tahapan ke empat yaitu adanya faktor Melanesian Renaissance yang mempengaruhi konstitusi Vanuatu. Selain itu, pelaksanaan diplomasi publik Indonesia di Vanuatu masih didominasi oleh aktor negara atau kurang melibatkan aktor non-negara sehingga strategi diplomasi publik yang dijalankan belum memberikan hasil optimal. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasi publik sebagai bagian penting dari ilmu Hubungan Internasional. Kata kunci:Gerakan Separatis Papua; Indonesia; Vanuatu; Diplomasi Publik; Melanesian Renaissance.

---

ABSTRACT Separatism in Papua is one of the major issues faced by Indonesia government since it threatens the unity of the country. Papua separatist movement has been supported by several countries including Vanuatu. This thesis explains the strategy and achievement of Indonesian public diplomacy in Vanuatu which has not been able to resolve the support of the country towards Papua separatist movement. The research uses theory of public diplomacy by Leonard, Stead and Smewing 2002 and applies qualitative research method as well as literature study as the data collection technique. The findings of this research show that Indonesian public diplomacy in Vanuatu has achieved the third hierarchy of public diplomacy which is enganging the people of Vanuatu with Indonesians. However, the country has not yet achieved the fourth level of public diplomacy, thus has yet been able to shape Vanuatu political stance on the issue of Papua. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. This research then reveals the main factor for Indonesia inability to achieve the fourth stage of public diplomacy which is the strong influence of Melanesian Renaissance in Vanuatu constitution. In addition, the conduct of Indonesian public diplomacy in Vanuatu has been dominated by state actor and less involve the role of non state actors, hence the strategies of public diplomacy conducted have produced nonoptimal result. It is hoped that this research will contribute to the study of Indonesian foreign policy as well as public diplomacy as one of the main subjects in International Relations studies. Key words Papua Separatist Movement Indonesia Vanuatu Public Diplomacy Melanesian Renaissance."

"Olahraga dan Hubungan Internasional merupakan dua hal yang sekilas tidak memiliki hubungan. Akan tetapi, pada kenyataannya kedua dunia tersebut sejak lama telah saling mempengaruhi satu sama lain di berbagai bidang. Salah satu bidang tersebut adalah dalam Diplomasi Olahraga. Secara sederhana, yang dimaksud dengan diplomasi olahraga adalah penggunaan olahraga, dan berbagai hal terkait itu, sebagai alat diplomasi. Praktik ini telah berjalan sejak lama, namun mulai kembali menemukan momentum di satu dekade belakangan. Tulisan ini akan membahas kajian literatur mengenai diplomasi olahraga menggunakan metode taksonomi dengan membagi ke dalam tiga tujuan besar: sosial, ekonomi, dan keamanan. Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Diplomasi Olahraga dapat berperan dalam tiga tujuan tersebut. Untuk tujuan sosial seperti membangun hubungan, tujuan ekonomi seperti membangun infrastruktur, dan tujuan keamanan seperti meredakan konflik. Selain itu, topik yang turut akan dibahas diantaranya adalah perkembangan, dampak, dan contoh kasus dari Diplomasi Olahraga. Kesimpulan yang didapat adalah Diplomasi Olahraga dapat menjadi suatu metode diplomasi yang efektif dan penggunaannya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Meskipun begitu, dari segi literatur masih ada kekurangan dalam topik keamanan. Secara garis besar, pembahasan Diplomasi Olahraga masih terus berkembang.

---

At the first glance, it seems that there are not much correlations between sports and international relations. Meanwhile they actually have been influencing each other since long time and on many different aspects. One of those aspecst is in Sports Diplomacy. Put simply, Sports Diplomacy is the usage of sports, and everything related to it, as a tools for diplomacy. This practice has been around for long and just got the momentum around last decade. This writing talks about the literature review about Sport Diplomacy using taxonomy method with dividing it into three major goals: social, economic, and security. From the literature review, it founded that Sport Diplomacy can be used in these three goals. For social goal such as building relationship, for economic goal such as building infrastructure, and for security goal such as reducing conflict, Apart from that, the topic that will also be discussed are the development, impact, and real-life cases about Sports Diplomacy. The conclusion is that Sport Diplomacy could be used as an effective methods of diplomacy, and have a lot of potentials in their usage. From the literature side, there are still gap in security topic. Overall, the study about Sport Diplomacy is still growing."

"Diplomasi publik dan komunitas transnasional yang berhubungan langsung dengan publik internasional tidak bisa dipisahkan. Posisi komunitas transnasional sebagai aktor non-negara sering tidak dianggap dalam sistem negara dan internasional. Penelitian ini membahas kontribusi aktor non-negara dalam diplomasi publik Turki di Indonesia melalui komunitas transnasional Nurcu, pengikut Badiuzzaman Said Nursi. Nurcu di Indonesia diwakili oleh Yayasan Nur Semesta dari kelompok Okuyucular dan Hayrat Foundation dari kelompok Yazicilar. Keberadaan dan aktivitas kedua kelompok dianalisis menggunakan teori transnasionalisme. Sedangkan teori diplomasi publik digunakan untuk menunjukkan pengaruh keduanya di kalangan publik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukang dengan menggunakan observasi, wawancara, dan snowball sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas dua kelompok ini bukan hanya dalam bidang dakwah, namun juga transformasi nilai melalui budaya, akademik, dan sosial. Berdasarkan studi lapangan yang dilakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, publik Indonesia tertarik dengan Risalah Nur dan Said Nursi berdasarkan faktor branding Turki yang disematkan, faktor tradisi, faktor akademis dan faktor teologis.

---

Public diplomacy and the transnational community that deals directly with the international public could not be separated. The role of the transnational community as a non-state actor is often not considered by the state and the international system. This study discusses the contribution of non-state actors in Turkish public diplomacy in Indonesia through the transnational community Nurcu, followers of Badiuzzaman Said Nursi. The Nur Semesta Foundation represented Nurcu in Indonesia from the Reader group (Okuyucular) and the Hayrat Foundation from the Writer group (Yazıcılar). The existence and activities of the two groups were analyzed using the theory of transnationalism, whereas their influences toward Indonesian public are analyzed using public diplomacy theory.

This type of research is a case study with a qualitative approach. So the data collection of this research use observations, interviews, and snowball sampling. Finally, this research concludes that the activities of these two groups are not merely in the field of da'wah, but also the transformation of values through cultural, academic, and social aspects. Based on field studies conducted in Jakarta and surrounding areas, the Indonesian public is interested in the Risale-i Nur and Said Nursi based on embedded Turkish branding factors, academic factors, and theological factors."

"Tesis ini membahas tentang diplomasi publik Indonesia di luar negeri yang diimplementasikan dalam bentuk misi kebudayaan Indonesia-Uni Soviet antara tahun 1956-1965. Fokus penelitian pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang pelaksanaan Misi Kebudayaan Indonesia-Uni Soviet, persepsi Uni Soviet terhadap Indonesia begitu juga sebaliknya serta proses integrasi budaya dan pengaruhnya terhadap kebudayaan revolusioner Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sehingga dalam proses penulisannya menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hubungan internasional untuk menganalisis hubungan luar negeri Indonesia-Uni Soviet dalam wilayah kajian diplomasi publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa misi kebudayaan kedua negara berhasil membentuk persepsi masyarakat Uni Soviet dan Indonesia terhadap satu sama lain. Misi kebudayaan Indonesia-Uni Soviet juga berhasil memberikan pengaruh terhadap kebudayaan revolusioner Indonesia menjadi lebih dekat dengan rakyat, mendukung jalannya revolusi nasional Indonesia melawan kolonialisme, imperialisme dan neo-kolonialisme. Kebaruan dalam penelitian ini adalah misi kebudayaan Indonesia-Uni Soviet bukan hanya sebagai ajang untuk memperkenalkan identitas bangsa dalam bentuk materiil, tetapi justru sebagai sarana untuk mengangkat isu-isu nasional ke dunia internasional, mendukung kebijakan luar negeri satu sama lain, penanaman ideologi, dan sarana untuk mendapatkan dukungan internasional atas berbagai permasalahan dalam negeri.

---

This thesis discusses Indonesian public diplomacy abroad which was implemented in the form of the Indonesia-Soviet Union cultural mission between 1956-1965. The focus of the research is on the factors behind the implementation of the Indonesia-Soviet Cultural Mission, the Soviet Union's perception of Indonesia and vice versa, and the process of cultural integration and its influence on Indonesian revolutionary culture. This research is a historical research so that in the process of writing it uses historical research methods. This study uses an international relations approach to analyze Indonesia-Soviet foreign relations in the area of public diplomacy. The results of this study indicate that the cultural missions of the two countries succeeded in shaping the perceptions of the people of the Soviet Union and Indonesia towards each other. The Indonesian-Soviet cultural mission also succeeded in influencing the Indonesian revolutionary culture to be closer to the people, supporting the Indonesian national revolution against colonialism, imperialism and neo-colonialism. The novelty in this research is that the cultural mission of Indonesia-Soviet Union is not only a place to introduce national identity in a material form, but rather as a means to raise national issues to the international world, to support each other's foreign policy, to inculcate ideology, and to facilitate to get international support for domestic problems."

"Proyek akhir ini membahas tentang pengaruh Undang-Undang Diplomasi Publik Korea Selatan ditinjau dari peran industrialisasi budayanya. Undang-Undang Diplomasi Publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra negara Korea Selatan. Citra negara bagi Korea Selatan sangat penting untuk menguatkan posisi mereka sebagai negara dengan kekuatan menengah serta untuk mengurangi persepsi negatif akibat konflik dengan Korea Utara. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik serta metode sejarah, penelitian ini menganalisis alasan Korea Selatan memerlukan Undang-Undang Diplomasi Publik kemudian pelaksanaan diplomasi publik setelah pengesahan undang-undang tersebut dan manfaat dari undang-undang itu terhadap peningkatan citra negara Korea Selatan yang ditinjau secara kritis dari peran industrialisasi budaya Korea Selatan. Industrialisasi budaya Korea Selatan mencakup musik, festival film dan pariwisata. Industrialisasi budaya ini kemudian dimanfaatkan oleh Korea Selatan dalam diplomasi publiknya yang sejalan dengan penerapan Undang-Undang Diplomasi Publik. Hasil dari penelitian kemudian, memperlihatkan benar-benar ada peningkatan citra negara Korea Selatan setelah adanya Undang-Undang Diplomasi Publik yang dipengaruhi oleh industrialisasi budaya Korea Selatan.

---

This final project discusses the influence of South Korea's Public Diplomacy Law in terms of its cultural industrialization role. The Public Diplomacy Law has the objective of enhancing the image of the country of South Korea. The country's image for South Korea is very important to strengthen their position as a middle power country and to reduce negative perceptions due to conflict with North Korea. By using the concept of public diplomacy and historical methods, this study analyzes the reasons South Korea needs a Public Diplomacy Law then the implementation of public diplomacy after the ratification of the law and the benefits of the law on improving the image of the country of South Korea which is critically reviewed from its role South Korean cultural industrialization. South Korea's cultural industrialization includes music, film festivals and tourism. This cultural industrialization is then used by South Korea in its public diplomacy which is in line with the implementation of the Public Diplomacy Law. The results of later research show that there is actually an increase in the image of the country of South Korea after the Public Diplomacy Act was influenced by the industrialization of South Korean culture."